Ditemukan 3873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pa.prg pa.plg pt.kpg pn.plg pa.pdn pt.pdc pn.pdg pt.odg pt.pg pt.pln
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — SAWIRMAN,SE. MM BIN RUSLI
63 — 16
  • Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.Berdasarkan Penetapan tanggal 21 Januari 2015 Nomor:12/Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal03 Maret 2015.10.
    Diperpanjang Kell oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.Berdasarkan Penetapan tanggal 23 Februari 2015 Nomor:33/Pen.Pid/2015/PT.PDG sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02April 2015Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Rahmat Wartira, SH, WilsonSaputra, SH, MH dan Guswandi, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor R.Wartira & Associates yang beralamat dijalan Durian Ratus No. 58 Kurao, Nanggalo,Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2014.PENGADILAN TINDAK PIDANA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-08-2014 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — Drs. SYAFRIADI, Dkk
94 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang No. 22/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 19 September 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG, tanggal 23 Juli 2012 ; Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani
    Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masingmasing sebesarRp5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2486 K/Pid.Sus/2012tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 22/TIPIKOR/2012/PT.PDG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
50 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor: 03/TIPIKOR/2012/PT.Pdg., tanggal 07 Maret 2012, yangamar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILI: Menerima Perlawanan terhadap Putusan Sela dari Penasihat HukumTerdakwa ;e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum tersebut ;e Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang tanggal
    apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 03/TIPIKOR/2012/PT.Pdg
    48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor: 03/TIPIKOR/2012/PT.Pdg
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN PAINAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pnn
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.MAIYUS Pgl YUS
2.HASWITA Pgl Si It
3.AGUSTINA Pgl. Tin
Tergugat:
1.SURMAYENTI Pgl. En
2.FAKRUDDIN Pgl. Ujang
3.RINAWATI, Pgl. RINA
122 — 35
  • tidak berhasil/telahmengalami jalan buntu, maka terpaksalah Penggugat menempuh jalur hukumdengan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan ini;Bahwa sebelumnya permasalahan/perkara atas Tanah Objek Perkara ini telahpernah Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Painan ini, dimanaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/Pdt.G/2018 PN.Pnntanggal 13 Februari 2019 Gugatan Para Penggugat dikabulkan, akan tetapi padatingkat Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor54/PDT/2019/PT.PDG
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 6 Juni 2014 — IRWAN DATUK MALAGIRI NAN SEMBAI
94 — 20
  • sampat dengan tanggal26 Februari 2014.Majelis Hakim.Berdasarkan Penetapan tanggal 21 Februari 2014 Nomor08/Pen.Pid.Sus//2014/PN.Pdg, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengantanggal 19 Maret 2014.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Padang.Berdasarkan Penetapan tanggal 06 Maret 2014 Nomor08/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pdg, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal18 Mei 2014.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.Berdasarkan Penetapan tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 32/Pen.Pid//2014/PT.Pdg
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 4 Januari 2016 — Zerlinanda, ST Pgl. Jek
60 — 26
  • Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Desember 2015Nomor : 163/Pen.Pid/2015/PT.Pdg, sejak tanggak 17 Desember 2015 sampaidengan tanggal 16 Januari 2016Dalam persidangan ini terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum danmenghadapi sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyampaikan untukmempergunakan haknya menggunakan Penasehat Hukum.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERITERSEBUT ; wan ne nn en nn ae en ne nnTelah membaca ; 1.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 07-01-2013 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pid.B/2013/PN.PDG
Tanggal 17 April 2013 — RIRA DELVITA, Amd Pgl. RIRA
71 — 28
  • Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013No.112/Pen.Pid/2013/PT.PDG sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 6Mei 2013.PENGADILAN NEGERI TERSEBUTSetelah membaca Suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan pendapat Ahli sertaketerangan terdakwa di depan persidangan;Setelah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukandalam persidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Padang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2314 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Maret 2015 — BESRIZAL pgl BUJANG ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut :Alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Padang74tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinyasehingga dalam mempertimbangkan putusan telah melakukan kekeliruan, yaitu:1 Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor:14/TIPIKOR/ 2014/PT.PDG
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 18-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Lbo
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FADHEL DWI JULIARTO A
Tergugat:
1.AHLIWARIS SALIM ALIDRUS YAKNI FARID ALIDRUS
2.AHLIWARIS DARI YUSUF TANGOI Yakni IDRAK TANGOI
3.PT TELEKOMUNIKASI SELULUER Cq PT TELEKOMUNIKASI SELULER TELKOMSEL AREA PAMASUKA BARUGA TELKOMSEL
102 — 50
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Pengadilan TinggiNo. 144/Pdt/2015/PT.Pdg, yang berpendapat bahwa PengadilanNegeri tidak berwenang untuk memeriksa Keputusan Tata UsahaNegara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengujitindakan administrasi Pejabat Tata Usaha Negara dalammenerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan tata usahanegara, akan tetapi kewenangan sepenuhnya adalah padaPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi absolut dariPembanding
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
452 — 346
  • T12:Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SertsPenyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DanPerubahan Data Perseroan Terbatas (Print Out dari Aplikasi);Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor :112/Pdt.G/2019/PN.Pdg (Fotokopi print out);Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Dalam PerkaraNomor : 226/PDT/2020/PT.PDG (Fotokopi print out);Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 191PK/TUN/2016.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 10 Juni 2013 — MARYUSMAL, SP
107 — 36
  • Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 4Maret 2013, No. 13/Pen.PidSus/2013/PN.PDG sejak tanggal 1 Maret 2013 sampaidengan tanggal 30 Maret 20134 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Padang tertanggal 19 Maret 2013, Nomor : 15/Pen.PidSus//PN.PDG, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 21 Mei2013, Nomor : 37/Pen.Pid.K/2013/PT.PDG
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 20 Februari 2013 — MUSTOFA, SP Pgl. MUSTOFA
46 — 12
  • Majelis Hakim ;Berdasarkan Penetapan Nomor. 27/Pen.PidSus/2013/PN.PDG, tanggal 7 Nopember 2013,terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2013 s/d tanggal 5 Desember 2013.4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Padang ;Berdasarkan Penetapan No. 31/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Pdg, tanggal 27 November 2013,terhitung sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 03 Februari 2014.5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang ;Berdasarkan Penetapan No. 04/Pen.Pid.K/2014/PT.Pdg tanggal 27 Januari 2014, terhitungsejak
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 17-02-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 1/PID.TPK/2016/PT PDG
Tanggal 1 Maret 2016 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : RAHMADANI, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK
Terbanding/Terdakwa : KHUSLAINI, SE
79 — 31
  • Put.No.1/TIPIKOR/2016/PT.PDG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148 K/PID.Sus/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — KHUSLAINI, SE, DK
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1148 K/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi VJaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa dan Il padapokoknya sebagai berikut:Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum:Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padangyang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan Nomor1/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 26 Februari 2016, mengingat ketentuanPasal 253 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 19-03-2013
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 13 Agustus 2012 — Drs. MENDALARDI, MM
83 — 36
  • Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ;Penetapan No : 102/Pen.Pid.K/2012/PT.Pdg tanggal 16 Juli 2012 sejak tanggal 23Juli s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang No : 11/Pen.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 24 April 2012 tentangPenunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1944 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — Drs. TARMINTA, MM
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disinilah letak kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukanoleh Judex Facti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang;Bahwa karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidaksesuai dengan caracara yang telah di tetapkan dalam KUHAP, maka sudahseharusnyalah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padangnomor: 07/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG dan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tinggkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang nomor 09/PID.SUS.TIP/2013/PT.PDG
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN PARIAMAN Nomor 133 / PID.B / 2011 / PN.PRM
Tanggal 17 Oktober 2011 — DINASRIL AMIR Pgl. NAS
139 — 35
  • Foto Copy tanpa aslinya Putusan PengadilanTinggi Padang NO.94/PDT/2010/PT.PDG. tanggal 5Agustus 2010.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 21-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 82/PDT/2014/PT-MDN
TITIAN KURNIATI
58 — 44
  • SUDARSONO als SUDAR, dan 2.MISRANSASMITA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.775/Pid/2009/PT.PDG tanggal 25 Nopember 2009 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1417/Pid.B/2009/PNLPtanggal 26 Oktober 2009 :MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa .
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
116 — 71
  • (fotokopi sesuaisalinan putusan) ;Putusan pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Padang No.02/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 7 Maret 2013,atas nama Ridwan, S.Hut. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.729/99 tanggal 22 Juli 2016,kepada PPK Instansi Pusatdan Daerah, Perihal: Permintaan Untuk mematuhi UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 7 April 2014 — BENI VIVAL DATUK RAJO SAMPONO PGL DATUK BIN BUSTAMAM YASIR
43 — 11
  • Solok adalah sebesar Rp. 297.570.350, (dua ratus sembilan puluh tujuh jutalima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ; 180181Menimbang, bahwa kemudian saksi Fitrizal Hidayani telah melakukan upayapengembalian dana yang diselewengkannya sebesar Rp.Rp.82.670.000, (delapan puluh dua jutaenam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada kas UPK pada tanggal 26 Agustus 2011 dan telahdibuktikan juga dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang nomot: 17/TIPIKOR/2013/PT.PDG