Ditemukan 3634 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penegakan pengakuan penegasan pengakan penetapkan peletakkan
Penelusuran terkait : Kepala seksi wilayah ii pekanbaru balai pengamanan dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera vs perkumpulan kelompok tani tuasai;;
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — PIRI AHADI
53 — 14
  • Tetapi kekuatan doktrin dan yurisprudensi tentangsifat melawan hukum sudah sedemikian melembaga dalam praktek penegakkan hukumdi Indonesia, sehingga pertimbangan MK secara fakultatif hanya dapat menjadi referensitambahan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan unsur melawan hukumdalam suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalahperbuatanperbuatan yang bersifsat melawan hukum saja, perbuatanperbuatan inilahyang dilarang dan diancam pidana.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
114 — 232
  • Jika aktivitas menegakkanhukum, maka hal itu lebih pada pelibatan akal, logika, dan rasio, sedangkan jikadalam kerangka memberikan keadilannya maka di situ ada pelibatan hati denganbimbingan nurani, dengan tanoa meninggalkan nalar dan norma yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam proses penegakkan hukum, maka terdapat duaaliran hukum yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan sengit di kalangan paraahli hukum dan penegak hukum.
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 25-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Adnin Tri Permana
2.Dani Sugianto
3.Deni Susanto
129 — 54
  • Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa bersikap sopandan mengikuti semua rangkaian proses persidangan inidengan baik dan menghormati semua proses hukumdalam rangka penegakkan hukum.Hal. 5 dari 171 hal Putusan Nomor 16K/PM.107/AD/II/2020Menimbang3.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl
Tanggal 5 Mei 2014 — SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN
65 — 30
  • Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyatIndonesia.Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif,putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak dan hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karena apabila bertitik tolakpada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yangseharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.196Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Pencucian Uang
Upload : 26-10-2017
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Grt
MAMAN SURYAMAN Dkk
611 — 1121
  • ., MH. dalam bukunya Penegakkan Hukum AntiPencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia cetakan PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
1.EMRALD BALAPUTRA,ST,MT Bin H.HERWANI EFENDI
2.FERRI ANDIRIAN, SE Bin SYAFARUDIN
3.H. BATRA NOVEN. AZHARI, ST Alias BATRA Bin MULKAN TAJUDDIN
4.TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA Alm
5.EKA ROSARIA APRIYANI, ST Binti YALINUS
98 — 90
  • berdasarkan Pancasila, sehingga putusannyamencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif,putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak dan hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karena apabilabertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkannilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
31 — 8
  • Tetapi kekuatan doktrin dan yurisprudensi tentangsifat melawan hukum sudah sedemikian melembaga dalam praktek penegakkan hukumdi Indonesia, sehingga pertimbangan MK secara fakultatif hanya dapat menjadi referensitambahan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan unsur melawan hukumdalam suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalahperbuatanperbuatan yang bersifsat melawan hukum saja, perbuatanperbuatan inilahyang dilarang dan diancam pidana.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-12-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2174/PID/SUS/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 25 Februari 2015 — MELGI SANTONIA als MELGI Bin R. SAMSURI WIJAYA
41 — 6
  • (duaribu rupiah) ;Telah mendengar dan memperhatikan pula Pembelaan/Permohonan dariPenasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :e Menerima permohonan Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atausebahagiannya ;e Memohon keringanan hukuman yang setepattepatnya dan seringanringannyadari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(exaequo et bono) yang berdasarkan semangat penegakkan hukum dan kami ucapkanterima kasih ;Telah
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — - Terdakwa-I Suhemi, Koptu NRP 31950342140474 - Terdakwa-II Indriya Lesmana, Pratu NRP 31140042071195,
358 — 115
  • Bahwa dilihat dari Aspek subjektif (pelaku), dimanaTerdakwal berpangkat Koptu dan menjabat sebagaiTamtama Unit Penegakkan Hukum dan PengawalanDenpom I/5 Medan yang artinya Terdakwa adalahseorang penegak hukum yang sudah cukup lamaHal 274 dari 283 hal.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 183/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Yanih
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
124 — 81
  • penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Penggugat besertakeluarga yang dirampas oleh Tergugat dengan bantuan oknumbawahan Turut Tergugat I.B. DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGGUGAT.1.Kitab UndangUndang Hukum Perdata : Pasal 1365 : Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut .
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 3 Mei 2012 — AHMAD SAIKHU Bin WAHYA SUHARMA
98 — 38
  • Berdasarkanpada fakta tersebut maka Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang .Dengandemikian unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah terpenuhi Terdakwa .2.Unsur Melawan Hukum .Menimbang bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU no.31 tahun1999 adalah merupakan bagian inti ( besstanddel ) delik .Sehingga secarayuridisuntuk terpenuhinya delik yang didakwakan maka unsur ini harus dapat dibuktikanadanya.Menimbang bahwa dalam praktek penegakkan hukum selama ini pengertianyuridis unsur secara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL
Tanggal 19 Nopember 2014 — HADI SUNSANTO, S.IP
150 — 46
  • berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyatIndonesia.Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusanHakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspekyuridis (formal legalistic) sematamata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, makaputusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilanpidana.Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl
Tanggal 29 Oktober 2014 — IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN
77 — 82
  • Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilanrakyat Indonesia.Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif,putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya202mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karena apabila bertitiktolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilanyang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
240 — 648
  • Oleh karena itu, tujuan KUHAP dalam penegakkan hukumdan keadilan tidak tercapai sebagaimana mestinya karena denganpemecahan perkara peradilan atas perkara tersebut masingmasing tidakmenjadi perkara yang sama.Bahwa dalam kaitan dengan pasal 55 KUHP, terdapat beberapa pelaku yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut membantu melakukandan yang membujuk melakukan, tapi dalam KUHP mereka dapat sajadikategorikan sebagai pelaku.Bahwa perbedaan pasal 2 dan pasat 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
242 — 150
  • penarikan tunai dan non tunai dengan warkat yang lazim atasrekening nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.Halaman 87 dari 239 Putusan Nomor 7 /Pid.SusTPK/2021/PN AmbMenandatangani cek bilyet giro dan/atau bukti penarikan dengan cara lainnyaatas rekening pada Bank Indonesia atau Bank lain dalam batas wewenangyang diberikan oleh Direksi.Menandatangani surat penagihan dan surat peringatan kepada nasabah.Menandatangani surat teguran/peringatan yang berkaitan dengan pembinaankepada pejabat/pegawai untuk penegakkan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
FRANGKY TICOALU, S.H.
Terdakwa:
LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
142 — 67
  • Wakatobi;e Melaksanakan tugastugas pengamanan pelaksanaan kegiatandaerah,penegakkan Perda dan Kebijakan Pimpinan Daerah;e peneritioan assetaset daerah kab. wakatobi;e Penanggung jawab dan pengelola kKeuangan Kesatuan Pol PP Kab.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
68 — 21
  • Menimbang, Menimbang, bahwasesuai dengan filsafatpemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkanaspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karena apabila bertitiktolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurangHalaman 298 dari 322 Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2018/PN Bglmencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan olehperadilan pidana.Menimbang, Menimbang, bahwadalam suatu putusan haruslahmemuat penegakkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — SIRAJUDDIN Bin H.M. KASIM, DK
35 — 22
  • Tetapi kekuatan doktrin dan yurisprudensi tentangsifat melawan hukum sudah sedemikian melembaga dalam praktek penegakkan hukumdi Indonesia, sehingga pertimbangan MK secara fakultatif hanya dapat menjadi referensitambahan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan unsur melawan hukumdalam suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalahperbuatanperbuatan yang bersifsat melawan hukum saja, perbuatanperbuatan inilahyang dilarang dan diancam pidana.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
152 — 105
  • BMSdari pemilik asai saksi WIE MENG, HASAN, SUTRISWI, ANDREAS SIE,maupun saksi CONTI CHANDRA, sebagaimana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum, dengan demikian, maka kami Penasihat HukumTerdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan sebagaimana yangtelah kami Sampaikan dalam Pleidooi pada persidangan terdahuluBahwa pada akhirnya, pertimbangan selanjutnya sepenuhnya pada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengankeyakinannya dengan harapan terwujudnya penegakkan hukum dankeadilan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAID 2. Tempat lahir : Waimorat 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru 6. Agama : Islam 7. Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru (Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran 8. Kebangsaan : Indonesia
208 — 107
  • Leksula di Leksula selama5 (Lima) hari sejak tanggal 6 s/d tanggal 10 Desember 2011 dengan biayaperjalanan dinas sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah); Bahwa Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas mendampingi Bupatidalam rangka menghadiri Seminar Nasional Peningkatan EvektifitasPengawasan dan Penegakkan Hukum terkait Pengelolaan KeuanganNegara pada Tingkat Daerah di Jakarta selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal12 s/d tanggal 18 Desember 2011 dengan biaya perjalanan dinas sebesarRp