11/G/2016/PTUN-PLG

/G/2016/PTUNPLG.5 Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak dan keterangan Saksisaksidi persidangan; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 15 Pebruari 2016, yang diterima dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Pebruari 2016, denganRegister Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUNPLG, dan telah diterima perbaikannyasecara formal pada tanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan halhal

/G/2016/PTUNPLG.ATAS NAMA DRS.

Sarjulianto, Dipl, S.E dari Kepala Dinas Kelautan danHalaman 37 dari 95 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2016/PTUNPLG.Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Kepala DinasPerhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 29Deseber 2015 adalah tidak benar. Tepatnya pelantikan Ir.

/G/2016/PTUNPLG.Bahwa saksi menerangkan yang di nonjobkan Gubenur ada 12orang;Bahwa saksi menerangkan pernah di nonBahwa saksi menjelaskan pernah menjabat PLT.

/G/2016/PTUNPLG.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pj.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016, yang dimohonkan banding ; -------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----------------------------------------------------------

Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR,tanggal 22 Juni 2016, yang dimohonkan banding dengan amar sebagaiDSTiRUE 2 s+sssesecceseeeece ne eenceemee ene cseeieee ene Heian eee EeeMengadili :DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugattelah lewat waktu ; 20 20 0n2 none connDALAM POKOK SENGKETA:1.

/G/2016/PTUN.MTR, sesuai dengan Akta PermohonanBanding tertanggal 30 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR,Halaman 3 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBYtanggal 30 Juni 2016 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraaMenimbang, bahwa permohonan' banding Penggugat /Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dariPenggugat / Pembanding tertanggal 27

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016 diucapkandalam sidang terobuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat danKuasa Hukum Tergugat ; 252022 202 en nee nne anneMenimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penggugat /Pembanding telah menyatakan banding sesuai dengan Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatGINGIINE 5 ~~~ ~~ nnn nnn nnn eSMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkarapada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan PengadilanTata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22Juni 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang,buktibukti surat, keterangan saksi, memori banding

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016, yangdimohonkan banding ; " += "Halaman 6 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBY3.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/G/2016/PTUN.PL., tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-------------------------------------

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 11/G/ 2016 /PTUN.PL., tanggal 29 Juni 2016 ;JsBerkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor : 11/G/2016/PTUN.PL., tanggal 29 Juni 2016 dalam sengketa

gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, atau setidaktidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak paraPenggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2016dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 11Agustus 2016,yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar menolak permohonan banding dari Tergugat dan menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 11

/G/2016/PTUN.PL tanggal 29 Juni2016 yang dimohonkan banding tersebut 5Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan SuratPemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu tanggal 11 Agustus 2016 ; 0n nn nnn nono ne nnn nnn nn nne ncnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN.PL

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/G/2016/PTUN.PL., tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Hal. 7 dari 8 hal. Put.

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari tergugat II Intervensi / Pembanding ; ------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 11/G/2016/PTUN.YK tanggal 5 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :11/G/2016/PTUN.YK tanggal 5 September 2016 ; 4.

/G/2016/PTUN.YK ; Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukanmemori banding Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakata Nomor11/G/2016/PTUN.YK tanggal 30 September 2016 dan permohonan Memori Bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan tertanggal30 September 2016 ; Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra memoribanding Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 11/G/2016/PTUN.YKtanggal 10 Oktober 2016 dan permohonan Kontra

/G/2016/PTUN.YK tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada tanggal 5 September 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugatdan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 19 September 2016 maka permohonan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1)Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangundangNomor

/G/2016/PTUN.YK tanggal 5 September 2016tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta dalam perkara ini dikuatkan, maka Tergugat II Intervensi / Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuktingkat banding akan ditetapkandalam amar putusan ini ; Mengingat Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undangundang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari tergugat II Intervensi/ Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :11/G/2016/PTUN.YK tanggal 5 September 2016 yang dimohonkan bandingtersebut ; = 22222 22 on on 222 nn nnn nn nnn enn Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam duatingkat pengadilan yang untuk tingkat

M E N G A D I

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-------------------

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 11/G/2016/PTUN-TPI tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:11/G/2016/PTUNTPItanggal 6 Oktober 2016;3. Berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukan para pihak dan suratsuratlainnyaberhubungan dengan sengketa ini;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor : 216/PEN.HS/2016/PTTUNMDN tanggal 16 Januari 2017 tentangForm02/Proksi01/KIMpenentuan hari sidang dalam sengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKI Tentang Duduk Sengketa....

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yangdisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor : 11/G/2016/PTUNTPI, tanggal 6 Oktober 2016 yang amar putusannya sebagai berikut; 220MENGADILI:1. Menolak gugatan Penggugat; 2.

/G/2016/PTUNTPI / Nomor:8/BDG/2016/PTUNTPI yang ditandatangani oleh Kuasa HukumPenggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihakBahwa....Form02/Proksi01/KIMTergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/G/2016/PTUNTPI / Nomor:8/BDG/2016/PTUNTPI tertanggal 18 Oktober 2016; Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingtertanggal 27 Oktober 2016

: 11/G/2016/PTUNTPI / Nomor: 8/BDG/2N16/PTTINTPTPerkara Nomot....tertanggal 17 Nopember 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor: 11/G/2016/PTUNTPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, dengan dihadiri Kuasa HukumPenggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa HukumTergugat I Intervendi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hariuntuk mengajukan permohonan

/G/2016/PTUNTPI tanggal 6 Oktober2016 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya telah tepat dan benardan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih sebagai pertimbanganhukum sendiri dalam memutus sengketa ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:11/G/2016/PTUNTPI tanggal 6 Oktober 2016 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 11/G/2016

M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 11/G/2016/PTUN.KPG tanggal 22 September 2016 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----------------------------------------------------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pelembang Nomor: 11/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 11/G/2016/PTUNPLG, tanggal 16 Juni 2016 ;4. Suratsurat bukti dan surat lain yang berkaitan dengan perkaratersebut;5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 149/PENHS/2016/PT.TUNMDN, tanggal 2,November 2016 tentang Penetapan Hari SidangTENTANG DUDUK SENGKETAn Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketasebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor : 11/G/2016/PTUNPLG, tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut ;DALAM PENUNDAAN : 22022oooreocenccennc ce

/G/2016/PTUNPLG, yang ditandatangani olehKuasa Hukum Tergugat/Pembanding bernama: Silvia DwiApriyanti, SH.

,MH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang bernama: Mamik Hermindjaya, SH., telahdiberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUNPLG,tanggal 29 Juni 2016; Halaman 7 dari 13 HalamanPutusan No. 149/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, telahmengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2016 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padatanggal 20 Juli 2016

Tergugat/Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2016dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2016/PTUNPLG,maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterimakarena diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhitata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan membaca

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 11/G/2016/PTUN-BJM tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-------------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 11/G/2016/PTUN-JBI tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan banding; -----
• Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:11/G/2016/PTUNJBI tanggal 8 September 2016; 4. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsuratyang berkenaan dengan perkara ini;5.

/G/2016/PTUNJBI yang ditandatangani olehKuasa Tergugat/Pembanding: Dede Setiawan ,SH., serta PLT Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jambi dan oleh PLT Panitera telah diberitahukan kepada pihakNegara ...lawan, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/G/2016/PTUNJBI pada tanggal 15 September Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataMenimbang ..Usaha Negara Jambi pada tanggal 20 Oktober

Surat Pemberitahuan dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor : 11/G/2016/PTUNJBI pada tanggal 31 Oktober2016; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 11/G/2016/PTUNJBI masingmasing tertanggal 12 Oktober 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi Nomor:11/G/2016/PTUNJBI diucapkan pada hari Kamis 8 September 2016 dengandihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untukmengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah dincapkah ytsantersebut di persidangan; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonanbanding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUNJBI, padatanggal 15 September 2016 maka permohonan

/G/2016 /PTUNJBI tanggal8 September 2016 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Useha Mewianbdiagnbi.Nomor :11/G/2016/PTUNJBI tanggal 8 September 2016 tersebut yang dimohonbanding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Formul02/Proksi01/KIMPembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukummembayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat bandingsebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut

permohonan banding dari Penggugat Pembanding;------------------------------

-Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 11

/G/2016/PTUN-MDN tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding ------------

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Para Pengggugat/Pembanding; ---------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2016/PTUN-PDG tanggal 22 Desember 2016, yang dimohonkan banding; ---------------------------------------------------------------------------------
• Menghukum

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor 11/G/2016/PTUNPDG, tanggal 22 Desember 2016, yangdimohonkan banding; . Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; .

/G/2016/PTUNPDG yang ditandatangani oleh Kuasanya :Asrizal, SH serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,selanjutnya Panitera memberitahu kepada pihak Tergugat/Terbanding, denganSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUNPDG tanggal 05 Januari 2017; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak ada menyerahkan Memori Banding dalam perkara ini; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan , kepada para pihak yang bersengketatelah

diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajariberkas dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas PerkaraNomor 11/G/2016/PTUNPDG, masing masing tertanggal 23 Februari 2017;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor11/G/2016/PTUNPDG diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, dengan dihadiri oleh KuasaHal 11 dari 17 Hal.

No. 52/B/2017/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIMHukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbandingmaka tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari untuk mengajukan permohonanbanding untuk Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelahdibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 04 Januari 2017 terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2016/

No. 52/B/2017/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIMbaru. yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Padang oleh karenanya pertimbangan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Padang tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis HakimBanding dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2016/PTUNPDG tanggal

/G/2016/PTUNPBR, tanggal 31 AgustusBerkas perkara dan buktibukti surat yang berhubungandengan sengketaPenetapan Ketua Majelis No. 193/Pen.HS/2016/PT.TUNMDN,tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan HariTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 11/G/2016/PTUNPBR, tanggal31 Agustus 2016 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:Formul02/Proksi01/KIMMENGADILIDALAM EKSEPSI

/G/2016/PTUNPBR, tanggal 31 Agustus 2016;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUNPBR,yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembandingserta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:11/G/2016/PTUNPBR, tanggal 13 September 2016;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukankontra memori banding

dalam pemeriksaan ditingkat banding,walapun sudah diberi waktu yang sepatutnya sesuai peraturan yangberlaku;Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi /Pembandingtelah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 2September 2016, dengan Akta Permohonan Banding Nomor:11/G/2016/PTUNPBR, yang ditanda tangani oleh kuasa2hbhumTergugat Il Intervensi/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUNPBR

, tanggal 2September 2016; Formul02/Proksi01/KIMMenimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding tidakmengajukan kontra memori banding dalam pemeriksaan ditingkatbanding, walapun sudah diberi waktu yang sepatutnya sesuaiperaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,tanggal 3 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada para pihakyang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajariberkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkasperkara Nomor: 11/G/2016

/G/2016/PTUNPBR, tanggal 31 Agustus 2016 pada pemeriksaandi tingkat banding tidak ada halhal yang baru dan semuanya telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan sebagai judex facti di tiM@KaiMBardingFormul02/Proksi01/KIMberpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:11/G/2016/PTUNPBR, tanggal 31 Agustrus 2016 tersebut

., jabatan : Jaksa Pengacara Negara;Putusan Nomor : 11/G/2016/PTTUN.Sby, halaman dari halaman 16Hj.ANDIe Indra Thimoty, SH.MH., jabatan : Jaksa PengacaraKesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di JalanSukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Penhadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 11/PENHS/2015/PT.TUNSBY, tanggal 3 Maret 2015 ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih mengenai duduk sengketaPutusan Nomor : 11/G/2016/PTTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 16sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 136/G/2015/PTUNSBY, tanggal 22September 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

/G/2016/PTTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 16menyatakan bahwa secara normatif tidak hanya Keputusan TataUsaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 atau beschikking yang dapat diujikeabsahannya di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapimenurut hukum administrasi juga keputusan tata usaha negara yangberifat fiktif negatif yang menggunakan instrument yuridis Pasal 3juga dapat dijadikan obyek atau sengketa tata usaha negaradikurangi ketentuan Pasal 2 dan Pasal

M.H. masingmasing sebagaiPutusan Nomor : 11/G/2016/PTTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 1614Hakim Tinggi sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didamping oleh HakimHakimTinggi Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUSLEH, SH. sebagaiPanitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasahukumnya ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISMASKURI

Redaksi PUtUSAN.............ccceeeeeee ee Rp. 5.000,Biaya Administrasi Proses Rp. 220.000,BandingJumlah Rp. /250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) Putusan Nomor : 11/G/2016/PTTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 1616

Putusan Nomor 88 K/TUN/2017lisan pada tanggal 2 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 11/G/2016/PTUNPLG. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Putusan Nomor 88 K/TUN/2017sehingga dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 11/G/2016/PTUNPLG 16 Juni 2016 telah terjadi ultra petita.Maka menurut Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyaihak lagi untuk mengajukan gugatan karena Termohon Kasasi telahmenerima objek sengketa beserta akibat hukumnya yang dibuktikan bahwaTermohon Kasasi telah mengusulkan Masa Persiapan Pensiun (MPP)tertanggal 18 Januari 2016.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:149/B/2016/PT.TUNMDN tertanggal 9 November 2016 yang sekedarmengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor: 11/G/2016/PTUNPLG 16 Juni 2016 tanpamemberikan dasar dan alasanalasan pengambilalihan putusanPengadilan Tata usaha Negara Palembang adalah tidak cukup dansepatutnyalah dibatalkan;Halaman 15 dari 26 halaman.

/G/2016/PTUNPLG.Bahwa Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum halaman 90dalam Putusan Perkara Nomor 11/G/2016/PTUNPLG yangHalaman 20 dari 26 halaman.

Huzarni Rani, M.Si dinyatakan tidak berlaku, sehinggadalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 11/G/2016/PTUNPLG 16 Juni 2016 telah terjadiultra petita.Bahwa pertimbangan hukum (Halaman 89) yangmenyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikanSurat Keputusan pemberian Masa Persiapan Pensiun(MPP) atas nama Penggugat, maka seharusnya dalamHalaman 22 dari 26 halaman.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain saya mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 11/G/2016/PTUNKPG,tanggal 22 September 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya denganPutusan

QP 11.G/2016/PA.Mto.Tergugut tinggal bersama Penggugat sudah berjalantahun; Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satulagi, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain; Bahwa Tergugat telah pergi meninggalakan tempat tinggal bersamaselama 3 tahun, dan tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahuidan tidak ada khabar beritanya, selama perpisah Tergugat tidak adamengirim nafkah kepada Penggugat; Bahwa selama Tergugat pergi apakah ada usaha keluarga untukmencarinya,

GHP 11.G/2016/PA.Mto.sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, makamajelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit urrtukdisatukan kembali;Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankanperkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugattersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidakmemperdulikan Penggugat lagi, maka perceraian jalan yang terbaik bagiPenggugat;Menimbang, bahwa karena Penggugat menghadirkan

Putusan Nomor 206 K/TUN/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2016/PTUNPbr. tanggal 31 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 193/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Januari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Februari 2017, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Februari 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11

/G/2016/PTUNPbr.

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT PERDANAUTAMA MANDIRI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan193/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Januari 2017 yang menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11

Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar semua biayaperkara sebesar Rp. 216.000, (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksaberkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perka 11/G/2016/PTUNPLK masingmasing tertanggal 17 Juli 201 7;4**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tat ha Negara PalangkaRaya Nomor 11/G/2017/PTUNPLK diucapkan

Putusan Nomor 6 PK/TUN/2018terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 149/B/2016/PT.TUNMDN juncto Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang Nomor 11/G/2016/PTUNPLG;Mengadili Kembali Menolak gugatan Penggugat

teliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang, Suratsurat Bukti, Keterangan Saksi, MemoriBanding maupun Kontra Memori Banding, Suratsurat lain yang berkaitandengan sengketa ini, yang diajukan pada tingkat banding, maka MajelisHakim Tingkat Banding telah bermusyawarah dan bermufakat bulatberpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 11

/G/2016/PTUNTPI tanggal 6Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya telah tepatdan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alin sebagaipertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa ini;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikiantidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta beralasanhukum untuk dibatalkan.

mengerti halhal apa dalamkeputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkanoleh Pengadilan Tinggi, (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah AgungIndonesia Il: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 danhalaman 238);Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Nomor 216/B/2016/PT.TUNMEDAN tertanggal 23 Januari2017, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan putusan PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang dengan perkara Nomor 11

/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 6 Oktober 2016 tanpa memberikan dasar danalasan hukum tentang pengambilalihan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalahdibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat