Ditemukan 3631 data
70 — 16
Dan hakim boleh menafsir suatu' ketentuanUndang Undang secara gramatikal atau histories baikrecht maupun wetshistoris (Lie Oen Hok,Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato142diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan JabatanGuru Besar Luar Biasa pada Fakultas Hukum danPengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia diJakarta, pada tanggal 19 September 1959, HlIm. 11) ;Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka MahkamahAgung dalam memberi makna unsur secara melawan hukumdalam pasal 2 ayat 1 Undang
1.Nuraini binti Abdul Somad
2.Hj. Maryam binti Abdul Somad
3.Nusyirzan bin Syafi i
4.Imron Rosadi bin Syafi i
5.Yenni Hailani binti Syafi i
6.Agustini Yunengsi binti Hasan
Tergugat:
1.DEDI IRAWAN bin SYOFYAN
2.NURMALA BINTI ABDUL MAJID
3.ABDUL HAMID BIN ABDUL MAJID
4.OSMAN BIN ABDUL MAJID
287 — 113
sudahmenjadi warga nagara asing;Bahwa tanah tersebut sudah pernah dikuasai oleh pihak lain (tentara),saksi Sendiri yang mengurus tanah tersebut sampai tanah tersebut dimilikikembali dan surat menyurat tanah tersebut diserahkan kepada saksi;Bahwa Abdul Somad tidak pernah tinggal di atas tanah tersebut karena iasudah punya rumah di Olak Kemang Seberang, Abdul Somadmenyerahkan kepada saksi untuk mengelola tanah tersebut;Bahwa Saksi tinggal diatas tersebut selama 2 tahun, sekitar tahun 1965saksi pindah ke The Hok
82 — 65
TasikmalayaT.A 2016, diantara untuk Pembayaran bahan / matrial, Pembayaran upah(HOK), Pembayaran sewa alat dan Pembayaran kebutuhan lainnya yangberkaitan dengan pembangunan inprastruktur desa Indrajaya Kec. SukaratuKab. Tasikmalaya T.A 2016. (Buku Dapur Desa) dan Buku catatan (Buku DapurDesa) tersebut dibuat dan dipegang oleh sdri. Eva selaku bendahara TimPelaksana Kegiatan (TPK)Bahwa pembangunan inprastruktur desa Indrajaya Kec.
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
50 — 6
Tenaga Kerja Pekerja 340 hok (hari orang kerja) @ Rp. 98.019 =Rp.33.326.460,00 Mandor 34 hok (hari orang kerja) @ Rp.150.382 = Rp.5.112.988,00Ill.
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undangundangsecara gramatikal atau histories baik recht maupun wetshistoris (LieOen Hok, Jusprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan padawaktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalamllmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada FakultasHukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia diJakarta, pada tanggal 19 September 1959, halaman 11) ;2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalammemberi makna
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
UKON MUTAHAR Bin AHMAN alm
158 — 62
Kesesuaian RAB HOK dengan realisasi dilapangan.Bahwa pernah melakukan Verifikasi pada permintaan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III, II tahun anggaran2017, dan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) tahap , Il Desa Bojongkerta, dan telan melakukanVerifikasi/oengecekan persyaratan untuk proses pencairan Dana Desayang diajukan, dengan metode melakukan pemeriksaanadministrasi/pertanggungjawaban tahap sebelumnya, dan setelahdilakukan ceklist, tim verifikasi
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
UMBU NJAKA ATA alias NAI LU
143 — 91
Marina sebesar Rp. 315.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja HOK untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk.
(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 11/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 18/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK
(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 16/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 25/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 26/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK
74 — 29
Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan UndangUndang secara gramatikal atau histories baik recht maupunwetshistoris (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum,Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan GuruBesar Luar Biasa pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakatdi Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959,Him. 11) ;bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalammemberi makna unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1UndangUndang
83 — 17
Dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secaragramatikal atau historis baik recht maupun wetshistoris (Lie Oen Hok,Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktuperesmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam IlmuPengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada FakultasHukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia diJakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.)bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalahakan mengadopsi ajaran prioritas
TAN SETIADI DERMAWAN
Tergugat:
1.Ny. LIE TENG HOA
2.TAN PIA TENG
3.TAN PENG KIE
Turut Tergugat:
1.Nn. TAN KIM NIO
2.LIE TUAN KIP selaku ahli waris Ny. TAN SIU KIM
3.LIE TUAN KIP
130 — 44
TAN SIU KIM bersama sama dengan :(1) Lie Swie Kuan;(2) Lie Swie Ling;(3) Lie Ka King;(4) Lie Ka Ping;(5) Lie Ka Tjing;(6) Lie Swie Tjiau;(7) Lie Ka Hok;(8) Lie Ka Yong;Kesemuanya beralamat di JI.
197 — 123
TERGUGAT1);2.Bahwa Pasal 56 ayat (1) dan (2) 2 UU No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa:(1)Pemindahan hok atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak.(2)Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)atau. salinannya disampaikan secara tertulis kepadaPerseroan.3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT,sama sekali tidak ada penjelasan bahwa PARA PENGGUGATsudah pernah memberitahukan atau menyampaikan secaratertulis kepada PT.
104 — 38
Danhakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atauhistoris baik recht maupun wetshistoris (Lie Oen Hok, Yurisprudensisebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmianPemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam llmu Pengantarllmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum danPengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, padatanggal 19 September 1959, hlm. 11.)e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalahakan mengadopsi ajaran
71 — 7
HOK Salamuddin No. 46, Kec. Siantar, Kab.Simalungun.Agama : KristenPekerjaan : Supir.Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010;2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/dtanggal 04 Nopember 2010 ;3. Penuntut Umum sejak 04 Nopember 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010 ;1. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 19 Nopember2010 s/d tanggal 18 Desember 2010 ;2.
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
ANDREAS MARUMATA Alias ANDE
267 — 60
Marina sebesar Rp. 315.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja HOK untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk.
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 11/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 18/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 16/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 25/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 26/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
149 — 58
Tenaga Kerja Pekerja 340 hok (hari orang kerja) @ Rp. 98.019=Rp.33.326.460,00 Mandor 34 hok (hari orang kerja) @ Rp.150.382 =Rp.5.112.988,00Hal. 126 dari hal 231. Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkt Pst.Hl.
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
YUSUF UMBU RIHI alias UMBU NAI ANDUNG
220 — 103
Marina sebesar Rp. 315.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Belanja HOK untuk Pekerjaan Pemasangan Bronjong SDN Wahang dibayar kepada Bpk.
(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 11/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 17/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 18/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK
(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 16/BASTB/WHG/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 25/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Barang/ Pekerjaan yang Diperiksa;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor: 26/TPK.WHG/BAPB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran Biaya HOK
HENDRA EKA SAHPUTRA S.Sos
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO REKAN
6.CAMAT KANDIS
7.PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
41 — 96
hAHkK#HOK#HOKHHAKHHaKHHAKHHRKAHOKAAOKAAUKHAOKHAELl### lees lesa lesa lesa leesleeLH. LHH/LEHPLHHQL#HTLHHUL#HelLHHT L#H11L#Aml Hw lex 1lee He 1L#Hl##0 1##40 1440 1## 1440 1449 14H1LHHS LEH1##> 1HAALHHALHHALBHT1##HD 144014401 44R1 Hal fic l##el#4ilF#il Feo l#e+ ley leepl4 m##mnefemeeemeeemaeeem AtomHHemAt )mA#LYLYLYIVLYLYLYAVAViVAViViViViYiViYViViViViViViViViViYiViViYiYiYiYiViYLVAVAVAVAIViViViYViYi###H" #hl HDHCI#HOI##QIHHA J##aJ#HMH! #SH!
94 — 15
Danhakim boleh menafsir suatu. ketentuan UndangUndang secara gramatikal atau. histories baikrecht maupun wetshistoris (Lie Oen Hok,Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidatodiucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan JabatanGuru Besar Luar Biasa pada Fakultas Hukum danPengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesiadi Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, Hm.158Il) ;bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka MahkamahAgung dalam memberi makna unsur secara melawanhukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan hakim boleh menafsir suatuketentuan UndangUndang secara gramatikal atau historis baik"recht maupun wetshistoris (Lie Oen Hok, Yusprudensi sebagaiSumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmianPemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam IImu PengantarIlmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum danPengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, padatanggal 19 September 1959, hlm.11.);Hal. 79 dari 135 hal. Putusan Nomor 1905 K/PID.SUS/20162.
41 — 7
r. 1 (Satu) Eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Fisik, Biaya dan HOK PNPM-PPK T.A 2007 yang di legalisir dan ditandatangani oleh Fasilitator kabupaten HST atas nama ALI KURDI, S.Pi.s. 1 (Satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri republik Indonesia.t. 1 (Satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
M.YUSERANI, M.Si.18.1 (Satu) Eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Fisik, Biaya dan HOK PNPM PPK T.A 2007 yang di legalisir dan ditandatangani oleh Fasilitator kabupatenHST atas nama ALI KURDI, S.Pi. 13019.1 (Satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan olehMenteri Dalam Negeri republik Indonesia.20.1 (Satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri