Ditemukan 3540 data
1157 — 429
Kegiatan jasakeuangan di sektor Pasar Modal; danKegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.12)Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h UU OJK menyatakan:membenkan dan/atau mencabut:1. izin usaha;2. izin orang perseorangan;3. efektifnya pernyataan pendaftaran;4. surat tanda terdaftar;5,678persetujuan melakukan kegiatan usaha;. pengesahan;. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan. penetapan lain.sebagaimana dimaksud dalam peraturan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPasal 10 Ayat (1) UU MK:a. menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;c. memutus pembubaran partai politik; dand. memutus perselisinan tentang hasil pemilihan umum.Sehubungan dengan permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh paraPemohon melalui kuasa hukumnya sebagaimana
98 — 36
TERKAITKeputusan Menteri Pertambangan danEnergi Nomor:975k/47/MPE/ 1999 TentangPerubahan Peraturan MentenPertambangan dan Energi Nomor:01.P/47/MPE/1992 Tentang Ruang BebasSaluran Udara Tegengan Ekstra Tinggi(SUTT) dan Saluran Udara TeganganEkstra Tinggi (SUTET) untuk PenyaluranTenaga Listrik.Peraturan Menteri Pertambangan danEnergi Nomor.01.P/47/MPE/ 1992 TentangRuang Bebas saluran Udara TegenganEkstra Tinggi (SUTT) dan saluran udaraTegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untukPenyaluran Tenaga Listrik.Pengawasan, dan Pembubaran
152 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Informasi mengenai Reksadana;Alokasi biaya;Tata cara pembelian dan penjualan unit penyertaan;Tata cara penyertaan dan pengalihan unit penyertaan;~@ 20Tata cara pembubaran dan hasil likuidasi;Bahwa setelah adanya prospektus tersebut dilakukankonfirmasi atas Reksadana sebanyak 4 kali, yaitu :Hal. 69 dari 1241 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/20131)Sesuai dengan surat konfirmasi No.91/RAMDIR/12.05tanggal 13 Desember 2005 yang ditanda tangani olehJOSEP GINTING dan disetujui Terdakwa DR.
Tata cara pembelian Reksadana ;Informasi mengenai Reksadana ;Alokasi biaya ;Tata cara pembelian dan penjualan unit penyertaan ;Tata cara penyertaan dan pengalihan unit penyertaan ;~ O29 5Tata cara pembubaran dan hasil likuidasi ;Hal. 190 dari 1241 hal. Put.
Tata cara pembubaran dan hasil likuidasi.Bahwa setelah adanya prospektus tersebut dilakukankonfirmasi atas Reksadana sebanyak 3 kali, yaitu :1) Sesuai dengan surat konfirmasi No.91/RAMDIR/12.05tanggal 13 Desember 2005 yang ditanda tangani olehJOSEP GINTING dan disetujui Terdakwa DR. RENESETYAWAN MA BIN MOH NUH. Selanjutnya dilakukanHal. 271 dari 1241 hal. Put. No. 812 K/Pid.Sus/2013Transfer dana oleh PT. Askrindo ke PT.
RAM.Pada hal secara garis besar, Prospektus Reksadanamencantumkan :2929 5 pTata cara pembelian Reksadana;Informasi mengenai Reksadana;Alokasi biaya;Tata cara pembelian dan penjualan unit penyertaan;Tata cara penyertaan dan pengalihan unit penyertaan;Tata cara pembubaran dan hasil likuidasi;Bahwa setelah adanya prospektus tersebut dilakukankonfirmasi atas Reksadana sebanyak 3 kali, yaitu :1)Sesuai dengan suratkonfirmasi No.91/RAMDIR/12.05tanggal 13 Desember 2005 yang ditanda tangani olehJOSEP GINTING
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
295 — 222
Tahun 1938 Nomor 681), setelah proklamasi Kemerdekaan,rakyat di daerah Lampung menuntut perombakan Marga Stelseltersebut yang akhirnya menyebabkan dikeluarkannya ketetapanketetapan Gubenur Sumatera Selatan Nomor 53/1951 yangmengatur Pembubaran Dewan Dewan Marga dan Nomor 54/1951tentang pembaharuan NamaNama Kepala Marga yang digantimenjadi Kepala Negeri.Menurut Prof H.
Terbanding/Terdakwa : AKHMAD BASORI
277 — 179
SUDARSIH, S.Ag, M.Pd.I;
Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 253/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 22 Oktober 2021:
286 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus tunduk kepada UU dan AD PT.RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapatdiserajkan kepada Direksi dan Komisaris, antara lain:;1) Penetapan perubahan AD (Pasal 14):2) Penetapan pengurangan modal (Pasal 37);3) Memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan (Pasal60):4) Penetapan penggunaan laba (Pasal 62):5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris ( Pasal80,91, dan 92);6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalinan(Pasal 105);7) Penetapan pembubaran
1.REYGA JELINDO,S.H,.
2.RELA PUTRI TRIANINGSIH, SH.
3.YUSUF AKBAR AMIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA
2.JURIYANTO
3.BAMBANG PRIHANDOKO, SE.
4.HERI PRIYANTO SETIADI
5.SAIFUL ARIFIN
189 — 37
BPR kalimasada Persada;
- satu bendel copy legalisir Akta Pembubaran Koperasi Bank Perkreditan Kalimasada Nomor 1 tertgl 6 April 2020;
- satu bendel copy legalisir Akta Nomor 2 tgl 2 Mei 2019 PT. Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Persada disebut juga PT. BPR Kalimasada Persada, Notaris Ny. Wahyu Krisma Suyanto, SH yang berkedudukan kantor di Jl.
Terbanding/Terdakwa : EDI SUTRISNO
344 — 195
SUDARSIH, S.Ag, M.Pd.I;
5) 1 (satu) lembar asli kwitansi/nota pembayaran acara Pembubaran Tim Pembuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Materi Modul di Paseban Sena di Jalan Suroyo Kota Probolinggo tanggal 14 Desember 2019, Nomor Invoice: 2322/INV/XII/2019 dengan total pembayaran sebesar Rp8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Melinda Sari sebagai Accounting dari Paseban Sena dan oleh Ibu HJ.
Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 253/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 22 Oktober 2021:
1) 1 (satu) lembar fotocopy Undangan dari Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor 005/2088/425.103/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dengan acara Kegiatan Pembuatan LKS dalam rangka Peningkatan Manajemen Mutu Pembelajaran berikut lampirannya;
2) 1 (satu) lembar fotocopy Undangan dari Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor 005/3464/425.103/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan acara Kegiatan Pembubaran Tim
328 — 122
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbkadalah sebagai berikut :1 Mempelajari ketentuan perundangundangan yang berlaku berkaitan dengankeuangan negara dan kaitannya dengan pengelolaan/kepemilikan sahampemerintah RI di PT Bank BRI (Persero), Tbk, yaitu:e UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.e PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan,dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.2 Mempelajari ketentuan yang berlaku dalam pemrosesan kredit menengah diPT Bank BRI (Persero
105 — 21
terakhir yaitu unsur dapat merugikan keuangan negarabersifat nyata dan riil, bukan potensi dan bukan hitungan pembengkakanatau kerugian total.Bahwa pada prinsipnya kerugian keuangan negara harus tegas tidak bolehtotal loss.Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yangtercatat didalam APBN dan APBD.Bahwa uang negara dipergunakan untuk pembelian saham pada Perseroanterbatas ada 2 (dua) argumen yaitu : tergantung pada unit usaha apa,ketika BUMD bentuknya PT, maka pendirian PT sampai pembubaran
134 — 32
Bahwa uang negara dipergunakan untuk pembelian saham pada Perseroanterbatas ada 2 (dua) argumen yaitu : tergantung pada unit usaha apa, ketikaHalaman 178Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.BUMD bentuknya PT, maka pendirian PT sampai pembubaran PT diaturdalam UU PT yaitu UndangUndang Nomor : 40 tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, tergantung pada unit usaha apa, jika unit Perbankanmaka PT yang bersangkutan tunduk pada ketentuan UndnagUndang PT .Bahwa didalam UndangUndang
Alfian Listya Kurniawan, S.H
Terdakwa:
ARI SULISTIANTO
114 — 0
Data Penebusan dan Penyaluran Pupuk Subsidi tahun 2021;
31.1 (satu) gabung fotocopy Addendum Surat Perjanjian Nomor: 515/SP/DIR/2020 antara PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan CV LM tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 239/ADD-SP/DIR/2021 tanggal 28 Januari 2021;
32.1 (satu) gabung fotocopy Berita Acara Stock Opname Pupuk Bersubsidi dari 17 KPL pada Bulan Desember 2022;
33.1 (satu) gabung fotocopy surat Keterangan Pendaftaran Pembubaran
5471 — 9629
Itu yang disebutsebagai tindak pidana yang proses penyelesainya dengan menggunakanhukum administrasi, tindak pidananya adanya didalam pasal 1penyelesainya dengan pendekatan hukum adminstrasi, dan sanksiadministrasi yang terberat adalah pembubaran organisasi, dan yangterakhir kalau juga masih melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud pasal 1 maka dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam pasal3. Yang kedua adalah yang dimuat dalam pasal 4.
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
197 — 51
GOLFRED IRFAN dan saksi menandatangani semua dokumenpelepasannya dihadapan Notaris BASUKI RAHARDJO;Bahwa saksi tidak tahu dimana akta pembubaran CV. MULTICOKARYANUSA;Bahwa dokumen yang saksi serahkan ke Sdr. Paulus adalah dokumendokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak CV. MULTICOKARYANUSA;Halaman 127 dari 340 Putusan Nomor ;8/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa saat dulu CV. MULTICO KARYANUSA masih menjadi milik saksiapabila CV.
I PUTU KISNU GUPTA SH
Terdakwa:
1.DEDY RIJALUL FAHMI
2.SAFIK BASARUDIN
3.MOCH. IBNU
4.DJOKO TRISANGKOWO
127 — 66
- 1 (satu) bendel Copy legalisir salinan no 2 tanggal 03 Agustus 2018 tentang pembubaran perseroan terbatas PT Kejora Alam Asri
- 1 (satu) bendel Copy legalisir minuta salinan no 2 tanggal 03 Agustus 2018 tentang pembubaran perseroan terbatas PT Kejora Alam Asri
- 1 (satu) lembarCopy legalisir surat pemberitahuan dari Menkumham tanggal 15 Agustus 2018
- 1 (satu) bendelCopy legalisir berita acara rapat pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Perseroan tanggal 03 Agustus
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
204 — 101
terhadapbiaya perjalanan dinas;Saya tidak pernah mendengar adanya sosialisasi ataudisampikan secara langsung bahwa~ akan dilakukanHalaman209 dari 361 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdipemotongan tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatankegiatan dimaksud;Saya tidak pernah melaksanakan kegiatan penjemputan absen;Bahwa benar saya menerima Bingkisan Tunjangan Hari Raya;Bahwa benar saya pernah melakukan perjalanan dinas keKabupaten Raha dan juga pernah melakukan pengamanan atasperistiwa pembubaran
631 — 119
PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan pembubaran Badan usaha milik Negara.2.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
289 — 132
BankTugas dan Kewajiban Direksi LainnyaMelaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yangdisesuaikan kebutuhan Bank (per semester) terhadap Grup yang dibawah supervisinya.Mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan di bidang pasar modal dalam hal Banktelah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.Menyusun rancangan penggabungan dalam hal Bank = akanmenggabungkan diri atau menerima penggabungan bank lain.Bertindak selaku likuidator dalam hal terjadi pembubaran
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : UMU LATHIEFAH, SH
186 — 0
Bangkalan provinsi Jawa Timur no 00042B/PA/RT-XII/2015 tanggal 3 desember 2015, KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;