Ditemukan 3865 data
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
335 — 420
Sehingga persfektif sosiologis yang ditampung olehTergugat sangat tidak berimbang dan cenderung berpihak.Padahal semestinya Pejabat Tata Usaha Negara dapatberposisi netral dan mencari jalan terbaik untuk semuagolongan masyarakat, bukan sebagian saja;16. Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untukdidengar pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikansanksi secara bertahap baik itu peringatan tertulis ataupunpenghentian kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.
103 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebutseharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum).b Bahwa dalam putusan Perkara No. 99 / Pid.sus / 2012 /PN.TIP.Smg halaman 141 diuraikan yang intinya saksiMUHAMMAD JAFAR NATSIR menemui saksi IMAMSANTOSO di kantor Pimpinan WilayahMuhammadiyah Semarang = di Jalan Singosari,kemudian menanyakan kepada IMAM SANTOSOProposal diserahkan kepada siapa?
1.H. DJUMANI bin H. NAPIAH
2.SITI ROHANA Binti H. JAHRANI
Tergugat:
1.Hj. ZUBAIDAH
2.FITRI WAHYUNI Binti H. SYARIFUDDIN
3.WAHYU YULIANTI Binti H. SYARIFUDDIN
4.YENI Istri alm. Syahrudin Bin. H. Napiah
5.AGUS HIDAYAT Bin SYAHRUDIN
6.NORLENAWATI Binti SYAHRUDIN
7.NURYANI Isteri alm. H. ILHAM HANAFIAH Bin H. Napiah
8.MUHAMMAD EDWIN Bin H. ILHAM HANAFIAH
9.MUHAMMAD RIFANI Bin H. ILHAM HANAFIAH
10.MUHAMMAD DEDY SETIAWAN Bin H. ILHAM HANAFIAH
11.FITRIYANI Istri Alm. H. MUHAMMAD IRWANSYAH Bin H. Napiah
12.RUZMANA AGRAWATI Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
13.AHMAD FAUZAN LUKMANA Bin H. MUHAMMAD IRWANSYAH
14.MUTIARA SYAHIDAH Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
15.Hj. NORHASANAH Binti H. NAPIAH
16.DEWI NATALIA Isteri alm. Ferry Fadli Bin H. Napiah
17.DELFI NOR OCTAVIANI Binti FERRY FADLI
18.MUHAMMAD ABDORAHMAN Bin FERRY FADLI
19.MUHAMMAD MUCHTAR Bin H. NAPIAH
20.HENDRA WAHYUDI Bin H. SYARIFUDDIN
21.H. HAMDANI HAMID
22.AZHAR KADRI
Turut Tergugat:
1.ACHMAD ANTAL, HS Bin alm Kurba
2.NGADI
3.Pemerintah Republik Indonesia propinsi kalimantan timur
4.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
5.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
6.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
97 — 10
./2018/PN SmrPara Penggugat, melainkan hanya sebagai pemberian tanggapan yangPihak Turut Tergugat Sampaikan dan kemukakan secara netral tanpa tujuanuntuk memihak baik kepada Kepentingan Hukum Para Penggugat maupununtuk Kepentingan Hukum Para Tergugat;Persoalan mengenai sengketa tanah yang teijadi pada Objek Sengketadalam Perkara ini setahu Pihak Turut Tergugat VI dahulu sudah pernahdiperiksa melalui Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara PerdataNomor: 28/Pdt.G/2005/PN.Smda. dengan melibatkan Pihak
182 — 124
dijadikan dasar untuk bermusyawarahdengan warga masyarakat pemilik lahan dalam menentukan harga gantirugi pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin NoorBanjarmasin ; Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan wargamasyarakat sebagai Pemilik lahan tanah yang akan dibebaskan,hampirhampir tidak ada titik temu mengenai harga tanah yang akandisepakati,karena banyaknya warga masyarakat yang ingin memintaPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.309 dari 350 haldengan harga tinggi,adanya netral
Pembebasan Tanah (P2T) untuk dijadikan dasar untukbermusyawarah dengan warga masyarakat pemilik lahan dalam menentukanharga ganti rugi pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor ;Menimbang bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan denganPemilik lahan tanah yang akan dibebaskan,hampirhampir tidak ada titik temumengenai harga tanah yang akan disepakati,karena banyaknya warga masyarakatPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.336 dari 350 halyang ingin meminta dengan harga tinggi,adanya netral
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
260 — 133
Bjm15.16.A.417.Negara dapat berposisi netral dan mencari jalan terbaikuntuk semua golongan masyarakat, bukan sebagian Saja ;Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untukdidengar pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikansanksi secara bertahap baik itu peringatan tertulis ataupunpenghentian kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.Secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan peringatan,Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa begitu saja.Sehingga jangankan untuk memberikan pendapat atautanggapan
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU
2.LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA
3.LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI
4.LA ANCO Bin LA KODA
5.LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA
6.LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI
7.LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU
8.DARSON Bin LA SAMOLIHA
9.JAIS Bin LA OTE
87 — 42
yaitu sebagai Dominus Litis yangtidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : JaksaPenuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi olehPenasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yangberbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belahpihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa danmengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi didalamnya;Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya padaposisi yang netral
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1127 — 870
Itu adalah pidatoSoekarno menggebugebu akhirnya munculah katakata jangan sampaimemutarbalikkan ideologi negara, akhirnya pada saat reformasi dihapusdan diganti dengan mengganti ideologi negara clear and clean itu bahasahukum pidana yang sebelumnya bukan bahasa hukum tapi bahasapidato Soekarno;Bahwa terkait tetang ilustrasi, pernyataan yang menyatakan yangbersangkutan sehatsehat saja merupakan posisi netral, artinya bukanpada posisi salah atau benar.
63 — 37
Sus TPK/2015/PN.Bdg 4 Aksesoris tiang + Kabel set 78 Rp. 170.000 Rp. 13.260.0005 Netral grounding unit 6 Rp. 175.000 Rp. 1.050.0006 Lightning arrester set 4 Rp. 600.000 Rp. 2.400.0007 Pemasangan tiang + Cat set 78 Rp. 100.000 Rp. 7.800.000Vv SAMBUNGAN RUMAH / INSTALASI RUMAH (SR / IR ) Rp. 47.243.0001 Kabel NYM 2 * 1.5 mm2 m 1.400 Rp. 6.500 Rp. 9.100.0002 Kabel NYM 2 * 1.5 mm2 m 700 Rp. 9.000 Rp. 6.300.0003 Stop kontak pcs 70 Rp. 11.000 Rp. 770.0004 Saklar : double pcs 70 Rp. 10.000 Rp. 700.0005
678 — 371
lingkungan.Bahwa Ahli menjelaskan Asasasas dalam undangundang perijinan pertambangan kalaukita mengacu pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentunya mengacu juga GoodGovernment jadi ada Asasasas Pemerintahan Yang Baik dimana disitu adanyakepastian hukum, ketidak berpihakan dan tidak boleh menyalah gunakan kewenangandan yang ini paling utama bahwa seorang pejabat pemerintah kalau kita kembali keUndangundang Nomor 30, tidak boleh menyalah gunakan wewenang bahwa dalammemberikan ijin itu harus benarbenar netral
151 — 52
olehTergugat terhadap 75 pekerja karena menolak bekerja dan melakukan bujukan,boikot dan sabotase produksi perusahaan Tergugat pada tanggal 24 s/d 27November 2015; (Bukti T 30)Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan Mediasi yang telah Tergugatkirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan saat kondisi Perusahaandikepung oleh ratusan pekerja dan Serikat Pekerja atas inisiatif Petugaskeamanan yang mengamankan situasi maka pihak Tergugat dan PUK SPEESPMI disarankan melakukan mediasi ditempat yang netral
495 — 265
memenuhi ayat (2)yang tidak cermat, jelas dan lengkap, maka harus batal demi hukummengenai surat dakwaan tersebut;Bahwa penyusunan rentut harus berdasarkan fakta persidangan, faktapersidangan diambil dari dakwaan, apabila dakwaannya kacau harusnyasupaya ada keseimbangan hukum harus dituntut bebas karena mahkotadakwaan sudah tidak benar;Bahwa apabila di dalam persidangan terungkap ada penyidik yang menjadisaksi pelapor maka konsep berkas perkaranya sudah menjadi tidak benar,karena penyidik itu harus "netral
Penyidik seharusnya netral. Saksi kadangkadangbisa menjepit Terdakwa;Bahwa ketidakpahaman saksi terkait Pasal yang dituduhkan sertapertanyaan dan jawaban yang telah didraft, serta pengetahuan saksi yangberasal dari penyidik dan ketidak tahuan saksi terkait siapa tersangkanya,menurut ahli hal ini terkait dengan pengertian saksi yang merupakan orangyang melihat sendiri terjadinya perbuatan. Perbuatan Terdakwa yangmengarah kepada terjadinya tindak pidana.
192 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
dakwaan Subsidair danmenjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai putusan Judex Facti ;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salahmemberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannyadisamping itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dengan baikpembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta persidangan, hal inimenimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran JudexFacti dalam memeriksa perkara a quo karena bagaimanapun jugaJudex Facti seharusnya berada pada posisi yang netral
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
267 — 110
Tapi karena posisi saat itu terkaitdengan proyek Pokir ini banyak yang berkepentingan ingin ikut, jadi bila saksiyang bawa uangnya akan tambah rame, sehingga diskusi antara saksi denganTerdakwa, dengan Imam Satibi disepakati agar uang tersebut diserahkan kepadayang netral yang dapat diterima oleh semua anggota Komisi A, sehinggadisepakati melalui Ketua Komisi A Yudhi Tri Hartanto; Bahwa Sigit Widodo meminta nomor HP Yudhi Tri Hartanto kepada saksi dansaksi memberikan nomornya sedangkan saksi mendapatkan
2016 ini;Bahwa alasan mengapa Terdakwa menyuruh Yudi Tri Hartanto mengambil uangdari Sigit Widodo pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kantor Dinas PariwisataKab.Kebumen adalah awalnya Terdakwa disuruh oleh Basikun Suwandin Atmojoals Petruk agar menghubungi Yudi Tri Hartanto guna mengambil uang feekegiatan pengadaan alat peraga yang sudah ada pada Sigit Widodo sejumlahRp75 juta;Bahwa Yudi Tri Hartanto dipilin untuk mengambil uang Rp75 juta itu adalah karenaYudi Tri Hartanto dianggap orang yang paling netral
213 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwadariuraian tersebut di atas, Termohon Keberatan jelastelah melanggar prinsip tidak memihak (fairness) dan jugamelanggar Perkom No. 1/2006 dengan bersikap tidak netral dantidak objektif dalam menilai, menyimpulkan dan memutusperkara a quooleh karenanya Putusan Termohon Keberatanselayaknya dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknyapatut dibatalkan;B.
253 — 726
ouruhadalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atauimbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaanmelalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebihmediator yang netral
121 — 28
Tidak dilibatkannya Penilai Independen yang netral dan tidakmempunyai konflik kepentingan atas objek lelang, karena TERGUGATIl selaku KREDITUR dan TERGUGAT Ill selaku karyawanTERGUGAT Il sebagai peserta lelang yang sudah barang tentumempunyai kepentingan di dalamnya.Y Lelang hanyalah upaya yang dipaksakan dan upaya rekayasa yangcacat secara hukum karena dilakukan oleh KREDITUR SENDIRI dandengan harga yang serendahrendahnya jauh dari Nilai Agunan danHarga pasar sehingga Lelang yang dilakukan oleh
180 — 181
alternatifPertama melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor: 10 Tahun 1998 TentangPerubahan Atas UU RI Nomor; 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga sepatutnyaagar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa darituntutan hukum ; Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum denganPenasehat Hukum adalah merupakan suatu hal yang biasa dan wajar Karena antarakeduanya berada dalam posisi dan sudut pandang yang berbeda sedangkan MajelisHakim berada dalam posisi "NETRAL
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1547 — 1230
Saksi jawab: saksi tidak ingat, ada ABDUL WAHABmenyampaikan kepada Ketum, yang saksi ingat setelahHal 87 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pstpembicaraan Terdakwa menyampaikan tolong openi, tolongbantu WAHAB.Bahwa apakah saksi ingat mengatakan saksi akan membantudalam wujud mobilisasi madrasah karena ASN saksi memintaorang netral untuk mengawal proses, saksi menyebutHASAN?
saksi jawab: intinya setelah menyampaikanTerdakwa meminta saksi mengopeni WAHAB dan saksi jawabsudah saksi bantu, saksi netral, akan mengawal HASAN, saksimemberikan melalui HASAN dan HASAN teruskan kepadaABDUL WAHAB.Bahwa ada waktu yang cukup untuk mengkonfirmasipemberian kepada ABDUL WAHAB, mengapa tidakmengkonfirmasi?
Yang nggak ngelanggar undangundang lho, nantisampeyan repot lalu MUAFAQ WIRAHADI mengatakan Yapaling anu Gus, mengerahkan madrasah swasta laluTerdakwa katakan Tapi sampeyan lho yang pimpin PakMUAFAQ lalu MUAFAQ WIRAHADI katakan Jangan Gus,saya kan ASN harus netral kemudian Terdakwa tanya Jadisiapa?
200 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan penjelasan dan pandangan LPSK, sebuah badanpemerintah yang bersifat netral, telah menyebutkan secara jelas faktaTergugat telan melakukan tindakan kriminalisasi terhadap Penggugatsehingga hal ini merupakan pelanggaran hak Penggugat;B3.
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
301 — 271
Dengan kata lain, jika hakim bersikap mandiri, makasebetulnya akan lebih banyak terdakwa yang dibebaskan daripada yangdihukum, karena sulitnya membuktikan kesalahan terdakwa.Keadilan harus kita maknai sebagai keadaan yang netral dan proporsional.Perkara yang masuk ke pengadilan harus memberi kKemungkinan yang samabagi terdakwa untuk menerima hukuman atau dibebaskan dari hukuman.Jika tidak demikian maka tidak ada kemandirian peradilan.