Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, yangdimaksud Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orangmenunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atasperbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenaisiapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.Tegasnya

terdiri dari 81 pcs tas selempang dan 50 pcs tas jinjing.e 1 bale berisi pakaian wanita dan lainlain, terdiri dari : 20 pcs baju, 40pasang baju+celana, 3 lusin minyak angin dan 10 pcs analgesik cream.1. 1 bale berisi pakaian wanita dan lainlain, terdiri dari :58 pcs pakaian seragam, 17 pcs baju dan celana, 315bungkus Koji Berry, 1 lusin Minyak angin, 1 lusinanalgesik cream dan 1 lusin poy sian inhalere Bahwa Dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ternyataisinya tidak benar, kelengkapan kepabean

pengangkutberdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor97/PMK.04/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri KeuanganNomor 158/PMK.04/2017 tentang tata laksana penyerahanpemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan danmanifest kebererangkatan sarana pengangkutan disebutkan bahwamanifest keberangkatan Saranan Pengangkutan yang selanjutnyadisebut outward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut olehsarana pengangkutan laut, udara dan darat pada saat meninggalkankawasan kepabean

Ruang Lingkup pekerjaan Tergugat II adalah hanya sampai kePabean Pelabuhan Tanjung Priok yaitu mengatur pemuatanbarang dari truck ke container, kordinasi dengan petugaskarantina pemerintah Indonesia, menyediakan truck untukme mbawa container tersebut dari tempat muat di seputar gudangTanjung Priok ke dalam pabean pelabuhan tanjung priok danmembuat dokumendokumen yang disyaratkan oleh bea cukaisehingga kontainer tersebut dapat masuk kedalam wilayahpabean pelabuhan Tanjung Priok;2.

NUR,dan anak buah kapal MUHAMMAD AMIN, SUKANDAR dan SYAFRIZAL(belum tertangkap) tidak melaksanakan kewajiban kepabean sehinggaPutusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN.Ksp halaman 38 dari 46 halamanAd.3.menimbulkan kerugian Negara, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;Unsur Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruhmelakukan;Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya,artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemendari

43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN BekHalaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN BekHalaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN BekHalaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bekterutang bea masuk serta merupakan dasar yurisdis bagi pejabat Bea dan Cukaiuntuk melakukan pengawasan;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan kepabean

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa dokumen yang dibuat adalah oleh orangorang yangberhak yaitu organ perusahaan yang sah dibawah kendali terdakwa tetapi memuatdata tidak benar dan perbuatan tersebut tidak terlepas dari tindakan Terdakwa dalammemerintahkan pembuatan dokumen tersebut dan menyerahan pemberitahuanpabean dan dokumen pelengkap pabean yang palsu;Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan tersebutmelanggar undangundang kepabean

diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dariperbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :a.ooo FfKorupsi ;Penyuapan ;Narkotika;PsikotropikaPenyelundupan tenaga kerja ;Hal 47 dari55 halaman Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2015/PN DpsPenyelundupan imigran ;Perbankan ;an)Pasar Modal ;Asuransi ;Kepabean

tindak pidana tersebut seolaholah merupakan hartakekayaan yang diperoleh secara /Jega/l atau sah menurut hukum;Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010telah dinyatakan secara limitative bahwa harta kekayaan yang diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika,penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan,dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean

Hal tersebut menurut kami TimPenasihat membenarkan Putusannya tersebut dengan Buktibahwa Pimkopkalta telah mendirikan usaha yang bertentangandengan Perpang TNI nomor 93/XII/2009 tentang penataanKoperasi di Lingkungan TNI, ijin tersebut antara lain SIUP B(Surat ijin Usaha Perdangan Besar) TDPK (TandaDaftarPerusahaan Koperasi) NPWP (Nomor Pokok WajibPajak) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) NIK (NomorIdentitas Kepabean) Surat keterangan Domisili, SPPKP (SuratPengukuhan Pengusaha, Kena Pajak) NPIK

BGR ( Bhanda Ghara Reksa ) bersamaSupervisor ;Bahwa yang menerbitkan release instruction (RI) adalah Bank Mandiri;Bahwa saksi tidak tahu dengan RI (Release Intruction) kepabean telahselesai;Bahwa saksi tidak tahu arahan dalam RI (Release Intruction) dijelaskanmengenai bea masuk yang telah dibayar investor;Bahwa saksi tidak tahu berasberas tersebut ditempatkan/disimpan dikawasan berikat ;Bahwa yang memerintahkan berasberas tersebut adalah PT.

Vietnam;Bahwa selama saksi bertugas tidak ada penyimpanganBahwa beras selama saksi bertugas selalu membuat laporan ;66Bahwa Tanggapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidakkeberatan atas keterangan saksi tersebut.6 Saksi : SOUVENIR YUSTIANTODibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan para terdakwa;Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen Direktorat JenderalTeknis Kepabean

Saksi menawarkanjasanya di bidang pengurusan dokumen kepabean ;Bahwa benar di dalam BAP Saksi XX halaman 2 nomor 5memberikan keterangan selama kenal dengan Terdakwa sudah 50Hal. 61 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/201462(lima puluh) dokumen yang sudah dikerjakan dan sudah selesai tidakada masalah. Dan setelah berhubungan lama maka Saksi dua puluhsatu.

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud Orang adalah orang perseoranganatau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanTerdakwa dalam perkara ini.

sebagai subyekhukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabandalam segala tindakannya; ~ Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan setiap orang secarahistoris kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengansendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas47undangundang menentukan lain; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Putusan Nomor 3K/PMTI/AU/II/2021MenimbangSedangkan percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) adalahmencoba kejahatan dipidana jika niatitu telah ternyata dari adalahpermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,bukan sematamata kehendaknya sendiri.Bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatanmemasukkan barang ke dalam daerah pabean.Bahwa yang dikategorikan barang impor menurut ketentuan Pasal2 ayat 1 Undangundang No.17 tahun 2006 tentang perubahanUndangundang No.10 tahun 1995 tentang Kepabean

Saksi menawarkanjasanya di bidang pengurusan dokumen kepabean ;Bahwa benar di dalam BAP Saksi XX halaman 2 nomor 5memberikan keterangan selama kenal dengan Terdakwa sudah 50Hal. 61 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/201462(lima puluh) dokumen yang sudah dikerjakan dan sudah selesai tidakada masalah. Dan setelah berhubungan lama maka Saksi dua puluhsatu.

diperdagangkan diKawasan Perdagangan Bebas Sabang yang disebut Kawasan Sabangadalah dibenarkan dan dilundungi oleh Peraturan Perundangundanganyang berlaku, namun tidak diizinkan oleh TERGUGAT IV BEA CUKAISABANG untuk dikeluarkan dan dipasarkan di daerah bebas tersebut.18.Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak berdasar hukum samasekali, karena pada kenyataanya setelah terjadi pengeluaran barangsecara paksa dan pengerusakan segel (tanda pengaman) oleh pihakyang tidak berwenang tanpa memenuhi ketentuan Kepabean

SH11/0185/UIAF;b 1 (Satu) lembar copy packing list tanggal 24 Mei 2011;c 2 (dua) lembar copy Airwaybill 00095373 tanggal 28 Mei 2011;d 1 (satu) lembar copy Asuransi Jaya Proteksi nomor policy ;03.01.11.000206 sejumlah SGD 85.000 ;e 1(satu) lembar copy dokumen kepabean bea cukai nomor jaminan0420030 214701 tanggal 30 Mei 2011 ;f 1 (satu) lembar copy surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB)nomor : 076434/WBC.06/KPP.01/SPPB/2011 tanggal 30 Mei2011.

SH11/0185/UIAF;1 (satu) lembar copy packing list tanggal 24 Mei 2011;c 2 (dua) lembar copy Airwaybill 00095373 tanggal 28 Mei2011;d 1 (satu) lembar copy Asuransi Jaya Proteksi nomor policy ;03.01.11.000206 sejumlah SGD 85.000 ;e 1(satu) lembar copy dokumen kepabean bea cukai nomorjaminan 0420030 214701 tanggal 30 Mei 2011 ;f 1 (satu) lembar copy surat persetujuan pengeluaran barang(SPPB) nomor : 076434/WBC.06/KPP.01/SPPB/2011tanggal 30 Mei 2011.

Cukaiberwenang melakukan patroli di seluruh wilayah perairan Indonesia, lautwilayah/zona tambahan, zona ekonom, zona ekslusif, landasan kontinenterutama pada pulaupulau buatan, instalasi instalasi dan bangunanbangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaraninternasional; Bahwa Kapal Tanpa Nama GT.S20 No.603 tiba di Dermaga PerikananBagasiapiapi pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul05.00WIB;Bahwa pengertian berdasarkan pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean

usaha Nomor : 5034181/SKTUV/BP2TPM/2014 yang diterbitkan oleh Badan pelayanan perijinan terpadu danpenanaman modal pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 7 Mei 2014 berlakusampai dengan 19 Mei 2014, diberi tanda TI.6 ;Foto copy surat ijin usaha perdagangan ( SIUP) besar nomor : 503002/SIUP.BP1/BP2TM/2012 yang diterbitkan oleh Badan pelayanan perijinan terpadudan penanaman modal pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 30 Januari2012, yang diberi tanda TI.7 ;101112131415Foto copy nomor identitas kepabean