memberikan jawaban baiksecara tertulis maupun lisan;7 Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telahmengirimkan Surat undangan bipartit IT Nomor 110/SK/LBHYK/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 kepadaTergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini secarakekeluargaan, akan tetapi Pihak Tergugat lagilagi tidakpernah memberikan jawaban terkait permasalahan ini baiksecara tertulis maupun lisan;8 Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnyamengirimkan surat Nomor 53/SK/LBHYK/V/2013 perihalpermohonan tripartit

Tergugat di KantorDisnakertrans Kota Yogyakarta, dalam pertemuan tersebuttidak ada titik temu karena Tergugat tidak bersediamembayar Uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,dan Uang Penggantian Hak serta Gaji bulanan yang belumdibayar kepada Para Penggugat yang telah dirumahkan olehTergugat tertanggal 12 September 2012 dengan alasankondisi perusahaan mengalami kerugian;10 Bahwa disebabkan tidak adanya kesepakatan antara ParaPenggugat dengan Tergugat, pada tanggal 5 Juli 2013diadakan pertemuan tripartit

perintah kerja yang syah yang telah diinstruksikan oleh Perusahaandengan tujuan agar penggugat mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana tertuangdalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut.Jawaban Point 12 : Bahwa terhadap masalah ini belum pernah dilakukan upayaBIPARTIT namun permasalahan ini langsung dilimpahkan oleh penggugat kepadaDINSOSNAKER kota pangkalpinang untuk dilakukan mediasi TRIPARTIT

Tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan :1)pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkonsumsikan masalahnyasecara tertulis kepada pihak lainnya.Dapatkah DPD K.SPSI Provinsi Bangka Belitung menjadi Kuasa Hukum atau pihakyang dikuasakan untuk melakukan mediasi Bipartit dan /atau Tripartit dan/atauuntuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili pekerja yangbukan anggota serikat pekerja tersebut.Karena selama ini Penggugat saudari Evidan pihak DPD K.SPSI Bangka Belitung tidak

pernah menunjukan kartukeanggotaan Serikat Pekerja Penggugat pada saat mediasi Tripartit yangdilaksanakan di Dinsosnaker kota Pangkalpinang.Mengingat berdasarkan yang kami ketahui selama ini bahwa Penggugat saudari Evitersebut belum menjadi anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan di16Perusahaan PT.Puncak Prima Lestari belum terbentuk adanya pengurus unit kerja(PUK) atau pun serikat pekerja/serikat buruh.Mohon dijelaskan dasar hukum yang memperbolehkan serikat pekerja/serikat buruhyang dapat

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat prematur, Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona); Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Guatan Penggugat terhadap Tergugat I/Intrasari telah kadaluarsa; Tergugat I/Intrasari dan Terugat III/PTTBS tidak pernah melakukanperundingan bipartit dan tripartit

Nomor 163/Pdt.SusP HI/2021/PN Mdn10.11.12.mau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat meskipun telahdilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesualketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tanggal 19 Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan rasa

Bahwa dikarenakan Tergugat hingga saat ini belum melakukan kewajibankepada Penggugat maka Penggugat telah menempuh mediasi secara Bipartitakan tetapi Tergugat menggunakan tipu muslihat agar Penggugat menerimamau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

2012 (P8a, b), mohon dilakukan pertemuan Bipartit antara Pengusaha danPekerja, akan tetapi ternyata dalam pertemuan Bipartit tanggal 13 September 2012 dantanggal 24 September 2012 (bukti P6) tidak mengahasilkan kata sepakat dan terbuktiTergugat tidak beritikad baik dalam musyawarah Bipartit karena tanpa alasan menolakmenandatangani hasil perundingan Bipartit dan oleh karena itu maka PenggugatHal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 539 K/Pdt.SusPHI/2013melimpahkan tuntutan hak pension dan lainnya pada tingkat Tripartit

guna dimediasikanoleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang;Bahwa kasus A Quo diupayakan penyelesaiannya pada tingkat Tripartit melaluiPegawai Mediator Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang dan pegawaimediator telah mengeluarkan anjuran No.560/2397/Bid.Perli/2012, tanggal 6 Desember2012 (bukti P10) dan Penggugat melalui surat No.6/MA/I/2013 tanggal 5 Januari 2013(bukti P11) menyatakan menerima sebagian Anjuran, yaitu Pesangon 2 kali pasal 156UU No.13 Tahun 2003 dan menolak selebihnya

Penggugat seharusnya melalui proses perselisihanhubungan industrial melalui tahap Bipartit, yang tidak dipahami oleh Tergugat/KuasaTergugat adalah langsung menempuh tahap tripartit artinya permasalahan yangseharusnya ditangani ditingkat bipartit lebih dahulu, sesuai yang diamanatkan padapenyelesaian sengketa diluar Pengadilan (Non Ligitasi) yaitu pada pasal 3 ayat 1 sampaidengan ayat 3 dan pasal 4 ayat dan 2 Undangundang No.2 Tahun 2004;Program merumahkan karyawan departemen Spinning merupakan keadaan

kepada Penggugat sesuai buktiNobu CashManagement System Nomor transaksi B2018122147DN3C2B03 denganrekening penerima atas nama Andi Yosua tertanggal 21 Desember2019;Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 telah dilaksanakan perundinganbipartit antara Penggugat dengan Tergugat di Maxxbox Office untukmenyelesaikan perselisinan kompensasi terkait PHK Penggugat, namuntidak mencapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan tersebut;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 telah dilaksanakan perundingansecara tripartit

antara Penggugat, Tergugat dan Suwato, S.Ag., M.M.sebagai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Bekasi (Mediator);Bahwa hasil dari pelaksanaan mediasi Tripartit, Mediator mengeluarkanSurat Anjuran Nomor: 567/773/Disnaker tanggal 28 Februari 2019(Anjuran Mediator) yang mempertimbangkan dan menganjurkan:Bahwa Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat

Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.KEP.100/MEN/6/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT(Kepmen PKWT).Hal tersebut terbukti dengan Penggugat sendiri yang mengeluarkan danmenandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalamrangka efisiensi Tergugat serta Penggugat juga aktif dalam proses bipartitmaupun tripartit dalam kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai HRDirector.Bahwa hal ini menjadi tidak konsisten karenaPenggugat justru memintaMajelis Hakim untuk membatalkan Perjanjian

Bahwa sebagaimana hasilmediasi Tripartit, Mediator mengeluarkanAnjuran Mediator yang pada pokoknya menekankan pembayaran haksebagai berikut:1) Agar pengakhiran hubungan kerja antara PT. Mahkota SentosaUtama dengan Pekerja Sadr. Andi Yosua dapat dilakukan sejak tanggal 26Februari 2019 dengan ketentuan pihak perusahaan PT. Mahkota SentosaUtama membayar hak pekerja berupa:a. Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2).b.

Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Kantor Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Januari2019 ; Yang menerangkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan untukdilakukan Perundingan Tripartit dan Mediasi telah dilaksanakan padatanggal 11 Februari 2019, namun tidak ada titik temu (dead lock). Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja,Kabupaten Bekasi No : 567/773/Disnaker tertanggal 28 Februari 2019.

bekerjadi perusahaan Tergugat sampai dengan PHK terjadi ;Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2014 melalui Risalah Perundingan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Perundingan Bipartit dinyatakan tidak mencapaikesepakatan para pihak (gagal) karena Tergugat berpendapat PHK yang dilakukansudah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ;e Bahwa, setelah upaya Perundingan Bipartit dinyatakan gagal, Penggugatmelalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung mengajukanPermohonan Perundingan Tripartit

kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Bali yang mana permohonan tersebut ditanggapidengan adanya penunjukan mediator bernama I Gusti Ngurah RaiWinangsa, SH., yang membantu proses Perundingan Tripartit antaraPenggugat dan Tergugat ;Bahwa, dalam Perundingan Tripartit yang berlangsung pada tanggal 13November 2014 masih tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat menolak untukmemberikan ganti rugi kepada Penggugat atas tindakan PHK yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat meskipun Tergugat

tidak dapat menunjukkan buktibukti yang menguatkan alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena kinerjaPenggugat yang tidak baik.Hal 7 dari 51 halaman Putusan No. 3/Pdt.SusPH1I/2015/PN.Dps.Bahwa, berdasarkan hasil Perundingan Tripartit tanggal 13 November 2014 tersebutdi atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali memberikan Anjurantertanggal 24 November 2014 Nomor 560/299/V/Disnakertrans yang pada intinyamenganjurkan sebagai berikut ;1 Oleh karena mediator berpandangan hubungan kerja

yangmengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sehingga sudah sepatutnya jika biaya yang ditimbulkanmenjadi tanggung jawab dari Tergugat ; 19 Bahwa, karena kerugiankerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana telahdiuraikan dalam angka 15, angka 17 dan angka 18 Gugatan ini dan juga karenatidak ada itikad baik dari Tergugat untuk segera menyelesaikan perselisihan PHKantara Pengugat dan Tergugat, baik selama Perundingan Bipartit maupunPerundingan Tripartit

Bahwa oleh karena Para Tergugat melimpahkan permasalahan ini ke DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk dilakukan perundingan Tripartit,namun dalam perundingan Tripartit tersebut tidak ditemukan kesepakatansehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan AnjuranNomor 565/21 13/HISyaker/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang anjurannyaberbunyi sebagai berikut:MENGANJURKANHalaman 4 dari 21 hal. Put.

dengan surattertanggal 26 November 2013, tanggal 5 Desember 2013, dan tanggal 12Desember 2013 yang pada intinya meminta kepada Tergugat Rekonvensiuntuk dilakukan perundingan Bipartit terkait Pemutusan Hubungan Kerjasepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para PenggugatRekonvensi;Bahwa atas surat permohonan Bipartit tersebut tidak mau melakukanPerundingan Bipartit, sehingga pada tanggal 3 Januari 2014 ParaPenggugat Rekonvensi melalui Pimpinan Unit Kerja (PUK) mengajukansurat permohonan Tripartit

Penghargaan Masa Kerja, dan Uang PenggantianHak, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan HakHakPenggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dan tidak maumenyelesaikan secara kekeluargaan, dengan kata lain tidak adakesepakatan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa karena upaya perundingan bipartit gagal dan tidak adakesepakatan, selanjutnya Penggugat melakukan upaya perundinganTripartit ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanBarat, namun lagilagi perundingan tripartit

tersebut gagal oleh karenaTergugat tidak pernah hadir, padahal terhadapnya telah dilakukanpemanggilan secara patut dan sah menurut ketentuan yang berlaku olehKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat (Vide, BuktiBahwa oleh karena perundingan tripartit antar Penggugat dan Tergugatgagal, maka mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkananjuran tertulis berupa Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (Vide, Bukti) ;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, bilamana

Hal tersebut berdasarkan Pasal 3Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2021/PN Ptk10.ayat (1) UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa:Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakanpenyelesaian terlebihdahulumelaluiperundingan Bipartitsecara musyawarah untuk mencapai mufakatBahwa oleh karena Penggugat hanya melakukan PermintaanPerundingan Tripartit pada Kantor Dinas Tenaga Kerja ProvinsiKalimantan Barat dan tidak didahului

HubunganKerja secara sepihak tanpa kesalahan, tidak prosedural dan tanpa dasar hukum.Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat dan Penggugat Il adalah Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak tanpa kesalahan, tidak prosedural dan tanpa dasar hukum, makaPemutusan Hubungan Kerja tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau cacathukum atau tidak berdasar hukum.Bahwa atas permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah dilakukan upayaperundingan secara Bipartit dan Tripartit

diwakili oleh Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 KabupatenPelalawan, tetapi Tergugat tetap bersekukuh melakukan Pemutusan HubunganHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pdt.SusPHI/2016/PN.Pbr13.14.15.16.iveKerja sepihak dengan alasan Tergugat tidak bersedia memperkerjakan kembaliPenggugat dan Penggugat Il, dan Tergugat tidak bersedia memberikan HakhakPenggugat dan Penggugat Il sebagai karyawan.Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan dariperundingan baik bipartit, maupun Tripartit

(Mediasi) tersebut, maka selanjutnyaMediator dalam perundingan Tripartit telah menerbitkan ANJURAN dengan suratyang bernomor : 567/DKT/PHV2016/227 tanggal 12 April 2016.Bahwa dalam Surat ANJURAN sebagaimana yang disebutkan diatas, padapokoknya Mediator menganjurkan sebagai berikut:1) Terhadap surat pengaduan dari Sdr.

(PHK) yang diberikan Penggugatkepada Tergugat telah sah dan berdasarkan hukum;Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah melalui tahapBipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian perselisihan,karenanya Penggugat mencatatkan perselisihan a quo pada Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat sebagaimana SuratNomor 04/HRD/IX/2014 tertanggal 4 September 2014 perihal PermohonanPencatatan Perselisinan Hubungan Industrial;Perselisihan a quo telah melalui tahap Tripartit

Di Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Jakarta Barat,11.Bahwa pada sidang mediasi di tingkat Tripartit yang diperantarai olehMediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota JakartaBarat, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak menghasilkankesepakatan penyelesaian, dan akhirnya pihak Mediator dari Suku DinasTenaga Kerja dan Transmgrasi Kota Jakarta Barat mengeluarkan AnjuranNomor 249911.835 tertanggai 20 November 2014 yang pada pokoknyamenganjurkan:Agar Pengusaha PT.

;Dengan fakta Tripartit antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Pekerjadan Sudinakertrans Kota Jakarta Barat maka efektif sejak tanggal20 November 2014 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugattelah berakhir;Bahwa anjuran Nomor 2499/1.835 tertanggal 20 November 2014 yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota JakartaBarat didasarkan pada faktafakta dan buktibukti serta telah sesuai danberpedoman pada UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku;12.Mohon perhatian Majelis

berakhirnya tahun 2015, Tergugat tidak juga melakukanperubahan atas bentuk perjanjian kerja Para Penggugat dari Perjanjian KerjaHarian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.Bahwa oleh karena lebih dari satu tahun sejak pembuatan Surat Pernyataantertanggal 13 Mei 2014 tersebut Para Penggugat tidak juga dirubah bentukperjanjian kerjanya dari Perjanjian Kerja Harian Lepas menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu oleh Tergugat, maka selanjutnya ParaPenggugat memohon dilakukannya Perundingan Tripartit

kepada DinasSosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai terkaitHalaman 5Putusan No. 10/Pdt.SusPH1I/2016/PN.Mdn13)14)15)16)17)18)dengan perubahan bentuk perjanjian kerja Para Penggugat dari PerjanjianKerja Harian Lepas menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.Bahwa terkait dengan permohonan Para Penggugat tersebut pada point 12diatas, Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi KabupatenSerdang Bedagai telah melakukan Perundingan Tripartit yang ternyata tidakmenghasilkan

kesepakatan apapun antara Para Penggugat denganTergugat.Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan diantara Para Penggugatdengan Tergugat dalam perundingan Tripartit tersebut, maka terbitlah suratdari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang BedagaiNomor 18.14/567/3383/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal ANJURAN.Bahwa Para Penggugat tidak setuju dan menolak isi surat dari Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai perihal ANJURANtersebut, karena didalam ANJURAN

Suherman perihalkesepakatan untuk mengakhiri hubungan kerja tertanggal 26Januari 2016 serta kwitansi tanda bukti pembayaran uangpesangon, uang penghargaan masa kerja sebesarRp.4.289.500. tertanggal 26 Januari 2016,;Fotocopy Surat No.1253/Keb16/Mds/X1V/2015 PerihalPembayaran PHK Karyawan BHL tertanggal 29 Desember 2015,;Fotocopy Surat No.1206/Keb16/Mds/XIV2015 Perihal MasaMerumahkan dan PHK Karyawan tertanggal 15 Desember 2015,;Fotocopy Surat No.1186/Keb16/Mds/XlV/2015 Perihal NotulenRapat Pertemuan Tripartit

Bahwa Penggugat dalam proses tripartit telah dengan jelas memberikan keterangantidak pernah menerima panggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dariTergugat.

Padahal, Tergugat dalam proses tripartit telahmengakui Penggugat telah bekerja selama 25 tahun terhitung sejak tanggal 08 Juli1990. Pertimbangan Mediator merupakan pengabaian dan atau tidakmempertimbangkan Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang haknormatif Penggugat yang disebabkan pengalihan perusahaan.

Dalam kaitan inimaka seharusnya Mediator menyadari dan mempertimbangkan bahwasanya pengajuanproses tripartit oleh Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat untukmemperoleh kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan perbuatan Tergugat yangmengabaikan hakhak normatif Penggugat yang telah melewati usia pensiun yangseyogianya tidak memerlukan proses melalui lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial;14.

Iskandar tertanggal 25 Nopember 2015ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja KotaMedan c.q Mediator Proses Tripartit;Fotocopy Surat Sdr. Iskandar tanggal 15 Desember 2015, Hal :Duduk Persoalan, ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Medan;Fotocopy Surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota MedanNomor : 567/0068/DSTKM/2016 tanggal O07 Januari 2016,Perihal : Anjuran ditujukan kepada Sdr. Pimpinan PerusahaanCV. Jaya Baru dan Sdr.

Biaya operasional yang Rp. 10.000.000,dikeluarkan untukmemperjuangkan hak, mulaiproses bipartit, tripartit dangugatan ke PengadilanHubungan Industrial Total hak dari hubungan kerja yang harus diberikan Rp. 97.572.488,Immateriil :Kerugian Immaiteriil Rp. 10.000.000.

Biaya operasional yang Rp. 10.000.000,dikeluarkan untukmemperjuangkan hak, mulaiproses bipartit, tripartit dangugatan ke PengadilanHubungan Industrial Total hak dari hubungan kerja yang harus diberikan Rp. 97.572.488,Immateriil :Kerugian Immateriil Rp. 10.000.000, JUMLAH SELURUH KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL Rp.107.572.488,(Terbilang: Seratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu, empat ratusdelapan puluh delapan); Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 05/Pdt.SusPHI/2019/PN Pbr 5.

,Apakah, Biaya operasional yang dikeluarkan untuk memperjuangkan hak,mulai proses bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialsebesar Rp.10.000.000, dapat diberikan yang merupakan Hak dari Penggugatatas Perselisihan Hubungan Industrial ini;Apakah, Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000, dapat diberikan menjadiberupa Hak dari Penggugat atas Perselisihan Hubungan Industrial ini;Apakah, hutang Penggugat yang ada di Koperasi dan Bank, yang didalikanoleh Tergugat dan Tergugat Il

tidakmemberikan kepastian status Penggugat, dan cenderung membiarkanPegawai/Pekerja terlantar, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat danTergugat II secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar Upah/Gaji terhadapPenggugat selama periode Desember 2015 dengan Januari 2019 yaitu denganperhitungan 37 bulan x Rp.2.366.824.00 = Rp. 87.572.488,,;Menimbang, bahwa dalil yang belum tetap dan menjadi perselisinan yaituApakah, Biaya operasional yang dikeluarkan untuk memperjuangkan hak, mulaiproses bipartit, tripartit

Malang) perihalPermohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial.Manakala, hasil perundingan Tripartit oleh mediator Hubungan IndustrialDinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, telah mengeluarkan anjurankepada penggugat dan tergugat, yang intinya menerangkanAgar pihak perusahaan PT Citra Gading Asritama (PT CGA)menerima anjuran tersebut dan memberikan hakhak nya kepadapekerja (Sdr.

Tri Harto Kuncoro Basuki),Bahwa, atas hasil Perundingan Tripartit tersebut pihak tergugat melaluisurat tertulis kepada mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaHal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 103/Pdt.SusPHI/2018/PN SbyKabupaten Malang. Manakala berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo.

Malang) yaitu melalui Surat Panggilan Sidang MediasiPertama No. 568/364/35.07.105/2018 tertanggal 25 Januari 2018 kepadaPenggugat dan Tergugat untuk hadir dalam mediasi Tripartit padatanggal 31 Januari 2018, namun pihak Tergugat tidak hadi.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di panggil lagi secara patut olehmediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang,yaitu. melalui Surat panggilan sidang mediasi ke 2 (dua) No.568/438/35.07.105/2018 tertanggal 31 Januari 2018 kepada Penggugatdan

Tergugat untuk hadir dalam mediasi Tripartit pada tanggal 8 Februari2018, namun tidak tercapai kata sepakat.

JICT.Padahal alamat kantor hukum Kuasa PARA PENGGUGAT berdasarkanrapat Bipartit dan Tripartit dengan Kuasa TERGUGATmemakai/menggunakan nama Law Office Prio Handoko & Partners,beralamat di JI. Gardena Raya B3/B9 Harapan Baru Regency Kota Baru,Bekasi Barat, Jawa Barat 17133;3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 di atas, maka sudah Jelas bahwaKuasa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Legalitas StandingHalaman 13 Putusan Nomor 233/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pstmengatasnamakan Tim Advokasi Serikat Pekerja PT.

Terhadap Ririn Paryono, telah mengembalikan selisih gajipokok sebesar Rp 26.273.855, secara cicilan selama 26 bulanberdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatanganinya tertanggal08 Februari 2018;Catatan : Ke3 nama Pekerja tersebut di atas baru mengembalikanselisih gaji pokok yang diterimanya setelah adanyaproses Mediasi Tripartit dengan Kantor DisnakertransKodya Jakarta Utara;13.

Bahwa atas gagalnya perundingan Bipartit tersebut, selanjutnyadiakukan perundingan Mediasi Tripartit melalui Kantor DisnakertransKodya Jakarta Utara sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGATpada point 12 Gugatannya.

Bahwa benar setelah menjalani sidang Mediasi Tripartit,TERGUGAT pada tanggal 21 Januari 2018 menerima suratANJURAN dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKodya Jakarta Utara No. 573/1.831 tertanggal 15 Februari2018, yang isi Anjurannya sebagaimana tersebut dalam Posita PARAPENGGUGAT pada point 13;17.

Fotocopy dari copy, Risalah Mediasi Tripartit Penyelesaian hubunganIndustrial antara PT. Jakarta International Container Terminal denganZulvansyah dkk, tanggal 21 Desember 2017, bukti T6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Utara Nomor 573/1.831 Perihal anjuran, tanggal 15Februari 2018, bukti T7;8.

HorasInsani Abadi;Bahwa Penggugattelah mengajukan bipartit dengan Tergugat dengan surattertanggal 10 Juli 2013 dan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;Bahwa akibat tidak adanya titik temu diantar Penggugat dengan Tergugat,maka selanjutnya Penggugat mengajukan tripartit ke Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kota Pematangsiantar tanggal 02 Agustus 2013;Bahwa Pada saat proses Tripartit yang diselenggarakan oleh Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar, Tergugat tidak pernah hadir untukmenghadiri

perundingan tripartit berdasarkan panggilan dan Il sedangkanPenggugatselalu hadir untuk menghadiri perundingan tripartit berdasarkanpanggilan dan Il;Bahwa selanjutnya pihak Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja KotaPematangsiantar melakukan pemanggilan kembali sesuai denganpangggilan Ill kepada Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat danTergugat hadir bersamasama untuk menghadiri perundingan tripartit.

BANK MANDIRI(Persero) Tbk. secara Tripartit;Bahwa terhadap permohonan Penggugat, Kepala Disnaker PemkotProbolinggo telah memanggil Tergugat dengan patut namun tidakdiindahkan sehingga upaya mediasi dianggap gagal.

Selanjutnya upayamediasi secara Tripartit melalui Disnaker Pemkot Probolinggo telah memanggilTermohon Kasasi secara patut sebanyak 3 kali juga tidak diindahkan, sehinggaDisnaker Pemkot Probolinggo menerbitkan Anjuran (vide bukti P19 jo P20);Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 7/PUUXII/2014memang telah menciptakan norma baru dan memberikan wewenang tambahankepada Pengadilan Negeri dalam hal untuk pengesahan Nota PemeriksaanPPK.