itu Penggugat telahmenerbitkan nota tertanggal 12 Agustus 2008 (Bukti P4);4 Bahwa selain hubungan hukum jual beli barang dagangan berupa segala kebutuhantoko kelontong antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi hubungan hukumlainnya, yaitu terjadinya piutang sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);5 Bahwa atas hutang tersebut (point 4) berawal dimana pada akhir Agustus tahun2008, Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan kerjasama di distribusibarang berupa minyak urang aring dalam skala

barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Pada tanggal 12 Agustus 2008, atas permintaan saya telah dikirim barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, ( tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Bahwa saya mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);Benar bahwa pada akhir Agustus 2008, saya menawarkan kerjasama kepadaPenggugat dibidang kerjasama distribusi barang berupa minyak rambut urangaring dalam skala

Bahwa selain itu. setahu saksi ada usaha bersama tentang pengelolaan minyakwangi orangaring antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, P3 dan P4 membuktikan bahwa Tergugattelah mengambil barang dagangan berupa segala kebutuhan toko kelontong dari Penggugatselanjutnya berdasarkan bukti P5 dan bukti P6 membuktikan bahwa Tergugat telahmenerima secara tunai sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dana kerjasama14distribusi barang minyak rambut urang aring skala besar

Putusan No.690/Pid.B/2010/PN.SIMe bahwa kesimpulan saksi setelah hasil ceking titikkoordinat dilapangan pada 2 titik di aeal tunggulbekas penebangan pohon kayu tersebut kemudiandiploting ke dalam peta kawasan hutan 1:50.000 yangbersumber darie Peta rupa bumi indonesia skala 1:50.000;e Peta lampiran Surat keterangan Asal Usul (SKAU)Nomor seri: 040592 Kab.

Simalungun yaituKeputusan Mentri kehutanan RI No44/KptsII/2005, tanggal 16 pebruari2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan PropinsiSumatera Utara termasuk kedalamHutan Produksi;Menimbang, bahwa apakah dengan demikian Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, akan MajelisHakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum, No.Reg.

Simalungun yaitu KeputusanMentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara;Diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada kawasanHutan Produksi;Menimbang, bahwa berdasarkan data Perizinan Badan Usahayang mempunyai kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutandalam wilayah Propinsi Sumut yang berada di Kantor SubdinPenata Gunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop.

Simalungun yaituKeputusan Mentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, skala : 250.000, tentang penunjukkankawasan hutan Propinsi Sumatera Utara termasuk kedalam HutanProduksi;Menimbang, bahwa SKAU No. Seri : 040592 dibuat danditandatangani terdakwa selaku pejabat yang diberi wewenanguntuk mengeluarkan surat tersebut akan tetapi surat SKAU No.Hal. 52 dari 61 hal.

Simalungun yaitu KeputusanMentri kehutanan RI No : 44/KptsII/2005, tanggal16 pebruari 2005, Skala : 250.000, tentangpenunjukkan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara;Diperoleh data bahwa lokasi tersebut berada pada kawasanHutan Produksi dan berdasarkan data Perizinan Badan Usahayang mempunyai kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutandalam wilayah Propinsi Sumut yang berada di Kantor SubdinPenata Gunaan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop.

Pada pemeriksaan Ditemukan:Kesadaran Umum: Berat, arti dari Berat dalam hal ini adalah kesan umum daripemeriksaan awal dokter, pasien yang masuk dalam keadaan tidak sadar.Kesadaran: GCS5 EiMsV:, Pupil Midriasis, Reflek cahaya berkurang, artinyaGCS5 adalah alat ukur menilai tingkat kesadaran pasien, GCS kepanjangandari Glasco Coma Scale, Ei1M3V1 adalah skala yang digunakan untuk menilaitingkat kesadaran pasien, diberikan rangsangan nyeri: mata tidak membuka(E:), skala ukur adalah 14, E, adalah membuka

Madalah istilan Motorik pergerakan kesadaran pasien, skala ukur 16, Me adalahbisa menggerakkan sesuai dengan perintah, Ms menghindari nyeri, M3 adalahgerakkan fleksi abnormal, jika diberikan rangsangan nyeri kedua tanganpasien menekuk, V adalah respon verbal pembicaraan, dalam hal ini pasiendiberikan rangsangan nyeri, akan tetapi tidak ada respon bicara dan tetapdiam.

berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan, yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat, mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, kemudian usahaperkebunan adalah menghasikkan barang dan/jasa perkebunan, lalu pelaku usahaperkebunan adalah pekebun dan/perusahaan yang mengelola usaha perkebunan,pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu, dan perusahaanperkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikkan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa yang termasuk dalam kegiatan perkebunan ialah :a.

Muhammad Dasrin Nasution Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Usaha Budidaya Dalam Jumlah Skala Tertentu Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ;2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Ir.

Karya Dayun tidak memiliki fin Amdal, layak atau tidaknya suatubadan usaha harus diperiksa dokumen Amdalnya;21Bahwa untuk skala usaha dengan luas lebih dari 1000 (Sseribu) hektar wajibmemiliki fin amdal;Bahwa biasanya badan usaha terbentur pada persyaratan untukmelengkapi dokumen yaitu surat tanah dan ijin lokasi;Bahwa surat teguran yang dikirim bersifat sebagai himbauan;Bahwa mengenai fin Prinsip berkaitan dengan hak atas tanah merupakanwewenang Bupati;Bahwa ijin lokasi harus ada terlebih dahuu

Karya Dayunberjumlah diatas 1.000 (seribu) seribu hektar sehingga berdasarkan Pasal 1UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 menyatakan bahwa usahaperkebunan yang sudah mencapai skala terlentu yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan /atau kapasitas Pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;Bahwa benar menurut pandangan Ahli dalam fakta dipersidanganmengatakan bahwa didalam Pasal 8 Peraturan Menten Pertanian Nomor98/PermentarvOT.1409/2013 tentang Pedoman

Karya Dayunseluas lebin kurang 1.300 ( seribu tiga ratus ) hektar disini majelis Hakimmenilai bahwa dengan terwujudnya areal perkebunan yang dikelola olehterdakwa dengan luas lebih kurang 1.300 ( senbu tiga ratus ) tersebutdengan jumlah karyawan sebanyak 150 (seratus lima puluh ) orang hal inidapat dinilai bahwa kehendak yang timbu didalam bathin terdakwa untukmembuka usaha dibidang perkebunan yang memiliki skala yang besar danmemilki potensi untuk mendapatkan hasil yang sangat besar juga dan halini

Karya Dayun tidak bisa diproses atau diberikan, kemudian Majelis Hakimjuga menilai bahwa seyogyanya Terdakwa sebelum melakukan pengelolaanUsaha Perkebunan dengan jumlah skala tertentu hendaknya terlebih dahulumengurus Perizinan yang telah dianjukan Oleh UndangUndang Nomor 18 Tahun2004 namun sebaliknya bahwa Terdakwa malah melakukan Pengelolaan terhadapareal perkebunan kelapa sawit terlebin dahulu sejak tahun 2005 sampai dengansekarang dan lahan perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur

MUHAMMAD DASRIN NASUTIONTELAH TERBUKT SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAHMELAKUKAN TNDAK PDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKANUSAHA BUDDAYA DALAM JUMLAH SKALA TERTENTU TANPAMEMLKI ZN SEBAGAMANA DALAM DAKWAAN TUNGGAL PASAL46 AYAT 1 UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN ;2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA IR.

Penganiayaan ringan ;Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat) ;Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;>Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; dan> 2b 9Perselisinan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNA15.Bahwa sebelum Memori Banding ini Para Pembanding/Para Terdakwatutup, perlu juga Para Pembanding/Para Terdakwa sampaikanhalhalsebagai berikut

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;. Pencemaran lingkungan (skala ringan);QO TFT OO 5. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); danHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNAr.

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) ;o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;p. Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; danr. Perselisihan perselisinan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;.

Pemeriksaan Tandatanda Vital :e Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kanane Tingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9e Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.e Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kanan4.

Lukadileher.3.4.Pemeriksaan Tandatanda Vital :Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kananTingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kananTerhadap Korban dilakukan Operasi:Operasi kepala jenis

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halHalaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pat/2014ini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan Skala Prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRD KotaBontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyekdengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannya kepadawalikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah :"... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahlMedan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 /Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan ProvinsiSumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutandengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keteranganahli dari BPKH Wilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

diri kearah Cilengkrang Kec.Cibiru Kota Bandung denganmenggunakan sepeda motor milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa makasaksi Heru mengalami luka berat, sebagaimana Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/VI/2014 atas nama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit Allslam Bandung, denganhasil sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kKesadaran empat belas dari skala

mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/V1V/2014 tanggal 14 Juni 2014 atasnama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.TulusWidiyanto, dari Rumah Sakit AlIslam Bandung, dengan hasil sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kKesadaran empat belas dari skala

perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Heru mengalamiluka berat, sebagaimana Visum Et Repertum No.3555/RSAVVISUM/VIV2014 atas nama saudara Heru Cakra, diperiksa dan ditandatangani olehdr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit AlIslam Bandung ;Bahwa, hasil pemeriksaan dr.Tulus Widiyanto, dari Rumah Sakit AlIslamBandung dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :Kesimpulan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia empat puluh dua tahun,kesadaran tampak mengantuk, nilai kesadaran empat belas dari skala

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 186/

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

Kemudian dengan penuh bijaksana danniat yang tulus maka pada tanggal 8 September 1998 antara Pekerjadengan Perusahaan/Penggugat membuat kesepakatan bersama yangjuga disaksikan oleh pihak Perantara dari Depnaker Medan yakniLapasaribu dan Belida Ginting, S.H. sesuai dengan surat persetujuanbersama tanggal 8 September 1998;Bahwa dari hasil kesepakatan bersama tersebut di atasPengusaha/Penggugat telah memberikan kenaikan upah sebesarRp10.000,00/setiap Pekerja dan juga telah memberikan tamabahanperbedaan skala

;Bahwa kemudian selang beberapa hari Pekerja kembali mengadakanunjuk rasa/demontrasi secara massal, diduga ada hasutan/bujukansesama Pekerja bahkan sampai melakukan tindakan pengancamanpada Pengusaha dengan tuntutan kenaikan upah kembali, padahalbulan September 1998 telah dinaikan sebesar Rp10.000,00/setiapPekerja dan telah disepakati bersama serta ditambah denganperbedaan skala upah, namun untuk tuntutan yang kedua kalinya ataskenaikan upah ditolak oleh Penggugat sebab tidak mungkin dalamsebulan

Bahwa lokasi pembangunan Apartemen City Terrace yaitudi Kelurahan Jatibening berada di lingkungan yang menurut PerdaRTRW Kota Bekasi No.13/2011 peruntukannya bukan untuk lokasidengan fungsi hunian, akan tetapi untuk lokasi dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, JatibeningBaru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok,pusat jasa dan pusat pendidikan; b.

Lingkungan di KelurahanJatibening hanya layak untuk pembangunan suatu hunian denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailkelompk, pusat jasa dan pusat pendidikan sesuai Pasal 8 Perda RT/RWKota Bekasi No.13/201 1 ; 22+ 2 222 o2 noe one. Bahwa jika kita runut dari awal proses dikeluarkannya objek gugatanaquo adalah berawal dari adanya Rekomendasi dari Tim KoordinasiPenataan Ruang (TKPRD) No.01/Rek.TKPRD/V2013 tanggal 10Januari 2014 (vide bukti P 5).

Desindo WijayaTama berada pada koordinat 615'57.82 6160.69LS dan 106570.2410657'2.40BT yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13Tahun 2011, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terletak di wilayah denganarahan fungsi sub pusat pelayanan kota (SPPK) Pondok Gede dengan fungsipusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasadan pusat pendidikan. Selanjutnya menurut Gambar 1.1.

SPPK Pondok Gede berada di sekitar kelurahan Jatiwaringin mencakupwilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening,Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusatDEIIGICLIKCEEY ,, mnee eee ene eee nee ne ec nen nee eee ence nena nee necneneeareneeeneereentHalaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGb.