Ditemukan 3648 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 23-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1918/Pdt.G/2018/PA.Smd Tanggal 16 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 11
19 — 11
apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon danTermohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagiPemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebutdapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamasetempat;par Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, plainf2fs24iinklusif plainf2fs24 di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamaserta berdasarkan azas plainf2fs24i lex spesialis drogat
Register : 09-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 26-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1283/Pdt.G/2019/PA.Smd Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 13
23 — 13
apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon danTermohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagiPemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebutdapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamasetempat;par Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, plainf2fs24iinklusif plainf2fs24 di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamaserta berdasarkan azas plainf2fs24i lex spesialis drogat
Putus : 19-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk Tanggal 19 Mei 2015 — Sunaryo, Am.Kep bin Mangin Wiryo
86 — 15
86 — 15
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiMenimbang, bahwa oleh karena Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan kekhususandalam perbuatan perbuatan melawan hukum dalam pasal 2, dengan mengingat asas Lexspecialis drogat
Putus : 27-02-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — H. ABDUL RASYID, A.Md. bin K. H. A. WAHAB SAIDY
132 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti dalam Perkara a quo tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan peraturan hukumyang berlaku (lex specialis drogat lex generalis);Bahwa dalam perkara a quo yang notabene merupakan Tindak Pidana yangsulit pembuktiannya, di mana pokok permasalahan sebagaimana dakwaanJaksa/Penuntut Umum adalah dugaan adanya Tindak Pidana dalampencairan kredit atas nama 312 Debitur di BRI KCP Veteran dan JaksaPenuntut Umum mengajukan di dalam persidangan dengan dakwaan
Putus : 27-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — H. AMRAH MUSLIMIN, S.T. bin K. H. A. WAHAB SAIDY ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
103 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit macet menunjukkan perkara a quo bukanlahranah hukum Pidana, namun ranah hukum Perdata;Bahwa berdasarkan halhal tersebut sangat jelas Judex Facti (Pengadilan Tinggi danPengadilan Negeri) dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan hukum sebagaimanamestinya, sehingga harus dibatalkan;Keberatan Kedua:Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam Perkara a quotidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkanperaturan hukum yang berlaku (Lex Specialis Drogat
Register : 10-08-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Dpk Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
185 — 94
185 — 94
danmemerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi danatau Siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hakuntuk menyerahkan kepada masingmasing pihak sesuai dan sebesar hakbagiannya masingmasing;Halaman 240 dari 249 hal.Putusan Nomor :2244/Pdt.G/2020/PA.Dpk.Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara pembagian harta gonogini maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azaslex spesialis drogat
Register : 08-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTA BANTEN Nomor 0087/Pdt.G/2019/PTA.Btn Tanggal 28 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
41 — 19
41 — 19
telah berketetapan tentang gugatan harta bersama tidak dapat dikumulasikan dengan gugatan perceraian dengan berprinsip pada yurispundesi dengan nomor 913k/sup/1982 dan nomor 1020 k/pdt/1986 sebagai ketentuan yang dapat mengesampingkan Pasal 86 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menurut Majelis Hakim tingkat banding prinsip tersebut bertentangan dengan asas lex superiori drogat
Register : 20-10-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 28-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1673/Pdt.G/2015/PA.Smd Tanggal 19 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
25 — 5
Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi HukumIslam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya,tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal inisebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi HukumIslam;par Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, plainf3fs24iinklusif plainf3fs24 di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamaserta berdasarkan azas plainf3fs24i lex spesialis drogat