Ditemukan 3765 data
146 — 63
Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, SertifkatHak Milik Nomor 00821/Pejaten/2017 telah diterbitkan sesuai dengankewenangan kepala BPN Kabupaten Serang dan sesuai prosedur yangdiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku yakni UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) dan Peraturan Pemerintah nornor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.3.
112 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekitar pukul 08,00 WIB Terdakwa menghubungi saksiPEDER KROMA CLUASEN dan menyuruh saksi PEDER KROMACLUASEN agar serbuk kristal sabusabu sebesar 1 (satu) kilogram diberikankepada saksi MARYUDIN alias ABUN dan agar menghubungi nornor teleponsaksi MARYUDIN 085272120092 ;Lalu sekira pukul 08.00 WIB, saksi MARYUDIN dihubungi melalui teleponoleh saksi PEDER KROMA CLUANSEN alias ALIONG dengan Nomor082169177177 pada pokoknya menyuruh agar saksi MARYUDIN rnenunggudi Circle K Siang Malam Nagoya Kota Batam
85 — 47
WTP tanggal 21 Desember 2010juga telah menggugat atas obyek tanah yang sama dengan obyektanah daham gugatan perkara Nornor : 660/Pdt.G/2010/PA. Wtptanggal 18 Oktober 2010 yakni mengenai obyek tanah empang blok 5persil Nomor 7 berdasarkan buku tanah Desa Bulie, KecamatanSibulue, namun dalam gugatannya Penggugat II tidak mencantumkan luasan yang digugat sementara dalam gugatan perkara Nomor:660/Pdt.G/2010/ PA.
79 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta (vide bukti P10);(iii) Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Serta Pelepasan Hak AtasTanah Dan Bangunan Nornor 3 tertanggal 15 Desember 2011 yangdibuat di hadapan Tahmid Tirtapradja, S.H., Spl (Tergugat XI), olehdan antara Tergugat IXyang menurut keterangannya adalah sebagaiKetua Yayasan Andanawarih Cabang Bandung berdasarkan SuratKeputusan Pengangkatan Nomor SK/277/V/DW/2011 tanggal 08052011 dan berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan tanggal11112011, dengan Tergugat (Nyonya
59 — 23
rupiah), dengan rincian pekerjaan din harga sebagaimana tertera dalam kontrak sebagaiberikut:jenis kain merk Japan Drill dengan spesifikasi kain sebagai berikut:239 Uraian Satuan Jumlah Ilarsat (Rp) Jumlah ( Rp)Pakaian PDL & Kaos Stel 5.912 140.500, 830,636'000OblongTopi Pet Buah 5.912 9'000; 53,208,000,Sepatu Lapangan Wising 5.912 91.000, 537.992.000.Kaos KakiKopec rim 7 Kenut Beall 5.912 27.500, 162,580.000.Jumlah 1.584.416.000, No, Jenis Syarat yg dirnintaA Pakaian PDL1, Jenis Anyaman Keper 312, Nornor
114, syarat 115 121 tidak memenuhi syarate Konstruksi, tetal pakan 56, syarat 59 63 tidak memenuhi syarate Kekuatan sobek, tetal lusi 7,5 syarat minimal 9 tidak memenuhi syarate Kekuatan sobek, tetal pakan 4,2 syarat minimal 6 tidak memenuhi syarate Golongan zat warna, dispersi & reaktif, syarat dispersi & bejana tidak memenuhi syarat;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas PengadaanPakaian Hansip/Linmas Pam Pemilu 2009 pada Kantor Kesbangpolinmas KabupatenPekalongan Nornor
Margaraya Sarana untuk dilakukan uji254laboratorium pada Balai Besar Tekstil Bandung sebagaimana hasil uji nornor, 0301/EV/IH/2009 Tanggal 1 April 2009 yang hasilnya tentu saja menyatakan telah memenuhispesifikasi sesuai dengan kontrak, dan berdasarkan pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan ujilaboratorium tersebut, yang kemudian oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K)dinyatakan sudah berfungsi dengan baik dan dilaksanakan sesuai Surat perjanjian kerja(kontrak), sehingga dinyatakan bahwa pekerjaan
168 — 73
Bahwa sengketa yang timbul dalam petaksanaan penagihan pajak merupakansengketa pajak hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak,dengan penjelasan sebagai berikut:1) Bahwa sengketa pajak telah didefenisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka5 UndangUndang Nornor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) yangberbunyi sebagai berikut : "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakanantara wajib pajak atau penanggung pajak
1.MOH MUZAMMIL
2.BUDI IRAWAN
3.DJAMALI
4.MARLUKAT
5.SANJATO
6.ACH BAISUNI
7.ACH RIFAI
Tergugat:
KEPALA DESA NYALABU DAYA KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
1305 — 1094
14April 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nornor01/TIMSELPPD/V/2020, Perihal : Pengumuman PenjaringanPerangkat Desa Nyalabi Daya, tanggal 20 April, yangditujukan kepada Seluruh Masyarakat Desa Nyalabu Dayahalaman 55 dari 79 halaman Putusan Nomor : 75/G/2020/PTUN.Sby.29.30.31.32.33.34.35.36.Bukti T 12Bukti T 13BuktiT14 :BuktiT15 :BuktiT16 :BuktiT17 :Bukti T18 :Bukti T19 :dari Ketua Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa NyalabuDaya;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat KeputusanTIMSEL Nornor
724 — 644
audit investigasi dan kegiatanpendukungnya terhadap kasuskasus pertanahan dan tata ruang, kasuspelanggaran administratif dan disiplin pegawai dan pengaduan pada seluruhsatuan organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentangKementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 83), Peraturan Presiden Nomor 48Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor
56 — 5
Surabaya juga telahmemberitahukan kepada Pelawan selaku Termohon Eksekusi terkaitdengan pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri melalui suratpemberitahuan pengumuman lelang eksekusi Nomor: W13A1/6420/Hk.05/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014;12.Bahwa selanjutnya oleh karena sernua persyaratan dokumen telahterpenuhi dan prosedur pengumuman dan pemberitahuan lelang jugatelah dipenuhi, maka pelelangan dalam perkara a quo telah sesuaidengan tata cara dan prosedur yang di atur dalam UU Lelang danPMK Nornor
62 — 13
MAHFUD (AIm).Surat keterangan Nornor : 901 11679/Disdik pengnrnan barang proyekPengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas PendidikanKab. Sukaburni dari PT. Rernaja Rosdakarya telah dosetorkan rnelalui KasDaerah Pernerintah Kab. Sukaburni pada tanggal 31 Mei 2011, Disita dariDrs. H. ASEP SUKANDI, M,MPd Bin H. MAHFUD (AIm). Tanda terirna dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lernbar cek tertanggal27 Mei 2011, Disita dari Drs. H.
2006sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriRI143Nornor 59 Tahun 2007 tentang Pedornan Pengelolaan KeuanganDaerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang rnenyatakan bahwasetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harusrnendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang danbertanggungjawab atas kebenaran rnateril yang tirnbul daripenggunaan bukti dirnaksud.Syaratsyarat khusus kontrak (GSKK) mengenai transportasiDokurnen Kontrak Nornor
119 — 41
diperolehberdasarkan pembelian lelang meialui Sheriff of The Supreme Court OfSingapore berdasarkan Bill Of Sale tanggal 25 Agustus 2009 sehubungandengan likuidasi EP Carrier Pte Ltd dengan Apex Ship Management Pte Ltdyang bertindak sebagai likuidator EP Carrier Pte Ltd, namun sebelum perkaraini diajukan yaitu pada tanggal 04 Nopember 2010 TERGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT pernah melaporkan TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau(POLDA RIAU) dengan Laporan Polisi Nornor
Melawan INDRA WIBISONO WAHYUDI
67 — 28
Dengan demikian dari kejadian demi kejadian tersebut telah membuktikanbahwa Tergugat telah wanprestasi ;Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah pula mengirimkan Surat Peringatan / Somasitertanggal 24 Juli 2010, dengan Nornor Surat: 031/KSCRL/VII/2010, namun sampaidengan Gugatan ini diajukan, ternyata Tergugat tidak sungguhsungguh untuk menanggapisomasi tersebut ;Bahwa dengan tidak ditanggapinya peringatan / Sornasi dari Penggugat I dan Penggugat IItersebut, jelas telah membuktikan adanya itikad
Muchamad Rosyidin, SH. MH.
Terdakwa:
CHARLES CAHYADI, SE bin HIDAYAT CAHYADI
132 — 38
Terdakwa membenarkan pernah melakukan penarikan uang secaratunai di rekening rekening atas nama SANIRAN, dan kemudian disetorkankembali ke rekening lain (tidak ingat atas nama siapa rekening tersebut)dan sebagian oleh terdakwa disimpan di bank BRI atas nama terdakwasendlrl dengan nornor rekening 131901000524505 sebesar sekitar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah diserah kepadapetugas BNN untuk disita sebagal barang buktl.
53 — 22
Nomor 593.2/79/Ekbang,Nornor PJ.01/VIIV2007, tentang Pengelolaan Setu Janggala;Bahwa, didalam Surat Perjanjian tersebut Pihak Penggugat telahmemberikan tugas dan kewenangan kepada Tergugat untukmelakukan pengembangan dan pengelolaan Setu Janggala untukmenjadikan objek wisata dengan memperhatikan kelestarianlingkungan, kelancaran air untuk kepentingan masyarakat DesaPanawuan, meningkatkan pendapatan Desa Panawuan, menjaganormanorma susila yang agamis.Bahwa dalam hal pembangunan sarana dan prasarana
ANDI JEFRI ARDIN, SH
Terdakwa:
HERU KURNIA alias KUKUN alias USMAN
287 — 78
Hal Ini karena berdasarkan prinsip nasionalitas aktif makawarga negara Indonesia tersebut dapat dipidana berdasarakan hukumIndonesia dalam hal ini Perpu Republik Indonesia nornor 1 tahun 2002 yangtelah ditetapkan menjadi undang undang Republik Indonesia nomor 15 tahun2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Prinsip nasionalitasaktif diberlakukan mengingat pemerintan Suriah tidak menjalankankewenangan hukumnya dan warga negara Indonesia tersebut telah berada diIndonesia.
HADEMAN, SH
Terdakwa:
AZHAR
82 — 61
Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
- Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
- Asli Buku Bank Rekening Nornor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa);
- Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran 'Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan pagar);
- Foto Copy Surat Pertanggungjawaban
PT. PACIFIC MINING JAYA
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
Intervensi:
1.PT. KRISTALIN EKALESTARI
2.PT. INKO BERSATU INTERNATIONAL
3.PT. DUNIA RESOURCES NUSANTARA
497 — 333
Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR13.14.15.hukumnya sebagai pemilik Izin Eksplorasi di wilayah seluas 26.040 Haadalah sah demi hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nornor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata usaha Negara, dinyatakan bahwa "Seseorang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar
587 — 2529
Bahwa dalam praktek peradilan, Mahkamnah Agung melalui beberapaputusannya telah secara tegas memberikan kaidah hukum, yang padaintinya bahwa dengan adanya Klausula Arbitrase dalam perjanjian yangdisengketakan para pihak menurut hukum menyebabkan PengadilanNegeri tidak berwenang mengadili, yaitu antara lain :Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nornor 3179 K/Pdt/1984tanggal 4 Mei 1998 yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwadalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenangHalaman 54
Putusan No.312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.119.Administrasi Hukum Umum melalui:(i) Surat Keputusan Nomor: AHU02704.A.H.01.02.Tahun 2013 tertanggal 25 Januari 2013 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan;(ii) Surat Nornor: AHUAH.01.1002523 tertanggal 31Januari 2013 tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Bara Prima Mandiri;(iii) Surat Nornor: AHUAH.01.1002524 tertanggal 31Januari 2013 tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar PI Bara PrimaMandiri;Bahwa dengan
52 — 28
Udama, Tertanggal 29Mei 1999, disaksikan oleh Kepala Desa Rancabango, R.A.Mansur,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.I.II 4;Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594.32012/61 7/1998,diterbitkan oleh Kepala Desa Rancabango, KecamatanTarogong, Kabupaten Garut, telah diberi tanda P.I.II 5;Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nornor 5952012/523Des/99, tertanggal 30 Nopember 1999, diterbitkan oleh Kepala DesaRancabango, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, tanggal 3September 2014
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
240 — 1072
Bahwa kalau Judex Facti tidak mempertimbangkan' secara rindsyaratsyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERDAProvinsiMaluku Nornor: 14 Tahun 2005 Jo Pasal 2, Pasal 3 PERDAMalukuTengah Nomor: 01 Tahun 2006 untuk menilai apakah Wahai(Terbanding/Penggugat) dan Sawai (Pembanding/Tergugat adalahNegeri Adat, tentunya hal ini mempunyai alasan pembenaran secarateoritis yang berhubungan dengan BEBAN PEMBUKTIAN,karenaapabila syaratsyarat Negeri Adat menjadi beban pembuktian yanghanya dipikul oleh Terbanding