DENNY EFFENDI Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN KAPUAS

PENGGUGAT;Lawan:: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH(KPUD) KABUPATEN KAPUASBerkedudukan...........0Hal 1 dari 40 hal Putusan Pkr No. 14/G/2012/PTUN.PLKBerkedudukan: Jalan Tambun Bungai Nomor 71 Kelurahan SelatHilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H, Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Kuala Kapuas, KewarganegaraanIndonesia, berkantor di Jalan Jend. AchmadYani Nomor 63 RT.

merupakan kewenangan Pengadilan Umum untukmengadilinya; == ==Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkaman AgungRepublik Indonesia (SEMARI) No. 8 Tahun 2005 tentang petunjuk tehnistentang sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), padabutir 2 SEMA tersebut menyebutkan secara tegas bahwa dihubungkandengan Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka keputusan ataupun penetapan KPUD

Sebab, apabila harusdibedakan kewenangan lembagalembaga pengadilan yang berhakmemutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapanyang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu KPUD dan terkait denganperistiwa hukum yang sama pula yaitu pemilihan umum, maka perbedaankewenangan tersebut dapat menimbulkan. inkonsistensi putusan pengadilanbahkan putusanputusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau salingKontroversial; 22220 0 con sen nce nnn nnn non neces ennSelain itu, SEMA No.

KPUD Kota Depok ; Drs. H. Badrul Kamal, MM ; K.H.Syihabuddin Achmad, BA

RAMBE MARJOHAN,SH;KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ( KPUD) KOTA AMBON, DKK;

Ambon yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama,menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antaraRAMBE MARJOHAN,SH, Dalam hal ini berkedudukan selaku PejabatKetua umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiKedaulatan, beralamat Kantor diJin.K.H.Hasyim Ashari No.125 Pertokoan ITCRoxi Mas Blok E2/40 Jakarta Pusat Cq DPCKota Ambon JIn.Dewi Sartika Gang ValentinoKarpan No.8 Kota Ambon selanjutnya disebut, Sebagai Penggugat ;MelawanKOMISIT PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD

Bahwa legalitas penguurus /Kepengurusan dariPartaikedaulatan yang dipimpin oleh Penggugat baik pada DPCdan DPD telah diakui, dihargai dan dihormati oleh KPUDpada Daerah lain maupun Lembaga Pemerintah sebagaimanadapat terlihat jelas pada Surat Penggugat kepada KPUPropinsi Papua No. 43/B/DPP PK/II/2011 tanggal 25Pebruari 2011 : Mohon Proses SK PenetapanPengusulan/Peresmian Calon Anggota DPRP PartaiKedaulatan An.NAFTALI KOBEPA, dimana surat penggugattersebut ditindak lanjuti oleh KPUD Propinsi Papuadengan

Drs.H.Rojikinnor,M.Si DkmelawanKomisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Murung Raya

MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA dk ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI

Talasalapang Minasa Upa Blok F.16/16, Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2008 ;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENSINJAI, berkedudukan di Jalan Bahyangkara No.11 Sinjai, dalamhal ini memberi kuasa kepada SOFYAN, SH. dkk. para Advokatberkantor di Jalan Melati VI No.6 Komp.

Hasan Basri Ambarala dan AndiBudiman Pakki, diterima oleh kelompok kerja Pendaftaran dan Penelitianpasangan Calon KPUD Sinjai tertanggal 24 Maret 2008; Hasil Verifikasi LHKPN No.271/074/KPUSin/Il/2008, yang dikeluarkan olehKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, tertanggal 29 Maret 2008 ;Dalam perspektif itu, maka pencalonan Penggugat adalah sah, baik secaratehnik prosedural maupun subtansial sehingga dipandang tidak dapatmenyimpang terhadap ketentuan UndangUndang No.32 Tahun 2004 Jo.Peraturan Pemerintah

PP No.17 Tahun 2005, tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah berikut perubahannya;Bahwa Penggugat tibatiba dikagetkan dan sangat keberatan denganadanya Surat Penyampaian Tergugat in casu KPUD Sinjai, tentang hasilpenelitian syarat pencalonan oleh Gabungan Partai Politik dan syaratkelengkapan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai an.Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALADrs.

Sehingga Tergugat perlumempertanyakan keterkaitan antara kerugian yang dialami Penggugatdengan KPUD Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara Pilkada ;Secara formil tentu inilah dalil gugatan yang dimaksud dalam Hukum AcaraPerdata sebagai dalil yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat(obscuur libel).

KPUD. Kab. Sinjai (Tergugat) tanggal 10April 2008 tentang pemberitahuan diskwalifikasi pencalonan Penggugat adalahKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang PengadilanTata Usaha Negara, bukan wewenang dari peradilan umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat MahkamahAgung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : 1. Drs.

H.A.MOH.HATTA DAI, M.M ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI BARAT

3PK/KPUD/2007

. ; KPUD Provinsi Irian Jaya

05P/KPUD/2006

MOKHAMMAD SURATMOKO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENGROBOGAN

15PK/KPUD/2006

PUTUSANNO.15 PK/KPUD/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) dalam tingkatpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.BAMBANG BUDISATYO, SH.MM, bertempat tinggal di Jl.Kemang No.10 Rt.04/Rw.13, Kel. Beji, Kecamatan BejiDepok,H.

Icek Baskoro, SH. terkirim ke KPUD didalam kotak suara dalam keadaan bersegel/terkunci. Dengan Berita AcaraPenghitungan suara Model BA DAKWK sejumlah 15.735, sedangkan diberita acara penghitungan suara yang ditunjukkan pada saat Rapat Pleno,KPUD Kab. Grobogan pada hari, Selasa tanggal 7 Pebruari 2006, olehHal. 1 dari 7 hal. Put. No.15 PK/KPUDt/2006PPK Kec. Gabus perolehan suara pasangan calon Bambang Iceksejumlah 15.734 suara. Sehingga SK.

KPUD Kab.

KPUD Kab. Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005, Pasal 17 yaituKPUD telah membatasi Hak Pemilih, dengan tidak melakukan pendaftaranPemilin secara konkrit, transparan dan benar;Bunyi Pasal 17 adalah Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikantanda bukti pendaftaran, sehingga banyak pemilik tidak terdaftar. MakaKPUD Kab.Grobogan, melanggar ketentuan PP No.6 Tahun 2005, Pasal 17;4. KPUD Kab.

Grobogan, melanggar PP No.6 Tahun 2005,Pasal 113 dan 114;Dengan berbagai pelanggaran tersebut, maka substansi administrasiyang dipergunakan KPUD Kab. Grobogan dalam Pilkada tanggal 29 Januari2006, di Wilayah Kabupaten Grobogan adalah cacat hukum;Hal. 2 dari 7 hal. Put.

ZULKIFLI ARMAN,MM, ; SUROYO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTABONTANG

18PK/KPUD/2006

HARBY SYAM, SH ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTASORONG

17PK/KPUD/2007

No.17 PK/KPUD/200714.15.16.17.Bahwa dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihanwalikota dan wakil walikota Sorong sebagaimana tersebut di atas, yangmenurut versi Termohon (KPUD Kota Sorong), Pemohon memperolehjumlah suara sah sebanyak 22.037 (dua puluh dua ribu tiga puluh tujuh)suara.

No.17 PK/KPUD/2007tanpa menjelaskan berapa perolehan suara yang benar untuk pasangancalon Drs. J.A. Jumame, M.M. dan Hj.

No.17 PK/KPUD/2007dirinya sebagai Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong tidak mempunyaiPayung Hukum untuk melaksanakan pilkada dan pemberian hak suara tidakdilakukan berdasarkan aturan hukum yang ada. Semua saksisaksi yangdihadirkan Pemohon maupun Termohon telah mengatakan bahwa Ketuadan Sekretaris KPUD Kota Sorong tidak mempunyai Surat Keputusan (SK)dan mengatakan pencoblosan dilakukan tidak bersandar pada hukum yangberlaku.

No.17 PK/KPUD/20073.

No.17 PK/KPUD/2007

SUGENG WIYONO, SE VS TIM SELEKSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA BEKASI

,MARS;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BONE;

Bone periode 20182023;Bahwamuatan materi dalam Keputusan KPUD Kab. Bone merupakanrealisasi hasil kerja BURUK Komisioner KPUD Bone dan Jjajarannya ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilinan Kecamatan(PPK) setempat dalam pelaksanaan Perbaikan Syarat Dukungan Wargakepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama dr. H. RIZALULUMAR,SpB.,MARS dan sdr. Drs. H. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, MSiyang dituangkan pada Keputusan KPUD Kab.

ANDI MAPPAMADENG DEWANG, MSGi.Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone aquo adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat individual, konkrit dan final yang sengaja dikeluarkandengan maksud untuk menjegal atau mempersulit Penggugat sebagaiPaslon Bupati dan Wakil Bupati agar terdiskualifikasi dalam Pilkada Bonetahun 2018. Terhadap indikasi adanya penjegalan oleh KPUD Kab.

Sementara jumlah kuota minimal dukungan yangditetapbkan oleh KPUD Kab. Bone sebagai persyaratan pencalonan darijalur perseorangan adalah sebanyak 40.158;Terhadap data yang jumlahnya 41.880 tersebut, oleh KPUD Kab. Bonedan jajarannya di Tingkat PPS dan PPK dilakukan verifikasi jumlahminimal dukungan yang dipersyaratkan oleh UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 jo. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 jo.

Bahwa Keputusan KPUD Kab. Bone Nomor41/PL.03.2Kpt/7308/KPUKab/II/2018 yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2018 merupakantindakan hukum administrasi yang diterbitkan atas dasar penggunaandiskresi jabatan yang tidak sesuai dengan Azasazas umumPenyelenggara Negara/Pemerintahan yang baik yaitu:a.Azas Profesionalitas ; bahwa kinerja Komisioner KPUD Kab.

dalam menetapkan hasil verifikasi angka angka data dukunganpenggugat tidak saling menguatkan tetapi bertentangan satu denganlainnya sehinga hasil kerja KPUD Bone tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hokum.

BAHRUDIN, MP ,dk.melawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN TOLITOLI

ABDUL RAHMAN Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota DPRD Tolitoli, Tempat TinggalKompleks Perumnas Nomor 24 Tolitoli;Sebagai Pihak PENGGUGAT ;MelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENTOLITOLI, Berkedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 22 Tolitoli;Sebagai Pihak TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah........Telah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor :0 7/PENDIS/2010/PTUN.PL tanggal 31 Mei 2010, tentang LolosDismissal;Telah membaca

YUSUF, SK dan LUTHER KOMBONG ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ( KPUD ) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3K/KPUD/2008

No. 03 K/KPUD/20085.

No. 03 K/KPUD/20082.

No. 03 K/KPUD/2008tingkat di bawahnya;2.

No. 03 K/KPUD/2008

. ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROPINSI SULAWESI TENGAH,

21PK/KPUD/2006

., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MOROWALI

18PK/KPUD/2008

" yang diumumkanoleh KPUD, sedangkan Pemohon yang mengajukan keberatan harusmenyebutkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon vide Pasal 3ayat (5 ) huruf (a) dengan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungansuara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yangbenar menurut Pemohon vide Pasal 3 ayat (5) huruf b ;Bahwa sistematika pengajuan keberatan Pemohon tidak jelas karenatidak memuat uraian tentang "kesalahan penghitungan" berdasarkan alat buktiyang kongkret dan valid

No. 18 PK/KPUD/2008undang ini ;.

No. 18 PK/KPUD/2008dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Keberatan mengajukan permohonan peninjauan kembaliini dengan tujuan supaya tercapai kebenaran material dan keadilan dalamperkara ini ;.

No. 18 PK/KPUD/2008Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 ;e.

No. 18 PK/KPUD/2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MURUNG RAYA

GUSTI FAUZIADI, S.H.Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AdvokatPengacara,beralamat kantor di jalan Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar No. 25RT.41, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, KotaBanjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Februari 2013;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugatmelawan:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENMURUNG RAYA, tempat kedudukan Jalan Letkol Untung Surapati RT. 3RW. 3, Kelurahan

Bahwa Penggugat merupakan Bakal Calon Pasangan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Murung Raya tahun 2013 yang mana Penggugatterdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten MurungRaya tanggal 8 Januari 2013, terdaftar nama Penggugat yakni : Drs. H.ROJIKINNOR, MSi dan Drs. H. H.M SETIA BUDIA, MSi;2.

Bahwa pada panggal 6 Februari 2013 Tergugat ternyata melakukanVerifekasi kembali ke DPP Partai Pemuda Indonesia di Jakarta yangdilakukan oleh anggota KPUD Kabupaten Murung Raya yang bernamaESLITER adalah masa Verifikasi telah berakhir pada tanggal 29 Januari2013 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kabupaten Murung Raya No. 01/KPTS/KPUMURA/VIIV/2012tentang Tahapan Program dan Jadwal Wakiu Penyelenggaraan PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya tahun 2013,

perbuatanVerifikasi tanggal 6 Februari 2013 yang dilakukan oleh Tergugat tersebutbertentangan dengan Keputusan KPUD Kabupaten Murung Raya tersebutdiatas, dengan demikian perbuatan Verifikasi yang dilakukan Tergugattersebut bertentangan dengan Peraturan yang berlaku;.

Pasal 6 Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, berbunyi Tanggung Jawab KPUD sebagai Penyelenggara Pemilihan kepaladaerah memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara, ternyataTergugat dengan begitu saja mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara tanpa alasan hukum yang kuat dan teliti sehinggamenguntungkan calon Drs.

KOMISI PEMILIHANUMUM DAERAH (KPUD) PROP. SUMSEL Cq. KOMISIPEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KAB. MUSI RAWASPROPINSI SUMATERA SELATAN; Drs. H.M. SYARIF HIDAYAT, MM.,; Ir. H. SUMARNO, MM.,

Mansyur Ramly; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan

02P/KPUD/2007

No. 02 P/KPUD/2007 Ir. H. AGUS ARIFIN NUMANG,M.S.

No. 02 P/KPUD/200710.

No. 02 P/KPUD/2007Drs.

No. 02 P/KPUD/2007saksi mendata langsung daftar pemilin tetap di TPS 3 tersebut.

No. 02 P/KPUD/2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI

22PK/KPUD/2008