Ditemukan 3865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natural natal nera netrial natral nefral netra netralã netrale netran
Penelusuran terkait : Pratu netral laia
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
335 — 420
  • Sehingga persfektif sosiologis yang ditampung olehTergugat sangat tidak berimbang dan cenderung berpihak.Padahal semestinya Pejabat Tata Usaha Negara dapatberposisi netral dan mencari jalan terbaik untuk semuagolongan masyarakat, bukan sebagian saja;16. Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untukdidengar pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikansanksi secara bertahap baik itu peringatan tertulis ataupunpenghentian kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E bin SUTIKNO
103 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebutseharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum).b Bahwa dalam putusan Perkara No. 99 / Pid.sus / 2012 /PN.TIP.Smg halaman 141 diuraikan yang intinya saksiMUHAMMAD JAFAR NATSIR menemui saksi IMAMSANTOSO di kantor Pimpinan WilayahMuhammadiyah Semarang = di Jalan Singosari,kemudian menanyakan kepada IMAM SANTOSOProposal diserahkan kepada siapa?
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-11-2018 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
1.H. DJUMANI bin H. NAPIAH
2.SITI ROHANA Binti H. JAHRANI
Tergugat:
1.Hj. ZUBAIDAH
2.FITRI WAHYUNI Binti H. SYARIFUDDIN
3.WAHYU YULIANTI Binti H. SYARIFUDDIN
4.YENI Istri alm. Syahrudin Bin. H. Napiah
5.AGUS HIDAYAT Bin SYAHRUDIN
6.NORLENAWATI Binti SYAHRUDIN
7.NURYANI Isteri alm. H. ILHAM HANAFIAH Bin H. Napiah
8.MUHAMMAD EDWIN Bin H. ILHAM HANAFIAH
9.MUHAMMAD RIFANI Bin H. ILHAM HANAFIAH
10.MUHAMMAD DEDY SETIAWAN Bin H. ILHAM HANAFIAH
11.FITRIYANI Istri Alm. H. MUHAMMAD IRWANSYAH Bin H. Napiah
12.RUZMANA AGRAWATI Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
13.AHMAD FAUZAN LUKMANA Bin H. MUHAMMAD IRWANSYAH
14.MUTIARA SYAHIDAH Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
15.Hj. NORHASANAH Binti H. NAPIAH
16.DEWI NATALIA Isteri alm. Ferry Fadli Bin H. Napiah
17.DELFI NOR OCTAVIANI Binti FERRY FADLI
18.MUHAMMAD ABDORAHMAN Bin FERRY FADLI
19.MUHAMMAD MUCHTAR Bin H. NAPIAH
20.HENDRA WAHYUDI Bin H. SYARIFUDDIN
21.H. HAMDANI HAMID
22.AZHAR KADRI
Turut Tergugat:
1.ACHMAD ANTAL, HS Bin alm Kurba
2.NGADI
3.Pemerintah Republik Indonesia propinsi kalimantan timur
4.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
5.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
6.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
97 — 10
  • ./2018/PN SmrPara Penggugat, melainkan hanya sebagai pemberian tanggapan yangPihak Turut Tergugat Sampaikan dan kemukakan secara netral tanpa tujuanuntuk memihak baik kepada Kepentingan Hukum Para Penggugat maupununtuk Kepentingan Hukum Para Tergugat;Persoalan mengenai sengketa tanah yang teijadi pada Objek Sengketadalam Perkara ini setahu Pihak Turut Tergugat VI dahulu sudah pernahdiperiksa melalui Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara PerdataNomor: 28/Pdt.G/2005/PN.Smda. dengan melibatkan Pihak
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
182 — 124
  • dijadikan dasar untuk bermusyawarahdengan warga masyarakat pemilik lahan dalam menentukan harga gantirugi pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin NoorBanjarmasin ; Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan wargamasyarakat sebagai Pemilik lahan tanah yang akan dibebaskan,hampirhampir tidak ada titik temu mengenai harga tanah yang akandisepakati,karena banyaknya warga masyarakat yang ingin memintaPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.309 dari 350 haldengan harga tinggi,adanya netral
    Pembebasan Tanah (P2T) untuk dijadikan dasar untukbermusyawarah dengan warga masyarakat pemilik lahan dalam menentukanharga ganti rugi pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor ;Menimbang bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan denganPemilik lahan tanah yang akan dibebaskan,hampirhampir tidak ada titik temumengenai harga tanah yang akan disepakati,karena banyaknya warga masyarakatPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.336 dari 350 halyang ingin meminta dengan harga tinggi,adanya netral
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
260 — 133
  • Bjm15.16.A.417.Negara dapat berposisi netral dan mencari jalan terbaikuntuk semua golongan masyarakat, bukan sebagian Saja ;Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untukdidengar pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikansanksi secara bertahap baik itu peringatan tertulis ataupunpenghentian kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.Secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan peringatan,Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa begitu saja.Sehingga jangankan untuk memberikan pendapat atautanggapan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU
2.LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA
3.LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI
4.LA ANCO Bin LA KODA
5.LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA
6.LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI
7.LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU
8.DARSON Bin LA SAMOLIHA
9.JAIS Bin LA OTE
87 — 42
  • yaitu sebagai Dominus Litis yangtidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : JaksaPenuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi olehPenasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yangberbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belahpihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa danmengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi didalamnya;Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya padaposisi yang netral
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1127 — 870
  • Itu adalah pidatoSoekarno menggebugebu akhirnya munculah katakata jangan sampaimemutarbalikkan ideologi negara, akhirnya pada saat reformasi dihapusdan diganti dengan mengganti ideologi negara clear and clean itu bahasahukum pidana yang sebelumnya bukan bahasa hukum tapi bahasapidato Soekarno;Bahwa terkait tetang ilustrasi, pernyataan yang menyatakan yangbersangkutan sehatsehat saja merupakan posisi netral, artinya bukanpada posisi salah atau benar.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — BAGUS HUTOMO
63 — 37
  • Sus TPK/2015/PN.Bdg 4 Aksesoris tiang + Kabel set 78 Rp. 170.000 Rp. 13.260.0005 Netral grounding unit 6 Rp. 175.000 Rp. 1.050.0006 Lightning arrester set 4 Rp. 600.000 Rp. 2.400.0007 Pemasangan tiang + Cat set 78 Rp. 100.000 Rp. 7.800.000Vv SAMBUNGAN RUMAH / INSTALASI RUMAH (SR / IR ) Rp. 47.243.0001 Kabel NYM 2 * 1.5 mm2 m 1.400 Rp. 6.500 Rp. 9.100.0002 Kabel NYM 2 * 1.5 mm2 m 700 Rp. 9.000 Rp. 6.300.0003 Stop kontak pcs 70 Rp. 11.000 Rp. 770.0004 Saklar : double pcs 70 Rp. 10.000 Rp. 700.0005
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA; melawan 1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; 2. PT. ORKIDA MAKMUR;
678 — 371
  • lingkungan.Bahwa Ahli menjelaskan Asasasas dalam undangundang perijinan pertambangan kalaukita mengacu pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentunya mengacu juga GoodGovernment jadi ada Asasasas Pemerintahan Yang Baik dimana disitu adanyakepastian hukum, ketidak berpihakan dan tidak boleh menyalah gunakan kewenangandan yang ini paling utama bahwa seorang pejabat pemerintah kalau kita kembali keUndangundang Nomor 30, tidak boleh menyalah gunakan wewenang bahwa dalammemberikan ijin itu harus benarbenar netral
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 28 Agustus 2017 — Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;
151 — 52
  • olehTergugat terhadap 75 pekerja karena menolak bekerja dan melakukan bujukan,boikot dan sabotase produksi perusahaan Tergugat pada tanggal 24 s/d 27November 2015; (Bukti T 30)Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan Mediasi yang telah Tergugatkirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan saat kondisi Perusahaandikepung oleh ratusan pekerja dan Serikat Pekerja atas inisiatif Petugaskeamanan yang mengamankan situasi maka pihak Tergugat dan PUK SPEESPMI disarankan melakukan mediasi ditempat yang netral
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
495 — 265
  • memenuhi ayat (2)yang tidak cermat, jelas dan lengkap, maka harus batal demi hukummengenai surat dakwaan tersebut;Bahwa penyusunan rentut harus berdasarkan fakta persidangan, faktapersidangan diambil dari dakwaan, apabila dakwaannya kacau harusnyasupaya ada keseimbangan hukum harus dituntut bebas karena mahkotadakwaan sudah tidak benar;Bahwa apabila di dalam persidangan terungkap ada penyidik yang menjadisaksi pelapor maka konsep berkas perkaranya sudah menjadi tidak benar,karena penyidik itu harus "netral
    Penyidik seharusnya netral. Saksi kadangkadangbisa menjepit Terdakwa;Bahwa ketidakpahaman saksi terkait Pasal yang dituduhkan sertapertanyaan dan jawaban yang telah didraft, serta pengetahuan saksi yangberasal dari penyidik dan ketidak tahuan saksi terkait siapa tersangkanya,menurut ahli hal ini terkait dengan pengertian saksi yang merupakan orangyang melihat sendiri terjadinya perbuatan. Perbuatan Terdakwa yangmengarah kepada terjadinya tindak pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — IR. YUNI SIKALA KOPE atau IR. YUNI SIKALA
192 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dakwaan Subsidair danmenjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai putusan Judex Facti ;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salahmemberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannyadisamping itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dengan baikpembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta persidangan, hal inimenimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran JudexFacti dalam memeriksa perkara a quo karena bagaimanapun jugaJudex Facti seharusnya berada pada posisi yang netral
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 22-06-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
267 — 110
  • Tapi karena posisi saat itu terkaitdengan proyek Pokir ini banyak yang berkepentingan ingin ikut, jadi bila saksiyang bawa uangnya akan tambah rame, sehingga diskusi antara saksi denganTerdakwa, dengan Imam Satibi disepakati agar uang tersebut diserahkan kepadayang netral yang dapat diterima oleh semua anggota Komisi A, sehinggadisepakati melalui Ketua Komisi A Yudhi Tri Hartanto; Bahwa Sigit Widodo meminta nomor HP Yudhi Tri Hartanto kepada saksi dansaksi memberikan nomornya sedangkan saksi mendapatkan
    2016 ini;Bahwa alasan mengapa Terdakwa menyuruh Yudi Tri Hartanto mengambil uangdari Sigit Widodo pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kantor Dinas PariwisataKab.Kebumen adalah awalnya Terdakwa disuruh oleh Basikun Suwandin Atmojoals Petruk agar menghubungi Yudi Tri Hartanto guna mengambil uang feekegiatan pengadaan alat peraga yang sudah ada pada Sigit Widodo sejumlahRp75 juta;Bahwa Yudi Tri Hartanto dipilin untuk mengambil uang Rp75 juta itu adalah karenaYudi Tri Hartanto dianggap orang yang paling netral
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Tis’an Sobichah, Pct Kelapa Biro Hukum Korporat PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, II. PT. KELSRI, yang diwakili oleh Ir. Togar Suratman Tambunan, MBA., Presiden Direktur PT. KELSRI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ir. Tadjudin Noer Said, Ketua KPPU
213 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadariuraian tersebut di atas, Termohon Keberatan jelastelah melanggar prinsip tidak memihak (fairness) dan jugamelanggar Perkom No. 1/2006 dengan bersikap tidak netral dantidak objektif dalam menilai, menyimpulkan dan memutusperkara a quooleh karenanya Putusan Termohon Keberatanselayaknya dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknyapatut dibatalkan;B.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2016 — IRPAN, DKK LAWAN P.T ADHYAKSA DHARMASATYA
253 — 726
  • ouruhadalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atauimbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaanmelalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebihmediator yang netral
Pengadilan PN SUMBER
Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 2 Nopember 2016 —
121 — 28
  • Tidak dilibatkannya Penilai Independen yang netral dan tidakmempunyai konflik kepentingan atas objek lelang, karena TERGUGATIl selaku KREDITUR dan TERGUGAT Ill selaku karyawanTERGUGAT Il sebagai peserta lelang yang sudah barang tentumempunyai kepentingan di dalamnya.Y Lelang hanyalah upaya yang dipaksakan dan upaya rekayasa yangcacat secara hukum karena dilakukan oleh KREDITUR SENDIRI dandengan harga yang serendahrendahnya jauh dari Nilai Agunan danHarga pasar sehingga Lelang yang dilakukan oleh
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 31-10-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN SABANG Nomor 47/Pid.B/2011/PN-SAB
Tanggal 20 Maret 2012 — SRI REJEKI Alias ADEK BINTI ABDUL KARIM ARSYAD
180 — 181
  • alternatifPertama melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor: 10 Tahun 1998 TentangPerubahan Atas UU RI Nomor; 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga sepatutnyaagar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa darituntutan hukum ; Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum denganPenasehat Hukum adalah merupakan suatu hal yang biasa dan wajar Karena antarakeduanya berada dalam posisi dan sudut pandang yang berbeda sedangkan MajelisHakim berada dalam posisi "NETRAL
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1547 — 1230
  • Saksi jawab: saksi tidak ingat, ada ABDUL WAHABmenyampaikan kepada Ketum, yang saksi ingat setelahHal 87 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pstpembicaraan Terdakwa menyampaikan tolong openi, tolongbantu WAHAB.Bahwa apakah saksi ingat mengatakan saksi akan membantudalam wujud mobilisasi madrasah karena ASN saksi memintaorang netral untuk mengawal proses, saksi menyebutHASAN?
    saksi jawab: intinya setelah menyampaikanTerdakwa meminta saksi mengopeni WAHAB dan saksi jawabsudah saksi bantu, saksi netral, akan mengawal HASAN, saksimemberikan melalui HASAN dan HASAN teruskan kepadaABDUL WAHAB.Bahwa ada waktu yang cukup untuk mengkonfirmasipemberian kepada ABDUL WAHAB, mengapa tidakmengkonfirmasi?
    Yang nggak ngelanggar undangundang lho, nantisampeyan repot lalu MUAFAQ WIRAHADI mengatakan Yapaling anu Gus, mengerahkan madrasah swasta laluTerdakwa katakan Tapi sampeyan lho yang pimpin PakMUAFAQ lalu MUAFAQ WIRAHADI katakan Jangan Gus,saya kan ASN harus netral kemudian Terdakwa tanya Jadisiapa?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
200 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan penjelasan dan pandangan LPSK, sebuah badanpemerintah yang bersifat netral, telah menyebutkan secara jelas faktaTergugat telan melakukan tindakan kriminalisasi terhadap Penggugatsehingga hal ini merupakan pelanggaran hak Penggugat;B3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
301 — 271
  • Dengan kata lain, jika hakim bersikap mandiri, makasebetulnya akan lebih banyak terdakwa yang dibebaskan daripada yangdihukum, karena sulitnya membuktikan kesalahan terdakwa.Keadilan harus kita maknai sebagai keadaan yang netral dan proporsional.Perkara yang masuk ke pengadilan harus memberi kKemungkinan yang samabagi terdakwa untuk menerima hukuman atau dibebaskan dari hukuman.Jika tidak demikian maka tidak ada kemandirian peradilan.