Ditemukan 3637 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penegakan pengakuan penegasan pengakan penetapkan peletakkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
4926 — 9147
  • satunya menjadi sikap keagamaan,karena masalah Kepulauan Seribu ini oleh masyarakat tidak dianggapcukup dengan teguran, sehingga mereka meminta Pendapat Keagamaandari MUI;Bahwa Saksi sudah membaca surat Teguran dari MUI DKI, dan masalahitu juga sudah masuk koran, jadi sudah diketahui oleh publik;Bahwa Teguran MUI DKI tersebut tidak meredakan keadaan, MUImengeluarkan Pendapat Keagamaan itu karena desakan banyak pihakdan masyarakat, sehingga Pendapat ini diteruskan dan ditindak lanjutidengan proses penegakkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
532 — 544 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2858 K/Pdt/1983 tanggal 15 April 1985, sebagaiberikut :....Menurut pendapat Majelis demi untuk menjamin = adanyarechtzekerherid, maka seseorang tidak dapat dituntut tentang materipersoalan yang sama, pada saat yang bersamaan pada dua Pengadilanyang berlainan.Prinsip hukum acara perdata ini harus ditegakkan oleh Majelis HakimYang Terhormat guna menghindari adanya putusan yang salingtumpang tindih atau saling bertentangan (kontradiktif) antara perkarayang satu dengan perkara yang lain dan guna penegakkan
    No. 2446 K/Pdt/200912.13.14.15.mengenai pilihan hukum dalam perjanjian pokok (Perjanjian Utang) bukanberdasarkan pilihan hukum dalam perjanjian jaminan (Akta Pemberian HakTanggungan) sebagai perjanjian tambahan/Accessotr.Selain itu, guna memberikan jaminan bagi para pihak yang bersengketadalam hal agar perkara perdata aquo diadili oleh suatu forum/Pengadilanyang memang dapat memberikan pelayanan penegakkan hukum dankeadilan dianggap lebih baik oleh para pihak, maka demi hukum dalamperkara perdata
    Olehkarenanya sudah sepatutnya Judex Factie Pengadilan TinggiTanjungkarang melihat terlebih dahulu mengenai pilihan hukum dalamperjanjian pokok (Perjanjian Utang Piutang) bukan berdasarkan pilihanhukum dalam perjanjian jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan)sebagai perjanjian tambahan/accessoir.Selain itu, guna memberikan jaminan bagi para pihak yang bersengketadalam hal agar perkara perdata aquo diadili oleh suatu forum/Pengadilanyang memang dapat memberikan pelayanan penegakkan hukum dankeadilan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 13 Juli 2015 — 1. WERDY bin APLUS ANANIE 2. VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI 3. MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL 4. MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM 5. AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN 6. RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN 7. TOTO SUTANTO bin HUSIN 8. SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN
80 — 36
  • Tetapikekuatan doktrin dan yurisprudensi tentang sifat melawan hukum sudahsedemikian melembaga dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia,sehingga pertimbangan MK secara fakultatif hanya dapat menjadi referensiHalaman 217 dari 378 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2015/PN Plktambahan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan unsur melawanhukum dalam suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalahperbuatanperbuatan yang bersifsat melawan hukum saja, perbuatanperbuataninilah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
79 — 60
  • berdasarkanPancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidaksematamata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formallegalistic) sematamata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebutkurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2012 — Upload : 22-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 32/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 27 September 2012 — MUSTAMIR TANTOWI JAUHARI, SE Bin KAELANI
115 — 102
  • Kemenporatahun 2007 untuk para MBR, sehingga ada kerugiannegara sebesar Rp 639.000.000, juga menjadikerugian negara secara riil ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaPenasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2012yang pada pokoknya berisi alasan alasan sebagai berikut : Bahwa Pembanding / Terdakwa tidak sependapatatas semua putusan dan seluruh pertimbanganhukum serta diktum pada proses pemeriksaantingkat pertama adalah sangat tidak tepat dan tidakbenar sehingga penegakkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
294 — 48
  • 15 Mei 2012 adalah:e Menandatangani suratsurat, memorandum dan dokumendokumen yang berkaitan dengan tugas divisi sesuai bataskewenangan yang diberikan oleh Direksi.e Mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak eksternal(Instansi pemerintah/Lembaga lainnya) dalam upayapencapaian misi unit secara optimal.e Melakukan pemasaran bisnis perbankan skala mikro, kecil dankoperasi serta membina hubungan dengan nasabah sesuaidengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.e Menetapkan pembagian tugas serta penegakkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2519 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — HELMAN SALEH, S.Sos, DKK
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjatuhkanhukuman penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan, Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan danTerdakwa Ill selama 1 (satu) tahun tidak memberikan pelajaran bagi parapelaku tindak pidana Korupsi pada umumnya dan khususnya kepadapara Terdakwa dan tidak mampu memberikan aspek preventif, korektifdan edukatif bagi masyarakat luas supaya tidak melakukan perbuatanyang sama dengan yang dilakukan oleh para Terdakwa, serta tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
150 — 63
  • berdasarkan Pancasila, sehingga putusannyamencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif,putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak dan hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karena apabilabertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurangmencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — RUSLAN AUHASBA,SE
45 — 18
  • tetapmempertahankan dailildalil dalam nota pembelaan/Pleidoi sehinggamemori banding Penuntut Umum harus ditolak atau dikesampingkan.Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa RUSLAN AUHASBA, SE dapatmenerima pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap unsur SetiapOrang dalam perkara a quo;Bahwa perbuatan Terdakwa RUSLAN AUHASBA, SE yang diuraikanPenuntut Umum dalam dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan,maka oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum dianggap sebagaikekeliruan dan perkosaan terhadap usaha penegakkan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADHI THYA FEBRICAR, SH
Terbanding/Terdakwa : RUSLAN AUHASBA, SE
68 — 36
  • Bahwa perbuatan Terdakwa RUSLAN AUHASBA, SE yang diuraikanPenuntut Umum dalam dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan,maka oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum dianggap sebagaikekeliruan dan perkosaan terhadap usaha penegakkan hukum;Berdasarkan dalildalil di atas maka mohon Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenanuntuk memutuskan :Menerima peromohonan banding Penuntut UmumMembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Putus : 22-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 394/Pid.sus/2015/PN Plg
Tanggal 22 Desember 2015 — TEDDY EFFENDI ALS TEDDY
192 — 87
  • Akan tetapiapabila Lex spesialis tidak membuat ketentuan lain maka ia harus mengikutiketentuan umum yang ada pada buku KUHP;Bahwa di dalam hukum pidana, semua perbuatan di bidang administrasihukum pidana menggunakan teori hukum pidana, kegunaannya untukmenerapkan sanksi pidana administrasi dalam rangka penegakkan hukum;Bahwa dalam Hukum Pidana yang harus didahulukan adalah AspekAdministrasi sesuai dengan Sifat Hukum Pajak yang merupakan bagian daripada Hukum Perdata Dagang serta Sifat Fiskus (memungut
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 13-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum: OMAR SYARIF HIDAYAT, SH Terdakwa: ABDUL AZIZ
161 — 3
  • (satu) buah buku majalah AL-KHILAFAH yang berjudul KEWAJIBAN BERBAIAT.29. 1 (satu) buah buku berjudul,PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL BAITUL MAL,30. 2 (dua) lembar formulir pendaftaran warga KHILAFATUL MUSLIMIN.31. 1 (satu) formulir pengurusan data warga a.n AGUS beserta foto dan kartu identitas KHILAFATUL MUSLIMIN.32. 1 (satu) bundel formulir pendaftaran warga KHILAFATUL MUSLIMIN.33. 2 (dua) lembar usulan Amandemen UUD 45 disesusaikan dengan penegakkan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
937 — 639
  • Akil Mochtar dengan pertimbangan :Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengingat akibatperbuatan Terdakwa yang amat berat dalam system penegakkan hukum dan kehidupandemokrasi di Negara RI, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaanPemilihan Kepala Daerah;Selain itu juga mempertimbangkan halhal yang memberatkan:e = Terdakwa adalah Ketua Lembaga Tinggi Negara yang merupakan ujung tombakdan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan yang seharusnyamenjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
97 — 32
  • pidana karena perbuatannya tersebut dianggapbukan merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian Negarakemudian perbuatannya juga melayani kepentingan umum.Adanyakepentingan umum yang terlayani menjadi alasan untuk melepaskanseseorang dari pertanggungjawaban pidana ;Asas legalitas adalah suatu asas tetapi karena tertuang dalam satu rumusandalam pasal KUHP, maka dia sekaligus menjadi norma, jadi karena asasyang telah terakomodir dalam satu norma maka ini harus menjadi suatupedoman di dalam satu proses penegakkan
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Khusus Paten
Register : 01-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Trg
Tanggal 25 Nopember 2019 — HENDRIYANTO Alias HENDRI TANJUNG X Kepala Kepolisian Sektor Loa Janan
402 — 60
  • Bahwa terhadap dalil Pemohon yang termuat dalam Permohonan tanggal 1 November 2019 pada angka Romawi I TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, angka 1 sampai dengan angka 7, dengan ini Termohon tidak perlu menanggapinya, karena apa yang diuraikan Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut telah Termohon pahami dan pedomani dalam melaksanakan tugas Penegakkan hukum tindak pidana, serta dalam melakukan proses penyidikan perkara Aquo Pemohon; 3.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
419 — 2300
  • Dewan Pimpinan GerakanNo. 01/B/GsFup/X/2012 Pelaksanaan Program Rp RpSimpatik Forum Umat Peduli) Tgl. 10 September 2012 Kerja Tahun 2013 690,000,000 100,000,000Sumsel18 Forum Antar Umat No.02/B.PW/FAPSEDU/XI Pelaksanaan Program Rp RpBeragama Peduli Keluarga/2012 Tgl. 9 September Kerja Tahun 2013 770,000,000 100,000,000Sejahtera Kependudukan 2012(FAPSEDU) Sumsel19 Jaringan Lingkar Sriw ijaya NO.003/LSM/IXJLS/2012 Pelaksanaan ProgramPemantau Penegakkan Tgl. 28 September 2012 Kerja Tahun 2013 Rp 483,500,000
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
323 — 23
  • ., ketiga TPA dan TPPU seplit jalan bareng, keempat TPA bisa ditegakkan hukum tanpa terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya pasal 69, tetapi hati-hati didalam penegakkan hukum TPPU pasal 67 itu baru dipakai satu kali yaitu kasusnya MALINDA D yang diduga pasal 372 pasal 378 perbankkan dan TPPU masih dalam penyidikan, kemudian diduga aset-asetnya MALINDA D banyak dikuasai oleh suami sirinya namoneya ANDIKA GUMILANG dilakukan penegakan hukum dulu terhadap ANDIKA GUMILANG putus TPPU pasal