Ditemukan 3865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natural natal nera netrial nefral natral netra netrale netralã netran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
222 — 123
  • sudah mengatakan dari awal hanya sebatas mengetahui misalnya tadi mengenaiPemerintah daerah yang diartikan Bupati dan DPRD, kemudian kepala daerah danparlemen seperti itu yang berbeda, kita tidak sependapat, tetapi juga sangat sayahormati apa yang dikemukakan pada saat sekarang, saya sependapat dengan halhal223yang umum yang dikemukakan dan juga tentang undangundang korupsi dibatalkantentang sifat melawan hukum materiil, saya ucapkan terima kasih dan berbahagiakarena mendapat ahli yang benarbenar netral
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — ENDANG SUTRIANI BINTI BADENI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
92 — 17
  • Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo ramai dan mepermasalahkan sehingga uang tersebut saksi kembalikan- Bahwa seorang PPK di larang menerima uang dari salah satu Caleg, karena hal tersebut bertentangan dengan kewajiban saksi selaku PPK karena seorang penyelenggara pemilu tidak diperbolehkan mengkondisikan salah satu peserta pemilu dan harus bersifat Netral, sehingga 13 PPK yang menerima uang termasuk saksi oleh DKPP di berhentikan secara tetap.
    Hal btersebut mengingat bahwa sebagai anggota dan atau ketua PPK seharusnya bertindak netral (non diskriminasi). Tindakan tersebut jelas sekali bahwa Saudara Moch. Tauchid dan dua belas PPK lainnya telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain yaitu untuk memenangkan terdakwa Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo dalam pemilihan umum legislatif. Selain itu tindakan Saudara Moch.
    - Bahwa seorang PPK dilarang menerima uang dari salah satu Caleg, karena hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PPK karena seorang penyelenggara pemilu tidak diperbolehkan mengkondisikan salah satu peserta pemilu dan harus bersifat Netral, sehingga 13 PPK yang menerima uang termasuk saksi oleh DKPP di berhentikan secara tetap ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat-surat dan barang bukti sebagai berikut : - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan
    Agustina Amrawati,ST padahal sebagai PPK terdakwa harus bersifat netral yaitu perlakuan yang sama terhadap semua calon tidak boleh diskriminatif dan apa yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan kewajibannya atau tugas dan wewenangnya yang terdapat atau melekat pada jabatan sebagai anggota Penitia pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Winongan, yang mana tugas, wewenang dan kewajiban PPK sudah diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum
    karena terdakwa telah dikenakan sanksi berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia DKPP No. 32/DKPP-PKE-III/2014 yang merupakan sanksi terkait pelanggaran kode etik maka seseorang tidak dikenakan sanksi hukum pidana korupsi sehingga unsur pidana dimaksud gugur atau tidak terbukti serta perkara ini bentuk pelanggaran pemilu ; Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut majelis berpendapat sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu PPK dituntut untuk netral
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
168 — 706
  • semakin kencang, sehingga menggangguketentraman oprasional perusahaan, sampai puncaknya tanggal 4 januari 2011seluruh plasma mengatasnamakan P3UW berunjuk rasa untuk menutup seluruhoprasional perusahaan, sehingga seluruh oprasional berhenti total yang merugikansemua pihak;e Bahwa plasma boleh tidak bekerjasama lagi, tetapi akan dilakukan hitunghitunganatas nilai aset tambak dan kewajibannya;e Bahwa didalam PKS tidak ada lagi nama P3UW, menurut saksi dalam membahasPKS benar dalam mewakili plasma netral
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 05-06-2016 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 5 Juni 2016 — Ir. MANSYUR LANTA I.B LANTA.,M.M alias MANSYUR alias SUR
158 — 28
  • DWI KARTIKA PLASTINDO, Surabaya Nomor044/SR/VIII/2013 tanggal 26 April 2013, yaitu:Bahwa tali rafia netral @ 1 Kg sebanyak 6.250 Kg harga @ Rp8.900, jumlahRp55.625.000,00 (ima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah; Fakturpenjulan yang dikeluarkan oleh Toko Jaya Plastik Surabaya Nomor 1366/ IV/2013, Halaman 92 dari 736 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Paltanggal 27 April 2013, yaitu sebagai berikut; Plastik HD Sungkup 18x28 Kw3 sebanyak6.750 Kg , @ Rp14.950, jumlah Rp100.912.000
    DWI KARTIKA PLASTINDO(Surabaya) Nomor 044/SR/VIII/2013 tanggal 26 April 2013; tali rafia netral @ 1 Kgsebanyak 6.250 Kg harga @Rp8.900, jumlah Rp55.625.000, (lima puluh lima juta enamratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa faktur penjulan yang dikeluarkan oleh Toko Jaya Plastik Surabaya Nomor 1366/IV/2013, tanggal 27 April 2013, yaitu sebagai berikut, yaitu Plastik HD Sungkup 18x28Kw3 sebanyak 6.750 Kg , @ Rp14.950, jumlah Rp100.912.000, ( seratus juta sembilanratus dua belas ribu rupiah); Plastik
    DWI KARTIKA PLASTINDO(Surabaya) Nomor 044/SR/VIII/2013 tanggal 26 April 2013, tali rafia netral 1 Kgsebanyak 6.250 Kg harga @Rp8.900, jumlah Rp55.625.000, (lima puluh lima juta enamratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa faktur penjulan yang dikeluarkan oleh Toko Jaya Plastik Surabaya Nomor 1366/IV/2013, tanggal 27 April 2013, yaitu sebagai berikut:Bahwa Plastik HD Sungkup 18x28 Kw3 sebanyak 6.750 Kg @Rp14.950, jumlahRp100.912.000, (seratus juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);Bahwa Plastik
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 13 Mei 2015 — FITRIYADI Als IFIT Bin RAHMADI MUHAMMAD ILHAM ROSSADY Bin (Alm) BAMBANG KUSNUN; Abdul Majid Bin Abdullah; NORHASANAH Als SANAH Binti HASAN FAKHRUDIN;
127 — 51
  • saksi membawa ke ruangan saksi dan saat itu jugasaksi menghubungi terdakwa III Abdul Majid dan memintanya untukdatang ke ruang kerja saksi;= Ketika terdakwa HI Abdul Majid datang saksi persilahkan saksiAchmad Said,SE dan sdr Fikri ZamZam untuk ikut terdakwa IIIAbdul Majid ke kantor BPR Kandangan dan menyelesaikanpermasalahan yang ada;= Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dan saksiAchmad Said,SE dan sdr Fikri Zam Zam meminta kepada saksi untukdilakukan pertemuan kembali ditempat yang netral
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
1887 — 1416
  • Negatif, artinya tidak boleh ada negatif, ada netral adapositif. Disini ini negatif, seperti itu;153 Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat ataudokumenA. Surat:dan bukti petunjuk sebagai berikut:2 (dua) lembar fotocopy legalisir lembar Salinan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 yang ditetapkan padatanggal 22 Juli 2013 ditandatangani oleh Presiden Republik IndonesiaDR. H.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2011 — Putus : 13-06-2011 — Upload : 21-10-2011
Putusan PA MEDAN Nomor 888/Pdt.G/2011/PA. Mdn
Tanggal 13 Juni 2011 — Teddy Taufik, SH, MKN & Dina Aditya Ritonga, SH, MKN
69 — 7
  • Tergugat tidak dapat bersikap netral dalam berkeluargadimana Tergugat selalu berpihak kepada keluargaTergugat.d. Adanya campur tangan yang sering terjadi dari keluargaTergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat.15. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar denganmengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat tidakbaiknya tersebut tetapi Tergugat hanya berubah beberapahari saja dan kemudian mengulanginya lagi sehinggamembuat Penggugat merasa tertekan bathin.16.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
684 — 473
  • Tindak pidanaperbankan lebih bersifat netral, yang menentukan sebagai perbuatanterlarang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Pengaturan detail/terincidiperlukan untuk menegaskan perbuatan yang dilakukan merupakanseluk beluk kegiatan perbankan, ketiadaan ini menyebabkan masukkategori umum (tindak pidana korupsi).
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
385 — 378
  • itu yang ditawari ;Bahwa Ahli menyatakan Surat Keputusan No.917 dikatakan hak tanah,tanah partikelir bisa diberikan ganti rugi bisa diberikan hak atas tanah danmaksud ahli bukan diberikan ganti rugi tetapi diberikan hak tanah ;Bahwa Ahli menyatakan tahun 1972 Consestan Lendervorm yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada penggarap liaristiiahnya dan yang diberikan haknya hanya 63 hektar dan sisanya diluarpenggarap liar tersebut jadi itu majelis hakim yang menentukannya kalauahli netral
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
170 — 47
  • HzO 7.78 agak 6,38 netral 7,57 agakalkalis alkalispH KCl 7,49 5,42 7,37C.organik (%) 1,86 rendah 2,09 sedang 2,85 sedangNTotal (%) 0,18 rendah 0,11 rendah 0,18 rendahPTotal 84,34 sangat129,7 sangat 12,53(mg/1000g) tingg! tingg!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
646 — 1272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Marshallbukan seorang saksi yang netral karena Mr. Marshallmemiliki kepentingannya sendiri, mengingat bahwaperusahaannya gagal untuk memenuhi kriteria yangditetapkan dalam Beauty Contest dan oleh karenanyatereliminasi. la membuat beberapa pernyataan yang tidakberdasar terkait dengan Pemohon selama sidangnya padaHal. 42 dari 446 hal. Put.No. 305 K/Pdt.Sus/20128.2.5.8.2.6.tanggal 22 November 2010, yang mana terutama bahwaPemohon telah menggunakan informasi rahasia LNGI/EUuntuk kKeuntungannya.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 297/Pid.B/2012/PN.DUM
Tanggal 3 Desember 2012 — 1. Jaafar, S.Sos Als Jaafar Bin M. Haji Yahya; 2. Ismail Bin Kartubi.
94 — 15
  • tidakterpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim harus lah membebaskan Terdakwa dariHalaman 255 Putusan No. 297/PID.B/2012/PN.DUM256dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhunsur dari dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan PenasihatHukum para Terdakwa merupakan suatu hal yang wajar karena antara keduanya beradadalam posisi dan sudut pandang yang berbeda, sedangkan Majelis Hakim berkewajibanberada pada posisi yang netral
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
486 — 92
  • asalkan harus berpedoman atau dalam melakukan pemeriksaannyasesuai dengan SPKN atau SAIPI;Bahwa jika auditor melakukan pemeriksaan atas dasar permintaanpenyidik, kKemudian setelah melakukan audit, auditor tidak mengcrosschek dan tidak melakukan wawancara atau mengkonfirmasi kepadayang bersangkutan maka hasil auditnya tidak dapat di jadikan rujukan,karena auditor dalam melakukan pemeriksaanya bertentangan denganSPKN dan SAIPI;Bahwa setiap Auditor dalam melakukan setiap pemeriksaan harusindependen dan netral
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
229 — 570
  • HzO 7.78 agak 6,38 netral 7,57 agakalkalis alkalispH KCl 7,49 5,42 7,37C.organik (%) 1,86 rendah 2,09 sedang 2,85 sedangNTotal (%) 0,18 rendah 0,11 rendah 0,18 rendahPTotal 84,34 sangat129,7 sangat 12,53(mg/1000g) tingg! tingg!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 September 2014 — BUDIARTO MALIANG
202 — 759 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mereka berdua menggunakan kata*mark up" karena memiliki pbemahaman bahwa up artinya naik"dan karena dipengaruhi atau disuruh untuk menggunakan kata"mark up" dari atasannya yaitu Singgih Wibisono (Dirut PT.BUR);Padahal penggunaan kata "naik" seharusnya memiliki konotasiyang netral. Naik" dari harga berapa? Naik" dari Harga Netto atau"naik" dari harga Price List?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
328 — 316
  • Disamping itu Terdakwa sebagai KetuaDPRD Sumut seharusnya dalam posisi netral dan tidak mengarahkananggota DPRD untuk mengambil keputusan tertentu yang didasari adanyatawaran uang terkait interpelasi tahun 2015.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang tersebut sangatbertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumutyang merupakan Penyelenggara Negara, yang mana setiap PenyelenggaraNegara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotismeserta melaksanakan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1074 — 2941
  • SPKN atau SAIPI;Bahwa jika auditor melakukan pemeriksaan atas dasar permintaanpenyidik, kemudian setelah melakukan audit, auditor tidakmengcross chek dan tidak melakukan wawancara ataumengkonfirmasi kepada yang bersangkutan maka hasil auditnyaHalaman 234 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;tidak dapat di jadikan rujukan, karena auditor dalam melakukanpemeriksaannya bertentangan dengan SPKN dan SAIPI;Bahwa setiap Auditor dalam melakukan setiap pemeriksaan harusindependen dan netral
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
849 — 654
  • AMROO7/BSOSPKIII/2012 antara PT Agro Maju Rayadengan PT Wahana Purwa Sejahtera sebagai konsultan GAP AnalysisISPO, ini dalam rangka persiapan sebelum memasuki level ISPO kitabekerja sama dengan pihak netral bahwa kita layak atau tidak, hasilnya kitalayak dapat ISPO. Di Aceh baru pertama kami yang mendapatkannya, SPSsatusatunya; Bahwa salah satu variabel penilaian ISPO adalah penilaian lingkungan,salah satunya penanggulangan kebakaran ada dibahas. Kita yang memintamendaftarkan diri.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — TANO BADODO HAREFA
123 — 53
  • Seharusnyakesimpulan fakta barulah dilakukan oleh judex factie pada saat pembuktianunsurunsur dakwaan.Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnyamasih bersifat netral dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan faktayang dinyatakan oleh judex factie Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum),karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh judex factie TingkatPertama.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
483 — 411
  • Itu) diserahkan kepada auditor untukmenentukannya, disitulah dinilai kecermatan seorang auditor.Bahwa menurut pendapat Ahli auditor itu didalam melakukan audit tujuantertentu metode yang digunakan adalah auditor itu wajib dia independent,obyektif dan profesional, artinya dia harus netral dan tidak boleh diintervensi, dia harus bebas. Dia juga harus obyektif sesuai dengan faktayang ada dan dia juga harus profesional sesuai dengan pengetahuan dankemampuannya.