Ditemukan 558 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandat mandala mandaro mandeta mandagi mandale mandage mandati mandane mandawe manzate mandare mandake
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 68/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
RIZKY AMELIA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
133 — 98
  • Bahwa posisi Penggugat sebagai korban dibuktikan dengan adanyahasil Tim panel DJSN yang dibentuk sesuai mandate perundangundangan.Hasil Tim Panel DJSN menyebutkan bahwa Sdr. Syafri Adnan Baharuddinselaku anggota Dewas BPJSTK yang juga subjek dalam objek gugatan aquo telah terbukti melakukan perbuatan tercela dalam perbuatan maksiatterhadap Penggugat melalui surat No. 49/DJSN/II/2019 perihal PenyampaianKutipan Hasil Pemeriksaan Tim Panel DJSN yang isinya memuat:Halaman 3 dari 72 Halaman.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 3/Pdt Bth/2020/PN Pli
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembantah :PT MNC FINANCE terbantah PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT c.q. Jaksa Penuntut Umum
172 — 89
  • Dalam hal ini PenuntutUmum hanya mendapat mandate dari Negara untuk melakukanpenuntutan, begitu pula mengenai eksekusinya Penuntut Umumhanya menjalankan isi Putusan Pengadilan termasuk dalam halmelakukan pelelangan.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2017 — Nama : JOPIE JOHANES HITIPEUW; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2) DESY K. HALLAUW, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat Pada Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan HukumNoija Fileo Pistos, S.H., M.H. di Kelurahan Wainitu RT.002, RW.004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/SK/2017, tanggal 16 Januari 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu: 1) MASUHADJI. TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) ALI LATUPONO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) HAFNI J. HATAPAYO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 5) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PATIIHA AGUSTHINUS atau AGUSTHINUS PATTIIHA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat Tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
422 — 179
  • Surat tentang Mandat/Rekomendasi dari Marga Sapulete dariKeturunan Abraham Patimayasang yang tidak benar karena tidakada musyawarah matarumah Parentah dalam Matarumah ParentahMarga Sapulete dari Keturunan Abraham Patimayasang untukmemberikan mandate/rekomendasi kepada AGUSTHINUS PATTIIHA;c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
H. Rully Sofyan,S.H. , Dkk
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
Intervensi:
Lembaga Sensor Film
269 — 360
  • No. 125/G/2020/PTUNJktBahwa Pendapat ahli ketika panitia seleksi membuat pengumumanpendaftaran dan disitu tertera bahwa keputusan panitia tidak dapat di ganggugugat itu wajar karena penerimaan LSF bukan seperti penerimaan pegawai,penerimaan LSF itu karena keputusan panitia seleksi menilai ada halhaltertentu yang tidak bisa diumumkan karena itu berkaitan dengan Negara,panitia seleksi itu tertutup;Bahwa menurut pendapat ahli, ketika Pansel selesai melaksanakan tugas,bentuk laporan kepada pemberi mandate
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-06-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat:
PT. AYUTA MITRA SENTOSA
Tergugat:
Direktur Jendral Mineral Dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
499 — 349
  • mandate harus menyebutkan atas nama badandan/atau Pejabat pemerintah yang memberi mandat,Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, bahwa Penggugat harusnyamenjadikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai subjek dalamPerkara ini oleh karena obyek sengketa terbit berdasarkan hubungan mandat,dan tanggungjawab kewenangan ada pada pemberi mandat yaitu MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral (tidak beralih kepada penerima mandat)sehingga Gugatan penggugat salah subyek (error in persona) haruslahdinyatakan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
74 — 17
  • Mathius Mentik, Drs.Mathius Mentik memberikan mandate selaku Ketua KT. PUDJA kepadaPemohon Intervensi. Bahkan tanah/lahan Penggugat menindih tanah/lahanKelompok Haji HALIDI yang telah juga dibeli/dibebaskan oleh CV. DuniaUsaha;Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Padt.G/2020/PN Smr4. Bahwa guna mempertahankan hakhak Pemohon Intervensi ataspenjualan tanahtanah Kelompok Tani Putra Daya Jaya yang lama kepadaCV.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 48/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : FAHMI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, TBK KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMAD ADISTIANA
Terbanding/Turut Tergugat : H DUDUNG SUDIAN
135 — 129
  • Berkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (Lastgeving, mandate).Berdasar Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdataMenurut ketentuan pasal 1792 KUHPerdata, pemberi kuasaberkedudukan sebagai pihak yang memberi perintah kepada penerimakuasa untuk mewakili (vertegenwoordig, representative) dari pemberikuasa sebagai prinsipal.Halaman.38 dari 56 halaman put.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 01-10-2012 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 755/PID.B/2012/PN.BB.
Tanggal 1 Oktober 2012 — SUCIWATI binti TATAH NIAGA KOMALA (Alm.)
91 — 14
  • mendengar dari TerdakwaSUCIWATI bahwa mereka bukan siapasiapa melainkan katanya masih satukeluarga dan mendengar informasi itu saksi menyarankan supaya diselesaikansecara kekeluargaan, akan tetapi dengan perjalanan waktu, saksi mendengarada panggilan pihak Kepolisian kepada Kantor BPN Bandung Barat untukdimintakan keterangan sebagai saksi;Bahwa penerbitan keempat sertifikat itu setahu saksi adalah sah dan sudahfinal;Bahwa tidak ada nama KARNA PUJI dalam keempat Sertifikat itu, tetapiKARNA PUJI mendapat mandate
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. VENSENSIA SIANA DEWI
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
71 — 9
  • Mathius Mentik, Drs.Mathius Mentik memberikan mandate selaku Ketua KT. PUDJA kepadaPemohon Intervensi. Bahkan tanah/lahan Penggugat menindih tanah/lahanKelompok Haji HALIDI yang telah juga dibeli/dibebaskan oleh CV. DuniaUsaha;6. Bahwa guna mempertahankan hakhak Pemohon Intervensi ataspenjualan tanahtanah Kelompok Tani Putra Daya Jaya yang lama kepadaCV.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm.
Tanggal 10 Februari 2012 —
68 — 8
  • Wewenang yang diperoleh dengan cara mandat, yaitu wewenang yangdiperoleh penerima mandate ( madataris) yang hanya terbatas melaksanakanwewenang tersebut atas nama pemberi mandate ( mandans).Oleh karena itu pada wewenang yang diperoleh dengan cara mandate tidaksampai terjadi adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari mandanskepada mandataris, sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan wewenangtersebut masih tetap menjadi tanggung jawab mandans.Untuk dapat membedakan apakah wewenang diperoleh dengan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 417/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : ERNA MARIANI Diwakili Oleh : ARIS SUBANDRIO, SH
Terbanding/Tergugat I : EDI SUHONO
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI JAWA TENGAH CQ KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat IV : AGUNG WIBOWO CIPTO
Terbanding/Tergugat V : SARI INTAN HASTI MURTI WULANDARI SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
Terbanding/Tergugat VI : SARSITOWATI NONIEK RULIATI SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
Terbanding/Tergugat VII : BANDUNG SARSITO SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
Terbanding/Tergugat VIII : SARWENDRASTUTI SRIYANI SELAKU AHLI WARIS DARI ALM SUNDARI
Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KELURAHAN MANGKUBUMEN
Terbanding/Tergugat X : KANTOR KECAMATAN BANJARSARI
Terbanding/Tergugat XI : KANTOR KELURAHAN PURWOSARI
Terbanding/Tergugat XII : KANTOR KECAMATAN LAWEYAN
Terbanding/Tergugat XIII : AUGUSTINE ESTHER, SH SELAKU NOTARIS PPAT
Terbanding/Intervensi I : PT. Bank Permata Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : ENY SARASWATI, SH.MH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
58 — 44
  • danLingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya (Tergugat II) PerihalPermohonan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penyerahan HakMilik Bangunan Rumah Negara Golongan III.Bahwa di dalam Surat Pengantar sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya terdapat Surat Kuasa atas nama Erna Mariani(Penggugat) bulan September 2006 yang pada pokoknyamenyatakan memberi kuasa penuh kepada Edy Suhono(Tergugat 1) untuk mengurusi Rumah Dinas Purwotomo, sertaPenggugat juga menyatakan untuk tidak turut campur dan hanyamentaati mandate
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
JAMALUDDIN
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
165 — 78
  • Wewenang tersebut diperoleh dengan cara atribusi, delegasiatau mandate ;.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 13-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 080/G/2014/PTUN.Smg
Tanggal 22 April 2015 — TAN MOEY KIAUW NIO Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
90 — 45
  • Dalam hal delegasimengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organpemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundangundangan, dengan tanggung jawabdan tanggung gugat beralih ke delegataris dan sedangkan mandate adalah merupakanprosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, vsPT. COPYLAS INDONESIA,
63 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • wewenangoleh undangundang untuk mengeluarkan keputusan TUN, atau yang olehundangundang ia mendapatkan pelimpahan wewenang (delegasi) untukmengeluarkan keputusan TUN.Konsekwensi hukumnya :a Apabila wewenang atributnya masih dipegang oleh badan/pejabat yangbersangakutan maka Tergugatnya adalah badan atau pejabat tersebut;b Apabila wewenang atributnya telah didelegasikan kepada badan / pejabatlain, maka Tergugatnya adalah badan/atau pejabat yang menerimapendelegasian wewenang tersebut;c Dalam hal mandate
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
ISKANDAR Bin DIWAN YAHYA
237 — 41
  • dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa berhak :a.b.C.d.Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaanlainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan,dan;Halaman 11 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bnae.Memberikan mandate
    dengan ketentuanperaturan perundangundangan.(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa berhak :a.Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;Halaman 18 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bna(4)Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, danpenerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yangdilaksanakan ; danMemberikan mandate
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. MANTAP Diwakili Oleh SULTAN S.
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
216 — 1192
  • Ahli bernama WARKHATUN NAJIDAH;Ahli WARKHATUN NAJIDAH dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut:20 02 nn nnn nn nnen nn ne enon nn nenennneBahwa kewenangan pejabat TUN pada prinsipnya itu adalah kekuasaanmembuat keputusan memerintah, bahkan melimpahkan tanggung jawabkepada orang lain yang terkait, prinsipnya disitu bagaimana wewenang ituberjalan, dan kewenangan itu bisa berjalan kita dapat melihat darisumbernya, kKewenangan itu bersumber dari yang namanya atribusi,delegasidan mandate
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 02-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 23/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat:
Abd. Rozak Somad Bin Somad
Tergugat:
KAKANTAH KOTA JAMBI
214 — 178
  • ;Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatanhukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabilatindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan(ambt) yang mempunyai kewenangan (bevoegdheid) baik yang bersumber darikewenangan atribusi, delegasi dan / atau mandate;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dariteori hukum administrasi tersebut di atas, Hakim Anggota dan Hakim AnggotaIl akan melakukan pengujian (toetsingrecht) terhadap penerbitan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 25-02-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 13 Mei 2015 — Pembanding/Penggugat : AYI AFRIANTO,DKK
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
59 — 37
  • No.27/PDT/2015/PT.PBRcara yaitu atribusi, delegasi dan mandate. Mengetahui sumberdan cara memperoleh kewenangan organ pemerintahan inipenting karena berkenaan pertanggungjawaban hukum dalampenggunaan wewenang tersebut.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 03-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 23-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2012 — IPMAH hal ini diwakili oleh Andi Baso Manambung sebagai PENGGUGAT M E L A W A N : 1.WAKIL WALIKOTA MAKASSAR sebagai TERGUGAT 2. AHMADI ALWIE sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
100 — 41
  • ;Menimbang bahwa dalam teori Hukum Admmistrasi Negara yang menjadi salah satu hukummateril dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal beberapa bentuk sumber kewenangan yangmenjadi dasar atau pyakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil sebuah keputusan Tata UsahaNegara yakni sumber kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat;Menimbang bahwa mengenai atribusi, delegasi dan mandate in, H.D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — I. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI., II. TIM BPKP PENERBIT LAPORAN HASIL PENGITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHKKPN) TANGGAL 31 OKTOBER 2012 VS I. IR. INDAR ATMANTO., II. PT. INDOSAT, TBK., III. PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2);
539 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan TugasEselon I Lembaga Pemerintah Non Departmen, terakhir dengan PPNo. 64 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah;Dan kemudian, dalam menjalankan fungsinya sebagai Profesi AuditorPemerintah yang independen dan diberikan mandate