Ditemukan 438 data
53 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentunya tindakan tersebutsangat bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian yang dianut dalamKUHAP yaitu sistem pembuktian negatif untuk mencari kebenaran meteriel(negatief wettelijk stelsel).Bahwa terbukti putusan judex facti tingkat banding tidak mempertimbangkanmengenai faktafakta yuridis/fakta hukum yang terungkap di persidangan yangapabila judex facti tingkat banding mempertimbangkan dengan cermat maka faktafakta yuridis/fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangansaksisaksi
13 — 2
BK 4969 OABdan 71 (satu) buah Handpone (HP) Merek SAMSUNGwarna Hitam, menimbulkan kerugian meteriel sebesarRp.17.000.000, (tujun belas juta rupiah) kepadaMUHAMMAD SALMAN.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
46 — 35
Putusan Nomor : 14/G/2014/PTUN.PL12Keputusan yang bertentangan dengan ketentuanketentuan dalamperaturan perundangundangan yang bersifat meteriel/substansial adalahkeputusan yang cacat mengenai isinya (inhoudsgebreken);18 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 18.1. Sertipikat Hak Milik No. 484 Tanggal 16 Maret 2004 SuratUkur Tanggal 16 Maret 2004 No.190/Baiya/2004 Luas 11.134M2 an. DENNY CHANDRA; 18.2.
94 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatdipastikan tidak akan mungkin dipertimbangkan pula terhadap 4 (empat)bukti surat tersebut, sehingga dengan tidak dipertimbangkan 4 (empat)butkti surat tersebut berarti Judex Facti dalam memutuskan perkara aquo telah nyata tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkapdalam persidangan sehingga keluar dari proses pencarian kebenaranmateriil karena telah melanggar Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 184KUHAP melanggar asas ommiddelijkheid der bewijsvoering, azas inidipakai sebagai upaya menelusuri "meteriel
32 — 8
Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;Menimbang, bahwa perbuatan meteriel yang dilakukan oleh terdkawadan saksi Wiranto pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wibbertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan PrabumulihBarat Kota Prabumulih ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsurDilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama pada unsurke 7 (tujuh) ini telah terpenuhi dan terbukti;Ad.8.
YAN ELHAS ZEBOEA, SH
Terdakwa:
1.LIA SRI RAHAYU
2.NERI SUSANTI
3.ZARINA UMAR Als BUNGA
4.ELVINA SYAHFITRI
5.HERLINA LASTRIA BR SIMANJUNTAK
6.HERLY GENSAH
7.SINTIA SOLIHAT Als SINTIA
8.SRI WARDANI Als VINA
9.ADE URMAWAN Als ADE
101 — 37
denganjumlah yang sudah tertera dikotak handphone, kemudian Terdakwa 9.ADEURMAWAN Als ADE akan mengembalikan kembali kotak handphone tersebutHalaman 29 dari 34 Putusan Nomor 476/Pid.B/2020/PN Btmkepada Terdakwa 1.LIA SRI RAHAYU dan Terdakwa 2.NERI SUSANTI padasaat lokasi gelper tutup ; Bahwa perbuatan perjudian jenis Gelanggang Permainan Elektronik(Gelper) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaankeadaan di atas,ternyata, bahwa wujud perbuatan meteriel
Pembanding/Tergugat II : Thomas Dominggus Sanaou Diwakili Oleh : YUSAK TAUSBELE, SH, M.Hum
Pembanding/Tergugat III : Christofel Edy Sanaou Diwakili Oleh : YUSAK TAUSBELE, SH, M.Hum
Terbanding/Penggugat : Rahel Sanao
110 — 39
., alasannya karena putusan aquo telah didasarkanpada pertimbangan hukum yang cermat, tepat, benarberdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik hukumperdata meteriel maupun hukum acara perdata sertadidasarkan pada selurun fakta yang terungkap didalampersidangan baik melalui gugatan, bukti bukti berupa suratsurat maupun saksi saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun saksi saksi dari Para Tergugat /ParaPembanding, serta fakta fakta yang diperoleh dari hasilPemeriksaan setempat..
Widha Sinulingga, SH. MH.
Terdakwa:
HANAFI Bin DEDI
50 — 10
Dalam makna yang sama berarti, elemen sengajaitu harus ada pada diri pelaku pembantuan dalam ia memberikan kesempatan,daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.Menimbang, bahwa bantuan yang diberikan dapat berupa apa saja, baikmoril maupun meteriel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja,tidak bolehdemikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasiratau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika tidakdemikian, maka hal ini termasuk golongan
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian Moril menurut Tergugat dan Il yang patut dimintakan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas kerugian Meteriel dan Moril yangharus dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi KerugianMateril yaitu:1. 9 Unit Pekerjaan yang tidak terselesaikan hingga Perjanjian Kerja samaberakhir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalamikerugian sesuai dengan Rekonvensi BPKP dan perhitungan TIM PD.Kapuas Indah
55 — 30
Kota.Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Pl, dan T1 dalamlampiran diktum 6 dan 9 majelis hakim melihat Penggugat diberhentikan dariJabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kaputaten Jenepontooleh Bupati Jeneponto yang ditanda tangani oleh Radjamilo Bupati Jenepontosebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jeneponto.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasdikaitkan dengan obyek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secaralocus, temporis serta meteriel
119 — 66
Atas dasar Asas Kepercayaan dan AsasKetelitian meteriel, mungkin harus disyaratkan bahwa untuk penarikan kembalidiberikan kompensasi keuangan atau diperhatikan jangka waktu peralihannya ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yangdikemukakan oleh PHILLIPUS M.
69 — 33
EDY ERIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan / Padi & Silo danPembangunan Lantai Jemur dilokasi Desa Harapan Jaya, Tasuk,Harapan Maju dan Desa Tembudan Kabupaten Berau KalimantanTimur Tahun 2006 berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Berau) Nomor : 602/1283/KP/IX/2006tanggal 03 Nopember 2006 memilik i tugasMenguji kebenaran meteriel surat surat bukti mengenai hakpihak penagih ;Menelit i kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan
66 — 11
tersebut tergantung pada bukti bukti yang diajukan oleh para pihakdipersidangan, selain itu ada insturmen hukum untuk memastikan keadaan rieldilapangan terhadap obyek sengketa yaitu dengan melakukan pemeriksaansetempat;Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat tentang perubahangugatan apa dibenarkan menurut hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakimmemberikan pertimbangan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv, bahwaperubahan gugatan dapat dibenarkan jika tidak merubah atau menyimpang darikejadian meteriel
35 — 11
yang dikehendaki oleh si pelaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah sifat kesengajaan terdapat dalamperobuatan Para Terdakwa atau tidak, dan untuk mengetahui hal itu makaterlebih dahulu harus diketahui apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatanmateriel Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaankeadaan sepertidiuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan meteriel
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu PutusanJudex Facti yang telah mengabaikan upaya meteriel yang dilakukan dalam musyawarahdesa dan membatalkannnya dengan hanya mengacu pada ketentuan formal. Hal inilahyang Pemohon Kasasi rasakan bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi BandaAceh tersebut adalah tidak memcerminkan keadilan bagi Pemohon Kasasi;Bahwa Pemohon Kasasi merasakan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepatdan benar serta berkeadilan.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN Diwakili Oleh : ASRI VIDYA DEWI,S.Si,SH
669 — 1520
Ini sebuah matarantai kesalahan yang berkelindan.Ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum tentang kelengkapan syaratformal maupun materiel di BAP terus dipertahankan oleh Majelis Hakimtingkat pertama untuk dijadikan bahan dasar putusan dalam upayamembuktikan kesalahan terdakwa, maka secara logika hukum, Sumberputusan yang digunakan beralaskan dakwaan dan tuntutan yang cacat.Palu yang digunakan untuk mengadili sudah kotor dan terkontaminasiketidakadilan (cacat formal dan meteriel).ALASAN KELIMATentang
FRIHESTI PUTRI GINA, SH
Terdakwa:
MONA SIREGAR Alias PORNO
82 — 31
Jalan Duyung Pasar Induk JodohLubuk Baja Kota Batam, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.12.000, (dua belas ribu rupiah) s/d Rp.22.000, (dua puluh dua ribu rupiah)untuk 1 (Satu) lapak pemain ;Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Btm Bahwa permainan judi jenis kartu song tersebut, tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaankeadaan di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan pidana meteriel
57 — 24
,disini pengertian dapat mendatangkan kerugian berarti kerugian tersebut bukanlah hanya kerugianberupa meteriel yang bersifat Riel, akan tetapi juga kerugian bisa berupa kerugian in materiel, makadari keterangan saksisaksi. keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang buktidipersidangan diperoleh faktafakta sebagai berikut :.Bahwa tindakan Terdakwa III selaku orang yang mendapat Kuasa dari Terdakwa I dan telahditunjuk Terdakwa II untuk mengurus SHM No: 830 dan SHM No: 831 hingga ditebitkan
RIDWAN AMMY PUTRA, SH
Terdakwa:
RESTU MILANDARI Binti DG. MAMMILE
107 — 34
Slr.woeee Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara pidana bahwaHakim berkewajiban mencari kebenaran meteriel dalam suatu perkara pidana,oleh karena itula Majelis Hakim exofficio akan menilai dan mempertimbangkan,apakah terdapat hal yang dapat dijadikan dasar tentang adanya alasanpembenar bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan katalain apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai pembelaandiri yang terpaksa dilakukan oleh Terdakwa (noodweer) untuk melakukanperbuatan
339 — 242
eksekusi tersebut, karena Grosse Akta Hipotik PertamaNo. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 beserta Akta Kuasa Untuk memasangHipotik Nomor : 74 tanggal 27 September 2011, Grosse Akta HipotikPertama No. 07/2012 tanggal 17 April 2012 dan Grosse Akta, HipotikPertama Nomor : 08/2012 tanggal 17 April 2012 yang berkepala DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yangmenjadi dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya padaangka 1 di atas, MENGANDUNG CACAT HUKUM, BAIK DART SEGIFORMAL MAUPUN SEGI METERIEL