Ditemukan 353 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : utang ujang ucang uang undang unang ulung
Penelusuran terkait : Pemilihan Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pemilihan umum Pemilihan kepala desa Pemilihan umum daerah Pemilihan walikota Surakarta
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-01-2013 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 30 Januari 2013 — IMAM SUHADI, S.Sos. Bin MARJUNI ; KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG
49 — 55
  • kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikanapakah terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu; Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangansebagaimana yang terurai di atas, bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala DesaSukowidodo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkanSurat Keputusan Bupati Tulungagung No.1871 Tahun 1998 tentangPengangkatan Kepala Desa Sukowidodo, selanjutnya pada tahun 2006 masajabatan Kepala Desa Sukowidodo berakhir, lalu dilakukan pemilihan
    ulang danterdakwa terpilih kembali sebagai Kepala Desa Sukowidodo berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tulungagung No.188.45/263/012/2007 tentang PengangkatanKepala Desa Sukowidodo dan terdakwa saat ini masih menjabat sebagai KepalaDesa Sukowidodo sampai dengan bulan Pebruari 2013 dan mempunyai tugasdan tanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkanPeraturan Bupati Tulungagung No.1 Tahun 2007, No.8 Tahun 2008, No.7 Tahun2009 dan No.3 Tahun 2010, yaitu dalam pengelolaan ADD dibentuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
455 — 1325
  • mengabulkanpermohonan pemohon untuk sebagian, membatalkan keputusan KPUDLebak Nomor 40 tanggal 18 September 2013 42 tentang Rekapitulasi hasilpenghitungan suara Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013, membatalkanberita acara Nomor 42 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suaraPilkada Kabupaten Lebak tahun 2013, membatalkan Keputusan KPUDnomor 41 tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenLebak Tahun 2013, atau secara singkat isi dari putusan sela tersebut adalahmemerintahkan KPUD untuk melakukan pemilihan
    ulang di seluruh TPSdi kabupaten Lebak dengan waktu selama 90 hari ;Bahwa setelah KPUD kabupaten Lebak melakukan pemilihan ulang diseluruh TPS di Kabupaten Lebak, kemudian Majelis panel membukapersidangan kembali, dimana putusan akhir dari perkara Pilkada Lebakadalah menetapkan angkaangka yang tertuang dalam penghitungan suaraulang tersebut dimana pemenang Pilkada Lebak adalah pasangan ITIOKTAVIA JAYABAYAADE SUMARDI ;Bahwa selama menjadi Hakim Panel dalam perkara Pilkada Lebak, saksitidak pernah
    telah bertemu dengan RATUATUT CHOSYAH di Singapura ;Bahwa saksi ada menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI apabila RATUATUT CHOSYAH ingin dibantu 3 perkaranya yaitu Lebak,Serang dan Tangerangagar disiapkan uang Rp.3 Milyar ;Bahwa SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan kepada saksi bahwasannya RATUATUT CHOSYAH pernah menyampaikan bahwa saksi sudah dianggap sepertisaudara sendiri ;Bahwa ketika apabila mau dibantu sebanyak Rp.3 Milyar maka terhadap perkarasengketa Pilkada Lebak akan saksi putus untuk dilakukan pemilihan
    ulang,perkataan tersebut saksi sampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANTI denganmaksud untuk disampaikan kembali kepada RATU ATUT CHOSYAH ;Bahwa permintaan saksi kepada SUSI TUR ANDAYANI uang sejumlah Rp.3Milyar tersebut, apakah akan disampaikan kepada Terdakwa, saksi tidakmengetahuinya, hanya saja dalan percakapan tersebut SUSI TUR ANDAYANIakan menyampaikan permintaan saksi uang Rp.3 Milyar tersebut kepada RATUATUT CHOSIYAH ;Bahwa pada tanggal 29 September 2013 setahu saksi ada beberapa SMS saksikepada
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
128 — 31
  • Radin Inten Il No.2 Jakarta Timur sebagaimanasurat Kuasa masingmasing Tergugat II dan Tergugat VII tertanggal 16September 2016 ;Dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum dengan segala akibathukumnya ;Bahwa sejak berakhirnya masa kepengurusan Yayasan Sosial UmatBeragama Budha (YSUBB) Selatpanjang pada tanggal 31 Desember 2009,tidak pernah dilakukan pemilihan ulang secara sah oleh seluruh anggotayang tergabung dalam Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB)sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2016 — - BAKIR
86 — 23
  • dapatdipertanggungjawabkan tidak kaku seperti selama ini;Bahwa Terdakwa tidak pernah terbesit sedikitpun direlung hati yang palingdalam dalm hatinya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmenyalahgunakan kewenangan sehingga negara dapat dirugikan, namunTerdakwa telah membantu Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dan faktanya pelaksanaan Pilkada tersebutdapat berjalan lancar, kondusif dan Pemerintah melelui APBD tidak perlu lagimengeluarkan biaya meskipun adanya pemilihan
    ulang dan perhitungan ulang;Halaman 4 dari 381Putusan Pengadilan Tipikor Perkara BAKIRNomor : 79/ Pid.
    Mdn Bahwa tahun 2014 terbit Naskah Perjanjian Belanja Hibah karena adanyaperhitungan surat suara ulang dan Pemilihan Ulang namun saksi tidak tahulokasinya.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 42/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
236 — 130
  • secara tegas mekanisme penyelesaian perselisinantersebut, sehingga menurut Majelis Hakim penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkandiskresi bupati selaku pejabat tata usaha negara;Menimbang, bahwa mencermati bukti P10 diperoleh fakta bahwa Penggugatmelalui kKuasa hukumnya mengajukan sanggahan/keberatan atas hasil pemilihanKepala Desa Lentea yang ditujukan kepada Panitia Pemilinan Tingkat Kabupaten, yangpada pokoknya Penggugat menguraikan tentang dugaan pelanggaran dalam pemilihandan menuntut adanya pemilihan
    ulang.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
AFIT LINON, ST Bin ALM. HAMIDIN
107 — 39
  • Kemudian terhadap proses pemilihanpenyedia yang tidak akuntabel yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaandengan tidak adanya dokumen pengadaan maka seharusnya PejabatPembuat Komitmen (PPK) menolak atau tidak menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan juga PPK tidakmenandatangani SPK serta Pengguna Anggaran (PA) menyatakan prosespemilinan penyedia gagal dan dilakukan proses pemilihan ulang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang mengaturbahwa persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah melarang adanya postbidding dalam evaluasi penawaran dan juga dalam ketentuan tersebutmengatur apabila sanggah banding benar, maka proses pemilihnan penyediabarang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan pemilihan ulang ataudilakukan pembatalan kontrak dan setiap pengaduan harus ditindaklanjutioleh instansi / pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan
    Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang PerubahanKetujuh Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003, bahwa persiapanpengadaan barang / jasa Pemerintah melarang adanya post bidding dalamevaluasi penawaran dan juga dalam ketentuan tersebut mengatur apabilasanggah banding benar, maka proses pemilihan penyedia barang / jasadievaluasi kembali atau dilakukan pemilihan ulang atau dilakukanpembatalan kontrak dan setiap pengaduan harus ditindaklanjuti olehinstansi / pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuanperaturan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
BEREUEH FIRDAUS, SE BIN T. LISMAN
156 — 42
  • Kemudian terhadap proses pemilihanpenyedia yang tidak akuntabel yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaandengan tidak adanya dokumen pengadaan maka seharusnya PejabatPembuat Komitmen (PPK) menolak atau tidak menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan juga PPK tidakmenandatangani SPK serta Pengguna Anggaran (PA) menyatakan prosespemilinan penyedia gagal dan dilakukan proses pemilihan ulang.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Ir. Ali Hasmi bin alm. M. Jinu
499 — 82
  • Kemudian terhadap proses pemilihanpenyedia yang tidak akuntabel yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaandengan tidak adanya dokumen pengadaan maka seharusnya PejabatPembuat Komitmen (PPK) menolak atau tidak menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan juga PPK tidakmenandatangani SPK serta Pengguna Anggaran (PA) menyatakan prosesHalaman 93 dari 236 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Bnapemilinan penyedia gagal dan dilakukan proses pemilihan ulang.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2016 — - SOPIAN NAULI, S.Sos. M.AP
83 — 37
  • Kabupaten Deli Serdang.Bahwa dasar pemberian dana Hibah sebesar Rp. 3.757.380.000,00 ( tigasmilyar tujuh ratus lima puluh tuju juta tiga ratus delapan puluh riburupiah)tersebut dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada PanwasluKabupaten deli Serdang adalah Naskah Perjanjian Belanja Hibah.Bahwa Naskah Perjanjian Belanja Hibah tersebut pada tahun 2013 ada 2(dua) buah dan tahun 2014 ada 2 (dua) buah.Bahwa tahun 2014 terbit Naskah Perjanjian Belanja Hibah karena adanyaperhitungan surat suara ulang dan Pemilihan
    Ulang namun saksi tidak tahulokasinya.Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Deli Serdang ada menerbitkan Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) dana Hibah kepada Panwaslu KabupatenDeli Serdang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten DeliSerdang periode 2014 2019 sebesar Rp. 3.757.380.000,00 ( tigas milyartujuh ratus lima puluh tuju juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut.Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) dana
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
IIS WAHYUDI. ST Bin KAMISMAN
139 — 64
  • Kemudian terhadap proses pemilihanpenyedia yang tidak akuntabel yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaandengan tidak adanya dokumen pengadaan maka seharusnya PejabatPembuat Komitmen (PPK) menolak atau tidak menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan juga PPK tidakmenandatangani SPK serta Pengguna Anggaran (PA) menyatakan prosespemilinan penyedia gagal dan dilakukan proses pemilihan ulang.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
DEDI ALKANA, S.T BIN. MA. ABAH
136 — 46
  • Kemudian terhadap proses pemilihanpenyedia yang tidak akuntabel yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaandengan tidak adanya dokumen pengadaan maka seharusnya PejabatPembuat Komitmen (PPK) menolak atau tidak menerbitkan SuratHalaman 199 dari 370 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN BnaPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan juga PPK tidakmenandatangani SPK serta Pengguna Anggaran (PA) menyatakan prosespemilinan penyedia gagal dan dilakukan proses pemilihan ulang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1946 — 1703
  • SOEKARWO bahwa GaMungkin mas, karena ini kuat koqg posisinya, karena keterangan SaksiSaksi kita kuat, ini Saksi sedang menyusun pembelaan, sehingga ini tidakada celah untuk pembatalan ataupun pemilihan ulang atas jawabanHalaman 477 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST478tersebut maka Saksi tidak jadi menyampaikan atas pemintaan uangsebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Terdakwatersebut ;Bahwa maksud dari kata kata Ass Bang, Alhamdulillah positif, kon bisakomunikasi