Ditemukan 3816 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 9 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JECKSON MARPAUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
88 — 44
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
88 — 44
Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Kedua adalah adopsi dari pasal 243 KUH Pidana yang dalampraktek hukum disebut dengan knevelarij atau pemerasan yang dilakukanoleh pegawai negeri untuk membedakannya
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1274 — 2053
1274 — 2053
Sama dengan permasalahan hukumacara Pidana dengan acara tindak Pidana Korupsi.Bahwa kalau berdasarkan ajaran dan praktek yang menyangkutdengan pertanggungjawaban melawan hukum yang diatur didalam13865 maupun didalam doktrin res ipsa loquitur, disitu tetap harusdituntut pembuktian tentang adanya kesalahan atau kelalaian.Sebenarnya juga paham hukum stricht liability ini juga kita adopsi ataukita ambil didalam beberapa peraturan Indonesia dari ajarancommond law, jadi berdasar ketentuan yang kita adopsi
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Son Tanggal 28 Agustus 2019 — Perdata : Muhammad Gamso melawan Pimpinan PT Raja Ampat Divers Dan PT Raja Dive Island, dkk
66 — 32
66 — 32
Jadi, patrilinealberarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah,sehingga dapatdikatakan sebagai ahli waris atau penerus garis keturunan langsung atausuku keret/marga Buyut dari Mohammad Gamso adalah seorang Perempuan asal dariTambrauw yang bernama Kamaroko Suen yang dipiara / adopsi olehAbraham Mirino dan Ibu Kamaroko Suen tidak pernah menikah dansejak dikampung Urbinasopen sampai pada menetap di kampungHalaman 66dari157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SONWarimak Distrik Tiplol Mayalibit
Putus : 24-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2618 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Juni 2013 — Nyonya UIY NARI, dkk vs TAIN ME RY, dkk
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun bukti P7 dan P7a dibuattahun 1996, namun adalah adopsi dariPeta Induk Desa, hal ini dapatdibuktikan dan sesuai berdasarkanketerangan saksi Marimin Staf BPNSerang yang pada tahun 1991 padasaat bertugas sebagai Staf BPNKabupaten Tangerang pernahdiperintahkan mengadakan penelitianmengenai Girik C.166 atas nama TanNae Tun, dimana saksi menyatakanmelihat Buku C Desa Keroncong aslidan Peta Desa Keroncong asli, yangmana pada saat ditunjukkan bukti P7dan P7a, saksi langsung mengenaliHal. 167 dari
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 30 Mei 2017 — 1.STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO
2.KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR
3.RAHMAWATI Alias RAHMA
223 — 92
223 — 92
Pembuatan Akte Kelairan anak yang di adopsi :Mengisi formulir di Gukcapil, fotocopy surat nikah orang tua,putusan pengadilan, kemudian diajukan ke DUKCAPIL dan diverifikasi setelah itu dilakukan input data an diterbitkan AkteKelahiran. Bahwa prosedur permohonan KTP Non ELEKTRONIK dilakukandengan tata cara: sebagai berikut:a. Pemohon mengisi formulir KTP mengetahui Kepala Desa/Lurahdomisili pemohon.b.
Register : 08-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN NGANJUK Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Njk Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
WIJI ASTUTIK
89 — 3
WIJI ASTUTIK
89 — 3
Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi yang Para Pemohon ajukan;2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon(MOHAMMAD IRFAN Dan LILIK SUGIARTI) terhadap seorang anak perempuanbernama SYAKIRA AULIA HASENA yg lahir di Nganjuk pada hari Minggu tanggal25 November 2018 dari pasangan suami istri NUR BISRI dan SITI KARNL. 3.
Register : 30-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.BDG Tanggal 9 April 2015 — DEDE HUTMAN
92 — 55
92 — 55
Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Kedua adalah adopsi dari pasal 243 KUH Pidana yang dalampraktek hukum disebut dengan knevelarij atau pemerasan yang dilakukanoleh pegawai negeri untuk membedakannya
Register : 12-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 2 Juli 2015 — SILIN Bin LAKENAN, DK
62 — 24
62 — 24
untuk berbuat dengan mengetahuiunsurunsur yang diperlukan menurut rumusan undangundang;Menimbang, menurut Moelyatno untuk membuktikan membuktikanadanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanyahubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan atau pembuktianadanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan besertaakibat dan keadaankeadaan yang menyertainya;Menimbang, rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 9 UU nomor 20tahun 2001 merupakan hasil adopsi
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Lawan
PT NATIONAL SAGO PRIMA
741 — 969
741 — 969
(SNI) ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC17025:2005 (General Requirements for The Competence of Testingand Calibration Laboratories).
Rizaldi Boer., pada pokoknya menerangkan :Ahli merupakan ahli di bidang klimatologi terapan dengan fokus kemasalah pengelolaan risiko iklim diantaranya isu perubahan iklim.Ahli menerangkan bahwa perubahan iklim telah menjadi isu globaldimana Indonesia adalah salah satu negara yang melakukanratifikasi kerangka kerja konvensi PBB untuk perubahan iklim(United National Framework Convention on Climate Change,UNFCCC) yang di adopsi di New York pada KTT Bumi 1992,melalui UU Nomor 6/1994Pada pertemuan para
Register : 22-12-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Slw Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
146 — 396
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
146 — 396
Pertanahan NasionalKabupaten Brebes untuk dilakukan peralihan hak; Bahwa proses turun waris antara Pak Bambang kepada Tergugatterjadi karena isteri Pak Bambang meninggal kemudian warisnya jatuhkepada anak kandungnya; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat merupakan anakangkat dan saksi tidak mengetahui tentang adanya penetapan anakangkat atas nama Tergugat; Bahwa saksi belum pernah melakukan proses hibah untuk anakangkat dan adapun syarat apabila hibah untuk anak angkat adalahadanya penetapan adopsi
Putus : 03-05-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. Tanggal 3 Mei 2016 — IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (TERDAKWA)
81 — 175
81 — 175
Melihat di lapangan butiran kelapanya lebih kecil dari kelapa biasa maka saksimenyimpulkan benih itu adalah kelapa genjah.Bahwa benar hingga saat ini SOP untuk pelabelan genjah entog belum ada dan hingga saatint belum ada diskrispsi resmi kriteria kelapa genjah entog.Bahwa Sertifikat digunakan untuk benih bina sedangkan SKMB digunakan untuk benihnon bina, seperti bibit kelapa genjah entog;Bahwa format SKMB tersebut saksi adopsi dari Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :93 / Permentan / OT.140/9/
Register : 16-09-2015 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 12 Januari 2015 — I KETUT SUKARSANA, Sag.
95 — 111
95 — 111
Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar.Barang Bukti yang disita dari Taman Muliana tanggal 04 Pebruari 2014, yaitu :241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,-242. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp. 62.500.000,-243. Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 8.000.000,-244.
Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yangmenugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi ITUIN Malang untuk IHDN Denpasar.211) Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp.2.027.660.000,Hal 119 dari 174 halaman Perkara Nomor: 35/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps.120212) Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp.62.500.000,213) Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp.8.000.000,214) Nota Nomor : 202050/sub/12
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
melawan
PT. SURYA PANEN SUBUR
379 — 361
379 — 361
M@: DAUD SILALAHI,SHBahwa berdasarkan Keputusan Ketua MA No. 36 tahun 2011 bahwametodologi ilmu pengetahuan yang sahih, terbaru, dan diakui oleh ahlidalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan, artinya adalahmetodologi itu harus teruji oleh pakarpakar atau ahli yang diakui olehkomunitasnya sendiri yang dalam bahasa asing disebut scientificevidence ;Bahwa mengenai asas kehatihatian dalam Pasal 2 huruf f Undangundang No. 32 Tahun 2009 itu merupakan adopsi dari deklarasi Riokemudian diinterpretasikan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Smr Tanggal 27 April 2017 — PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
MELAWAN
1. Hj. NORSIAH,
2. Drs. H. NADJAMUDDIN, M.Si.,
3. RUSNANI,
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA.
211 — 147
211 — 147
Saniah karena nenek H.Saniah sendiri yang bilang kepada saksi;Bahwa saksi tidak tahu surat adopsi Hj. Norsiah menjadi anak angkat Nenek Hj.Saniah;Bahwa saksi tahu Najamudin dan Hj.
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
86 — 24
86 — 24
oleh penjual ;Bahwa Tanah Atis Mayuti dibeli Pemko Bukittinggi Rp225.000,/M2 tanahSyafri Sutan Pangeran Rp250.000,/M2 lokasinya dekat STIKES ;Bahwa banyak lokasi yang menyebabkan tanah mahal seperti letak tanah ;Bahwa Camat Mandiangin Koto Selayan adalah Anderson ;Bahwa Saksi melihat ada tim Negosiasi dalam SKBahwa Ahli melihat SK Walikota ketentuan dalam Perpres 36 tahun 2005 telahdiubah Perpres 65 tahun 2006 ketentuan dalam Perpres 36 tahun 2005 yangtelah diganti Perpres 56 tahun 2006 sudah di adopsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG.
SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
131 — 30
131 — 30
adalah 20 titik dan pengujian untuk 3titik tidak dimungkin mendapat hasil yang sebenarnya ;Bahwa biasanya untuk objek yang diperiksa atas permintaan yang dibagiyaitu 5 titik dari pemeriksa, 5 titik dari penyedia barang dan jasa, 5 titik daripengguna barang dan jasa, 5 titik dari Penyidik ;Bahwa untuk pengujian 20 titik tidak diatur, tetapi pengujian mengacu kepada SNI(Standar Nasional Indonesia) untuk pengujian hammer test (untuk memperolehangka pantul ) mengacu pada SNI 0348031998 yang merupakan adopsi
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011 Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
82 — 32
82 — 32
Bahwa meskipun ada pendapat yangmenyatakan normanorma hukum administrasidapat diadopsi ke dalam hukum pidana, akantetapi dalam perkara ini, perumusan Pasal 27PP No. 105 tahun 2000 dan Pasal 57 ayat (1)Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dalam suratdakwaan primair maupun subsidair bukanlahmerupakan adopsi norma hukum administrasike dalam hukum pidana.
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
111 — 14
111 — 14
tahun 2007 ;Bahwa harga permeternya Rp. 225.000,/M2 sampai Rp. 250.000,/M2 danpajak ditanggung oleh penjual ;Bahwa tanah Atis Mayuti dibeli Pemko Bukittinggi Rp. 225.000,/M2 tanahSyafri Sutan Pangeran Rp. 250.000,/M2 lokasinya dekat STIKES ;Bahwa Camat Mandiangin Koto Selayan adalah Adersons ;Bahwa saksi melihat ada tim Negosiasi dalam SK ;Bahwa ahli melihat SK Walikota ketentuan dalam Perpres No. 36 Tahun 2005telah diubah Perpres No. 65 Tahun 2006 ketentuan dalam Perpres No. 56 Tahun2006 sudah di adopsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi
- HUSKE DWI GUSTIAN
109 — 29
109 — 29
., hlm. 86).Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001ini merupakan adopsi dari ketentuan pasal 418 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP).
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
123 — 157
123 — 157
Dalam pemeriksaan ini wajib mengikuti standar pemeriksaan keuangannegara termasuk yang di adopsi standar audit akuntan publik.