Ditemukan 432 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketaatan ketertban ketentuanã kementan ketengan ketandan kesenian ketentun ketentaun ketenuan
Pengadilan PA KENDAL Perdata Agama
Register : 21-12-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA KENDAL Nomor 2802/Pdt.G/2017/PA.Kdl
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
267 — 58
  • masihmemiliki hubungan darah dengan almarhum Singoredjo Seno (pewaris), makaKasni binti Singoredjo Sano/Turut Tergugat , Kasmini binti Sutarman/Turut TergugatIl, Kastinah binti Sutarman/Turut Tergugat Ill, Slamet Supar bin SamedjoSamadi/Penggugat , Sariyoto Reged bin Samedjo Samadi/Penggugat II, Saryadi binSamedjo Samadi/Penggugat III, dan Surip bin Samedjo Samadi/Penggugat IVadalah ahli waris almarhum Singoredjo Seno, sebagaimana disebutkan dalamKompilasi Hukum Islam, Buku Il Hukum Kewarisan, BAB Ketentan
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Tanah
Register : 03-01-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN KOTABUMI Nomor 01/PDT.G/2013/PN.KB.
Tanggal 13 Juni 2013 — Perseroan Terbatas (PT) AGRO BUMI MAS melawan ZAINAL ABIDIN alias GAJAH
130 — 43
  • lampiran AJB incasu ;Menimbang, bahwa bukti surat P.6 s/d P.16 merupakan Akta Jual Beli (AJB) danterdapat lampiran Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah dari para pemilik tanahyang pada pokoknya menerangkan bahwa letak masing pemilik tanahtanah berada di DesaHanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung ;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah melakukanpenyangkalan terhadap bukti P.1, dan bukti P.17, sehingga aktaakta tersebut di atas,berdasarkan ketentan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-10-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 5 Januari 2012 — EEP SAEPUL RELAWENDI; LAWAN; PIMPINAN PERUSAHAAN PT. PINDAD (PERSERO);
127 — 35
  • lainselain keterangan tertulis , hal ini sesuai denga ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) PKByang dinyatakan :Pekerja yang mengalami sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan olehpihak yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk itu 10Dengan demikian sangatlah layak jika Penggugat dikategorikan mangkir ;Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim , perlu Tergugat informasikan , jika untukpegawai yang mengalami sakit dengan surat resmi, Tergugat masih memberikan hakhak kepegawaiannya, hal ini sesuai dengan ketentan
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 30-01-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0452/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 20
  • membuktikan adanya hubungan dengan ahli waris yanglain seperti diuraikan dalam surat, karena surat bukti (P.4) tersebut hanyadidasarkan kepada pengakuan pernyataan ahli waris tanggal 28 Nopember2019 sama dengan (Bukti P.3) yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakantidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang bahwa bukti P.5. adalah Surat Keterangan Ahli WarisNomor 470/983/DP/X/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa PahangKecamatan Talawi Kabupaten Batubara tanggal 28 Nopember 2019, dinilaitelah memenuhi ketentan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat: MAHMUD Hi. SULEMAN Tergugat: PT. MAP SURVEILLANCES
118 — 32
  • didalam Pasal 56 ayat(1) UndangUndang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja dibuat untukwaktiu tertentu (PKWT ) atau waktu tidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa sifat dan jenis pekerjaan Penggugat bersifattetap maka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakeraan yang berbunyi:Perjanjian kerja untuk waktu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan 59 ayat 7 yangmenyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidakmemenuhi ketentan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 22/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
ASMADI
Tergugat:
Bupati Rokan Hilir
Intervensi:
COKRO HANDOKO
209 — 83
  • Putusan No. 22/G/2021/PTUN.PBRpenghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentan yangberlaku .2 20222222222 2n=5.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 102/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 25 September 2017 — Cecilia Monika Sebagai TERGUGAT Lawan P E T E R & A N W A R Sebagai PENGGUGAT
85 — 53
  • Panggita Handitama).Bahwa tugas dan wewenang Direksi dalam UU nomor 40 tahun 2007pasal 92 ayat(1) disebutkan yaitu: Direksi menjalankan pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan , kKemudian pada pasal 92 ayat (2) diperjelaslagi yaitu: Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undanginidan/atau anggaran dasar.Bahwa mengacu kepada ketentan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat: BUCHARI AHMAD Tergugat: PT. MAP SURVEILLANCES
104 — 45
  • disebutkan didalam Pasal 56 ayat (1)Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja dibuat untuk waktutertentu (PKWT ) atau waktu tidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa sifat dan jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetapmaka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakeraan yang berbunyi :Perjanjian kerja untuk waktu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yangbersifat tetap, maka berdasarkan 59 ayat 7 yang menyatakan perjanjian kerjauntuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2011
Tanggal 24 Agustus 2011 — PT. AMP PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
75 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim AnggotaArif Wijono sebagai Panitera PenggantiDan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuapada hari Senin, tanggal 11 Januari 2010 dan dihadiri oleh paraHakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri baik olehKuasa Pemohon Banding maupun Wakil Terbanding ;Bahwa berdasarkan ketentan UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain menyebutkansebagai berikut :Pasal 76 : Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 07-03-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN AMURANG Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Amr
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat:
1.JOSEPHINE NIKIJULUW
2.LOLITA H. S. NIKIJULUW
Tergugat:
1.VICTOR K. L. SANGKOY
2.JAMES BASTIAN TUWO
3.GEIBY ANGRAWIDJAJA, SH M.Kn
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
110 — 60
  • Bahwa tidak ada satupun dalil dari Para Penggugat yang mampumembuktikan proses pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat Vbertentangan dengan ketentan hukum yang berlaku dan nyatanyapelaksanaan lelang atas objek perkara a quo yang dilakukan tergugat V ataspermintaan Pengadilan Negeri Amurang telah berdasarkan hukum.
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 02-10-2017 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Alfa Dinar
Tergugat:
1.Is Handoko, SH Bin Suratno
2.Rury Evitasari, SE binti Darmaji W
3.Sujarni binti Darno Miharjo
4.Suratno bin Martosari
168 — 41
  • kitab Nazariyah al Dhaman Tawidh (ganti rugi) adalah menutupkerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan sedangkan pendapatIsham Anas al Zaftawi dalam Hukm al Gharamah al Maliyah fi al fiqh al Islami Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidakakan hilang kecuali jika diganti;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang telah lalai dan ingkar janjitelah merugikan Penggugat, memenuhi ketentan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
81 — 20
  • dan Nomor 417Halaman 10 dari 47Putusan Nomor:174/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn(Peringkat II), maka mohon Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenanmemberi putusan pokok perkara nantinya yaitu: Mengabulkan permohonan atau gugatan intervensi seluruhnya; Menolak tuntutan jaminan ( Conservatoir beslag) atas hartabergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat asal yang diajukanPengguat asal dalam perkara ini; Membebankan biaya perkara sesuai ketentan hukum yang berlakuMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI VS BAMBANG SUHENDAR, DKK
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UndangUndangNomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat II tidak pernah didaftarkan pada instansiterkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, hal ini nyatanyatadan jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il tidaksesuai dengan ketentan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Karsum Umar
Tergugat:
BUPATI BUOL
273 — 162
  • akhir bulan Desember 2014meskipun pada saat itu Peraturan Pemerintahn No 11 tahun 2017 tentangManajemen PNS belum diterbitkan;Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2014 Peraturan PemerintahNo 11 tentang Manajemen PNS belum diterbitkan, namun norma hukum yangterkandung dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 252 Peraturan Pemerintahn No11 tentang Manajemen PNS telah diatur pada peraturan perundang undangansebelumnya yakni diatur pada ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-12-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — 1. BAMBANG SUHENDAR, DKK VS PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 151 PK/Pdt.SusPHI/201732.sesuai dengan ketentan yang berlaku yaitu KEPMENAKERTRANS RINomor 100/MEN/VI/2004 Pasal 13 yang menyatakan PKWT wajibdicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambatlambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak penandatangananBahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II telah bertentangan denganPasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 = junctoKEPMENAKERTRANS
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 11-K/PM.III-12/AL/I/2014
Tanggal 10 Maret 2014 — - HEPI SUWITO, Koptu Mar NRP 90088
65 — 46
  • karena tidak mampumengendalikan nafsu birahinya setelah sering ngobrol dan salingcurhat baik lewat facebook, SMS maupun telpon dengan Saksi RetnoDyah Pratiwi yang saat itu sedang tidak baik hubungannya dengansuaminya Saksi Klk Sumbul Suroto padahal Terdakwa sendiri sudahberisteri Saksi Sutiara Wahyuningsih namun Terdakwa tidak pedulidengan semua itu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyaisifat yang yang lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada oranglain serta menganggap enteng terhadap ketentan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — BAMBANG MARDI SUSILO, SH VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
50 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan/Napi atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya adalah tidakbenar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sah yangdiatur menurut ketentan undangundang yang ada di Indonesia;Halaman 37 dari 43 Halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/20178.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 111/PDT/2014/PT BTN
Tanggal 26 Februari 2015 — PT. BALI NUANSA SUKSES PRATAMA (PT. BNSP), ; Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM., ; Drs. H. MUHAMMAD SAID, ; LIDWINA ARIWIN SUSETYO, ; RISBER, S.H. M.H., ; Ir. UNGGUL ABINOWO, MMA, ; Dra. Psi ANGRAINI RACMAWATI SRI DEWI ;
144 — 256
  • Direktur Utama danpemberhentian permanen Penggugat Il sebagai Direktur oleh DewanKomisaris karena didasarakan atas proses pemberhentian Direksi danAnggota Direksi yang tidak prosedural sebagaimana ketentuan perundangundangan;27.Sehingga dengan demikian proses pemberhentian sementara tersebutyang kemudian menjadi permanen dengan diadakannya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diaktanotariilkan dengan Akta No. 54, yang samasama tidak ada alasan logis dan alasan yuridisyang sesuai dengan ketentan
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 9 April 2018 — Pembanding/Tergugat I : POLITEKNIK NEGERI AMBON Diwakili Oleh : JACKY JEVERSON TENTUA SH
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
150 — 41
  • Maka Sertipikat Hak MilikNo. 1467/Rumah Tiga Surat Ukur tanggal O8 Oktober 2010 No.00067/Rumah Tiga/2010 luas 1879 M* atas nama Robby da Costa telahmelanggar aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yangdijelaskan didalam ketentan Pasal 107 Huruf g Peraturan menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 terhadapadanya tumpang tindin hak termasuk dalam kualifikasi cacat hukumadministrasi..
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 03-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AYU SUSANTI, SH
Terdakwa:
DARWIS Bin ABU DALIR
82 — 19
  • bahwa terhadap barang buktidalam perkara ini tetapterlampir dalam berkas perkara berupa: 1 (Satu) persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan TanahNomor : 16/SKPT/MR/V/2012 Tanggal 4 Mei 2012 atas nama DARWIS. 1/(satu) lembar foto copy surat register Kelurahan Maharatu tahun 2012 yangtelah dilegalisir oleh Kelurahan Maharatu.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan