M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013 2018 ;

Perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerjaJika terdapat perbedaan pendapat para pihak ataupekerna belum terdaftar sebagai peserta program jaminansosial ketenagakernjaan.(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaanpada unit keya Pengawasan Ketenagakerjaan daerah;(3) Dalam hal para pihak tidak menerima perhitungan danpenetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmeminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteriatau

pejabat yang ditunjuk;(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk merupakan keputusan final dan wajibdilaksanakan;(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakeraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menten ini;(6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Format 5 sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan

Oleh karena itu, padatanggal 7 Januari 2019 Penggugat mengajukan surat permohonanperhitungan dan penetapan ulang atau Banding kepada Tergugat;Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang berisidiktum sebagai berikut:KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yangtelah dilakukan, Pengawas KetenagakenjaanKementerian RI menguatkan perhitungan danPenetapan Ketenagakenaan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 556/3964/PPK/DTKT/2018 Tentang Perhitungan danPenetapan Kekurangan Upah Kena LemburAtas

Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari darimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang dihitung pertahun tanpa perincian yang jelas dasar perhitungan upah lembur didalam Objek Sengketa terdiri dari Komponen upah apa saja?Apakah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, atau upahpokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap? Selanjutnyaapakah perhitungan upah lembur tersebut pada hari kerja atau hariistirahat mingguan dan/atau hari libur resmi?

Perhitungan hari libur nasional, jika mereka bekerja 12 jam7 jam pertama dikali 2, 1 jam ke 8 dikali 3, 1 jam ke 9 dikali 4 dst.

Penggugat I bernama E F R I Z A L, masa kerja lebih dari 14 Tahun, Gaji Pokok Rp.2.617.500, maka perhitungan adalah :a. Pesangon 9 x 2 x Rp. 2.617.500.- = Rp. 47.155.000.- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:5 x 1 x Rp.2.617.500.- = Rp. 13.087.500.- Sub Jumlah = Rp. 60.242.500.- c. Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp.60.242.500.-= Rp. 9.036.375.-Sub Jumlah = Rp. 69.278.875.-d. Uang Cuti 12/25xRp.2.617.500,- = Rp. 1.256.400,-e.

Penggugat II bernama M U H A I R I N, masa kerja lebih dari 15 Tahun, Gaji Pokok Rp.2.617.500 perbulan, maka perhitungan adalah :a. Pesangon 9 x 2 x Rp. 2.617.500.- = Rp. 47.155.000.- b. Uang Penghargaan Masa Kerja c. 6 x 1 x Rp. 2.617.500.- = Rp. 15.705.000.- Sub Jumlah = Rp. 62.860.000.- d. Penggantian Perumahan serta e. Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp. 62.860.000.-= Rp. 9.429.000,-Sub Jumlah = Rp. 72.289.000.-f. Uang Cuti 12/25xRp.2.617.500,- = Rp. 1.256.400,-g.

Satu lembar Asli perhitungan bunga denda otomatis dari Bak Mega No. Kartu 4201.9400.5181.0295 An. PIN PIN periode bulan November 2014 s/d bulan September 2015;7. Satu lembar Asli Perhitungan bunga denda otomatis dari Bank Mega No. Kartu 4784.8700.7065.9214 An. PIN PIN periode bulan November 2014 s/d bulan September 2015;Dikembalikan kepada saksi Ananto Eko Setyawan.8. Satu buah Asli Kartu Kredit Bank Mega TSM Ultima No. Kartu 4784.8700.7065.9214 atas nama PIN PIN dengan Valid Thru 06/19;9.

Sukajadi KotaBandung;36 Satu lembar Asli perhitungan bunga denda otomatis dari BakMega No. Kartu 4201.9400.5181.0295 An. PIN PIN periode bulanNovember 2014 s/d bulan September 2015;37 Satu lembar Asli Perhitungan bunga denda otomatis dari BankMega No. Kartu 4784.8700.7065.9214 An. PIN PIN periode bulanNovember 2014 s/d bulan September 2015;Dikembalikan kepada saksi Ananto Eko Setyawan.3.8 Satu buah Asli Kartu Kredit Bank Mega TSM Ultima No.

Satu lembar Asli perhitungan bunga denda otomatis dari Bak Mega No. Kartu4201.9400.5181.0295 An. PIN PIN periode bulan November 2014 s/d bulanSeptember 2015;6. Satu lembar Asli Perhitungan bunga denda otomatis dari Bank Mega No. Kartu4784.8700.7065.9214 An.

Satu lembar Asli perhitungan bunga denda otomatis dari Bak Mega No. Kartu4201.9400.5181.0295 An. PIN PIN periode bulan November 2014 s/d bulanSeptember 2015;7. Satu lembar Asli Perhitungan bunga denda otomatis dari Bank Mega No.Kartu 4784.8700.7065.9214 An. PIN PIN periode bulan November 2014 s/dbulan September 2015;Dikembalikan kepada saksi Ananto Eko Setyawan.8. Satu buah Asli Kartu Kredit Bank Mega TSM Ultima No. Kartu4784.8700.7065.9214 atas nama PIN PIN dengan Valid Thru 06/19;229.

Industri dan Non Industri Kriteria Il, apabila pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air mengalir;Pasal 8:Cara menghitung pokok pajak adalah:(1) Perhitungan nilai perolehan air untuk Golongan Industri dan NonIndustri ditetapkan berdasarkan Kriteria dan Kriteria II;(2) Perhitungan nilai perolehan air dan besarnya pajak terutangsebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sampai denganhuruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;Pasal 9:(1) Hasil

Perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenissumber air dan golongan wajib pajak Kriteria K sebagaimanatercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;Halaman 11 dari 26 halaman.

PajakPokok didasarkan kepada nilai perolehan air untuk GolonganIndustri dan Non Industri;Bahwa norma Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 24 Tahun 2011 tentang cara menghitung pokokpajak di dasarkan atas Perhitungan nilai perolehan air untukGolongan Industri dan Non Industri ditetapbkan berdasarkanKriteria dan Kriteria Il dengan perhitungan nilai perolehan airdan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalamlampiran huruf A sampai dengan huruf D, sehingga jelasketentuan

Putusan Nomor 28 P/HUM/2016d)tidak memenuhi Asas Keadilan, Asas Kesamaan KedudukanDalam Hukum, Asas Terminologi dan Sistematika yang benar(het beginsel van duidelijkke terminologie en duidelijkesystematiek),Bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun2011 yang secara spesifik mengatur tentang penggolongansubjek pajak sebagai dasar dalam menghitung pokok pajakdan perhitungan harga dasar air sama sekali tidakmenjelaskan secara rinci/detail tentang halhal apa saja yangmempengaruhi perhitungan

Faktor Nilai Air (FNA) yangsemestinya dapat secara rinci sehingga akan lebih jelasidentifikasi guna perhitungan faktor nilai air bagi instalasipembangkit yang dimiliki BUMN maupun Non BUMN atauuntuk PT.

Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;7.

harga eksporsebagaimana tertuang pada KMK Nomor 754/KM.4/2013 tentangPerubahan Atas Keputusan KMK Nomor 564/KM.4/2013 tentangPenetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar;1.2.

Bahwa terkait dengan surat keberatan atas tagihan kekuranganpembayaran perhitungan bea keluar tersebut, keberatan mengenaiperhitungan bea keluar diajukan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan danharuS menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayarHalaman 6 dari 14 hal.Put.

Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor:SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat tidak mengikat Penggugat;6. Menyatakan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor:SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah;7.

Bahwa di dalam surat KMK Nomor 754/KM.4/2013 sama sekalltidak menyebutkan secara terang adanya kesalahan penetapan hargaekspor sebagaimana tersebut dalam lampiran surat KMK Nomor564/KM.4/2013 sehingga alasan penetapan kekurangan bea keluar yangdisebutkan dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 adalah alasan yangtidak sah sehingga Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)Nomor SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404 / 2013 tidak mengikat bagiPemohon Kasasi

kertas A 3 ) KelurahanMasale TPS 4411) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan Menggunkan kertas A3 ) Kelurahan TelloBaru TPS 712) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atauMakassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah

hasil Perhitungan Suara CalonAnggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) KelurahanMasale TPS 4429) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS730) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar

61.33) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara

, 40, 42 dan 44;40) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO ) Kelurahan KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;41) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.42) hasil Perhitungan Suara

KarampuangTPS 38, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;47) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 DapilSulsel Il atau Makassar B ( DAA1 PLANO) Kelurahan TamamaungTPS 6, 27, 61 dan 74.48) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau Makassar B(C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1949) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;-. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan-. Uang Pesangon 6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00-. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 + Jumlah = Rp16.204.800,00-.

tidak mau menyelesaikan masalah sampaiperselisihan ini harus melalui Mediator Penggugat tetap mengharapkan itikadbaik dari Tergugat namun hal itu tidak ada, sehingga Mediator Dinas TenagaKerja Kota Palembang mengeluarkan Ajuran tertanggal 17 Maret 2015 nomor :560/284/Disnaker/2015;Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak ada lagi itikad baik sampaidikeluarkan Anjuran,untuk itu Penggugat melanjutkan proses hukum ini danPenggugat minta apa yang menjadi haknya Penggugat selama bekerja diTergugat dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerjakepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;. Masa kerja = 5 tahun 7 bulan. Uang Pesangon6 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp12.153.600,00. Uang Penghargaan Masa Kerja2 X 1 X Rp2.025.600,00 = Rp 4.051.200,00 +Jumlah = Rp16.204.800,00. Uang Penggantian Hak15% X Rp16.204.800,00 Jumlah =Rp 2.430.720,00 +Jumlah = Re18.635.520,00Terbilang : delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus duapuluh rupiah;3.

Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/2013B1diputus berdasarkan perhitungan dari Termohon Peninjauan Kembali yangmengacu pada Surat Edaran No.

tersebut adalah tidak tepat,e Bahwa dengan tingkat bunga deposito ratarata sekitar 5% saja pertahunmaka bila mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh TermohonHalaman 9 dari 18 halaman.

Hal ini berarti besaran tarifbunga pinjamannya adalah hanya sekitar 3,9% pertahun.Dapat dilihat bahwa sangat tidak logis pada tahun 2006 tersebut tingkatbunga pinjaman hanya sebesar 3,9%,e Dengan demikian dapat dilihat bahwa perhitungan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding adalah tidak logisdan tidak wajar, didukung pula dengan penjelasan lebih lanjut dariPemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding di bawah ini.Bahwa selain perhitungan di atas, kedua belah pihak

Akun : 3001780201)terlampir dalam Lampiran 3)Bahwa Perhitungan besarnya biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan,berdasar data rekening No. Akun : 201810 (USD) Bank of Tokyo MitsubishiUFJ Ltd (Jakarta) adalah sebesar Rp.42.098.197, (Perincian Perhitunganterlampir dalam Lampiran 4);Bahwa Perhitungan besarnya biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan,berdasar data rekening No.

Akun : 3001780201 (USD) Bank Mizuho Indonesia(Jakarta) adalah sebesar Rp.6.594.861, (Perincian Perhitungan terlampir dalamLampiran 6);Bahwa berdasarkan perincian perhitungan yang dilampirkan tersebut jumlahbiaya bunga yang tidak dapat dikurangkan, sehubungan dengan penghasilanbunga deposito sebesar Rp.338.559.321, adalah sebesar Rp.117.564.836,(Rp.42.098.197, + Rp.68.871.778, + Rp.6.594.861,)Bahwa koreksi atas pembebanan biaya bunga atas pinjaman yang tidak dapatdikurangkan dari penghasilan bruto

sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku 7 Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan Baku Impor = 116.511di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp120.102.325,00dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 116.511Harga ratarata per kg bahan

Impor (10% x DPP) 104.764.930,00 39.006.356,00dikurangi : Pajak Keluaran 45.306.530,00 PPN Impor yang harus dipungut 59.458.399,00 39.006.356,00kembaliSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulanx 2%)PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.458.399,00 39.006.356,00 bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwa mengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 116.511 kgsebagaimana perhitungan Terbanding, namun dengan perhitungan

harga ratarata per kg bahan bakutetap sebesar Rp3.346,99 sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikanpenjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikanpenjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013,dimana dalam penjelasan tambahan tersebut

Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantumsisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 110.992 kg sebagaimana perhitungan dalam SuratBandingnya;bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembalijuga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungandari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasarperhitungan

Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya danpengkreditan Pajak Masukannya;8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23

Oleh karena itu Penggugat telah mengalami kerugiansebesar Rp514.438.067,00 (lima ratus empat belas juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah);Bahwa oleh karena itu BRI wajib membayar kembali uang kelebihan yangtelah disetor olen Penggugat sesuai dengan perhitungan seperti di atas;Bahwa menurut Tergugat jumlah hutang daripada Penggugat sebanyakRp229.403.358,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ributiga ratus lima puluh delapan rupiah);Bahwa perhitungan yang

Bahwa sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat makaPenggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp514.438.067,00 (lima ratusempat belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah);13.

Membatalkan perhitungan yang dilakukan Tergugat;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugatsebanyak Rp514.438.067,00 (lima ratus empat belas juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah);4. Memerintahkan Tergugat kembali melakukan perhitungan yang sebenarnyadari Penggugat;5. Memutuskan pembayaran pokok terdahulu diperbolenkan dan pembayaranbunga dibayar di belakang;6.

meminta kepada Majelis Hakimmemerintahkan Tergugat kembali melakukan perhitungan yang sebenarnya;.

Nomor 2859 K/Pdt/2016ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratusdua puluh lima rupiah) dengan demikian pembayaran telah melebihiperhitungan jumlah yang dibuat oleh Pemohon Kasasi (Rp743.841.425,00 Rp229.403.358,00 = Rp514.438.067,00) perhitungan terlampir;6.

lima puluh juta enam puluh enamribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada toko Mitra Aneka, oleh karenahal tersebut terdakwa memanfaatkan perhitungan sementara yang dibuat olehsaksi SRI HARTATI SUTANTO dan menyuruh saksi SRI HARTATI SUTANTOuntuk segera mengirimkan email yang berisi lampiran perhitungan tersebutpada Tangal 10 Januari 2017 kepada saksi ANDRI WIGUNA yang bekerjapada bagian administrasi penjualan dan pembelian di Toko Mitra Aneka danpada saat itu saksi SRI HARTATI telah mengingatkan

klopklopan dengan PT INDOCON;Bahwa dasar perhitungan saat melakukan klopklopan tersebut berawaldari perhitungan saksi SRI HARTATI;Bahwa setahu saksi terdapat sisa utang dari INDOCON dan sisa utang dariMitra Aneka;Bahwa terkait selisin pembayaran diinformasikan kepada saksi YOHANES;Bhwa terkait dengan pembayaran sisa utang mitra aneka kepadaPT INDOCON, yang melakukan pembayaran saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi mengingat email yang berisi perhitungan tersebut masihdiingat oleh saksi;Halaman 38

pada perhitungan dalamemail saksi SRI HARTATI tersebut;Bahwa setahu' saksi klopklopan tersebut adalah sisa tagihanPT INDOCON dan Mitra Aneka memiliki jumlanh yang sama danmasingmasing dapat dibayarkan;Bahwa apabila pokok utang diantara keduanya belum setara atau belummemiliki jumlah yang sama tidak dapat dilakukan klopklopan dan harusdibayarkan terlebin dahulu selisih nominal baru dapat dilakukanklopklopan;Bahwa setahu saksi yang dijadikan dasar perhitungan klopklopan adalahperhitungan sementara

hari ini tidak terdapat lagi perhitungan susulan;Bahwa terdapat perhitungan diskon pada akhirakhir perhitungan utangpiutang dengan PT INDOCON.Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;6.

Analisa saya hanya pada direksi, apabila ada aturan yangmengatur sejauh mana dia mengatur, dan kembali lagi apabila tidak adayang mengatur pasti ada kebijakan yang diambil untuk membuka blokirtersebut.Si A mengetahui perhitungan sementara namun dia menggunakanperhitungan tersebut adalah perhitungan final. Dan dari dasar perhitungantersebut mencoba untuk melakukan penghapusan hutang, padahal belumselesai. Apakah termasuk pelanggaran ?

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung berdasarkan

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaranPEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaanpendapat dalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikanPemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalampelayanan, hal tersebut tidak terjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur JenderalBea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal

Penetapan kembailidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor 003876 tanggal 29 September 2010Perhitungan

Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007;h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007beserta Berita

Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus2007;i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanSeptember 2007;j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober2007;k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanDesember 2007:75) 1 (satu) bendel BUKT PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2006;Hal. 42 dari 72 hal.

Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;Hal. 43 dari 72 hal. Put.

beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulanDesember 2006:Hal. 52 dari 72 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika uang pengakhiran hubungan kerja (Uang PHK) dan kekurangan pembayaran upah Penggugat di tahun 2013 dan di tahun 2014 berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja dan kekurangan pembayaran upah Penggugat di tahun 2013 dan di tahun 2014 berserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:---------------------------------

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan ini berlangsung sebanyak 3 (tiga) bulan upah, yaitu terhitung sejak upah bulan September 2014 sampai dengan bulan November 2014, dengan perhitungan upah selama proses yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut:--3 X Rp.1.850.000,- =Rp. 5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)6.

Rupiah), sehingga sebagai perhitungan upah PHK adalah Upahberdasarkan ketentuan Upah Minimum Kota Palembang Provinsi SumateraSelatan Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.1.850.000, (Satu juta delapan ratuslima puluh ribu Rupiah), serta jabatan terakhir Penggugat adalah sebagaiDriver/SOpir; 22+ 222 n= 2 nnn non nnn non nnn nnn nnn ee nnn nee eee eeeMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi baik yangdiajukan Penggugat maupun keterangan saksisaksi yang diajukan Tergugat,Majelis hakim berpendapat terdapat

Pigbukan karena kesalahan pekerja/ouruh tetapi pekerja dapat menerimapemutusan hubungan kerja, maka pekerja/ouruh berhak mendapat uangpesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 22, uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugiansesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihakditentukan lain; 7 222 2 2222 222 222 =Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undangundangnomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan besarnya

uangpengakhiran hubungan kerja berupa uang pesangon sesuai ketentuan Pasal22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan gantikerugian sesuai ketentuan Pasal 24 telah dinyatakan tidak berlaku lagi karenatelah diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa perhitungan uang pengakhiran hubungan kerjayang seharusnya diterima Penggugat haruslah berdasarkan pada upah bulanterakhir yang diterima Penggugat

Bea Keluaratas Barang yang diekspor oleh Pemohon Banding;Bahwa yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untukmembayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp. 760.924.000,00(tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh emapat ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Penetapan Perhitungan Bea Keluar atas barangekspor yang ditujukan ke Pemohon Banding, dimana dari Pemohon Bandingsangat tidak setuju atas Penetapan tersebut.

Putusan Nomor 1433/C/PK/PJK/2016stok gudang yang susut (short) yang ditagihnkan ke Pemohon Banding;Bahwa menurut sepengetahuan Pemohon Banding, barang yang di bayarBea Keluarnya adalah barang yang di ekspor yang sudah ada PEB, sedangkanyang terjadi sekarang adalah barang stock gudang yang susut (short) yangditaginkan ke Pemohon Banding;Bahwa dari hasil Audit Bea dan Cukai terdapat pula kekeliruan dalammenetapkan perhitungan antara:a.

Saldo Stock Mei2012Bahwa dari hasil perhitungan Pemohon Banding dari Mei 2010 sampai Mei 2012saldo stock gudang Pemohon Banding Balance.

Putusan Nomor 1433/C/PK/PJK/2016hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: Kep253/WBC.15/2012 tanggal 10 Oktober 2012tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang dieksporoleh PT. Sinar Bersatu. berdasarkan Laporan Audit Nomor: LHA19/WBC.15/2012 tanggal 07 September 2012, atas nama PT. Sinar Bersatu,NPWP 02.557.372.6801.000, beralamat di JI. Ir.

Dari Hasil Audit Bea dan Cukai Makassar terdapat pula kekeliruan (tidaksesuai) dalam hal menetapkan perhitungan baik perhitungan dalamdaftar DTS No. S606/WBC.15/2012 tgl. 08 Agustus 2012 dengan No.Surat Tugas :ST98/WBC.15/2012 tgl.07 Juni 2012 (data temuan sementara) danlampirannya, antara LHA (laporan hasil audit) No. LHA19/WBC.15/BD.05/2012 tgl. O7 September 2012 dengan SuratHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 787/B/PK/Pjk/2019Put110759.99/2012/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2012 untuk Tubuh Bumi yangmasih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Penggugat(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 253.998.174.525Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000NJOP

untuk Perhitungan PBB 253.992.174.525Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 101.596.869.810PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 507.984.349 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110759.99/2012/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah Rupiah Perhitungan PBB Terhutang 1NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (A+B)336.045.075.274,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 787/B/PK/Pjk/2019 NJOP untuk Perhitungan PBB336.039.075.274,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB134.415.630.109,00 PBB yang Terhutang (0,5%)672.078.151,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016891.920.425,00 00) NO) 01 BLebih Bayar (219.842.274,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

UraianRp Perhitungan PBB Terhutang 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (A+B) 336.045.075.274,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 336.039.075.274,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 134.415.630.109,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 672.078.151,007 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 891.920.425,008 Lebih Bayar (219.842.274,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak PBBTahun Pajak 2015 untuk Permukaan Bumi yang masih harus dibayarmenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Menurut PenggugatKeterangan (a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 27.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB 27.081.144.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 10.832.457.600PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%

tanggal 19 Januari2017 tentang Pengurangan Ketetapan PBB yang Tidak Benar atas SPPTPBB Tahun Pajak 2015 NOP: 64.05.000.728.3140050.3 tanggal 30November 2015, atas nama PT Bina Insan Sukses Mandiri, NPWP:02.594.772.2728.001 (sesuai Surat Gugatan), 02.594.772.2728.000(sesuai KEP), beralamat di Jalan Gajan Mada Nomor 28 RT 019, KampMelak Ulu, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; alamatJakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2,Jakarta 12950, sehingga perhitungan

PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00 PBB yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.

Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp230.798.160,00 dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan

PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 39.998.050.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 39.998.050.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 15.999.220.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 79.996.100,00PBB yang masih harus dibayar1 PBB yang Terhutang 79.996.100,002 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016 310.794.260,003 Lebih Bayar (230.798.160,00) Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa hak manfaat pensiun Penggugat1 sampai dengan Penggugat26yang seharusnya diperoleh pada saat pensiun di usia pensiun normal 55tahun telah dijanjikan oleh Tergugat dimana perhitungan manfaat pensiunsekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimanaperhitungan hak atas manfaat pensiun sekaligus dijanjikan melalui rumusyang terdapat pada butir 10.a.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji pokok6.

/30200/V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana rincian rumusnyasebagai berikut:= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

10.6 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitungberdasarkan:= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;.

SuratEdaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/ V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN;b.