Ditemukan 4050 data
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
60 — 42
sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan, berturutturut: UndangUndang No. 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang No. 9 Tahun2004 juncto UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 170/PDT/2017/PT SMR UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dariUndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum; Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten
Terbanding/Penggugat : Usia Krisman Pangaribuan
Terbanding/Turut Tergugat I : Guru Intan Tampubolon
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sitoluama
47 — 21
terurai di atasberalasan hukum putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Juli 2019 Nomor94/Pdt.G/2018/PN Blg untuk dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam amarputusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat danPembanding Il semula Turut Tergugat II, berada dipihak yang kalah maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilansebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten
90 — 9
hypotheek yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan; Dan dalam penjelasan Pasal 26 UUHT ini dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan peraturanperaturan mengenaieksekusihypotheekyang ada dalam pasal ini, adalah ketentuanketentuan yang diatur dalamPasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene IndonesischReglement, Staatsblad 194144) dan Pasal 258 Reglemen Acara HukumUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van hetrechtswezen in de Gewesten
ENIDAR
Tergugat:
1.SIJE alias JASNI
2.LINDA
3.IMAL
4.SELER
5.KUCITRISNO
6.GUSMA TATI
7.SYAHRIAL
8.GUSTINA
9.Drs. SUARDI. S M.Si
56 — 41
Untuk Sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah berhasil membuktikandalildalil gugatannya serta terhadap alat bukti yang di ajukan para tergugat baikdari bukti surat dan saksisaksi tergugat telan mendukung serta mengatkan dalildalil penggugat maka terhadap alat bukti lainya yang di ajukan para tergugat tidakperlu di pertimbangkan lebih lanjut;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangundangHukum Perdata, Kitab Undangundang Hukum Acara Perdata (RechtreglementBuiten Gewesten
1.Marsudin
2.Sumiati
3.Junahar
4.Supini
5.Muhammad Yunan
6.Muhammad Yunus
7.Suriati
8.Supriadi
Tergugat:
1.Iin Parwana
2.Suhelmi
3.Sofiyan
4.Ratna
5.Said Mahfuzi
6.Wilpan Alias Keling
Turut Tergugat:
1.Bupati Deli Serdang
2.Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan
3.Camat Perbaungan
4.Kepala KKA dan TRBP Kabupaten Serdang Bedagai
5.Agus Salim
6.Juli Harisa
7.Muhammad Nurdin
8.Afrida
174 — 68
KONVENSI DAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard), maka Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensidihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara iniyang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 KitabUndangUndang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
204 — 115
309/Pdt.G/2020/PN CkrMemperhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun2004 dan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (Reglement tot Regeling vanhet Rechtswezen in de Gewesten
96 — 52
dipertimbangkan lagi;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka PenggugatHalaman 77 dari 79 Putusan Nomor 28/Padt.G/2020/PN Snt.Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, Kitab Undangundang Hukum Perdata, ReglemenHukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (Reglement totRegeling van het Rechtswezen in de Gewesten
102 — 35
Reglement tot Regeling van Het Rechtswessen in De Gewesten Buiten Java en MaduraStb. Nomor : 1927/227 (R.Bg) Reglement Hukum Acara Peerdata Daerah luar Jawa danMadura ;5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 ;6. Peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI :1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat danPembanding I, Il, Ill, IV, semula Tergugat I, Il, Ill, VI, XIX, XXII ;702.
166 — 36
perkara;Memperhatikan Pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1666 KUHPerdata,Pasal 1682 KUHPerdata, Pasal 1688 KUHPerdata, Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, ReglemenHukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (Reglement totRegeling van het Rechtswezen in de Gewesten
192 — 174
Pdt.G/2018/PN Blg, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilantingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugattetap dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg haruslah dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuktingkat banding sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
117 — 57
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwesen In De Gewesten BuitenJava En Madura, S 1927 No. 227 serta peraturan perundang undanganyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula PenggugatKonpensi / Tergugat Rekonpensi ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor88/Pdt.G/2015/PN.Bpp tanggal 8 Desember 2016, yang dimohonkanbanding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam
1.ANUR
2.RAMALAH
3.RAHMAN
4.ASNIR
5.RATNA WILIS
6.EDISON
7.ASMIRA
Tergugat:
1.SYAFRI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
57 — 20
putusanDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makagugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat 1Dalam Konvensi, dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan PenggugatDalam Rekonvensi/ Tergugat 1 Dalam Konvensi selain dan selebihnya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangundangHukum Perdata, Hukum Adat Minang Kabau, Kitab Undangundang Hukum AcaraPerdata (Rechtreglement Buiten Gewesten
205 — 110
perwakilan Kelompok No.19/PDT/G/2013/PN.Krw tertanggal 9 April 2013 dihadapan persidangan.Bahwa terhadap hal tersebut, mengacu pada ketentuan :Pasal 5 dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 peraturanMahkamah Agung RI No. 1/2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok (perma No.1/2002) ;Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor : 01 Tahun 2008 tentangprosedur Mediasi di Pengadilan ;Pasal 130 Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) ;Pasal 154 Reglement tot Regeling Van Rechtswesen in De Gewesten
116 — 43
Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten BuitenJava en Madura Stb 1947/227, Rog / Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura (khususnya pasal 199205) ;4. Peraturan PerundangUndangan lain yang terkait;MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula paraPenggugat;2.
93 — 13
yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan; Dan dalam penjelasan Pasal 26 UUHT ini dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan peraturan peraturan mengenaieksekusi hypotheekyang ada dalam pasal ini, adalah ketentuanketentuan yang diatur dalamPasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene IndonesischReglement, Staatsblad 194144) dan Pasal 258 Reglemen Acara HukumUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van hetrechtswezen in de Gewesten
158 — 103
oleh karena putusan Majelis Hakim Pertamadikuatkan dengan penambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikantersebut di atas, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukumuntuk membayar ongkos perkara (vide pasal 192 ayat (1) RBg) dalam duatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten
Terbanding/Penggugat : PT. ASURANSI FPG INDONESIA
164 — 89
Pdt.G//2019/PN Mdn, yangdimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dalam Pengadilan TingkatBanding haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihakyang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, pada tingkat banding ditetapbkan sebagaimana amarputusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen InDe Gewesten
Terbanding/Tergugat I : KEPALA CABANG PT. BESTPROFIT FUTURES Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BESTPROFIT FUTURES
259 — 165
Pengadilan Negeri Medantanggal 3 Desember 2018 Nomor 464/Pdt.G/2018/PN Mdn dikuatkan, makaPembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, makaberdasarkan Pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan, pada tingkat banding akan disebutkan pada amarputusan;Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 567/Pdt/2019/PT MDNMemperhatikan pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen in De Gewesten
Pembanding/Penggugat II : Iskandar Zulkarnain
Pembanding/Penggugat III : Rusli Halil Siregar
Terbanding/Tergugat I : Lukman Hakim
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Safaat
Terbanding/Tergugat III : Abdullah Wali
98 — 46
., tanggal 6 Mei 2021dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap beradadipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat bandingakan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927227),UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Terbanding/Penggugat : NURIAH
Terbanding/Intervensi I : SUPARDI
Terbanding/Intervensi II : SUBANDI
Terbanding/Intervensi III : NURIADI
Turut Terbanding/Tergugat II : SUBURYATI
67 — 41
10 Desember 2019 dapat dipertahankan dandikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengugat,berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp 150.000,(Sseratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 139/Pdt/2020/PT MDNMemperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten