Wajib Pajak tersebut tidakditemukan pada saat dilakukan visit, dan Berdasarkan SIDJP padaSPT PPh Badan Tahun 2014, nama pengurus dan pemegang sahamPT. MANDALA TRADING adalah Bpk. SUDJIANTO sebagai DirekturUtama, SYARIFUDDIN sebagai Direktur, REVLI ORELIUSMANDAGIE sebagai Direktur, DONI ISTIYANTO HARI MAHDIsebagai Komisaris Utama dan DIRHAM UMAR sebagai Komisaris; Bahwa Saksi juga menerangkan berdasarkan data Ditjen AHUdengan No.

Dalam sistem PKPM Pajak Pertambahan Nilai di Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) bisa diketahui apabila salah satu pihakbelum melaporkan dalam SPT Masa PPN. Sehingga jika urutan modus operandi dimulai maka unsur tidakmenyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutHalaman 55 dari 148 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smrsebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUPterpenuhi.

dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalamSPT Masa PPN; sedangkan Pihakpihak Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya melaporkan FakturPajak yang dibeli dalam SPT Masa PPNnya sebagai PajakMasukan sehingga dapat menjadi unsur pengurang PajakPertambahan Nilai pada masa pajak terkait; kemudian Melaporkan SPT Masa PPN ke KPP dimana Wajib Pajakpengguna terdaftar agar dapat masuk dalam sistem PKPM PajakPertambahan Nilai di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP

lawan transaksi; Wajid Pajak tidak melaporkan selurun Penyerahan BKP/JKP yangtelah dipungut PPN dari lawan transaksi dalam SPT Masa PPN ke KPPdimana Wajib Pajak terdaftar; Pihak lawan transaksi telan melaporkan seluruh Faktur Pajak yangdiperoleh dari Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN ke KPP dimanalawan transaksi terdaftar, tetapi pihak Wajib Pajak tidak melaporkanseluruh Faktur Pajak yang telah dipungut PPNnya; Dalam sistem PKPM Pajak Pertambahan Nilai di Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

Pihakpihak Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya melaporkan Faktur Pajak yangdibeli dalam SPT Masa PPNnya sebagai Pajak Masukan sehingga dapatmenjadi unsur pengurang Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajakHalaman 134 dari 148 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smrterkait; Kemudian Melaporkan SPT Masa PPN ke KPP dimana Wajib Pajak penggunaterdaftar agar dapat masuk dalam sistem PKPM Pajak Pertambahan Nilaidi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Jala Energi Prima;Bahwa berdasarkan sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), yang menjadi Direktur PT. Jala Energi PrimaadalahTerdakwa sedangkan Komisarisnya adalah Saksi MiftahulJanah;Bahwa berdasarkan data SIDJP dalam tahun 2018 dan tahun2019, PT.

Jala Energi Prima telah menyampaikan SPT PPNdengan jumlah sekira Rp54.156.930,00 (lima puluh empat jutaseratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh riburupiah);Hal 26 dari 112 hal Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN TjkBahwa berdasarkan data SIDJP, PT. Jala Energi Prima mulaiterdaftar di KPP Pratama Teluk Betung pada sekira bulan Juli2018;Bahwa berdasarkan sistem yang tercantum sebagaipenandatangan SPT masa PPN PT.

Jala Energi Prima adalahTerdakwa selaku direktur;Bahwa berdasarkan SIDJP, selama masa Oktober 2018 sampaidengan Maret 2019, PT. Jala Energi Prima menerbitkan fakturpajak hanya kepada 1 (satu) lawan transaksi yaitu PT. SanmaruIndo Energi, dan kemudian terdapat pelaporan pajak masukanyang berasal dari PT. Brojol Permata Sejahtera;Bahwa berdasarkan data PKPM pada Aplikasi Portal DirektoratJenderal Pajak (APPPORTAL DJP), dalam tahun pajak 2018dan 2019, PT.

NUSA KIRANA MANDIRItersebut untuk dikreditkan atau dipergunakan oleh perusahaanperusahaanpengguna .Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) terungkap jumlah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurangkurangnya sebesar Rp. 33.780.213.056, (tiga puluih tiga milyar tujuh ratusdelapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh enam rupiah) denganrincian Rp. 32.310.931.510, (tiga puluh

NUSA KIRANA MANDIRItersebut untuk dikreditkan atau dipergunakan oleh perusahaanperusahaanpengguna .Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) terungkap jumlah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurangkurangnya sebesar Rp. 33.780.213.056, (tiga puluih tiga milyar tujuh ratusdelapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh enam rupiah) denganrincian Rp. 32.310.931.510, (tiga puluh

Sedangkan berdasarkanpenelitian data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) per 6 Oktober 2014, diketahui bahwa KlasifikasiLapangan Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Perdagangan Eceran MobilBaru (KLU: 45103):Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) merupakan dealer resmi kendaraan merk Hinountuk wilayah Surabaya. Kendaraan dibeli dari PT HinoMotor Indonesia.

ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Masa Juni dan Agustus Tahun 2015 dari SIDJP;

ADI AMANAH MANDIRI NPWP: 03.248.753.0-809.000 Tahun 2014 dan 2015 dari SIDJP yang telah divalidasi;

sebesar 59,81% dari totalpenjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Majelistidak memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)untuk membuktikan jenis garam yang dijual ke industri Non Food (garam industri)apakah sama jenisnya dengan garam konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuaiyang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/2012.Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai Masa Pajak Oktober 2010 sampai dengansekarang, berdasarkan data SIDJP

Saksi CHAIRIKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Amrizal (terdakwa) dan Rabain Syukur (perkaraterpisah) berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),keduanya merupakan pemegang saham dan dewan direksi dari PT.AnugrahKencana Prima ;Bahwa tugas saksi di KPP Pratama Padang adalah sebagai Account Representativedi KPP Pratama Padang yaitu : melakukan pengawasan pembayaran masa PPhPasal 25.

Bahwa besarnya kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan dari saudaraRabain Syukur (perkara terpisah) dan Amrizal (terdakwa) adalah kirakira Rp. 1Miliar ;Bahwa dokumendokumen yang harus disampaikan oleh wajib pajak agar dapatdikatakan telah melaporkan SPT Masa PPNnya wajib pajak hanyalahmenyampaikan induk SPT Masa PPN yang telah ditandatangani oleh penguruswajib pajak, SSP dan induk serta lampiran SPT dalam bentuk eSPT nya berupaCompact Disk dan atau Flash Disk agar dapat di up load dalam SIDJP

Semen Padangadalah induk SPT Masa PPN dan Surat Setoran Pajak, sedangkan untuk lampiranlampirannya diadministrasikan dalam SIDJP ;Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan mempunyai wewenang untukmengakses lampiranlampiran SPT Masa tersebut karena saksi mempunyaiwewenang untuk mengakses lampiranlampiran tersebut, wewenang tersebuthanyalah sebatas untuk membuka, melihat, membaca dan mencetak lampiranlampiran tersebut ;6.

konseling ke wajib pajak, membuathimbauan dan recound profile wajib pajak, menerbitkan STP kepada wajib pajakdan melakukan analisis data ;e Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Account Representative di KPP Wajib PajakBesar Tiga yang menangani wajib pajak =PT.Semen PadangNPWP.01.000.002.405 1.000 sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang ;e Bahwa wajib pajak atas nama PT.Semen Padang 01.000.002.4051.000 terdaftar diKPP Wajib Pajak Besar Tiga berdasarkan data Sistim Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

HARTONO selaku pengurus danpemilik CV ANDY UTAMA CONTRAKTOR menunjukan SPTTahunan yang lain/oerbeda dengan yang ada di SIDJP danmenjelaskan bahwa pelaporan perpajakan CV ANDY UTAMACONTRAKTOR pernah diserahkan kepada Ny. TUTIKWAHYUNIARTI (yang dipanggil dengan nama lbu WAHYU)termasuk stempel perusahaan ;e.

) SIPMOD sesuai dengan detail pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan maupunSPT Masa PPN wajib pajak yang sebenarnya, karena sumber data yang dipakaiuntuk merekam adalah berupa fisik laporan SPT Wajib Pajak ;Bahwa berdasarkan Monitoring Pelaporan dari Data Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, CV Andy UtamaContraktor, NPWP : 02.454.241.7619.000 telah melaporkan Setoran PPh pasal25 dan SPT Tahunan PPh WP Badan sebagai berikut :1.

Namayang menandatangani SPT adalah HARTONO;> Uraian singkat SPT sebagai berikut : Penghasilan netto fiskal 9.855.000 Kompensasi kerugian fiskal Penghasilan kena pajak 9.855.000 PPh terutang tarif Ps 31E ayat (1) 1.231.875 Kredit pajak (PPh pasal 25) 1.215.051 PPh yang kurang dibayar (PPh pasal 29) 16.824PPh pasal dibayar pada tanggal 20 April 2011.Bahwa terjadinya perbedaan data SPT Tahunan PPh WP Badan CV ANDYUTAMA CONTRAKTOR, NPWP : 02.454.241.7619.000 tahun 2009 dan 2010berdasarkan data dalam SIDJP

dengan Fisik SPT Tahunan PPh WP Badansebagaimana tersebut di atas, yaitu :> SPT PPh Badan Tahun 2009 Uraian Data SIDJP Fisik SPTStatus SPT NormalKB NormalNihilKredit pajak (PPh pasal 25) 967.216 NihilPPh pasal 29 558.933 Nihil > SPT PPh Badan Tahun 2010Hal. 83 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.

Uraian Data SIDJP Fisik SPT Status SPT NormalKB NormalKBKredit pajak (PPh pasal 25) 1.008.788 1.215.051PPh pasal 29 947.240 16.824 disebabkan oleh : Wajib pajak memasukan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 sebanyak2 (dua) kali, namun yang terekam dalam SIPMOD/SIDJP adalah tanggalpenerimaan SPT yang pertama kali, yaitu tanggal 30 Maret 2010 ; Wajib pajak memasukan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2010 sebanyak2 (dua) kali, namun yang terekam dalam SIPMOD/SIDJP adalah tanggalpenerimaan SPT yang pertama kali

/p>

Fotokopi Permintaan Sertifikat Elektronik nomor 001/PR/VI/2015

Fotokopi SPT PPN Masa Januari 2015

Fotokopi SPT PPN Masa Februari 2015

Fotokopi SPT PPN Masa Maret 2015

Fotokopi SPT PPN Masa April 2015

Fotokopi SPT PPN Masa Mei 2015

Fotokopi SPT PPN Masa Juni 2015

Fotokopi SPT PPN Masa Juli 2015

SPT PPN Masa Agustus 2015 Print SIDJP

SPT PPN Masa September 2015 Print SIDJP

Fotokopi SPT PPN Masa Oktober 2015

Fotokopi SPT PPN Masa Nov.

Ke-1 2015 Print SIDJP

SPT PPN Masa Desember 2015 Print SIDJP

Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 & Lamp.nya

Fotokopi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak

SITI WULANDARI

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan

Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode 31-12-15 s.d. 31-01-16

Fotokopi Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode

. = Rp.2,582,071,940,).Agustus Tahun sebesarhal 8 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI Bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan PARLUHUTANRAJAGUKGUK potensi kerugian pada pendapatan negara akibatperbuatan terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH yang turut sertamelakukan atau membantu LIAW EDI WIRAWAN dalam menerbitkanfaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuaiSistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yaitu sebesar nilaifaktur pajak yang telah diterbitkan sejak

Bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui bahwa kegiatan usahaPT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO adalah jasakonstruksi jalan;Halaman 9 dari 22 halaman.

5%dari nelt sales price atas produk yang Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hasilkan dan atas pembayaran Royalty tersebut, kewajibanPajak Pertambahan Nilai telah disetorkan ke kas negara.10 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas LPP, KKP, data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dapat diketahui faktafakta sebagai berikut :a Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menurut SIDJP

Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula8.2.Terbanding) pada Pelaporan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di SIDJP terhadap bukti potong 1721 A1 direksi dankaryawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 diketahuibahwa atas pembayaran premi asuransi tersebut merupakan penghasilanbagi karyawan dengan jumlah sebesar Rp 169.065.332,00 dan telahdipotong PPh Pasal 21 ;Bahwa berdasarkan penelitian

Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017Pengadilan Pajak Nomor Put.46147/PP/M.V/16/2013 tanggal 10 Juli2013 dapat diketahui:6.1,6.2.6.3.6.4.6.5,Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)adalah jasa konstruksi jalan raya dan selamaTahun Pajak 2009 diketahui Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)juga melakukan kerjasama denganbeberapa partner tergabung dalam sebuah Joint Operationbernama PT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO;Bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui

Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU:15201 = Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Seharihari.Termohon Peninjauan Kembali beralamat di Jl.

Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) yang dimiliki oleh Departemen PerhubunganKepulauan Riau tersebut merupakan data valid karena berasal dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sebagaikelengkapan syarat pengajuan tender yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah dimasukkan kedalam company profile Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) oleh fiskus (account representative) pada Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU:15201 = Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Seharihari.Termohon Peninjauan Kembali beralamat di Jl. TambakSawahNo.6 RT.001, RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.

Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU:15201 = Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Seharihari.Termohon Peninjauan Kembali beralamat di Jl. TambakSawahNo.6 RT.001, RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.

berikut :1.MUHAMMAD JONI,Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi padaKantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan;Bahwa wilayah kerja Saksi meliputi wilayah : Kecamatan Klojen terdiridari kelurahan Klojen, kelurahan Kauman, kelurahan Kidul Dalem,kelurahan Bareng, kelurahan Gadingkasri, kelurahan Orooro Dowo,kelurahan Penanggungan, kelurahan Sukoharjo, dan kelurahan Kasin;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migpajak sebelum tahun pajak 2012 dan SPT Tahunan Pajak PenghasilanBadan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2013, SPT Masa PPh Pasal25 UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh), SPT Masa PajakPertambahan Nilai sebelum masa Desember tahun 2011, SPT Masa PPhPasal 21 sebelum masa Januari tahun 2015, surat ketetapan pajak, dansurat permohonan dan surat keputusan yang berkaitan dengan sengketaperpajakan;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

BAMBANG ISMONO,Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi padaKantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara;Bahwa wilayah kerja Saksi meliputi wilayah : Kecamatan Blimbing terdiridari Kelurahan Jodipan, Kelurahan Polehan, Kelurahan Bunulrejo,Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Arjosari,Kelurahan Kesatrian dan Kecamatan Lowokwaru terdiri dari KelurahanLowokwaru;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Jodipan, Blimbing, Kota Malang;Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan;4.WES OKA KURNIAWAN,Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasipada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dengan wilayahkerja Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;Bahwa jumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya adalah 1.157(seriou seratus lima puluh tujuh) Wajib Pajak;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP