Nomor 759 PK/Pdt/2008tanah hak pakai Penggugat Rekonpensi,berdasarkan surat keputusan Komandan TNI AULanuma Husein Sastranegara NomorSkep/35/VII/1981, tertanggal 7 Juli 1981:4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2670/PasirkalikiGambar Situasi No. 7911/1994, tertanggal 13Agustus 1994, Sertifikat tertanggal 14 September1994, seluas 595 m2 (lima ratus sembilan puluh limameter persegi) tertulis atas nama TergugatRekonpensi cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum,;5.

Asas Profesionalitas ; e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, pada dasarnya sebagaiBadan/Pejabat TUN seharusnya meneliti seluruh datadata yuridis dan fakta dilapangan secara profesional sesuai dengan keahliannya sebelum membatalkansertifikat hak pakai Penggugat sehingga Tergugat melanggar kepentingan oranglain.

Bahwa untuk menjamin agar Penggugat DalamKonvensilfergugat Dalam Rekonvensi tidak memindahkankantangankan obyek sengketa dimaksud in casu areal tanah yangterurai dan sebagaimana dimaksuddalam sertifikat hak pakai Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat DalamRekonvensio. 114 Tahun 1997, maka dipandang perlu)= dan cukupbedasar hukum untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketayangbersangkutan; Re A ee ne7.

hingga pada akhirnya PENGGUGAT dengan sangat terpaksadibawah ancaman bersedia mengganti uang proyek tersebutkepada TERGUGAT dengan menjaminkan Sertipikat Rumahmertua PENGGUGAT untuk JAMINAN sementara, karena sertipikatPENGGUGAT masih dalam proses pembuatan di KantorPertanaham Nasional dan dijanjikan akan dikembalikan segerasetelah PENGGUGAT menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas tanahPENGGUGAT kepada TERGUGAT ;Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 394/PDT/2020/PT DKI.10.Bahwa setelah Sertipikat Hak

Pakai PENGGUGAT jadi, segeradilakukan penggantian JAMINAN sementara tersebut denganSertipikat Hak Pakai Nomor : 00457 Jatipadang seluas 88 M2 atasnama MARMAN (PENGGUGAT) yang terletak di JI.

Seharusnya penggugat secara jelas dan tegas menyatakan tanah objek sengketaadalah hak milik Penggugat atau hak sewa penggugat atau hak pakai penggugat. Dan ini tidaksecara jelas ditegaskan dalam gugatan Penggugat.Bahwa karena gugatan penggugat yang tidak secara jelas dan tegas menyatakanhubungan hukum penggugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa, maka gugatanpenggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak berdasar.

appraisal tahun 2011) senilai Rp.208.692.000, (dua ratus delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua riburupiah);3) Alat kantor dan rumah tangga (hasil appraisal tahun 2011) senilai Rp.169.479.000, (Seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluhsembilan ribu rupiah);Total nilai asset milik Penggugat adalah Rp. 3.898.131.000, (tiga milyar delapanratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).Asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang dipinjamkan kepadaPENGGUGAT (hak

pakai PENGGUGAT), antara lain:1) ~~ Alatalat laboratorium (hasil appraisal tahun 2011) senilai Rp. 141.759.000,(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);Nilai total asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang dipinjamkan kepadaPenggugat (hak pakai Penggugat) adalah Rp. 141.759.000, (seratus empat puluhsatu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).Kerugian Immatenil Bahwa kerugian immaterial yang diderita Penggugat yaitu menyebabkanterganggunya citacita

tanggal 7 Mei 2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru danPendirian Akademi Kebidanan Martapura), serta selurun assetnya kepadaPenggugat;7.Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dideritaPENGGUGAT, sebesar yaitu:Total nilai asset milik Penggugat adalah Rp. 3.898.131.000, (tiga milyar delapanratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).Nilai total asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang dipinjamkan kepadaPenggugat (hak

pakai Penggugat) adalah Rp. 141.759.000, (seratus empat puluhsatu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).dan kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000.000, (Sepuluh triliun rupiah).Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BJM8.

Asas Profesionalitas;Bahwa pada dasarnya sebagai Badan/Pejabat TUN seharusnyameneliti selurun datadata yuridis dan fakta di lapangan secaraprofesional sesuai dengan keahliannya sebelum membatalkansertifikat hak pakai Penggugat sehingga Tergugat melanggarkepentingan orang lain.

Namun menurut keterangan lbunda Lai 2008, bahwaPermohonan Hak Pakai Penggugat ditolak BPN Ketapang dikarenakansudah ada pemilik sebelumnya sebelum Penggugat. Itulah sampai saat ini,Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2015SKT Nomor 01/KPE/1979 atas nama Samsudin/ Nyo Khim Mouw itumenjadi pertanyaan besar bagi Para Tergugat, mengapa selama 35 tahuntidak dapat ditingkatkan menjadi Hak Pakai/Hak Milik di BPN Ketapang ?

adalahpihak Penggugat, akan tetapi prosedur ini sama sekalidiabaikan oleh Tergugat ;Bahwa andai kata pihak Tergugat memperhatikan danatau) melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksudkanPenggugat pada poin (9) di atas, dan pihak Penggugatdilibatkan atau diundang dalam proses pengukuran tanahyang diusulkan Cendikia Wulandari Tejo dan Ny.Anjarwati, maka sudah dapat dipastikan pihak Penggugatakan berkeberatan untuk diterbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud karena lokasi/tanah tersebut masuk didalam area hak

pakai Penggugat ;Bahwa selain prosedur yang dimaksud pada angka (8)di atas seharusnya tanah yang diusulkan kepadaTergugat untuk diterbitkan Sertipikat diumumkankepada publik atau masyarakat agar masyarakat yangmemiliki kepentingan atas tanah dan atau batas batastanah yang akan diusulkan untuk penerbitan sertipikatyang dimaksud dapat mengajukan keberatan secaralangsung atau pada saat itu kepada Tergugat, akan tetapiHal. 6 dari 19 hal.

Bahwa adapun dasar gugatan para Tergugat Rekonvensi tersebut adalahtelah berakhirnya Hak Pakai Penggugat Rekonvensi dan para TergugatRekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa selama 30 tahun haltersebut sangat tidak masuk akal dan disini terlinat adanya keinginan daripara Tergugat Rekonvensi untuk menggelapkan Asset Negara/BarangMilik Negara maka oleh karenanya tindakan para Tergugat Rekonvensimenggugat Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad) untuk itu

patut dan layak dikabulkan ;e Bahwa sehubungan petitum gugatan butir 2 dikabulkan, maka mengenaipetitum gugatan butir 3 patut dan layak pula dikabulkan, karena petitum butir3 ini secara yuridis memiliki korelasi dan koneksitas yang erat dengan petitumbutir 2, karena hal itu merupakan salah satu substansi isi atau janji yangtermuat dalam surat bukti P16, P24 dan P30 yang telah dinyatakan masihsah dan tetap mengikat tersebut bagi kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa selain itu, ternyata pula masa Hak

Pakai Penggugat atastanah tersebut secara yuridis belum dinyatakan berakhir sehingga Tergugat belumdibenarkan untuk mengelola atau mengusahai lahan tersebut sepanjang belum adaPutusan Pengadilan yang membatalkan ketiga Surat Penyerahan Lahan tersebut atausepanjang kedua belah pihak belum sepakat untuk mengakhirinya, karena hinggagugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkayang, ketiga Surat Penyerahantersebut belum pernah dibatalkan atau belum pernah diajukan pembatalannya kePengadilan, sehingga

sawit setelah dilakukan pembunuhan pohon sawitatas desakan Tergugat sekaligus untuk meredam pertikaian diantara keduabelah pihak, dimana tindakan sepihak Tergugat tersebut yang tidak dapatditolerir menurut hukum, dimana fakta ini dibuktikan kebenarannyaberdasarkan keterangan saksisaksi Penggugat maupun saksisaksi Tergugat,serta fakta ini sama sekali tidak mendapat bantahan dari para Tergugat artinyapihak Tergugat secara yuridis telah mengakui kebenarannya ;Bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa Hak

Pakai Penggugat belumwaktunya berakhir, sehingga Tergugat pun belum waktunya pula untukmengusahai lahan tersebut, oleh karena itu patut diperintahkan kepadaTergugat untuk menghentikan penggarapan lahan hingga adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hokum tetap ;apalagi Tergugat selama ini belumpernah mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan pembatalan SuratPenyerahan Lahan tersebut, maka secara mutatis mutandis para Tergugatbelum diperkenankan untuk menggarap atau mengusahai lahan tersebutsebelum

Pakai Penggugat atas objek perkara secarayuridis masih berlaku karena jangka waktunya belum berakhir, kemudian dinyatakanpara Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian bagi Penggugat serta para Tergugat diwajibkan membayar kerugian tersebutkepada Penggugat, sehingga agar para Tergugat dapat dengan segera melasanakan isiPutusan maka wajar dan pantas para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) masingmasing sebesar Rp. 100.000, setiap harinya terhitung

yang terletak di Jalan Medan Belawan atau Jalan KL.Yos Sudarso Km. 7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, KecamatanMedan Deli, Kota Medan (Tanah Terperkara);Bahwa Tanah Terperkara tidak pernah dipergunakan/ dipakai olehPenggugat dan bahkan Penggugat tidak ada membangun/ memilikibangunan di atas Tanah Terperkara dengan demikian Penggugattelah mentelantarkan Tanah Terperkara, maka sesuai denganperaturan Pemerintah RI Nomor : 40 Tahun 1996 Pasal 50 dan Pasal55, Hak pakai Penggugat hapus dengan demikian

Bahwa setelah Sertipikat Hak Pakai PENGGUGAT jadi, segeradilakukan penggantian JAMINAN sementara tersebut dengan SertipikatHak Pakai Nomor : 00457 Jatipadang seluas 88 M2 atas namaMARMAN (PENGGUGAT) yang terletak di JI. Jati Padang Gg. MenaraRT. 004 RW. 04, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan., dansertipikat tersebut dipegang kembali oleh TERGUGAT I;. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, kembali orangorangsuruhan TERGUGAT yang dipimpin Sdr.

Mengembalikan penguasaan tanah tempat pembangunan proyek Pasar BesarTuban yang merupakan Tanah Hak Pakai Penggugat dengan Sertifikat HakPakai Nomer : 003 beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yaitubangunan pasar baik berupa toko, kios dan los oleh Tergugat dan Tergugat IIdiatas tanah dimaksud;b. Membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);c. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 25.000.000.000,00(dua puluh limamilyar rupiah);d.

Mencermati ketentuan poin 12Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 179/B/2014/PT.TUNMDNdalam surat keputusan pemberian hak pakai Penggugat, telah ditentukanbahwa pemegang hak pakai wajibmenyerahkan tanah hak pakai dalamkeadaan baik setelah tanah ini dikosongkan dari bangunan bangunan dantanaman miliknya dan jika sesudah jangka waktu tersebut masih terdapatbangunan atau tanaman di atas tanah yang harus diserahkan maka bangunanitu menjadi milik negara ; Bahwa pada prinsipnya keputusan pemberian

menggaii,memahami dan mengikuti nilainilai hukum yang ada dalam masyarakat dengan demikian putusan ini tidak ultra petita;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yang dihubungkan unsurunsur perbuatanmelawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidakmenemukan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat , Il dan III dengan kerugianPanggugat oleh karena perbuatan Tergugat I,Il dan III dilakukan diluar hak

pakai Penggugat sebagaimana bukti suratP18, oleh karena unsurunsur Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata tidak terpenuhi menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugatdibebankan biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkangugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya yang selengkapnya akan tercantum

memilikisebidang tanah terletak di Jalan A.Yani Nomor 7, Kelurahan PasarKecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sesuai dengan surat pernyataanTergugat Rekonvensi tertanggal 4 Juli 2010 yang mana pada akhirnyaCamat Gunungsitoli melalui suratnya tertanggal 30 Agustus 2010 Nomor590/2413/Tapem memerintahkan Lurah Pasar Gunungsitoli untukmembatalkan Surat Keterangan Nomor 593/869/Tapem/2010 tertanggal 4Agustus 2010;Bahwa adapun dasar gugatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalahtelah berakhirnya Hak

Pakai Penggugat Rekonvensi dan Para TergugatRekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa selama 30 (tiga puluh)Hal. 7 dari 24 hal.

PolisiZ 6301 VJ DP dari orang tua Penggugat DR sebesarRp.3.000.000, selama 3 tahun, cicilan + sudah 2 tahun x@ Rp. 560.000,Bahwa semua uang muka (DP) beserta cicilannya merupakan hartagono gini antara Penggugat DR dan Tergugat DR dan/atau 4 unitkendaraan roda 4 tersebut merupakan hak pakai Penggugat DRdan Tergugat DR sampai dengan dilunasinya kepada krediturkendaraan tersebut.Bud Bahwa orang tua Penggugat DR telah memberikan uangdan barang kepada Penggugat DR untuk membangun Kliniksebesar Rp. 250.000.000

Oesman Hasan Nomor: 20; Sebelah Barat : Rumah H.Azhar Blok D nomor: 15 telah bahwatanah dan bangunan adalah hak pakai penggugat dan merupakan asetnegara, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatanya dengandemikian sikap Tergugat masih berdiam dan menguasai obyek sengketaHalaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2018PN Pilg.perkara a quo Ssampai saat ini merupakan perbuatan melawan hukum,meskipun sebelum adanya gugatan kepada Tergugat, Penggugat telahmemperingatinya;Menimbang

Oleh karena itu gugatanPenggugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkanhukum.10.Bahwa angka 17 halaman 6 posita gugatan Penggugat, adalah tidakbenar karena pada waktu Tergugat Il memberikan ijin kepadaTergugat 20 untuk membangun sumur bor No. 01 di atas obyeksengketa dengan status Hak Pakai Penggugat justru hadir sehinggakemudian Penggugat meminta Tergugat 20 untuk membanguntambahan 1 unit sumur bor di wilayah/di atas tanah Penggugat denganNo. urut 02.

Bahwa angka 17 halaman 6 posita gugatan Penggugat, adalah tidakbenar karena pada waktu Tergugat 2 memberikan Ijin kepadaTergugat 20 untuk membangun sumur bor No. 01 diatas objeksengketa dengan status Hak Pakai Penggugat Justru hadir Sehinggakemudian Penggugat meminta tergugat 20 membangun tambah 1 unitsumur bor di wilayah /diatas tanah Penggugat dengan no. urut 02.Pada saat melakukan pemboran di no. urut 01 dan 02 penggugat tidakmempermasahkan hak kepemilikan atas masing masing tanahtersebut.