Ditemukan 373 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-07-2011 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 51/PDT.G/2010/PN.TPI
Tanggal 21 Juli 2011 — IKA YULIA (Penggugat) vs - PT. CAKRAWALA BINTAN PERKASA, dkk (Tergugat)
682
  • lainnya baiksecara lisan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara inimaupun secara tertulis sebagaimana terurai dalam surat kesimpulannya masingmasing;Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis,para pihak telah menyerahkan surat kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Juni 2011 danMajelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala pertelaan
Register : 24-02-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat:
1.OEY MEI ING
2.MEGAWATI SUYONO
3.JOICE JULIAWATI NINGRUM
4.TJUNG KIE TJIN
5.ANTONIUS PRABOWO ARGO, IR
6.LESLIE BENNY
7.ERICK OKTAVIAN
8.YENNY TENG
9.FERRY FRANANTA
10.ERNIWATI ROESLI
11.SAJODJANA SANTOSO
12.HELEN
13.LIE MOY SU
14.TIMOTIUS THAMIN
15.CHESIA SABANDAR
16.FANDY SUSANTO
17.NONO WIJAYA
18.HENNY
19.WIWI SUMIATI LAISMANA
20.IR ALEX SAMUEL TJIPUTRA
21.RUDIYANTO
22.ANDI BASUKI
23.RINA DHARMAYANTHI
24.JENNY DANIEL
25.DARDIANI
26.FARIKA
27.DEASY NATALIA
28.MEILANI
29.CAHYADI MULIONO
30.INNOVA CAROLINA
31.IE RUDY
32.JULINA PANGESTOE
33.FABRIANNE TIFFANY
34.FERRY SUGIARTO
35.NORA CHERISNAWATI
36.OLIVIA PUSPARINI
37.ANDY PUTRA
38.IRWANSYAH
39.RATNA HALIMAN
40.IR. H. HERMANSYAH ARSYAD
41.ATIK HERAWATI
42.AGUS SALIM
43.BUKHARI MUHAMMED NOOR, Bsc
44.LOA JIMMY KAMAJAYA
45.EMI HALIM
46.YENI
Tergugat:
PT. PERKASA ABADI JAYA
194174
  • Bahwa nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yang menunjukkanperbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagianbersama, benda bersama dan tanah bersama yang dihitung berdasarkannilai Satuan Rumah Susun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumahsusun secara keselurunhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kalimemperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untukmenentukan harga jualnya; Bahwa Pelaku pembangunan wajid meminta pengesahan daripemerintah daerah tentang pertelaan
Putus : 06-03-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
Tanggal 6 Maret 2024 — KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (“KOPELINDO”) terhadap TIM KURATOR PT KALMAR JAYA (DALAM PAILIT)
226133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan dan memerintahkan kepada Terlawan untuk mengeluarkan/ mencoret unit-unit sarusun milik Pelawan dari Pertelaan Daftar Harta Pailit PT Kalmar Jaya (Dalam Pailit), tertanggal 4 Februari 2023, sebagai berikut:a.
    Menyatakan dibatalkan Pertelaan (Daftar) Aset Sementara atas Harta Pailit PT Kalmar Jaya (Dalam Pailit) tertanggal 4 Februari 2023;11. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
814727334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • mengenai makna/unsurunsur, ruang lingkup, dan akibat hukum dari pembatalan/pemutusan perjanjianyang disebabkan oleh halhal di luar kekuasaan (force majeur) dan keadaanmemaksa (overmacht) sebagaimana diatur pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdatadengan melakukan penelusuran berbagai pendapat/pandangan yang telah dimuatdalam literatur sebagai doktrin hukum maupun dalam pendapat/pandangan yangmenjadi dasar pertimbangan dalam menyusun peraturan perundangundangandan putusan pengadilan.Hasil kajian yang berupa pertelaan
Putus : 11-11-2013 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 129/Pid.Sus/2013/PN.Smg
Tanggal 11 Nopember 2013 — BAMBANG DWIYANTO, S.Pd Bin ROESTAM
5212
  • Grobogan tahun anggaran 2011 saksimenunjuk para Ka UPTD sbg pengawas lapangan.Benar bahwa terkait kegiatan bantuan rehabilitasiruang kelas / pembangunan ruang kelas baruuntuk sekolah dasar negeri dan swasta di Kab.Grobogan TA. 2011 menurut struktur organisasidan job description/pertelaan tugas menjaditanggung jawab Kepala Seksi Sarana danprasarana bidang TK/SD.Benar bahwa dalam penunjukan/surat tugasTerdakwa tersebut diatas tidak sesuai denganstruktur organisasi dan job description/pertelaantugas
Register : 16-08-2016 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 473/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat:
PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN. PPRSH PURI GARDEN APARTEMEN
Tergugat:
INGGARYANTI ONGKOWINARTO
346669
  • tujuh ratus ribu) per meter persegi, atas biaya pengurusan Izin Layak Huni, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 11 tahun (tahun 2003 sampai dengan tahun 2013), Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Penambahan Lantai), Pembelian 2 (dua) bidang Tanah Girik yaitu untuk perluasan gedung dan perluasan halaman parkir, Balik nama tanah Sertifikat Induk, Pengurusan Pemadam Kebakaran, Resapan Air dan Air limbah serta Air Bersih, Pengurusan Lift, Pengurusan pemecahan dan pertelaan
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
8460
  • Membiayai dan melaksanakan pengurusan ijin, Pertelaan,pensertifikatan SHMSRS dan balik nama;4. Membiayai seluruh kegiatan proyek dari perencanaansampai dengan pengelolaan;Kewajiban PT Dwi Putra Metropolitan adalah sebagai berikut :1. Menyerahkan tanah untuk dibangun;2. Menyelesaikan sengketa tanah bila ada;3. Memberi kuasa kepada pihak pertama untukmelaksanakan pekerjaan ;4. Menyerahkan sertifikat tanah asli untuk disimpan diNotaris;5.
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
15059
  • Lukman HKartasamita);e Bahwa yang menjadi kewajiban PT Wijaya Karya Realty dan kewajibanPT Dwi Putra Metropolitan dalam perjanjian kerjasama sesuai denganAkta No. 06 tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Pasal6 :Kewajiban PT Wijaya Karya Realty adalah sebagai berikut :1.2.3.Menyusun RKP proyek dan pengelolaan produk;Menyiapkan Tim Proyek;Membiayai dan melaksanakan pengurusan jijin, Pertelaan,pensertifikatan SHMSRS dan balik nama;Membiayai seluruh kegiatan proyek dari perencanaan sampaidengan pengelolaan
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON vs 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
378527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 57 P/HUM/2020Pelaku. pembangunan' setelan mendapatkan izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib memintapengesahan dari pemerintahn daerah tentang pertelaan yangmenunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama,benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP:Pasal 46 ayat (2) UU Rusun:Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitunganNPP;Penjelasan Pasal 70 ayat (1)
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
18955
  • Dan saksi dapatmenunjukkan Foto copi Skep Gubernur DKI Jakarta Nomor : 2036 Tahun2013 tanggal 23 Desember 2013 tersebut kepada penyidik.Bahwa Job Discripsion / pertelaan tugas dan tanggung jawab sebagaiBendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana Surat Keputusan(Skep) penunjukan saksi adalah Gubernur DKI Jakarta Nomor : 2036hal 102 Putusan Nomor : 87/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstTahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara PenerimaanPembantu
Register : 22-02-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR
Tanggal 18 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WENDY Diwakili Oleh : Martua Parulian SInaga, S.H
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
121122
  • Multi Jaya Concepts , Volume lapangan 56% tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp.248.456.000,- (BUKTI T-20)
21. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran untuk Study Kelayakan, Sewa Alat,Proses Pertelaan, Proses Validasi site plan, dan Proses Izin Reklame di Dinas Cipta terkait Proyek The Concepts Business Park, Lokasi Jalan Teuku Umar Samarinda, Klien - PT.
Register : 14-12-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
Dr. ANDRI YUSUF, SH., M.Kn.
334228
  • HAJI LATUNRUNG L&K tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Ujung Pandang
  • Sk Walikota Makassar tentang Ketentuan Harga Dan Tata Cara Perolehan Lods/Kios/Front Toko Bagi Penjual Lama/Baru Pasar Butung Makassar
  • Pengesahan Pertelaan Dan Akte Pemisahan Rumah Susun Bukan Hunian Pusat Grosir Butung Makassar
  • Surat Menteri Negara Otonomi Daerah Ri Perihal Pelaksanaan Putusan MA-RI No. 71.K/TUN-1999 tanggal 22 September 1999
  • Sk
Register : 29-05-2023 — Putus : 14-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MKS
Tanggal 14 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AHMAD YANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. ANDRI YUSUF, SH., M.Kn.
214294
  • HAJI LA TUNRUNG L&K tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Ujung Pandang
  • Sk Walikota Makassar tentang Ketentuan Harga Dan Tata Cara Perolehan Lods/Kios/Front Toko Bagi Penjual Lama/Baru Pasar Butung Makassar
  • Pengesahan Pertelaan Dan Akte Pemisahan Rumah Susun Bukan Hunian Pusat Grosir Butung Makassar
  • Surat Menteri