Ditemukan 378 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : arahman arakian angan arana arongan arnawan arnayan aringin alangan adangan abangan arangani
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-02-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 14 /Pid.Sus/2015/PN.Tjt
Tanggal 27 Mei 2015 — H. ABDUL MAJID Als BEDU Bin H. DAENG MASIGA;
39 — 20
  • Tanjung Jabung Timur tersebut kawasan tersebut bukanlah merupakanhutan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2013 akan tetapihanya berupa semak belukar seperti keterangan saksisaksi di depanpersidangan, tidak ada patok batas yang menandakan bahwa areal tersebutmerupakan kawasan hutan Taman Nasional Berbak, tidak terdapat papanperingatan/arangan dari Instansi terkait, seandainya saja saat membukalahan tersebut ada papan peringatan/larangan dari Instansi terkait terdakwapasti tidak berani membuka
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 13-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 56/Pid.B/2018/PN Tjs
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HARTANTO, SH
Terdakwa:
1.RUDIANTO Bin SUPRIYADI
2.EDI RIANTO Bin NGADIMIN
104 — 29
  • Bulungan atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah yang melakukan, turut sertamelakukan atau yang menyuruh melakukan, yang menyimpan secara fisikdengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)yaitu /arangan menyimpan secara fisikdengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 195/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
ALVIN LIM, SH, MSc, CFP
Tergugat:
1.Kombes Pol. Dr. Nico Afinta KaroKaro, S.I.K, S.H, MH
2.AKBP Dedy Murti Haryadi, SIK, MSi
3.Kompol Armayni, SH
4.IPTU Sarman, SH
430 — 291
  • Aturan ini sesuai dengan ketentuan hukumPasal170ayat 1 KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 170 ayat2KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 104 huruf iPerkap No 12 tahun 2009yang menegaskan : /arangan memaksasaksi/tersangka untuk memberikan informasi mengenai halhal yangberkaitan dengan rahasia jabatannya.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-06-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 57/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 27 Nopember 2013 — PT. GUNA KARYA NUSANTARA VS I. WALIKOTA BOGOR, II.PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA (PD PPJ) KOTA BOGOR
81 — 28
  • 2012khususnya yang dimuat dalam lampiran Surat Keputusan angka 3 (PasarBogor) huruf b (Plaza Bogor) telah dilakukan tanoa memperhatikan hakPenggugat atas Plaza Bogor selaku investor yang memiliki hakpengelolaan sampai berakhirnya masa Hak Guna Bangunan Nomor.1300/Babakan Pasar dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakanyakni tanggal 24 September 2017 sehingga jelas telah melanggar Asashalaman 13 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNBDG10.asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa asas /arangan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 35/G/LH/2020/PTUN.BNA
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
Yayasan Walhi Diwakili Oleh 1. Nur Hidayati, 2. Kholisoh
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
KSU TIEGA MANGGIS Diwakili oleh 1.Bahadur Satri, S.H 2.Amdial, S.H
479 — 350
  • /arangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atauc. /arangan bertindak sewenangwenang.4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2011 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 105/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 Februari 2013 — P.T. ADCOR UTAMA M e l a w a n : SIEMENS AG
95 — 177
  • Buku II tersebut memberikan tolok ukur /arangan perubahan gugatan dalam2 (dua) hal berikut, yaitu :Hal. 51 dari 57 Putusan No. 105/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.1 Apabila berdasarkan atas fakta atau peristiwa hukum yang sama dituntut halyang /ain atau dimohonkan suatu pelaksanaan hal yang Jain;2 Penggugat mengemukakan atau mendalilkan keadaan fakta hukum yang barudalam gugatan yang dirubah;Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan angka 2(dua) serta angka 6 (enam) tersebut di atas,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-06-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075 K/Pid./2011
Tanggal 21 Juni 2012 — MUHAMMAD ZUMAIRI Bin SAEROJI. dk
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih jauh ajaran ini berpendapat bahwasebenarnya dengan dirumuskannya suatu /arangan dalam undangundangkendati tidak dirumuskan/dicantumkan secara tegas unsurperbuatanmelawan hukumnya, maka dengan sendirinya tindakan terlarang itu sudahperbuatan melawan hukum. Kembali kepada perumusan dan penempatanunsur perbuatan melawan hukum di Pasal 362 Kitab UndangUndang HukumPidana, maka di sini ditentukan bahwa pemilikan itulah yang bersifatmelawan hukum.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 13-04-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 263/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 13 April 2017 — * Perdata TITIN SUPARSIH Binti KAIMAN X DIREKTUR PT. PRIMA SEHATI
67 — 22
  • /arangan willekeur, karena telah bertindak tidak cermat,menyalahgunakan wewenangnya dan berlaku sewenangwenang atasdata tanah Penggugat.Bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukum, bersurat kepada TurutTergugat pada 10 Februari 2016 dan dijawab oleh Turut Tergugat dengansurat Nomor : 1863/SD600/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 Perihal :Permohonan penyelesaian tanah an.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 19-04-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 129 / Pdt.G / 2012/ PN.BKS
Tanggal 3 April 2013 — NY. CINDEI-FIA GLORITY sebagai Penggugat Melawan GUNAWAN SUSILO sebagai Tergugat I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Direktorat jendral Kekayaan Negara /DIKN (dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) sebagai Tergugat II PT. BANK ARTA GRAHA INTERNASIONAL TBK sebagai Turut Tergugat I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinqi Jawa Barat, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (BPN) sebagai Turut Tergugat II SITHA LAKHSMI, S.E sebagai Penggugat Intervensi
235 — 65
  • NovandaKurniawan, SH, Advokat, beralamat di Komplek .arangan Indah,jl. Mawar III Blok M5, RT 05, RW 03, Kelurahan JaranganIndah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 5 April 2012;Selanjutnya disebut ....... ee eeeeeeeeeees PENGGUGAT ;. MELAWANGUNAWAN SUSILO, beralamat Jl. KH. H.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat I : dr ULFA WIJAYA KESUMAH, SpOG.
Terbanding/Penggugat : Muslim Puteh
Turut Terbanding/Tergugat VIII : DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALLAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT IBU dan ANAK Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat IX : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VII : DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Turut Terbanding/Tergugat V : dr CUT MEURAH YENI SpOG
Turut Terbanding/Tergugat III : Drg ERNI RAMAYANI
889 — 351
  • Apalagi harta yangdimohonkan untuk disita diantaranya adalah harta milik negara yaituRumah Sakit Ibu dan Anak, dan merujuk kepada Pasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yangmenyatakan harta kekayaan milik negara tak bisa disita oleh pengadilan Jo.Putusan MA No. 2539 K/Pdt/1985 tentang /arangan menyita barangbarang milik Negara. Apalagi permohonan sita dimaksud oleh Penggugatmelebihi apa nilai apa yang dituntut.
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 31-08-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 02-06-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1369/Pdt.G/2015/PA.SIT
Tanggal 28 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 21
  • Sebidang tanah pekarangan di Kecamatan Asembagus Kab.Situbondo seluas 345 meter, sesuai Sertipikat ( Tanda BuktiHak ) Hak Milik Nomor 240 atas nama IBU PENGGUGATdengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Pek arangan dan PekaranganSelatan : PekaranganBarat : GangTimur : Pekaranganll.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
235 — 146
  • tinggal.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggatANGGA SAPUTRA;IndonesiaPelajar/MahasiswaDusun Mawar, Matang Cincin, Kecamatan ManyakPayed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;MUHAMMAD ABDI PRATAMA, A.Md;IndonesiaPelajar MahasiswaDusun Sido Rukun, Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau,Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;Selanjutnya disebut PENGGUGAT V;SYAMSUL BAHRI;IndonesiaPensiunanDusun Arangan
Pengadilan PN SANGGAU Perdata Tanah
Putus : 28-04-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 14 /PDT.G/2013/PN.SGU
Tanggal 28 April 2014 — - YENTI SUSANA melawan - LAY BIE HIAN als BURHANUDDIN, dkk
123 — 15
  • yang cukup menentukan adalah alat bukti saksi walaupun alat buktidimaksud tidak sesempurna alat bukti surat yang memiliki korelasi essensi dengan tujuanpencarian kebenaran formil dalam proses peradilan perdata;Menimbang, bahwa demikian urgennya keberadaan seorang saksi untuk membuktikandalilldalil pihak berperkara dalam suatu proses persidangan, maka untuk menjaga objektifitas,sikap ketidak berpihakan dan dapat merugikan salah satu pihak maka secara normatif adanyabatasanbatasan (secara absolut) arangan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 87/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
NI MADE ARYAWATI, S.S., S.H., M.Kn.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.RUSMAYADI
2.BAMBANG WINARTO
3.NURAINI, SPD. SD
200 — 108
  • PP 41 Tahun 1964, yangintinya mengatur /arangan pemilikan tanah secara absentee.Sedangkan Penggugat tidak termasuk orang yang dikecualikandalam ketentuan tersebut.3. Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016, yangintinya mengatur bahwa tanah pertanian milik perorangan wajibdipergunakan dan dimanfaatkan secara efektif. Dan domisilidibuktikan dengan kartu identitas penduduk setempat.4.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Register : 20-11-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/PDT.G/2015/ PN.Psp
Tanggal 19 September 2016 — Hj. ISTANA LISNAWATI LUBIS (Penggugat) SUDIRMAN NASUTION (Tergugat I) ABDURRAHIM HASIBUAN (Tergugat II) GUNTUR HASIBUAN (Tergugat III) M. SOLEH HASIBUAN (Tergugat IV) HASAN BASYRI HASIBUAN Tergugat V) SAHMADAN HASIBUAN (Tergugat VI) JANNA NASUTION (Tergugat VII) SOPIAN HASIBUAN (Tergugat VIII) MARA TOGU SIREGAR (Tergugat IX) NAGORI HASIBUAN (Tergugat X) ANJAR (Tergugat XI) NASIR (Tergugat XII) TIMUN (Tergugat XIII) HARYONO (Tergugat XIV) SUTAN HASIBUAN (Tergugat XV)
100 — 30
  • Istana Lisnawati Lubis mengenai tanah di lokasiNagar gar ;Bahwa setahua saksi batasbatasnya: sebelah Timur berbatasan denganAek Sitopayan sekarang dengan sosa, sebelah Selatan berbatasan denganAek Batu Tunggal menuju Bandar Torung, sebelah Barat berbatasandengan tebing menuju arangan barat dan sebelah Utara berbatasan denganArangan Barat dengan Sungai Batang ;Bahwa setahu saksi tanah terperkara bekas wilayah Bulu Mambusekarang menjadi Bulu Tanggal ;Bahwa asal mula tanah saksi baca dari surat yang
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
434 — 289
  • Tafsir demikian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalamUU PTUN9/2004 dan UU AP 30/2014, serta doktrin yang dikemukakan oleh (antara lain) PhilipusM.Hadjon.Sedangkan asas yang serupa dengan asas tidak menyalah gunakan wewenang,adalah asas /arangan mencampur adukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalamPutusan No. 70/G/1999/PTUN MDNjo. Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001 danPutusan No. 14/G/2015/PTUNPLG.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Drs. MUHDI bin YUSUF
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mart 4 568.670,00 2012 6.274.680,00 7.843.350,00 Kord KecPekasiran 2012SDN 1 21 Mart 12Apr Dindikpora68 arangan 179.167.000,00 7) Wa 1.791.700,00 aS" 7.166.800,00 8.958,500,00 721 Mart 12Apr69 a i. 178.502.000,00 2012 1.785.020,00 2012 7.140.080,00 8.925. 100,00 Kord Keo21Apr 31 Mart70 eae on 143.016.000,00 2012 1.430.160,00 2012 5.720.640,00 7.150.800,00 Kord Keo21 Mart 12Apr71 SONS 179.167.000,00 2012 1.791.700,00 2012 7.166.800,00 8.958,500,00 Kord KecPagentan21 Mart 21 Mart72 aut 136.512.000,00
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
SELFY
Tergugat:
1.PT. KEDOYA ADYARAYAdikenal juga sebagai RUMAH SAKIT GRHA KEDOYA
2.DR. HARDI SUSANTO, SPOG
3.DR. DORO SOENDORO
4.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
5.GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
1139 — 372
  • denganuraian angka 4649 Surat Gugatan Penggugat) tersebut MULAIHalaman 69 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt10.11.9.6.9.7.9.8.9.9.9.10.BERLAKU sebagai SUMBER HUKUM sejak tanggal 25 April 2018 (Postfactum)Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya telah menerapkan asasberlaku surut (retroaktif), dengan menerapkan perundangundangan yangberlaku setelah peristiwanya terjadi, dalam ilmu perundangundangandilarang (/larangan non retroaktif).Bahwa dalam ilmu perundangundangan dikenal asas /arangan