Ditemukan 486 data
226 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
keseluruhan denganPara Pemilik lainnya berjumlah sekitar 3.000 AJB;Bahwa oleh karena Termohon PK Il memproses semua SHMSRS a quomeskipun kontradiksi dengan semua AJBAJB yang dibuat dihadapan PPATa quo, maka sangat jelas keterkaitan tindakan Termohon PK denganTermohon PK Il;Bahwa meskipun pada SHMSRS milik Para Pemohon PK tertulis katakataHGB diatas tanah negara, namun Para Pemohon PK masih bisa mentolerir,karena perbedaan antara status tanah Hak milik dengan HGB diatas tanahnegara tidak terlalu kentara
122 — 63
Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan PertimbanganHukum Yudex factie tingkat Pertama pada halaman 56 dari 65,halaman sampai dengan halaman 63 dari 65 halaman, alineaPertama dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalamPerkara Perdata Nomor : 28 /PDT.G/ 2017/PNKPG, tanggal, 01Nopember 2017, tersebut, adalah pertimbangan hukum tersebutadalahkeliru dan kentara memihak Para Tergugat/ ParaTerbanding, karena :Halaman 35 Putusan Nomor 9/PDT/2018/PT.KPG1.1.
24 — 1
Bahwa sanggahan PEMOHON pada point (3) bukan hanya terkesan bias danrancu, bahkan kentara sekali telah kehabisan katakata untuk menguraiargumentasinya secara mendasar dan tersistematika. Ironisnya, pada awalkalimat dalam poin (3) ini PEMOHON menyebut dirinya PEMOHONsedangkan TERMOHON disebut TERGUGAT. Padahal dalam jawabansangat jelas antara PEMOHON melawan TERMOHON.
57 — 5
di dalam melakukan pekerjaanuntuk mana orang orang ini dipakainya.Bahwa pihak Penggugat baru mengetahui dan mempelajari tentangStandar Penilaian Indonesia 306 dan Juknis SPI 306, yangdiketahuinya dari ketua panitia warga terdampak di RW. 04, KelurahanWates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung (telah meninggalsaat proses pengajuan keberatan warga terdampak kepada ParaTergugat);(vide : P 37)Bahwa dengan pelayanan yang kaku dari pihak Para Tergugat dalammenerima keluh kesah Penggugat yang sangat kentara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : CORNELIS BUSTON
Terbanding/Terdakwa II : CHUMAIDI ZAIDI
Terbanding/Terdakwa III : ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
273 — 136
ISMAILSYAHBANDAR dan ZOERMAN MANAP, pada bulan September 2017tersebut bertempat di ruang kerja Ketua DPRD juga mengadakanpertemuan untuk membahas kepastian besaran nilai uang ketok paluuntuk pembahasan RAPBD TA 2018 bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi,yang kemudian disepakati masingmasing Anggota DPRD akanmenerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Kemudian Terdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kita tidakusah ikut minta uang pengesahan seperti Anggota, kita mintaproyek aja biar tidak terlalu kentara
Kemudian Terdakwa CORNELIS BUSTON mengatakan Kita tidak usah ikut mintauang pengesahan seperti Anggota, kita minta proyek aja biartidak terlalu kentara, yang disetujui oleh Terdakwa IlCHUMAIDI ZAIDI dan Terdakwa III ABDULRAHMAN ISMAILSYAHBANDAR bahwa untuk Pimpinan DPRD tidak dalam bentukuang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018dan fee sebesar 2% dari Proyek Multiyears Jalan LayangSimpang Mayang Dalam Kota Jambi di TA 2018.
142 — 73
Bahwa dalil replik pada angka 3 (tiga) yang pada intinya menyatakanbahwa nampaknya tergugat tidak memahami dan teliti dalam membacadan memahami dalildalil gugatan kami karena sudah jelas dan terangkami uraikan dalam gugatan posita 2.4, 2.5, 2,6, dan 2.7 baik mengenaiukuran dan batasbatas, dengan tidak menyebutkan luas dan batasbatasobyek sengketa posita 2.4, 2.5, 2,6, dan 2.7 cukup kentara kebohongankebohongan yang dilakukan oleh penggugat karena faktanya obyeksengketa tersebut diatas tidak sesuai
Bahwa dalil replik penggugat angka 7 ( tujuh ) dalam pokok perkarayang pada intinya menyatakan obyek sengketa poin 2.6 dibangunmenggunakan uang hasil bersama yaitu dari hasil penjualan pertanianberupa tembakau dan padi adalah tidak benar dan mengadaada (bohongbelaka) khusus pada poin ini tergugat garis bawahi dalam gugatanpenggugat tertanggal 8 September 2020 mengatakan obyek sengketapoin 2.6 yang ada dilantai atas bernilai Rp. 1.200.000.000 (satu milyar duaratus juta rupiah) adalah cukup kentara
57 — 9
1994 serta bagian belakang pada tahun 2008;Untuk objek perkara dalam rekonpensi, Penggugat mohon Majelis Hakim untukmelakukan pemeriksaan setempat (objek perkara rekonpensi), hal ini Penggugatmohon dengan alasan hukum, Penggugat mengutarakan apa adanya semua hartayang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Tergugat, namun Tergugat masihsaja bersembunyi di balik kerudung;Bahwa sebagai contoh yaitu objek perkara nomor 25 (sepeda motor), BPKBnyaada pada Penggugat dan juga objek perkara nomor 14 cukup kentara
27 — 1
membuat NotaNota Fiktif bekerjasama dengan Karyawati Penggugat bernama LiyanWihana/Kepala Kantor dan Neni Mandasari/Sekretaris yang kKemudian masalahhukum ini telah Tergugat laporkan ke Polres Lebak dengan Laporan PolisiNomor : LP/125/Vl/2014/Banten/Res Lebak, tanggal 25 Juni 2014, tentangAdanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam jabatansebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau Pasal 374 KUHP.Kekaburan gugatan dan sikap spekulatif serta akalakal Para Penggugatsemakin kentara
96 — 129
objek perkara di Nomor 38/Pdt.G/2010/PN.PLyang Dieksekusi objek yang lain, yang sisa Sertifikat No. 42/Tondo/1985dibagian depan dipinggir jalan raya Kemudian dihancurkan rumahrumahnya.Bahwa Pada saat sebelum dilakukan eksekusi itu ada proses pembacaandisalah satu berita acara dieksekusi ada dibacakan sesuai putusan yangdieksekusi dijelaskan pihak pengadilan , tetapi fakta pelaksanaanya yangdieksekusi yang didepanBahwa Pada saat dibacakan batasbatas itu tidak sama dengan yangdieksekusi itu, paling kentara
73 — 15
Herwansyah tersebut,sedangkan surat jaminan uang muka dibuat oleh PT.Jasa Raharja PutraCabang Baturaja, dan supaya tidak kentara/terlihat bahwa perusahaantersebut merupakan 1 (satu) group maka sdr.
Herwansyah tersebut,sedangkan surat jaminan uang muka dibuat oleh PT.Jasa Raharja PutraCabang Baturaja, dan supaya tidak kentara/terlihat bahwa perusahaanHalaman 53 dari 188 Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2015/PN. Pigtersebut merupakan 1 (satu) group maka sdr.
95 — 49
Jasa Raharja Putra Cabang Baturaja,dan supaya tidak kentara/terlihat bahwa perusahaan tersebut merupakan1 (satu) group maka sdr.
Herwansyah tersebut, sedangkan suratjaminan uang muka dibuat oleh PT.Jasa Raharja Putra Cabang Baturaja, dansupaya tidak kentara/terlihat bahwa perusahaan tersebut merupakan 1 (satu)group maka sdr.
139 — 12
sekali tidak mengetahui siapa dan dimana percisnyabatas sebelah Utara, batas di sebelah Selatan, batas disebelah Timurdan batas disebelah Barat dari tanah objek perkara, dan Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar melaksanakan sidangpemeriksaan lapangan atas objek perkara kemudian meminta ParaPenggugat menunjukkan dimana titik batas tanah objek perkara;Bahwa rekayasa proses penerbitan 8 (delapan) SHM atas nama ParaPenggugat dalam perkara berkaitan dengan tanah objek perkara inisemakin kentara
Mardi Yuwono
Tergugat:
Ir Jaka Sutikna
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Wonosobo
2.Camat Kejajar
3.Plt. Kepala Desa Dieng
4.Kepala Kantor Kementrian ATR /BPN Kab Wonosobo
112 — 42
Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Wsb Halaman 70 dari 74Menimbang, bahwa Penggugat dalan Repliknya menanggapi sebagaiberikut, bahwa karena terjadi eror inpersona menjadi gugatan tidak memenuhisyarat formil adalah sangat kentara sekali Tergugat dan Para Turut Tergugatsamasama seperti membuat dan mengerjakan Pekerjaan rumah dikerjakanbersama.
285 — 197
Arbitrase yangtelah berkekuatan hukum tetap.36.Perlu kami tegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalammemeriksa dan mengadili suatu permohonan pembatalan putusanarbitrase bukanlah pengadilan ulangan (pengadilan tingkat banding)yang dapat memeriksa dan mengadili kembali pokok perkara yangtelah diperiksa dan diputus oleh Putusan BANI No. 890/2016 yangtelah berkekuatan hukum tetap (final and binding).37.Adanya Gugatan Pembatalan Putusan BANI No. 890/2016 a quo (bukanPermohonan Pembatalan) sangat kentara
Pembanding/Penggugat I : Sulastri maeda Yoppy Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Terbanding/Tergugat VI : Rukyat Muhamad Fauzi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi Cq. Dishub Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Terbanding/Tergugat V : Lucky Indah Permana Hakim
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
90 — 64
Para Penggugatmenyatakan bahwa terdapat kewajiban pemerintah yang harusdipenuhi dan dilaksanakan namun mengemasnya dengan PMH tapijika ditelisik dengan seksama maka posita tersebut tidak dapatmengelabui identitasnya sebagai posita yang berbicara mengenaiperbuatanperbuatan yang sifatnya bersegi banyak.Hal sangat kentara terlihat dari petitum angka 3, angka 4, angka 5dan angka 6, kesemuanya halaman 32, dimana petitumpetitumhalaman 48 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG.tersebut adalah
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apa yang dinyatakan TUK/Terbanding/Tergugatjelas dan kentara ingin lari dari tanggungjawab kepada PUK/Pembanding/Penggugat dengan berlindung dari makna berhak. BerhakHalaman 32 dari 79 hal. Put.
208 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
YUNADI, S.H
Terdakwa:
1.Muhammad Safrizal Bin Ilyas
2.Razali A. Wahab Bin Wahab
150 — 54
Culpa disini jelas diperlukan pada kemampuan psikisseseorang dan karena itu dapat membuktikan culpa berarti tidak dapat dihindari padaawalnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dankarena itu telah dilakukan;Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum adalahkecerobohan yang serius, ketidakhatihatian besar yang cukup, bukan culpalevis (kelalaian ringan), tetapi culpa lata (kelalaian yang kentara / besar).Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan fakta
225 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasi melakukan Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 1019/B/PK/PJK/2016 pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasuspajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur
131 — 73
seseorang dan karenaitu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secaranyata (terlebin dahulu kKemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orangtersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan,oleh karena itu syarat untuk penjatunan pidana adalah sekedar kecerobohanHalaman 82 dari 89 Putusan Nomor 606/Pid.B/2014/PN.Kpnserius yang cukup, ketidakhatihatian besar yang cukup; bukan culpa levis(kelalaian ringan), melainkan culpa lata (kelalaian yang kentara