Ditemukan 42 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 42/2018 42-g-2015 42-g-2013 42-g-2017 42-g-2016 42-p-2018 42
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-04-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 42/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
Siti Mutmainah
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa, Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
84 — 37
  • 42/G/2018/PTUN-SMG
    Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.tetap! Tim Penjaringan dan Penyaringan.
    Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.2 .
    Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.
    Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.
    Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.Biaya ATK Rp. 75.000,Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah Rp. 293..500,Materai Putusan Rp. 6.000,Redaksi Putusan Rp. 5.000,Jumlah Rp. 409.500,(empat ratus sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUN.SMG.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 99/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 10 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Terbanding/Penggugat : MUH. ASYHADI
94 — 35

  • M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----------------------------------------------------------------------

    - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 42/G/2018/PTUN-JBI tanggal

    16 Januari 2019 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mengadili

    Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu MajelisHakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;42/G/2018/PTUNJBI tanggal 16 Januari 2019 ; 3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 99/PEN.HS/2019/PTTUNMDN tanggal 8Mei 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;4.
    Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 42/G/2018/PTUNJBI,dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengansengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta suratsurat lainya yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 42/G/2018/PTUNJBI, tanggal 16 Januari 2019
    /G/2018/PTUNJBI tanggal 28 JanuariMenimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBandingnya tertanggal 6 Pebruari 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 7 Pebruari 2019, dan telahdiberitanukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/Terbanding dandengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:42/G/2018/PTUNJBI pada tanggal 7 Pebruari 2019, bahwa memori bandingTergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan
    /G/2018.PTUNJBI, tanggal 16 Januari 2019; embebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telahdiberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) padahari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2019; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:42/G/2018 /PTUNJBI telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka
    /G/2018/PTUNJBI yang dimohon banding danmemohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan tersebut danmengadili sendiri dengan mengabulkan jawabannya.
Pengadilan PA LUWUK Perdata Agama Perceraian
Register : 10-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PA LUWUK Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Lwk
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
  • i :Primer : Putusan No. 42/G/2018/PA.Lwk Hal. 2 dari 17 hal.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3.
    Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Putusan No. 42/G/2018/PA.Lwk Hal. 3 dari 17 hal.aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2, paraf dan tanggal;Bahwa, untuk membuktikan dalildalil Qgugatannya, Penggugat telahmenghadirkan SaksiSaksinya sebagai berikut :1.
    /G/2018/PA.Lwk Hal. 7 dari 17 hal.ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun Putusan No. 42/G/2018/PA.Lwk Hal. 14 dari 17hal.1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, jo.
    M.HI.Hamsin Haruna, S.HI.Hakim Anggota; Putusan No. 42/G/2018/PA.Lwk Hal. 16 dari 17hal.Rokiah binti Mustaring, S.HI.Rincian biaya perkara ini :G1 & Go po JumlahBiaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanHak RedaksiBiaya Meteral :Rp.656.000,00(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) Putusan No. 42/G/2018/PA.Lwkhal.Panitera Pengganti;Ahmad Shabri Zunnurain, SH.: Rp. 30.000,00Rp. 50.000,00: Rp.565.000,00Rp. 5.000,00Rp. 6.000,00Hal. 17 dari 17
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 26-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 261/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : MHD Risky
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : RINI SURYANINGSIH Binti SUWARNO
39 — 9

  • M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-------------------------

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 42/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 10 Oktober 2018;--------------------------------

    - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya

    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:42/G/2018/PTUNMDN. tanggal 10 Oktober 2018Halaman 2 , Putusan Nomor 261/B/2018/PT.TUNMDN.Formul02/Proksi03/KIM3. Berkas perkara, Suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak danSuratsurat yang berkenaan dengan perkara4.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 261/PEN.HS/2018/PT.TUNMDN tanggal 6 Pebruari 2019 tentang Penetapan HariTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:42/G/2018/PTUNMDN. tanggal 10 Oktober 2018 yang amarnya berbunyiSebagai berikut;22 222 nn enna nn nn nn nnn en nn none nn nena nen enenennnenMENGADILIDalam Eksepsi Menyatakan Eksepsi Tergugat
    /G/2018/PTUNMDN. tanggal 10Oktober 2018; 2222222 nnn nnn n nnn Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2018dengan Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2018/PTUNMDN. yangditanda tangani oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding: Ruslan MawarTanjung, S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dantelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 42/G/2018/PTUNMDN. tanggal
    22 Oktobern Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukanMemori Banding tanggal 25 Oktober 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Oktober 2018 dantelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2018/PTUNMDN. tanggal30 Oktober 2018 ; 22 n nnn nnn nn nnn nnn nn nen nnn nnn ee en nnn n nee Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding tersebut, Tergugat
    /G/2018/PTUNMDN. tanggal 10 Oktober 2018 tersebutyang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding danpihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini,maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkatpengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amarputusan sebagaimana tersebut di bawah ini;oone Mengingat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — MUSTARI DG. LALLO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. NURWATI. B (NURWATI BASIR);
62 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 339 K/TUN/2019Eksepsi Tergugat II Intervensi; Gugatan Penggugat kadaluarsa atau sudah lewat waktu; Gugatan Penggugat Premateur; Penggugat tidak/belum mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 42/G/2018/PTUN.MKS.
    ,tertanggal 21 Februari 2019 juncto Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 42/G/2018/PTUN.Mks tertanggal 17 Oktober2018;3. Menghukum untuk membayar segala biaya perkara kepada ParaTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang timbul dalam perkara iniberdasarkan undang undang;Halaman 3 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — MUH. ASYHADI VS BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR;
158 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jambi, dengan Putusan Nomor 42/G/2018/PTUN.JBI.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 270/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD EFENDI, S. Kep
202 — 195
  • Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding.Bahwa kepada para pihak telah diberi Kesempatan untuk melihat danmemeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas(Inzage) masingmasing pada tanggal 6 Agustus 2019 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 42/G/2018/PTUNSMD telah diucapkan pada sidang yang dibuka danHal 6 dari 11 hal. Put.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-06-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 187/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
Raja Imbalo Lubis
Tergugat:
Bupati Batubara
201 — 127
  • /G/2018/PTUNKPG,No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG ; No 46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).
    /G/2018/PTUNKPG,No.43/G/2018/PTUNKPG, No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG, No.46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).
    (1) yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hakuntuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hakuntuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapanhukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apapun(Putusan PTUN Banda AcehNo.12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN KupangNo.35/G/2018/PTUNKPG, No.36/G/2018/PTUNKPG,No.37/G/2018/PTUNKPG, No.38/G/2018/PTUNKPG,No.40/G/2018/PTUNKPG, No.42
    /G/2018/PTUNKPG,Halaman 22 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN30.31.32.No.43/G/2018/PTUNKPG, No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG, No.46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).
    /G/2018/PTUNKPG, No.43/G/2018/PTUNKPG,No.44/G/2018/PTUNKPG, No.45/G/2018/PTUNKPG,No.46/G/2018/PTUNKPG, No.49/G/2018/PTUNKPG).Halaman 30 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDNBahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan olehPPK yang notabene adalah Pejabat Publik yang disumpahdan dalam sumpahnya mengatakan antara lain setia dantaat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasidengan Pasal 281 UUD 1945 telah dilanggar maka PPK/Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan;.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 253/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
Hendra Syam Zega
Tergugat:
Walikota Gunung Sitoli
124 — 49
  • Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangandengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (PutusanPTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN KupangNo 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/
    ayat (1) yaitu Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hakuntuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuktidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapanhukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG) .
    Sehingga UU dan PPtersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai retroaktif (PutusanPTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUNKpang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 183/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
PHILIANUS TELAUMBANUA, S.Pd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
76 — 34
  • diputus ;24.Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun( Yurisprudensi Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan Manggarai Timur No35/G/2018/PTUNKPG , No 36/G/2018/PTUNKPG , No37/G/2018/PTUNKPG , No 38/G/2018/PTUNKPG , No40/G/2018/PTUNKPG , No 42
    /G/2018/PTUNKPG , No43/G/2018/PTUNKPG , No 44/G/2018/PTUNKPG , No45/G/2018/PTUNKPG , No 46/G/2018/PTUNKPG , No49/G/2018/PTUNKPG) .
    dan hati nurani,nak beragama,hak untuktidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapanhukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamHal. 24 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUNMDNkeadaan apapun (Yurisprudensi Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan Manggarai Timur No35/G/2018/PTUNKPG , No 36/G/2018/PTUNKPG , No37/G/2018/PTUNKPG , No 38/G/2018/PTUNKPG , No40/G/2018/PTUNKPG , No 42
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 219/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Desman Hulu,SE
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
168 — 48
  • perkaratersebut diputus tahun 2011 ;Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangandengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalamPasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya :Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surutadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun (Putusan PTUN ' Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUN Kupang No35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG) .
    Gugatan a quo yang adasesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas darilembaga pemasyarakatan pada tahun 2011 jugasebelum Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit.SehinggaUU dan PP tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagairetroaktif(Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUN Kpang NoHal 28 Putusan Nomor Perkara 219/G/2019/PTUNMDN35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 221/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
Mesilina Telaumbanua
Tergugat:
Bupati Nias Utara
392 — 303
  • Putusan Perkara Nomor: 221/G/2019/PTUN.MDN35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/P TUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG) .Bahwa oleh karena objek gugatantersebut dikeluarkan oleh PPK yang noatabene adalah PejabatPublik yang disumpah dan dalam sumpahnya mengatakan antaralain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehinggakorelasi dengan
    Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagai dasarterbitnya Objek Gugatan a quo yang ada sesudah TindakPidana In Casu terjadi dan bebas dari Rumah Tahananpada 2011 juga sebelum Peraturan Pemerintah No 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit.Sehingga UU dan PP tersebut diatas dapat dikatagorikansebagai retroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kpang' No35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 177/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
dr Haposan Siahaan M.Kes
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
88 — 33
  • akhirnya perkara tersebut diputus ;Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUDNRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntutatas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Putusan PTUN BandaAceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG) .
    1945ayat (1) yaitu Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak untukkemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuk tidakdiperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUNKupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    Sehingga UndangUndang dan Peraturan Pemerintahtersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai retroaktif (PutusanPTUN Banda Aceh No. 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUNKupang No. 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
144 — 1316
  • diputus inkracht tahun 2011 ;Bahwa sehingga demikian obyek Gugatan bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 VUD NRI 1945yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun (Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNHalaman 17 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.28.29.30.KPG) .
    untukkemerdekaan pikiran dan hati nurani,jhak beragama,hak untuk tidakHalaman 23 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.46.47.48.diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, PutusanPTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG) .
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 201/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
98 — 60
  • Putusan Perkara Nomor: 201/G/2019/PTUN.MDN40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG).
    terhadap Penggugat sebagaidasar terbitnya Objek Gugatan a quo yang ada sesudah TindakPidana In Casu terjadi dan bebas dari Rumah Tahanan padaAgustus 2016 juga sebelum Peraturan Pemerintah No 11 tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit.SehinggaUU dan PP tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagairetroaktif (Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42
    /G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, NoHalaman 34.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G/2019/PTUN.Kdi
Tanggal 1 Oktober 2019 — ABU NURU,S.Pd (Penggugat) VS BUPATI WAKATOBI (Tergugat)
153 — 53
  • Bukti P18Menimbang,: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 42/G/2018/PTUNKPG tanggal 15 Mei: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 438/G/2018/PTUNKPG tanggal 15 MeiBTS ganar cnn: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 54/G/2018/PTUNKPG tanggal 16 MeiDG 3 eeareconese nummer sera ysacmanecme nase aara naa ca as iesoagebahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugatdipersidangan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 215/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
Abrektus Manao
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
302 — 670
  • hakuntuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,jhak beragama,hakuntuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadidihadapan hukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No.12/G/2018/ PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No.35/G/2018/PTUNKPG, No. 36/G/2018/PTUNKPG, No.Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 215/G/2019/PTUNMDN37/G/2018/PTUNKPG, No. 38/G/ 2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG, No. 42
    /G/2018/PTUNKPG, No.43/G/2018/PTUNKPG, No. 44/G/2018/PTUNKPG, No.45/G/2018/PTUNKPG, No. 46/G/2018/PTUNKPG, No. 49/G/2018/PTUNKPG).
    Sehingga UUdan PP tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai retroaktifHalaman 33 Putusan Perkara Nomor 215/G/2019/PTUNMDN(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , PutusanPTUN Kpang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No. 37/G/2018/PTUNKPG, No. 38/G/2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG, No. 42/G/2018/PTUNKPG, No. 43/G/2018/PTUNKPG, No. 44/G/2018/PTUNKPG, No. 45/G/2018/PTUNKPG, No. 46/G/2018/PTUNKPG, No. 49/G/2018/PTUNKPG).
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 24-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G/2019/PTUN.Kdi
Tanggal 2 Oktober 2019 — Ir. MUH. SALIM (Penggugat) VS BUPATI WAKATOBI (Tergugat)
137 — 44
  • Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ill dan IV LingkupPemerintahan Kabupaten Wakatobi, tertanggal 20 Februari 2006 ; Fotokopi sesuai Legalisir Surat Pernyataan Pelaksanaan TugasNomor: 800/108, tertanggal 21 Februari 2006 ; Fotokopi sesuai legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.231 501, tertanggal 20 Februari 2006 ; Fotokopi sesuai Legalisir Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor: 821.23/502, tertanggal 20 Februari 2006 ;Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor: 42
    /G/2018/PTUNKPG antara KRISTOFURUSMENJULANG, S.M sebagai Penggugat melawan Bupati ManggaraiTimur sebagai Tergu gat ; Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor: 43/G/2018/PTUNKPG antara Ir.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 49/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
IWAN ISWANDI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
189 — 98
  • Terima dari Iwan Iswandi Perihal :Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Bdg No881/Kep.19BKPPD/2018, tanggal 25 April 2019 (bukti Sesuai dengan asli) ;Foto copy Bukti Penerimaan Surat dari lwan IswandiPerihal : Keberatan Terhadap Keputusan Bupati BdgNo 881/Kep.19BKPPD/2018, tanggal 25 April 2019(bukti Sesuai dengan asli) ;Foto copy print out dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Sistem InformasiPenelusuran Perkara tentang amar putusan perkaraNomor :37/G/2018/PTUN.KPG, 38/G/2018/PTUN.KPG, 42
    /G/2018/PTUN.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 47/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
1.Drs. H. JAINUDDIN DAMOPOLII
2.Drs. SUHARJO MAKALALAG
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
Intervensi:
Ir. Hj. TATONG BARA
242 — 135
  • (Sesuai dengan aslinya);: Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mdo, tanggal 14Januari 2019. Surat Perintah Tugas Nomor824.3/BKPPKK/26, tanggal 24 Juli 2018. (sesuaisalinan);: Fotokopi Surat dari Badan Pengawas Pemilu KotaKotamobagu, Nomor : 110/BAWASLUKK/IX/2018,Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.Mdo18. Bukti P15 :19. Bukti P16 :20. Bukti P17 :21. Bukti P18 :tanggal 7 September 2018, Perihal ; Permohonan TidakDapat Diterima.