Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH201.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses202.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. MensaBina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus2014 kepada PT.

Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No. AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalan RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH201.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT. DjajaBima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014kepada PT. Mensa Bina Sukses202.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. Mensa BinaSukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014kepada PT.

;=Bahwa berdasar Posita III angka 1 tersebut di atas, bahwa Penggugat menyatakanbahwa Penggugat adalah Badan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak memuatkan atautidak mencantumkan atau tidak menyertakan Lembaran Pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, (Kemenkum Ham) sehingga keabsahan Status BadanHukumnya DIRAGUKAN, sehingga berpotensi terhadap status para pihak,kewenangan bertindak dan tanggungjawab Perusahaan terhadap Tergugat danTergugat II Intervensi 1 sampai 81.

(Sesuai dengan aslinya).Surat KemenKum dan HAM RI Dirjend Administrasi HukumUmum Nomor : AHUAH.01.1014658 tanggal 26 April 2012berikut dengan Akta Nomor 16 tentang Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra GrahaSejahtera. (Sesuai dengan aslinya).Akta No. 34 Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Mitra Graha Sejahtera. (Sesuai denganaslinya).Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Graha SejahteraNomor : 63, tanggal 16 Juli 2012. (Sesuai dengan aslinya).Surat PT.

darifotokopi).Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pid/2007 atasnama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dan PutusanPeninjauan Kembali Nomor 133 PK/Pid/2011 (fotokopi darifotokopi).Kliping Media : Ini Tahapan Pembebasan BersyaratPollycarpus (1 Desember 2014) (fotokopi dari fotokopi).Halaman 79 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT85.86.87.88.89.20,91.92.93.94.95.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP31P 32P 33P34P35aP 35bP 35cP 35dP 35eP 35fP 35gKliping Media : Kakanwil Kemenkum

No. 537 K/Pid.Sus/2014648.649.650.651.652.pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahandata Perseroan PT. ADORA INTEGRASI SOLUSI dengan Nomor : AHUAH.01.1042175 tanggal 23 Desember 2011 beserta dengan Akta NotarisNomor : 32 tanggal 18 November 2011 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. ADORA INTEGRASI SOLUSI.6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kemenkum HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahandata Perseroan PT.

Adora Integrasi Solusi dari tahun 2007s/d bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atasnama VENDRA WASNURY.8 (delapan) lembar fotokopi surat Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT.

No. 537 K/Pid.Sus/2014648.649.650.651.652.Pernyataan Kepetusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.6 (Enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.

No. 537 K/Pid.Sus/2014648.649.650.651.652.beserta dengan Akta Notaris Nomor : 32 tanggal 18 November 2011tentang Pernyataan Kepetusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.6 (Enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.

ADORA INTEGRASI SOLUSIdengan Nomor : AHUAH.01.1003598 tanggal 02 Februari 2012beserta dengan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 12 Januari 2012tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.6 (Enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.

M.Kn No. 13 tanggal 29 Juni 2009 dimana terhadapperubahan tersebut telah didaftarkan di Kemenkum HAM pada tanggal 06 Mei2010 ( bukti P16 ), dan selanjutnya kembali telah dilakukan perubahan direksi dankomisaris PT.

Grab Toko Indonesia miliki,Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.GRAB TOKOINDONESIA yang di terbitkan Kemenkum ham RI Nomor AHU0062959.AH.01.01 tahun 2020. NIB (Nomor Induk Berusaha)No.0292010132671 tgl 27 November 2020. SIUP surat izin usahaperdagangan tanggal 27 November 2020. IJIN USAHA tgl 27 November2020. NPWP; Bahwa PT. Grab Toko Indonesia berdiri sejak 27 November 2020bergerak dibidang penjualan produk elektronik berupa Hand Phone, untukPT.

ketentuannya menyerahkan foto copyidentitas pengenal berupa KTP setempat yang masih berlaku bagiwarga negara Indonesia apabila bukan memiliki KTP setempatHal. 24 dari 98 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Dpsmaka harus dilengkapi dengan dokumen lain seperti suratketerangan domisili atau surat keterangan bekerja dan bagi orangasing menyerahkan foto copy passport dan kitas denganmenunjukkan asli ;Jika rekening bukan perseorangan atau perusahaan harus adaNPWP, Akta Pendirian yang di syahkan di Kemenkum

Sabarjaya Karyatama

Sabarjaya Karyatama

Sabarjaya Karyatama1. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Kuasa Direktur PT.Sabarjaya Karyatama1)1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.1. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.

Kuasa Direktur PT.Sabarjaya KaryatamaTe1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597tanggal 20 September 2016 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sabar JayaKaryatama;1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan MUHAMMAD HUSINtanggal 10 September 2016 untuk melaksanakan PekerjaanHal. 210 dari 230 hal.

Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 280211600130, tanggal 26 Oktober 2016;

d. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 163 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris EVI DWI KAMAWATI, SH, M.Kn. kantor : Jalan Karanganyar No. 51 Dukuhturi Kabupaten Tegal;

e. 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00757834.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kemenkum

., M.H. dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa ahli diperiksa dalam hubungan tindak pidana Hak Cipta.e Bahwa pekerjaan ahli sebagai Kepala Seksi Pertimbangan HukumDirektorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia DagangDitjen HKI Kemenkum dan Ham RI, dengan tugas dan tanggung jawabmemperikan pertimbangan hukum, sepanjang mengenai hukum dibidangHalaman 59 Putusan Nomor 882/Pid.

Lanna Harita Indonesia No.04 tanggal 26Oktober 2015,dan bukti P.3 berupa Surat KEMENKUM HAM nomor : AHUAH.01.030982542 tanggal 24 Nopember 2015 tentang penerimaanpemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Lanna Harita Indonesia posisiThamrong Angsakul, adalah Managing Directur PT.

Sabarjaya Karyatama1. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr10)11)12)1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.

Kuasa Direktur PT.Sabarjaya Karyatama1.10.1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597tanggal 20 September 2016 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Tahun 2013 tanggal 04 November 2013; Bahwa atas atribut dan lambanglambang IWAPI telah terdaftar di DirjenHAKI Kemenkum HAM oleh kepemimpinan Rina Fahmi Idris;19. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak dapatmelaksanakan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/ Pdt. G/ 2010 / PN JKT.

MYusuf Abdullah dan saksi Andi Taha juga beberapa kali mendatangi kantorKemenkumham RI di Jakarta mengurus tindak lanjut berita acara hasil mediasi tersebutdan mempengaruhi saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham maupun saksiImam Santoso selaku Karo Perencanaan Kemenkum agar ganti rugi tanah Lapas Klas II APontianak segera direalisasikan;Bahwa dalam beberapa kali kedatangan terdakwa Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs.M Yusuf Abdullah dan saksi Andi Taha di kantor Kemenkumham RI di Jakarta

MYusuf Abdullah dan saksi Andi Taha juga beberapa kali mendatangi kantorKemenkumham RI di Jakarta mengurus tindak lanjut berita acara hasil mediasi tersebutdan mempengaruhi saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham maupun saksiImam Santoso selaku Karo Perencanaan Kemenkum agar ganti rugi tanah LapasPontianak segera direalisasikan;Bahwa dalam beberapa kali kedatangan terdakwa Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs.M Yusuf Abdullah dan saksi Andi Taha di kantor Kemenkumham RI di Jakarta tersebutantara

Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentangpengesahan suatu yayasan pada tahun sebelum tahun 2014 dilakukan secaramanual atau kurir namun setelah tahun 2014 dilakukan secara online ataudiupload dan hal tersebut dilakukan oleh notarisnya sendiri;Bahwa ke 11 (sebelas) akta pendirian yayasan tersebut dimohon dan dibuatpada tahun 2017, namun saksi buat seolaholeh diterbitkan tahun 2012 dan2011 sesuai permintaan pemohon.Bahwa saksi tidak pernah mengupload atau memohonkan untuk mendapatkankeputusan dari Kemenkum

Saksi mengetahui dan menyadari bahwa aktaakta itu tidakbenar dan tidak sah.Bahwa saksi memperoleh honor Rp. 500.000, per satu akta.Bahwa keputusan dari Kemenkum HAM tentang pengesahan yayasan atas ke11 (sebelas) yayasan tersebut palsu.Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.SETIAWAN alias IWAN alias UTISBahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaannya di Penyidik PoldaJabar yang tertuang dalam berkas perkara terdakwa.Bahwa saksi tidak memiliki

terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melaluikuasanya mengajukan replik tertulis sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.Bahwa sebagaimana alasan permohonan Provisi yang diajukan olehTermohon/Penggugat Rekonvensi yang mendasarkan pada ketentuanPasal 185 HIR, yang intinya adalah menghendaki adanya Putusan Selaagar Majelis Hakim dalam perkara ini mencekal Pemohon/TergugatHalaman 16 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.BdgRekonvensi untuk tidak meninggalkan Wilayah Negara RI melalui DirjenImigrasi Kemenkum

BagianKepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu, dengan ditembusankan kepadaKEMENPAN RB, KEMENKUM HAM, Panselnas, BKN, OmbusmanHalaman 46 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMDJakarta/Kaltim, DPRD Provinsi Kaltim, BKD Provinsi Kaltim, Komisi DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Inspektorat Kab. Mahakam Ulu danPOKJA 30 Smd. Dari surat ini, hanya jawaban dari Kantor OMBUSMENRI Perwakilan Kaltim di Balikpapan.