Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah memperkaya terdakwadan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.040.290.000, (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluhribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaankeuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR 0516/PW06/5/2015tanggal 23 Desember 2015.Perbuatan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI sebagaimanadiatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Misrip, Mpd dan jugatelah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.040.290.000, (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluhribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaankeuangan dan pembangunan (BPKP) nomor :SR 0516/PW06/5/2015tanggal 23 Desember 2015.Perbuatan terdakwa M. ROZALI DJAFRI Bin (alm) DJAFRI sebagaimanadiatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Misrip, Mpdselaku Kuasa pengguna Anggaran di MAN 2 kota Bengkulu yang telahmenunjuk tim panitia pembelian tanah dengan melaksanakan tidak sesuaidengan peraturan.Bahwa terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.040.290.0000, (empat milyar empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)sesual Laporan hasil Audit dari Badan pemeriksaan keuangan danpembangunan (BPKP) nomor :SR 0516/PW06/5/2015 tanggal 23Desember 2015.Perbuatan terdakwa M.

Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.Telah menimbulkan kerugian keuangan negara , Sebagaimana laporan hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaantindak pidana korupsi pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tahun anggaran2013 nomor : SR0516/PW06/05/ 2015 tanggal 23 Desember 2015 terdapatkerugian keuangan negara sebesar Rp. 4. 040.290.000, (emapat milyar empatpuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan

Delly Susiyarti, Spd selaku anggota.Telah menimbulkan kerugian keuangan negara , Sebagaimana laporan hasillaporan dalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negara atas perkaradugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan MAN 2 kota Bengkulu tahunanggaran 2013 nomor : SR0516/PW06/05/ 2015 tanggal 23 Desember 2015terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4. 040.290.000, (emapat milyarempat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Unsur

+ Rp. 11.586.075, = Rp. 468.838.324, (empat ratus enampuluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluhempat rupiah) Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga PerkiraanSendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / KeuanganDaerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. 468.838.324, (empat ratus enam puluhdepan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluh empatrupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2846/PW06

+ Rp. 11.586.075, = Rp. 468.838.324, (empat ratus enampuluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluhempat rupiah)Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga PerkiraanSendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / KeuanganDaerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. 468.838.324, (empat ratus enam puluhdepan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluh empatrupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2846/PW06

+ Rp. 11.586.075, = Rp. 468.838.324, (empat ratus enampuluh depan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga rtus dua puluhempat rupiah)Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga PerkiraanSendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / KeuanganDaerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. 468.838.324, (empat ratus enam puluhdepan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empatrupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2846/PW06

dihibahkan atau disertakan sebagaimodal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi MALIDINmengakibatkan Kerugian Negara sebesar p.4.750.000.000, (empatmilyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil auditperhitungan kerugian kKeuangan negara yang telah dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiPutusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 14 dari 233Bengkuludengan surat nomor:SR0855/PW06

disertakan sebagaimodal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi MALIDINyang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya telah mengakibatkan kerugian negara sebesarRp.4.750.000.000, (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yangtelah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bengkuludengan Surat nomor: SR0855/PW06

Tahun 2019 sesuaisurat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Nomor: S0966/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni2020 Hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ProvinsiBengkulu Nomor ST0297/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni 2020.Bahwa prosedur yang dilakukan untuk menghitung jumlah kerugiankeuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi PadaPenyimpangan Menghilangkan/Menjual Aset Lahan Atau Tanah MilikPemerintah Kota

Tahun 2019 sesuai dengansurat tugas ST0297/PW06/5/2020 tanggal 11 Juni 2020.Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 137 dari 233Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negaraatas perkara dugaan Penyimpangan Menghilangkan/ Menjual AssetLahan atau Tanah Milik Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 sd.Tahun 2019 Nomor: SR0855/PW06/5/2020 tanggal 20 Mei 2020, terjadikerugian keuangan negara sebesar Rp4.750.000.000,00.Dapat saya jelaskan bahwa ruang lingkup Audit penghitungan

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salahseorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untukdan atas nama direksi serta mewakili perseroan.bahwa uraian proses dan fakta proses penyimpangan penyimpanganpenjualan Aset Lahan Atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu tahun2015 sampai dengan 2019 tertuang dalam laporan hasil auditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan penyimpanganpenjualan Asset Lahan Atau tanah milik pemerintah kota Bengkulu tahun2015 sampai dengan 2019 nomor SR0855/PW06

Bengkulu Nomor :SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagaiberikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak)2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahandan rumah Rp 175.000.000,00Halaman 19 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglb. Biaya pengurusan lahan Rp1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp176.301.840,004.

Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09Mei 2018, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa terdakwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahDaerah bahwa Kepala daerah mempunyai tugas :Halaman 21 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglMemimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang

Bengkulu Nomor :SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagaiberikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak)2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.346.298.160.

diLingkungan Sekretaniat Daerah Kabupaten Tahun 2015 dan/atau keponakandari terdakwa sendiri sejumlah Rp.3.346.298.160, (tiga milyar tiga ratus empatpuluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan seratus enam puluh rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalamlaporan perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SRHalaman 29 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl0839/PW06

Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp.3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak)2. Dikurangi :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak) 2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahandan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahanRp1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

atau tukar menukar atau cara lain yang disepakatikedua belah pihak, yang merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sejumlahRp3.346.298.160, (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratussembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungankerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Bengkulu Nomor: SR0839/PW06

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak)2. Dikurangi :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

Kader, MM selaku Bupati Kepahiang sejumlah Rp.3.346.298.160,00 (tigamilyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapanseratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negaraBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP)Perwakilan Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Daerah

Bengkulu Nomor :SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagaiberikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp.3.522.600.000,00(setelah dikurangi pajak)2. Dikurangj :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

YASID (Alm) telah mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor :SR1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya (tidakdihitung karena tidak ada data) pada Bagian Perlengkapan SekretariatDaerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 282.964.800.

, sebesar Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh jutaseratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluhenam rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06

dilakukan Terdakwa sebagai uraian diatas,telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PT.Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara,Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06

besar 10% dari rencana;eDalam periode Il (rencana fisik pelaksanaan 70%100% dari kontrak),realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;eRencana fisik pelaksanaan 70%100% dari kontrak, realisasi fisikpelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akanmelampaui tahun anggaran berjalan;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan banjirAir Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 Nomor : SR2272/PW06

UniversitasBengkulu, ternyata ditemukan kekurangan Volume pada pelaksanaanpekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu TA 2014;bahwa dengan ditemukannya kekurangan Volume pada pelaksanaanpekerjaan tersebut, mengakibatkan kerugian pada keuangan negarasebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianHal.93 dari 110 Halaman Putusan Tipikor Nomor :31/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan banjir AirBengkulu Kota Bengkulu TA 2014 Nomor : SR2272/PW06

., MM. atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkankerugian keuangan negara sejumlah Rp.118.680.345, (seratus delapanbelas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Pada Kantor Camat Tebat Karai KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2014, Nomor: SR2244/PW06/5/2015, Tanggal 5November 2015, yang diterbitkan oleh Badan

, MM. tersebut di atas telah memperkaya diriLisusanto, S.Sos., MM. atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.118.680.345,(seratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empatpuluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan TindakPidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pada Kantor Camat Tebat KaraiKabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014, Nomor: SR2244/PW06

MM., di bawah sumpah sesuai keahliannya, padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing;bahwa Ahli memiliki Sertifikat Diklat Audit Investigatif, Sertifikat DiklatPenyidikan dan Sertifikat Diklat Audit Forensik yang dikeluarkan oleh PusatPendidikan dan Pelatinan Pengawasan BPKP Jakarta;bahwa Ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas KepalaBPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST1047/PW06/5/2015 tanggal 17November 2015 sebagai

telahditetapkan dalam APBD;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama denganLisusanto, S.Sos., MM. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negarasejumlah Rp.118.680.345, (seratus delapan belas juta enam ratus delapanpuluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pada Kantor Camat TebatKarai Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014, Nomor: SR2244/PW06

undangundang Nomor : 20tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, menentukan tentangpembayaran uang pengganti sebanyakbanyaknya adalah sama dengan hartabenda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pada Kantor Camat TebatKarai Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014, Nomor: SR2244/PW06

Bengkulu Mandiri Provinsi Bengkulu tahun buku 2016 Nomor : LEV0268/PW06/4/2017, Tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu,menyebutkan pada point 4 tentang Hutang Gaji Perusahaan :a. Bahwa dari hasil evaluasi terhadap laporan keuangan PT. BengkuluMandiri Tahun Buku 2016 terdapat Hutang gaji sebesar Rp. 345.231.500yang merupakan akumulasi dari tahun 2015 dan gaji karyawan dari bulanMaret 2016 sampai dengan Desember 2016.

K, SH danSRI PAMUNGKAS, ST (DPO) telah mengakibatkan Kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratustujuh puluh tiga juta dua ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tigarupiah koma lima belas sen) sebagaimana Hasil Perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiBengkulu Nomor: SR 6275/PW06/5/2012 tanggal 07 Nopember 2012 perihalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Propinsi BengkuluNomor : ST5390/PW06/5/2012 tanggal 25September 2012 dan Surat Perpanjangan WaktuAudit Nomor : S6017/PW06/5/2012 tanggal 24Oktober 2012.133 Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dihitungberdasarkan nilai pembayaran yang telah diterima rekanan CV TitaMakmur Cahaya dibandingkan dengan nilai realisasi fisik yang terpasang,dan menurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.

:ccseeseeeeeeeeeeeeneeees Rp. 5.394.212.269,97sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKPPerwakilan propinsi Bengkulu Nomor.SR0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei2016.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jopasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1)KUHPidana.Subsidiair :Bahwa ia terdakwa YOSETIA PERSADA,ST.MT BIN IMMADA sebagaiKuasa Pengguna

:cceeeeeeeeeeeneeees Rp. 1.665.859.591,48Jumlah kerugian keuangan Negara ............eeesseeeneereeeeeens Rp. 5.394.212.269,97sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKPPerwakilan propinsi Bengkulu Nomor.SR0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei2016.Hal 35 dari 233 Halaman.

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST0079/PW06/5/2016tanggal 27 Januari 2016 dan penambahan waktu audit terakhirNomor ST0303/PW06/5/ 2016 tanggal 06 April 2016.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Prosedur audit yang dilakukan dalamAudit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaantindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUDKabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah

/5/2016 tanggal 27 Januari 2016 danpenambahan waktu audit terakhir Nomor ST0303/PW06/5/2016tanggal 06 April 2016, audit tersebut dilaksanakan untuk pekerjaanlapangan selama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulaitanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016.Laporan Hasil Audit terbit tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana tertuangpada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KegiatanPembangunan Gedung Rumah Sakit Umum

Perkara No.84/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BelMukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko TahunAnggaran 2012 dan 2013 adalah Tim Audit sesuai dengan Surat TugasKepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Bengkulu Nomor ST0079/PW06/5/2016 tanggal 27 Januari2016 dan penambahan waktu audit terakhir Nomor ST0303/PW 06/5/2016 tanggal 06 April 2016, yaitu : No. Nama NIP Jabatan/Peran 1. Ambal Riyanto 196506201987031001 Wakil PenanggungJawab2.

Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengguna barang/jasaHal.9 dari 65 hal.Put.No.1811 K/Pid.Sus/2011tersebut dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasaapabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akanmengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;Bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas (PT) Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : S4715/PW06

2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengguna barang/jasatersebut dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasaapabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akanmengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;Bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas (PT) Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : S4715/PW06

keuangan;e angka 5 melaporkan serta mempertanggung jawabkanhasil kegiatan program bantuan secara administrasikeuangan dan tehnis kepada Dinas Pendidikan Propinsidengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.sehingga keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp39.956.132,00(tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluhenam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasilperhitungan Ahli BPKP (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR0689/PW06

LHAI2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011.sonen= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal18 Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP.lil.

enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratusdelapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah);Hal 14 dari 74 hal Put Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PT BGL.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungaidan Pantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06

dilakukan Terdakwa sebagai uraiandiatas, telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku KontraktorPelaksana PT Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendalibanjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR2272/PW06

SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yaitu sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (tiga milyarempat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : SR1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, yangdilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan

SINDANGBROTERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara,sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratustiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR1278/PW06/5/2019, tanggal 03Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)1.

lain yaitusaksi RICO KADAFI Bin (Alm) MADDARI BASIR atau suatu korporasi PT.SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yaitu sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (Tiga milyarempat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR1278/PW06

SINDANGBROTHERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara,sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratustiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR1278/PW06/5/2019, tanggal 03Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut No Uraian Jumlah (Rp)1. Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2Da.

Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp.205.693.000, (dua ratus lima juta enamratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalanBatas Kota Kepahiang Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPDTP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017, Nomor : SR1278/PW06/5/2019,tanggal 03 Juli 2019 telah ditemukan Kerugian

Lagoa Nusantara secara melawan hukum, yangmerugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyartiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilanratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikutNO

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitusebesar Rp10.358.542.930,91 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan jutalima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluhsatu sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1119/PW06

Lagoa Nusantara, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10.358.542.930,91(sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh duaribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : SR1119/PW06/5/2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan rincian sebagaiberikutNO.

/5/2020tanggal 5 Februari 2020 dan Surat Perpanjangan Waktu Penugasan Nomor S0697/PW06/5/2020 tanggal 16 April 2020; Bahwa yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan PembangunanGedung Akademik Center IAIN Curup Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0055/PW06/5/2020 tanggal 5Februari 2020 dan Surat Perpanjangan Waktu Penugasan Nomor S0697/PW06/5/2020tanggal 16 April

Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) kepada saksi BUJANG HENDRI; Bahwa laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraPelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Curup TA. 2018, Nomor : SR1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020. Bahwa Ahli mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkarasetelah diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Benny Gustiawan,S.Ag., M.Pd.

telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.521.825.000(Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluhlima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Pembayaran Tambahan PenghasilanPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 16 dari 137 HalamanBerdasarkan Beban Kerja pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 denganLaporan Nomor : SR1077/PW06

YULIAN FIRDAUS, S.E., saksi IKHSANUL ARIF S.S., M.M.telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.521.825.000 (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta delapanratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran TambahanPenghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran2015 dengan Laporan Nomor : SR1077/PW06

Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: R57/N.7.10/Fd.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 perihal PermintaanBantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli;C: Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor: S0778/PWO06/5/2018 dan Surat Tugas Nomor: ST0166/PW06/5/2018 tanggal 2 Mei 2018.Bahwa tujuan, ruang lingkup dan batasan penugasan tersebut adalah:1) Tujuan PenugasanPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 78 dari 137 HalamanTujuan penugasan

mengenai pidana tambahan berupapembayaran uang pengganti sebagaiman dalam dakwaan penuntut umummelanggar Pasal 18 undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan undangundang Nomor: 20 tahun 2001 telahditentukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, sebanyakbanyaknyaadalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsitersebut;Menimbang, bahwa kerugian negara dalam perkara a quosebagai mana perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR1077/PW06

ratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SENUIN direktur CV.DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluh tiga jutadelapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dansebaliknya disisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negarasekira Rp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratussembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)sebagaimana yang telah diurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06

/5/2013, tanggal 14 Mei2013 ditambah data yang digunakan untuk menghitung besaran KerugianKeuangan Negara sebagaimana telah diurai pada butir 6 Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013,tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan Kerugian KeuanganNegara yang digunakan, Yakni Kerugian Keuangan Negara dihitungberdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasukpajak dibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisikterpasang menurut

DEDI PUTRA PERKASA sebesar Rp. 33.081.982,00 (tiga puluhtiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dansebaliknya disisi lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara sekiraRp.278.396.983,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluhenam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana yang telahdiurai pada butir 5 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 391013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 ditambah data yang

digunakanuntuk menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara sebagaimana telah diuraipada butir 6 Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR 1013/PW/PW06/5/2013, tanggal 14 Mei 2013 serta Metode Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang digunakan, Yakni Kerugian Keuangan Negara dihitungberdasarkan jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tidak termasuk pajakdibandingkan dengan nilai realisasi fisik barang dan realisasi fisik terpasangmenurut ahli fisik dapat diterima secara teknis.

Profesi dan saksi ahlimemiliki Certified Fraud Examiner (CFE) yang dikeluarkan oleh AssociationFraud Examiners;Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ada mengeluarkan Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu129Selatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Bengkulu Nomor: SR1013/PW06

, sebesar Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh jutaseratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluhenam rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06

dilakukan Terdakwa sebagai uraian diatas,telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PT.Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara,Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir AirBengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat JenderalSumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai danPantai Il tahun anggaran 2014Nomor : SR 2272/PW06