permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

tidaknya Pengadilan Agama adalah hukumyang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agamayang dianut pada saat sengketa terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonanPemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan,dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara syariat Islam, maka PengadilanAgama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohoan Pemohonuntuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim sematamata hanya untuk memenuhi kehendak UndangUndang agar bubarnya perkawinantersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimanapernikahan Pemohon dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5771 tercatatatas nama JOICE JUWITA (Tergugat),terletak di Komplek Barata Jalan DewiShinta No 2 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membayar harga tanah dan bangunanRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah ) dan diserahkan tunai kepadaTergugat tersebut;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

) yangberbunyi : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;Letak pertentangan :Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 telan membedabedakan WNI dengan WNI pribumi danWNI non pribumi, padahal UUPA hanya mengenal WNI tanpa adanyapembedaan tersebut.

Bahwa dengan adanyaInstruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 yang membatasi WNI dengan ras keturunan tertentu tidakboleh membeli tanah Hak Milik secara langsung dari WNI lainnya, sertaharus dilakukan permohonan terlebih dahulu, maka hal tersebutbertentangan dengan asas kebangsaan (vide Penjelasan Umum II angka5 UUPA) yang dianut Pasal 21 ayat (1) UUPA, yaitu dengan membedabedakan WNI.

Seharusnya kalau sudah disebut WNI maka sudah dapatmembeli tanah Hak Milik tanpa perlu adanya pembatasan dengan carasebagaimana disebut di atas;Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6(vide Pasal 21 ayat 1 UUPA).

Bahwa dengan dibatasinya Hak Milik danhanya diberikan status lain seperti Hak Guna Bangunan, maka WNI yangdicap sebagai non pribumi akan dirugikan kepentingannya dengan habisbiaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan HGB (vide Pasal 35 UUPA),padahal sudah memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik menurut Pasal21 ayat (1) UUPA;Bahwa letak pertentangan dari pasalpasal yang sisa lainnya tidak perluPenggugat uraikan lagi, karena sudah Penggugat uraikan panjang lebardalam permohonan yang tercantum pada

Hak eigendom dan hakopstal pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenal hak atastanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA;Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,menyebut :Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orangorang bangsaIndonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara;Penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan, menyebut :Yang dimaksud dengan "orangorang hangsa

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1Hal.5 dari 9, Put.No.0942/Pdt.G/2014/PA.Pbr.Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) dapat dikabulkansetelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga.

aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuaiPasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

YUNAN kepada Penggugat(vide bukti P2);Bahwa sampai saat ini, Penggugat telah menguasai objek sengketa dantidak pernah ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan objek sengketa(vide keterangan saksi Badriansyah dan saksi Muhammad AbdiHidayatullah);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugattersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UUPA (UndangUndangPokok Agraria) yang

Namun UUPA telahmenciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yang didasarkan kepadaketentuan hukum adat. Meskipun dalam UUPA tidak dijelaskan apa yangdimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26 UUPAyang menyatakan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganwasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Oleh karena itu meskipun UUPA tidak mengatur secara khususmengenai jual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UUPA, dapatdipahami pengertian jual beli dalam hukum tanah nasional adalah jual bellitanah dalam pengertian hukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yangberlaku adalah hukum adat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual bellibukanlah suatu bentuk perjanjian sebagaimana ketentuan KUHPerdata(hukum barat) melainkan merupakan perbuatan hukum yang berupapenyerahan tanah yang

Sehingga jual beli tanahHalaman 10 dari 17, Putusan Perdata No. 9/Pdt.G./2018/PN Mrh.yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam hukum tanahnasional.Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UUPA mengalami modernisasi danpenyesuaian, tanpa merubah hakikatnya sebagai perbuatan hukumpemindahan hak atas tanah dengan sifat dan cirinya yang kontan, riil, danterang.

Apakah telah melaksanakan kewajibannyadengan itikad baik (in goodfaith) dan penuh tanggung jawab (and with fullsense of responsibility) dalam hubungannya dengan Tergugat dan TergugatIl selaku penjual atau pemilik asal tanah tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPA yangmenyatakan Hak milik, demikian pula setiap peralihnan, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud Pasal 19 dan ketentuan Pasal 19 UUPAmenyatakan untuk

Pembanding dengan ini menyatakan tidaksependapat dan menyatakan keberatan dengan alasan putusan tingkatpertama tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemotiveerd)sebagai berikut :Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT.BJM1).2).3).Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutusperkara a quo keliru menafsirkan secara sempit penerapan Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang merupakan implikasi dari ketentuan Pasal5 UUPA

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga NegaraIndonesia Tunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA).b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yangberhak menjual suatu bidang tanah tentu saja pemegang yangsah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik.c.

Pada saat Pembanding membeli obyek sengketa dari saksi RanniIriani pada 26 April 2000, kondisi obyek sengketa dalam keadaankosong yang diatasnya ditumbuhi semak belukar, terdapat patokbatasbatas tanah yang terbuat dari kayu ulin dan tidak ada papannama kepemilikan ataupun pemberitahuan tentang sengketa.Dengan demikian, syarat ketiga terkait kondisi obyek sengketajuga telah terpenuhi.Dengan terpenuhinya seluruh syaratsyarat tersebut di atasberdasarkan Pasal 5 UUPA, maka obyek sengketa yang diperolehPembanding

(vide Pasal 15 UUPA) Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewatwaktu, seseorang yang bertindak sebagai pemilik sesuai itudengan menguasainya secara teruS menerus dan tidak terputusputus, secara terbuka dihadapan umum dan secara tegas.(videPasal 1955 KUHPerdata) Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yangmembuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telahmenguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang,tanpa mengurangi pembuktian sebaliknya.

meter persegi) terletak di Jalan AntasifitKampung Guntung Paikat RT.35 RW.VI Desa/Kelurahan BanjarbaruKota Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sekarang di JalanTrikora Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru SelatanKota Banjarbaru.Bahwa, mengenai jual beli tanah obyek sengketa oleh Pembanding(semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sesuai buktisurat bertanda P2, P3 dan P6 merupakan transaksi yang sahmenurut undangundang sebagaimana diatur dan diterangkan dalamPasal 5 dan Pasal 15 UUPA

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No7/1989 jo.Ne3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA Ne7/1989 jo.

Bahwa UUPA, PP24/1997 dan PMNA 3/1997 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum pertanahan, juga adalah sebagai dasar hukumuntuk menerbitkan sertifikat, apabila terjadi sengketa, konflik, perkara kasuspertanahan, maka perlu kembali menggunakandan berdasarkan hukumpertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997 untuk menyelesaikansengketa, konflik dan perkara kasus pertanahan, kini PMNA 3/1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanahtelah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku untuk menghilangkan,Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.merusakkan dan menghancurkan serta melumpuhkan uupa, pp 24/1997dan membuat tidak dapat dipakai, dengan maksud dan tujuan agarperobuatan melawan hukum/perbuatan kejahatan yang telah di lakukan olehoknum bpn tidak dapat di ketahui dan tidak dapat di tangkap olehsiapapun..

,misalnya contoh UUPA adalah Induk atau ibaratkan sebagaiMobil, dan PP 24/1997 Merupakan Mesin Mobil, serta PMNA 3/1997merupakan roda ban mobil, dengan kenyataan PMNA 3/1997 (roda banmobil ) telah dicabut, mengakibatkan UUPA( mobil), PP 24/1997 (mesin)lumpuh, rusak dan tidak dapat dipakai;@ Karena PMNA 3/1997 telah di cabut oleh mantan menteri agraria ferrymursyidan baldan , maka program terbit sertifikat 5 juta Tahun 2017, dan 7Juta Tahun 2018, di pertanyakan berdasarkan hukum apa untukmenerbitkan

, Menghianati dan/atau Pengabaian Kewajiban Hukum diri sendiridan Membuat Tidak dapat di Pakai UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997dengan MENGINGKARI SUMPAH/JANJI JABATAN Menjadi PenghianatHukum Pertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997, Juga Terbukti dariMantan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan telah Menerbitkan PKBPN NO7/2016 Tentang Bentuk dan lsi Sertifikat dan Pasal 8 Menyatakan PMNA3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang PendaftaranTanah di CABUT dan di Nyatakan TIDAK BBERLAKU

, Untuk Melumpuhkan,Merusakkan dan Membuat UUPA dan PP 24/1997 Tidak dapat di Pakai,Kemudian pada Tanggal 12Sep2018 di acara Rembuk Nasional Pertanahandalam Pidatonya Menteri Agraria Sofyan Djalil Menegaskan PentingnyaKepastian Hukum, Maka SedangMembuat dan Usul UU Hukum PertanahanBaru dengan Sistem Positif untuk Menggantikan ( Menghilangkan, MembuatTidak dapat di Pakai Hukum Pertanahan lama UUPA, PP 24/1997,PMNA3/197dengan Sistem Negatif Mengacu pada Sistem Positif yang BerdasarkanPancasila demi

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidangperkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkaraa quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

Pangadilan Agama Kotabumi telah memanggilnyasecara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Versteksesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) junctoPasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) juncto Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta kekuatan pembuktian suatu aktaautentik, yaitu kKekuatan pembuktian lahiriah, kKekuatan pembuktian formil,serta kekuatan pembuktian materil agar tidak kembali gagal pahamterhadap pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim menyangkutautentisitas suatu akta..

Penggugat tidak menyebutkan secara jelasmakna dari kepemilikan tanah masyarakat adat, sehingga dapat dimaknaldengan 2 (dua) pengertian, yaitu tanah bekas Hak Milik Adat atau tanahmilik masyarakat ulayat hukum adat.Terlepas dari keabsahan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat, jikapengertian yang dimaksud oleh Para Pembanding yaitu kepemilikan atastanah yang merupakan bekas hak milik adat dengan bukti girik ataumasyarakat Makassar dulu umum mengenalnya dengan istilahrincik,sebelum berlakunya UUPA

Pasca diundangkannya UUPA dan UU R.I. Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenal sebagaigirik adalah DKOP/KP.PBB 4.1. dan girik sudah tidak berlaku lagi sebagaibukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasakan UUPA bukti kepemilikan hakatas tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melaluipendaftaran tanah.

Dengan kata lain, girik tidak memiliki kekuatan hukumsebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui sebagai tanda bukti hak atastanah, serta bukan merupakan suatu akta autentik.Kemudian, apabila kepemilikan tanah adat yang dimaksud adalah tanahmilik masyarakat ulayat hukum adat, pasca diundangkannya UUPA, tanahHal 12 dari 17 hal No 144/PDT/2018/PT MKStersebut dianggap ada hanya selama masyarakat adatnya pun masih eksisdan kepemilikannya pun secara kolektif.Dalam poin 7 Memori Banding, kembali Para Pembanding

mempertimbangkanpetitum gugatan Penggugat sebagai berikut : Sareea Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan dengan tergugat yaituABDURRAHIM dengan secara kontan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor10: 827 tahun 1979 tersebut atas nama ABDURRAHIM sah menurut hukum sebagaimanapetitum ke4; womennenenennen Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai ;monrenennnenmnn Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturanyang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan

Menurut UUPA yang dapat11mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal danBadan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianyaatau suatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual belitersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);2.

Tindakan pembuatan pagar dan menggembokjalan hak servituut PENGGUGAT adalah perbuatan melanggarhukum pasal 664 BW dan UUPA tentang ketentuan ketentuanHal 8 dari 57 Hal Putusan No. 738/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

tentang Bumi,air,....diatur dalam buku Il BW tidak berlaku, tapi timbul lagi karenaUndangUndang, telah dicover dalam UUPA ketentuan tentangKonversi.

Hak Servituut dalam ketentuan Konversi pasal ayat 6substansial melekat pasal 6 UUPA. DalamPP No.40 tahun 1996tentang HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Servituut diadopsi kembalimenjadi hak pakai atas jalan yang membebani tanah hak milik,sebagai pelaksanaan aturan Konversi dalam Bagian Kedua UUPAPasal butir 6, Ketentuan Ketentuan Konversi UUPA pasal butir 6Hal 31 dari 57 Hal Putusan No. 738/Pdt.G/2015/PN.Jkt. SelUUPA.

Dalam suasana Eigendom (Buku Il BW) ada hakservituut, dalam suasana UUPA hak milik mutlak tidak dikenal,karena ada fungsi sosial, jadi hak servituut ini berlanjut selagi masihada yang membutuhkannya atau bisa dikonversi menjadi hak pakaiatas pekarangan dan benda orang lain yang bertetangga.Bahwa Pasal angka 6; Hak Servituut tetap diakomodir UUPA dantetap melekat pada hak milik yang dibebaninya;Bahwa Hak Servituut atas Eigendomrecht tetap berlanjut denganaturan konversi Pasal butir 6Bahwa Hak eigendoom

SelMenimbang, ahli lebih lanjut menerangkan bahwa dalam PP No.40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Servituut diadopsikembali menjadi hak pakai atas jalan yang membebani tanah hak milik,sebagai pelaksanaan aturan Konversi dalam Bagian Kedua UUPA Pasal butir 6, Ketentuan Ketentuan Konversi UUPA pasal butir 6 UUPA.Pengertian hak Servituut untuk memberi akses jalan diatur dalam pasal 51dan 52 PP 40 tahun 1996 tersebut dengan konversi hak Pakai, yaitu untukkeperluan tertentu dalam hal ini jalan

Sundoro, Desa/Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, kotaBanjarbaru, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1040 atas nama GustiMuhammad Aini (Tergugat I), sah menurut hukum sebagaimana petitum ke2;woneneenneeene Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secaraterang dan tunai ;wn2= Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum

adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuanbangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantumdalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatudengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama ;won nnn n= == Menimbang, bahwa terang artinya

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hakmilik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA).

Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atau suatu badanhukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batalkarena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yang berhak menjualsuatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebutyang di sebut pemilik;3.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.Pasal 22 ayat

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat atau tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

;Men imbang, a perkara a quo termasuk bidangperkawinan ma estai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 7 T n 89 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdenga ngundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahante ifdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebutUUPA) beserta penjelasannya, perkara ini menjadikewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan oleh karenapihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal 73ayat 1 UUPA

benarbenar telah pecah dan sulit untuk dapat rukunlagi di masa yang akan datang ; dengan demikian tujuanperkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamserta alQuran surat arRum ayat 21, yaitu untuk membentukrumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidakdapat terwujud ;Men imbang, bahwa berdasarkan pert imbanganpertimbangan tersebut di atas dansesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal65 UUPA

dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapehMenimbang, bahwa NO Yin pencatatanperceraian dan sesuai pula deng Pagal 84 ayat (1) UUPAPenggugat ; serta Surat Edaran MARI Ng : ada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka MajeMas Hakim perlu memerintahkanPanitera GPa i AgamaJambi untuk ae kan salinan putusan yang telahberkekuatan tetap kepada PPN ditempat' tinggalpenggugat rta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;ang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPa ayat (1) UUPA

XXXXtanggal 20 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan sebagaimana yang diatur dalam sw Pasal 49 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA) ; Kemudian pihak Termohon I dan II bertempattinggal dalam wilayah Kota jambi serta perkawinan yang akandibatalkan, juga dilaksanakan dalam wilayah

Kota Jambi,maka sesuai Pasal 25 UUPA tersebut Pengadilan Agama Jambiberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan olehPemohon untuk membatalkan perkawinan /Termohon I denganTermohon II adalah karena Termohon I selaku isteri ternyatamasih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, yaitudengan suaminya yang bernama PIHAK TERKAIT; Termohon I telahmemalsukan identitasnya dengan menyatakan dirinya sebagaiPerawan ;Menimbang, bahwa Termohon I mengakui dan

Meskipun Termohon I menyatakan bahwa suaminyatersebut telah menceraikannya dan sudah lama berpisah, namunoleh karena perceraian tersebut' dilakukan secara di bawahtangan, bukan dihadapan sidang Pengadilan sebagaimana yangdiatur di dalam Pasal 65 UUPA, maka perceraian tersebut tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga pada saatperkawinan Termohon I dengan termohon MII dilangsungkan,Termohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya.

tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, makabiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil patut namun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadanghakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istriatas Suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantanistrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989> UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jonctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.1.265.000, (satujuta