Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbal akibatperkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan para Pemohon;Menetapkan anak bernama ANAK , lahir 10 Juli 2012; adalah anakkandung dari Pemohon (PEMOHON 1!)

Tasikmalaya selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini yaitupada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019.Pasal 5Bahwa apabila setelah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas, dikemudian hari terdapat Pihak Ketiga yang masih menggunakan alamatJalan Sutisna Senjaya No. 10, Kota Tasikmalaya sebagai alamat Yayasan DayaWinaya Tasikmalaya milik Para Tergugat maka antara Penggugat dan ParaTergugat sepakat akan melakukan konfirmasi secara timbal

Bahwa perselisinan disebabkan karena Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi timbal balik yangdibutuhkan dalam rumah tanggaHalaman 2 dari 14 halamanPutusan Nomor 1602/Pdt.G/2020/PA.Mkd. Tergugat sebagai kepala keluarga sangat egois pada Penggugatsegala keinginannya minta agar segera dituruti Tergugat sering marahmarah disertai KDRT memukul, menampar Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat6.

dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikanmelalui putusan Hakim;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknyarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat danHalaman 9 dari 14 halamanPutusan Nomor 1602/Pdt.G/2020/PA.Mkd.Penggugat tidak ada komunikasi timbal

kemanfaatan yang berpeluang ada;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa ikatan lahir batin memaknai suatu perkawinan ada,terjadi, dan dapat berlangsung jika suami dan isteri in casu Pemohon denganTermohon tetap dan masih memiliki jalinan emosional yang timbal

Bukan sarana untuk dipermainkan apalagidirekayasa sekehendak hati dengan mencaricari cara untuk mengakhirinya ataumemutuskannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ikatan lahir batindimaksud telah tidak dapat ditemukan lagi terjalin timbal balik di antara Pemohondengan Termohon;Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antarasuami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;Menimbang

. /1994 dan Surat Terbanding Nomor S3480/PJ.531/1997tanggal 15 Desember 1997, sedangkan menurut Pemohon Banding bahwajasa yang Pemohon Banding lakukan adalah jasa angkutan udara luar negeridari Pelalawan (Indonesia) ke Singapura dan sebaliknya, dimana jasatersebut merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sesuaidengan asas timbal balik (reciprocal) dalam hubungan penerbanganInternasional dan penyerahan jasanya dilakukan di luar daerah pabeansesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari PemohonBanding telah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Balik (Asas Resiprositas)dalam hukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udaraLuar Negeri tidak terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar daerahpabean dan bukan merupakan jasa persewaan pesawat udara

Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udarayang dikecualikan berdasarkan asas timbal balik (reciprocal) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 4A ayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiJuncto Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;b.

Ill telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menyatakan menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul.Dalam Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya(ex aquo et bono).Bahwa terhadap gugatan perlawanan/bantahan Pelawantersebut,Terlawan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT YYKDALAM EKSEPSI GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL

BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPS/ NON ADIMPLETICONTRACTUS) 1.

diperlukanpembuktian kembali) telah melakukan wanprestasi atas kreditnyasebagaimana disebutkan di atas dengan menunggak pembayaran hutangkepada TERLAWAN 4, namun PELAWAN dalam gugatannya malahmendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredityang telah disepakati.Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yg telah telah disepakatiantara PELAWAN dengan TERLAWAN 4 terkandung unsur perjanjiantimbal balik dimana masingmasing pihak dibebani kewajiban untukmemenuhi prestasi tertentu secara timbal

menyelesaikankreditnya pada TERLAWAN 4, maka PELAWAN tidak berhakmengajukan gugatan kepada TERLAWAN 4 dengan mendalilkan adanyaWanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh TERLAWAN4 yang nyatanya wanprestasi tersebut dilakukan oleh PELAWAN ataupunmendalilkan jika proses pengikatan atas jaminan PELAWAN tidaksempurna.Berdasarkan Doktrin Yahya Harahap pada bukunya yang pada intinyamenyebutkan hal sebagai berikut : Bahwa karena masingmasing pihakdibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal

Eksepsi Tergugat IV :Bahwa dalil eksepsi Terlawan IV menyatakan gugatan tidak dapat diajukan& di terapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhanprestasi secara timbal balik ( eksepsi Non Adimpleti contracus ) yangintinya antara Pelawan dengan Terlawan IV dalam hubungan pemberianfasilitas kredit yang telah disepakati terkandung unsur Perjanjian timbal balikdimana masingmasing dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi;Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 109/PDT/2019/PT YYKTerhadap dalil

Tjk1) Untuk parameter Nitrat (No3N) Standar nya adalah 0,008 namunberdasarkan hasil laboratorium sampel air laut adalah 0,054 dan haltersebut jelas sudah dilampaui.2) Untuk parameter Timbal (Pb) Standar nya adalah 0,008 namunberdasarkan hasil laboratorium sampel air laut adalah 0,011 dan haltersebut jelas sudah dilampaui.b.

Untuk parameter Timbal (Pb) Standar nya adalah 0,008 namunberdasarkan hasil laboratorium sampel air laut adalah 0,011 dan haltersebut jelas sudah dilampaui.b.

Untuk parameter Timbal (Pb) Standar nya adalah 0,008 namunberdasarkan hasil laboratorium sampel air laut adalah 0,011 dan haltersebut jelas sudah dilampaui.2.

Untuk parameter Timbal (Pb) Standar nya adalah 0,008 namunberdasarkan hasil laboratorium sampel air laut adalah 0,011 dan haltersebut jelas sudah dilampaui. Pada lokasi pembuangan lumpur (Dasar) :a. Untuk parameter Nitrat (No3N) Standar nya adalah 0,008 namunberdasarkan hasil laboratorium sampel air laut adalah 0,058 dan haltersebut jelas sudah dilampaui;b.

Untuk parameter Timbal (Pb) Standar nya adalah 0,008 namunberdasarkan hasil laboratorium sampel air laut adalah 0,011 dan haltersebut jelas sudah dilampaui.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut sudah melanggar kesepakatan yang dibuat, dimanadalam kesepakatan tersebut Tergugat diharuskan menyerahkan tanah milik berikutbangunan rumah tinggal tersebut kepada Penggugat sebagai timbal balik darikesepakatan tukar guling yang telah disepakati, sehingga oleh karena demikian Penggugatmembatalkan untuk membangun rumah yang lain untuk Tergugat sesuai kesepakatanyang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ;6.

ditempati oleh orang tuaTergugat (Posita angka 3);bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat (Agus Suharbito)tanah milik berikut bangunan rumah tempat tinggal milik orang tua Tergugatyang dijadikan objek dalam tukar guling tersebut telah dijual oleh Tergugatkepada orang lain sehingga perbuatan Tergugat tersebut melanggarkesepakatan yang dibuat, dimana dalam kesepakatan tersebut Tergugatdiharuskan menyerahkan tanah milik berikut bangunan rumah tinggal tersebutkepada Penggugat sebagai timbal

Menimbang, bahwa jika mencermati secara seksama Surat Gugatan dalam perkara inimaka timbal balik atas prestasi atau kewajiban tersebut diataslah yang menjadi persengketaandalam perkara ini, dimana Penggugat (Agus Suharbito) pada pokoknya telah mendalilkanbahwa Tergugat (I Putu Mahardipa) ternyata telah menjual obyek tukar guling berupa tanahorang tuanya yang terletak di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Bulelengkepada orang lain yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat, sehingga

bahwamateri gugatan yang dijadikan dalil/dasar/alasan dalam gugatan perkara ini secara terang danjelas adalah berbeda dengan gugatan dalam perkara terdahulu yakni berupa tuntutan balikterhadap Tergugat (I Putu Mahardipa) yang didalilkan telah melanggar kesepakatan yangdibuat, dimana dalam kesepakatan tukar guling tersebut Tergugat diharuskan menyerahkantanah milik berikut bangunan rumah tinggal orang tuanya yang terletak di Kelurahan Kendran,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kepada Penggugat sebagai timbal

masihdikuasai dan ditempati oleh orang tua Tergugat ;e bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat (Agus Suharbito)tanah milik berikut bangunan rumah tempat tinggal milik orang tua Tergugatyang dijadikan objek dalam tukar guling tersebut telah dijual oleh Tergugatkepada orang lain sehingga perbuatan Tergugat tersebut melanggarkesepakatan yang dibuat, dimana dalam kesepakatan tersebut Tergugatdiharuskan menyerahkan tanah milik berikut bangunan rumah tinggal tersebutkepada Penggugat sebagai timbal

GUGATAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN & DITERAPKAN DALAMPERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN KEWAJIBAN PEMENUHANPRESTASI SECARA TIMBAL BALIK (EKSEPSINON ADIMPLETICONTRACTUS).a.Bahwa Para Pelawan tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkanTerlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada ParaPelawan, sementara fakta hukum & substansi permasalahan yangsebenarnya terjadi adalah fakta wanprestasnya Pelawan kepadaTerlawan atas Perjanjian KreditPerjanjian Kredit yang telahdisepakati..

Bahwa dari hubungan pemberian fasilitas kredit yang telah telahdisepakati antara Pelawan dengan Terlawan terkandung unsurperjanjian timbal balik dimana masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu secara timbal baliksebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakatiantara Pelawan dan Terlawan.. Bahwa Terlawan telah melakukan kewajibannya sebagai kreditur yangberitikad baik dengan mencairkan fasilitas kredit kepada Pelawan &Halaman 20.

Bahwakarena masingmasing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhiprestasi secara timbal balik maka pihak yang tidak memenuhikewajibannya dalam perjanjian tidak berhak menggugat & Terlawandapat mengajukan exceptio non adimpleti contractus (vide M. YahyaHarahap, SH, dalam Buku Hukum Acara Perdata, hal. 461, PenerbitSinar Grafika, Cetakan ke V april 2007);h.

Sebagaimana dalilbantahan Terlawan dalam eksepsi di atas, bahwa timbulnya hubunganhukum hutang piutang/pemberian fasilitas kredit dari Terlawan kepadaPelawan Il didasarkan pada hubungan timbal balik yang didudukkandalam suatu Perjanjian Kredit yang dibuat secara sah berdasarkanHalaman 25.

Perjanjian Timbal balik, sering disebut juga perjanjian bilateral (perjanjiandua pihak), yakni perjanjian yang menimbulkan kewajibankewajiban (danHal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajibanitu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya;c.

Perjanjian Timbal balik tak sempurna, yakni pada dasarnya adalahperjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salahsatu pihak saja, tetapi dalam halhal tertentu dapat timbultimbulkewajiban pada pihak lain;Jika, mengacu hal tersebut di atas Surat Keterangan PT Bale Bandung(Tergugat dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P12)dapat dipandang sebagai Perjanjian Timbal balik tidak sempurna, yakniPemohon PK mendapatkan hak untuk mencarikan investor untukbekerjasama sedangkan

ditemukannya bukti bertanda PKImenunjukkan bahwa para Termohon PK terutama PT Bale Bandung telahmelakukan sebagian pembayaran komisi kepada Pemohon PK ataspenjualan sahamsaham PT Bale Bandung selaku demikian putusanputusan a quo haruslah dikaji ulang dan Pemohon PK memohon kepadahakim peninjuan kembali mengadili sendiri mengabulkan gugatanPenggugat dK untuk seluruhnya;Terkait Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat dK) Nomor56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P12), dipandang sebagaiPerjanjian Timbal

Bahwa, Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P12), dipandang sebagaiPerjanjian Timbal Balik Tak Sempurna, meski hanya ditandatangani olehsatu pihak in casu PT Bale Bandung, namun hal tersebut tetap mengikatkedua belah pihak in casu Pemohon PK dan para Termohon PK, karenaperjanjian pemberian kuasa atau penugasan tidak terikat pada formailitas,bandingkan Pendapat Prof. R.

Sebab rukunnya suami isteriadalah keinginan bersama secara timbal balik untuk hidup bersama antara suami isteriitu. Apabila Penggugat sebagai isteri telah nyata tidak ingin lagi berdamai lagi denganTergugat sebagai suaminya, maka sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu tidakada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo.

terjadinyaperselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinanPenggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang No. 1Tahun 1974ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria denganseorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sertakekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salahsatu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin secara timbal

Kegiatan tersebut dilakukan tanpasepengetahuan/izin pemohon, dari kegiatan diatas pemohon sudah tidakmendukung kegiatan tersebut karena sangat mengganggu keharmonisanrumah tangga dan kedinasan termohon, dan hal tersebut memicu terjadinyapercekcokan yang berakibat terganggunya keharmonisan pemohon, termohonsering tidak bertegur sapa sehingga tidak ada komunikasi timbal balik antaratermohon dan pemohon sehingga lebih sibuk ke kegiatan masingmasing.Pada awalnya kegiatan istighosah tersebut dilakukan

Dimanasering terjadi percekcokan dan tidak ada komunikasi timbal balik. Sudahdilakukan perbaikan untuk dapat rukun kembali oleh pemohon dan termohonbeserta keluarga tetapi tidak berhasil. Pada saat pengajuan perceraian bulanSeptember 2019 pemohon masih tinggal serumah dengan termohon tetapisudah tidak tidur bersama (tidur sendirisendiri) sampai dengan sekarang.Termohon masih rutin memberikan nafkah lahir kepada pemohon sesuaidengan kebutuhan.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Adat Bali pada tanggal15 Pebruari 2011 dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Karang Timbal;Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah** Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dalamrumah tangganya sehingga tidak ada lagi kecocokan dan selanjutnya Tergugattelah meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya selanjutnyatidak pernah kembali lagi kerumah Tergugat;Menimbang, bahwa

pihak;Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis serta mereka hidup bersama di rumah Penggugat, , Kota Mataram,namun kemudian mereka sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi.Akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat diantar oleh Penggugat pulang kerumahorang tuanya seterusnya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat bahkanpada Tanggal 15 Pebruari 2011 (Vide Bukti surat P9) Penggugat dan Tergugatdihadapan Kepala Lingkungan Karang Timbal

Sedangkan menurutPemohon Banding bahwa jasa yang Pemohon Banding lakukan adalahjasa angkutan udara luar negeri dari Pelalawan (Indonesia) ke Singapuradan sebaliknya, dimana jasa tersebut merupakan jasa yang dikecualikandari pengenaan PPN sesuai dengan asas timbal batik (reciprocal) dalamhubungan penerbangan Internasional dan penyerahan jasanya dilakukan diluar Daerah Pabean sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;Bahwa dasar hukum yang Pemohon Banding terapkan, adalah sebagai berikut:a)b)

Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, dasar aturan dari PemohonBanding telah sesuai dengan Prinsip Asas Timbal Batik (Asas Resiprositas)dalam hukum penerbangan Internasional yaitu adalah jasa angkutan udaraluar negeri tidak terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, dengan pemaparan Pemohon Banding di atas, jelasbahwa jasa yang Pemohon Banding berikan adalah merupakan salah satubentuk jasa angkutan udara luar negeri, yang dilakukan di luar DaerahPabean dan bukan merupakan jasa persewaan pesawat udara

Lagi pula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udarayang dikecualikan berdasarkan asas timbal balik (reciprocal) dan olehHalaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1078/B/PK/PJK/201 7karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4Aayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 13PP Nomor 144 Tahun 2000;b.

perkara No. 23/Pdt.G/2015/PN.Gpr.diajukanoleh kuasa Para Penggugat di depan persidangan dan telah pula diketahui oleh pihak Tergugat,maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada PaniteraPengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dariregister perkara yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, makamengenai biaya yang timbal

Substansi perkawinan dalam ketentuan tersebut dipahamimerupakan ikatan lahir batin secara timbal antara suami istri sehingga dapatmencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia. Maknaa contrarionya adalah jika tidak ada lagi ikatan lahir batin secara timbal balikantara suami istri itu, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Jika tujuanperkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi karena sudah tidak ada ikatan lahirbatin secara timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaituuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.

yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerusdan sulit untuk dirukunkan kembali.Menimbang, bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikanPenggugat dengan Tergugat telah maksimal demikian pun pengadilanbaik melalui proses mediasi maupun upaya perdamaian dalampersidangan telah mendamaikan dan menasihati namun tidak berhasilkarena Penggugat menunjukan tekad untuk tetap bercerai denganTergugat.Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga dapat terwujudjika terdapat hubungan timbal

balik, harus ada rasa saling mencintai,saling menghormati saling dan saling setia satu sama lain, oleh sebab ituMajelis Hakim berpendapat bahwa jika ikatan timbal balik tersebut sudahtidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itusesungguhnya telah rapuh dan menyimpang dari maksud dan tujuanperkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagiaPutusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA Plp 10dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah (vide Pasal 1 UndangUndang

Bahwa dalam dokumen International Civil Aviation Organization (ICAO) Nomor8632 mengenai perpajakan dalam bidang transportasi udara internasional mengatursebagai berikut :"Setiap Negara anggota ICAO secara TIMBAL BALIK memberikan pembebasanpengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak lainnya yang terlibat dalampenyediaan transportasi udara internasional;.

Bahwa Perjanjian Bilateral Hubungan Udara (Bilateral Air Services Agreement)selalu mencantumkan adanya azas timbal balik. Apabila suatu negara tidakmengenakan PPN atas pelayanan jasa kebandarudaraan untuk penerbanganinternasional, maka negara lainnya juga tidak mengenakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentangPerlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur untuk KeperluanPenerbangan Internasional (salah satu pelayanan jasa kebandarudaraan), yangmenyatakan "Penyerahan avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluanpenerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut PPN sepanjangperjanjian pelayanan transportasi udara mencantumkan azas timbal balik";.Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

tentang Penjelasan untukpelaksanaan PP Nomor: 28 Tahun 1988 dan KEPPRES Nomor 56 Tahun 1988ditegaskan bahwa atas penyerahan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan PenyimpananPesawat Udara Penerbangan Internasional dan Jasa Pelayanan Penerbangan LintasUdara untuk penerbangan internasional oleh Perusahaan Penerbangan Asing tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai tempat kedudukan Perusahaan Penerbangantersebut memberikan pembebasan jenis pajak yang sama atas PerusahaanPenerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal

Sehinggadengan demikian, sepanjang penyerahan Jasa Penunjang KegiatanPenerbangan Internasional dilakukan di dalam daerah pabean oleh Pengusahayang dikukuhkan sebagai PKP terutang PPN, di samping itu pula tidakterdapat ketentuan di bidang perpajakan yang secara khusus mengaturmekanisme asas timbal balik ;f.

Timbal (Pb) 0,32 Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuk pasir danbatu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe:91,86%)serta terdapat unsur logam Merkuri (Hg:5,42%)Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatasdapat disimpulkan bahwa:1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat +643,2 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe:91,86%) sertaterdapat unsur logam Merkuri (

Titanium (Ti) 0,626 Timbal (Pb) 0,32 Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti serbuk pasir danbatu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe:91,86%)serta terdapat unsur logam Merkuri (Hg:5,42%)Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatasdapat disimpulkan bahwa:1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat +643,2 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe:91,86%) sertaterdapat unsur

bentuk lepas atau padu, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN DrhBahwa ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 2 huruf bPeraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyebutkan bahwa airraksa termasuk dalam komoditas tambang mineral logam yang meliputi:litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal

Timbal (Pb) 0,32 Bahwa ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang buktiserbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalahBesi (.Fe : 91,86 %) dan Merkuri (Hg 5,42%);Bahwa ahli menjelaskan bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batutersebut apabila diolah dan dimurnikan akan didapatkan merkuri (airraksa);Bahwa ahli menjelaskan bahwa logam Merkuri tergolong dalam logamberat yang berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk k dalamtubuh dapat mengakibatkan

Dalam Perjanjian Timbal Balik MasingMasing Dibebani Kewajiban untukMemenuhi Prestasi Secara Timbal Balik (Exceptio non adimpleti contractus)1. Bahwa dalam perjanjian timbal balik masingmasing pihak dibebanikewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, artinyaseseorang tidak berhak menggugat. Apabila dia sendiri tidak memenuhiapa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.2.