/G/2014/PTUNBJM. tanggal 23 Desember 2014 ; Berkas perkara Nomor : 22/G/2014/PTUNBJM.dan suratsurat lainyang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenerima dan memperhatikan keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin,tanggal 23 Desember 2014, Nomor : 22/G/2014/PTUN.BJM.yangamarnya berbunyi sebagai berikut :IIMENGADILIDALAM PENUNDAAN: 200200 2 22 nner nnn nnnMenolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan GubernurKalimantan

/G/2014/PTUNBJM. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 23 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor: 22/G/2014/PTUNBJM,Penggugat/Pembanding mengajukan permohonanbanding pada tanggal 5 Januari 2015, sesuai dengan Akta PermohonanBandingtanggal 5 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan

/G/2014/PTUNBJM, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita AcaraPersidangan, buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, keterangan sakssaksi serta ketentuanketentuan hukum yang terkait dengan sengketa ini, Majelis HakimPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapate Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor : 22/G/2014/PTUNBJM. tanggal 23 Desember 2014yang dimohonkan banding, dengan amar yang pada pokoknya mengabulkangugatan Penggugat/Pembanding

No.61/B/2015/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta mempelajari dengan seksama Memori Bandingdan Kontra MemoriBanding,khususnya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tidak diketemukanfaktafakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2014/PTUNBJM..tanggal 23 DesemberMenimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbangan hukum diatas maka sudah cukup alasan hukum

bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, untuk menyatakan : Sependapat dengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G/2014/PTUNBJM., tanggal 23Desember 2014 tersebut ; Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas makaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 22/G//2014/PTUN.BJM.tanggal 23 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 3Nopember 2014 Nomor : 22/G/2014/PTUNSRG. yang dimohonkan3. Berkas perkara Nomor : 22/G/2014/PTUNSRG. dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenerima dan memperhatikan keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal3 Nopember 2014, Nomor : 22/G/2014/PTUN.SRG, yang amarnya berbunyi sebagaiHal 3 dari 8 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.709.000, (Dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 22/G/2014/PTUNSRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tanpa dihadiriTergugat/Pembanding atau kuasanya;Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 NopemberBahwa

/G/2014/PTUNSRG, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, buktibukti surat yang diajukan olehkedua belah pihak, keterangan sakssaksi serta ketentuanketentuan hukum yang terkaitdengan sengketa ini, Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut : 1 Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSerangNomor : 22/G/2014/PTUNSRG. tanggal 3 Nopember 2014 yangdimohonkan banding, dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan gugatanPenggugat

untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan2 Bahwaalasanalasan Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalamJawaban dan Dupliknya tidak diketemukan faktafakta hukum baru yangdapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan TataUsahaNegaraSerang Nomor : 22/G/2014/PTUNSRG. tanggal 3 Nopember2014 karena telah cukup dipertimbangkan dengan seksama oleh PengadilanTingkat Pertama ;Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan hukum diatas sudahcukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata UsahaNegara Jakarta untuk menyatakan : Sependapat dengan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Serang Nomor : 22/G/2014/PTUNSRG tanggal 3Nopember 2014 tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumdiatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 22/G//2014/PTUN.SRG. tanggal 3 Nopember 2014, yang dimohonkan bandingharus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 22/G//2014/PTUN.SRG.dikuatkan

Putusan No 22/G/2014/PTUN.SMGTahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), denganalasan sebagai berikut:a. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuksuatu keputusan seperti terbaca dari perihalnya;b. Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, yaitu hanyaditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;c.

Putusan No 22/G/2014/PTUN.SMGUnit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota SemarangPerubahan Anggaran Tahun 2013 yang telah ditandatanganibersama antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa paket pekerjaan tersebut oleh Penggugat telahdiselesaikan dan diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 24Desember 2013.

Putusan No 22/G/2014/PTUN.SMG10.11.(lima puluh) hari atau besarnya denda telah melampaui 5 % (limapersen) dari nilai paket pekerjaan.

Putusan No 22/G/2014/PTUN.SMGatau jasa pemerintah. Tidak demikian halnya denganTergugat memberi perlakuan lain kepada Penggugat.Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan asaspersamaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaanbarang atau jasa tersebut;b.

Putusan No 22/G/2014/PTUN.SMGCabang Semarang Pandanaran;7. Bahwa dalil Penggugat pada No. 8 dan No. 9 adalah tidak benarkarena akan melampaui tahun anggaran 2013 sehinggabertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010beserta perubahannya dimana paket pekerjaan tersebut tidakdilaksanakan secara multiyears;8.

/G/2014/PTUN.PTK., tanggall19Agustus 2014; 3 Berkas perkaraNomor : 22/G/2014/PTUN.PTK.tersebutdan suratsurat lainnyayang berhubungan dengan perkara ini; TENTANGDUDUKSENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 22/G/2014/PTUN.PTK., tanggal 19Agustus 2014 yang amarnyaberbunyi sebagaiberikut : Dalam Penundaan:e Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;Dalam Eksepsi :e Menerima Eksepsi Tergugat

/G/2014/PTUNPTK. yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;Hal 5 dari 8 hal Put.

No.338/B/2014/PT.TUN.JKT.Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukanPenggugat /Pembanding pada tanggal 3 September 2014 terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara Pontianak tanggal 19Agustus 2014, Nomor 22/G/2014/PTUN.PTK.dan Surat Pemberitahuan Isi Putusan diterima tanggal 21 Agustus 2014, maka pengajuanbanding tersebutmasih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimanadimaksud Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan

Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yangterdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUNPTK. tanggal 19Agustus 2014, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acarapemeriksaan persidangan, alatalat bukti

dalamamar putusan di bawah ini ; Memperhatikan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketaMENGADILIe Menerima permohonan bandingdari Penggugat/Pembanding;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianaktanggal 19 Agustus2014Nomor 22/G/2014/PTUN.PTK. yang dimohonkanbanding;e Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkaradalamkeduatingkat

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 22/G/2014/PTUN.JKT tanggal 28 Mei 2014 yangdimohonkan banding;" 222222 noo3. Berkas sengketa Nomor 22/G/2014/PTUN.JKT dan suratsurat lainyang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B;DUDUKNYA SENGKETABahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alihsemua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanHal 3 dari 9 hal. Put.

No. 230 / B/ 2014 / PT.TUN.JKTPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2014/PTUN.JKTtanggal 28 Mei 2014, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :. DALAM EKSEPS tsess2nannneenenennennnemmenen nnn senmenennnnsennetnonnenssss1. Menerima eksepsi Terguat ;2 20 nono nn nnn nn nn nnn2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;Il.

/G/2014/PTUN.JKT tanggal 28 Mei 2014, makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukumdan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatanPenggugat tidak diterima adalah sudah tepat dan benar denganmempertimbangkan !

No. 230 /B/ 2014 / PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 22/G/2014/PTUN.JKT tanggal 28 Mei2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlahIK UTTER EIT, ~~~ mmm mmm nm mn enaeanMenimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding inipihak Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah makaterhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya

/G/2014/PTUN.JKT tanggal 28 Mei 2014, yang dimohonkane Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkarapada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hariRabu, tanggal 1 Oktober 2014 oleh kami H.

/G/2014/PHL Sby.

Nomor 22/G/2014/PHI.Sby. yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonantersebut disertat dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26Agustus 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

/G/2014/PHI.SBY. tanggal 23Juli 2014 telah menyimpangi fakta hukum dengan mengesampingkan buktitertulis (T.5) berupa surat Nomor 0O1/SFIJBR/VI/2012 perihalPemberitahuan Pengambilan Gaji Bulan Mei 2012.

Oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti in casudalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 22/G/2014/PHLSBY tanggal 23 Juli 2014 tidak memenuhi rasa keadilandan melindungi kepentingan Pemohon Kasasi/semula Tergugat;Vv Bahwa dalam Amar Putusan Hakim PHI poin 4 tidak sesuai dengan UndangUndang 13 Tahun 2003 dimana disebutkan disana bahwa perhitungan UangPesangon adalah sebesar 2 x Pesangon. dalam hal ini kami berpendapatbahwa perhitungan 2 x (dua kali Pesangon

SUZUKIFINANCE INDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 22/G/2014/PHI.Sby. tanggal 23 Juli 2014;MENGADILI SENDIRIDalam Provisi:e Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh H. Yulius S.H., M.H.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 ; 3. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan sengketa ini ; 4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 294.500, ( dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah ) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :22/G/2014/PTUN.SMG diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25September 2014 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut,Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana

Namun kedua pihak tidakdatang sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas PerkaraNomor : 022/G/2014/PTUN.SMG tanggal 15 Desember 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2014mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 yang berartienam hari setelah putusan diucapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 123ayat (1) UndangUndang

Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonanbanding tersebut dinyatakan diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memeriksa dan meneliti berkas perkara yang antara lain terdiri dari :Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Sidang, Surat Surat

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan ; DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ; 2.

/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 5Halaman 14 dari 25 halaman.

AisyahMansyur dalam kesaksiannya yang termuat dalam halaman 18 garismendatar 4 (empat) putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, menerangkanbahwa M.

/G/2014/PTUN.MKS, mendasari syaratsyarat tersebut berdasarkan PPRINo. 24 tahun 1997, maka Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22084/Kel.

9 Tahun 2004Jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan untuk sahnyapembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkankeyakinan Hakim, fakta hukum yang membuktikan bahwa Majelis Hakimyang menjatuhkan putusan No. 22/G/2014/PTUN.MKS, dalam menjatuhkanHalaman 22 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 256K/TUN/20152015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 22/G/2014/PTUN.MKS Tanggal 5 Agustus 2014 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 122/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 14 Agustus 2014 berupa Penguatan HukumanDisiplin kepada Penggugat bernama POLTAK TAMBUNAN NIP. 19620410198503 1 O01, Staf Operator Komputer pada Direktorat PengendalianKepegawaian III ;Memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai PNS seperti semula ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22

/G/2014/PT.TUNJKT, Tanggal 10 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;Halaman 5 dari 10 halaman.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada Tanggal 10 Februari 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2014/PT.TUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22

/G/2014/PT.TUN.JKT, terasa sangat tidak adil bagi Pemohon Kasasi karena baik di dalamgugatan, replik, dan alat bukti maupun kesimpulan Pemohon Kasasi telahPemohon Kasasi jelaskan, bahwa sebagian diakui oleh Penggugat dan sebagianlagi tidak ;2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalammemutus Perkara Nomor 22/G/2014/PT.TUN.JKT telah melakukan kekeliruanatas UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2014/PTUN.BJM, tanggal 23 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:I.II.DALAM PENUNDAAN:Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 862.9/05HD/KUMKESJ.1/BKD/2014, tanggal 30April 2014 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai

/G/2014/PTUN.BJM., Jo.

AMAR PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASINNOMOR: 22/G/2014/PTUN, TANGGAL 23 DESEMBER 2014 DALAMPOKOK SENGKETA ANGKA 4 SEBAGAIMANA DIKUATKAN OLEHPUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTANOMOR: 61/B/2015/ PT.TUN.JKT., TANGGAL 27 APRIL 2015 SALAHMENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU .a.

Tanggal2/ April 2015 Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin 22/G/2014/PTUN.BJM Tanggal 23 Desember 2014 angkake1 sampai dengan angka ke3 tersebut di atas. Sehinga amar putusanangka 4 bertentangan dengan amar putusan angka 1 sampai denganangka 3 dan angka 5. Dengan menggunakan kata lainMajelis Hakimdalam amar putusan anqka 1 sampai dengan angka 3 dan angka 5Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2015menyatakan bahwa Obyek Sengketa yaitu.

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASINMEMUTUSKAN PERKARA NOMOR: 22/G/2014/PTUN, TANGGAL 23DESEMBER 2014 SEBAGAIMANA DIKUATKAN OLEH PUTUSANPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR:61/B/2015/ PT.TUN.JKT., TANGGAL 27 APRIL 2015 MENGABAIKANDAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS S/MILIA SIMILIBUS.a. Majelis Hakim dalam memutus perkara wajib mempedomani asas similiasimilibus yakni dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yangsama pula.b. Bahwa dalam perkara No. 06/Pdt.G/2014.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal23 Desember 2014, Nomor 22/G/2014/PTUNBJM., yang dimohonkanbanding tersebut;3.

AMAR PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARABANJARMASIN NOMOR 22/G/2014/PTUN, TANGGAL 23 DESEMBER2014 DALAM POKOK SENGKETA ANGKA 4 SEBAGAIMANADIKUATKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHANEGARA JAKARTA NOMOR 61/B/2015/PT.TUN.JKT, TANGGAL 27Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2017APRIL 2015 DIKUATKAN OLEH PUTUSAN KASASI MAHKAMAHAGUNG RI NOMOR 484K/TUN/2015 TANGGAL 17 NOVEMBER 2015SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU.a.

/G/2014/PTUN.BJMtanggal 23 Desember 2014 angka ke1 sampai dengan angka ke3tersebut di atas sehingga amar putusan angka 4 bertentangan denganamar putusan angka 1 sampai dengan angka 3 dan angka 5.

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASINMEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 22/G/2014/PTUN, TANGGAL 23DESEMBER 2014 SEBAGAIMANA DIKUATKAN OLEH PUTUSANPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR61/B/2015/PT.TUN.JKT, TANGGAL 27 APRIL 2015 DIKUATKAN OLEHPUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 484 K/TUN/2015TANGGAL 17 NOVEMBER 2015 MENGABAIKAN DANBERTENTANGAN DENGAN ASAS SIMILIAR SIMILIBUS.a.

Sehingga sangatlah nyatamemutuskan perkara Nomor 22/G/2014/PTUN, tanggal 23 Desember2014 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 61/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 27 April2015 dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor484K/TUN/2015 tanggal 17 November 2015 telah mengabaikan danbertentangan dengan asas similiar similibus.Halaman 21 dari 23 halaman.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 14 Oktober2014 Nomor : 22/G/2014/PTUN.BDG yang dimohonkan Banding;3.

Berkas sengketa Nomor : 22/G/2014/PTUN.BDG dan Suratsurat lainnya yangterlampir didalamnya; " 0205 seo one ne ee neonDUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tanggal 14 Oktober 2014Nomor : 22/G/2014/PTUN.BDG dalam sengketaantara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; MENGADILIDALAM EKSEPSI ypnnccsncrnrenemnce er anecrecnesen reer cnsenersennieernsacenenennanntsrnsHal. 2 dari

/G/2014/PHI/ PN.Mdntanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisie Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesarRp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2014terhadap putusan tersebut, Penggugat

Nomor 22/G/2014/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HubunganIndustrial Medan pada tanggal 4 September 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25September 2014, Namun Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medansalah menerapkan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung,Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat membatalkan putusan PHI padaPengadilan Negeri Medan Nomor 22/G/2014/PHI.Mdn tanggal 11 Agustus 2014tersebut;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 September 2014

/G/2014/PHI.Mdn tanggal 11 Agustus 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadilisendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalamPasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkatkasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun

/G/2014/PHI.Mdn tanggal 11 Agustus 2014;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisionil:e Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;Dalam Pokok Pekara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Hal. 17 dari 17 hal.