• dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan SananaKabupaten Kepulau Sula Propinsi Maluku Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

  keuangan negara atauperekonomian negara.

• yang diberi tanda PK1 sampai dengan PK4, tidak dapat dibenarkan,sebab tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya fakta baru yang dapatmengalahkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusanJudex Juris bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa RenahPanjang Desa Napal Jungur, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten SelumaPasca Bencana Alam Tahun 2010 hanya rekayasa, akibatnya sesuai hasilaudit BPKP Provinsi Bengkulu telah merugikan

  keuangan negara sebesarRp1.247.295.891,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratussembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), uangtersebut bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun 2010 dan uangtersebut dapat dicairkan karena cek ditandatangani oleh Terpidana selakuKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)sebagai Pengguna Anggaran dan Dewi Wahyuni, A.Md selaku BendaharaPengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

• Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran Raskin agar tepat sasaran kepada ... [Selengkapnya]

• ,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

  NOOR IDRIS ,dan SUHAIMI tersebut, terhadap ganti rugi lautnegara (ganti rugi fiktif) seluas 213.709 M2 telah memperkaya 17 ( tujuh belas )pemilik lahan dan telah merugikan keuangan negara ntau perekonomian negara Cq.Pemerintah Kabupaten Karimun Sebesar Rp. 1.328.077.600,00 (satu milyar tiga ratusdua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau setidaktidaknyadisekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru Nomor

  NOOR IDRIS, dan SUHAIMI tersebut, terhada ganti rugi lautNegara (ganti rugi fiktif) seluas 213.709 M2 telah memperkaya 17 (tujuh belas)pemilik lahan dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara Cq.Pemerintah Kabupaten Karimun Sebesar Rp 1.328.077.600,00 (satu milayar tiga ratusdua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau setidaktidaknyadi sekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru Nomor

  Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Secara BersamaAd.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pidanayang berdasarkan Pasal 3 UU no. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan setiap orangadalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

  keuangan negara atau perekonomian negara ;Menimbang, pengertian keuangan negara menurut penjelasan UU No. 31 Tahun1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidakdipisahkan termasuk di dala mnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :a.

  keuangan negara 5Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasankorupSi; 229222 2 nnn nnn nena nnn nnn nnn nnn nana nnn eeHalhal yang meringankan ;22Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas maka pidanayang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah pantasdan patut;92 222 0Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan faktafakta hukum

• MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI, , terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

  MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI, ,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

  Imron Abdullah, M.Ag (Almarhum) selaku Ketua STAINCirebon, saksi Abdul Karim, saksi Adib Purnawan, saksi Nana Mulyana dansaksi Nasikin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau. kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana

  Unsir yang dapat merugikan keuangan Negara perekonomianNegara 5. Unsur : jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikianrupa, sehingga harus dipandang sebagau suatu perbuatan berlanjut Ad. 1.Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertiansetiap orang adalah orang perseorangan (in person) atau termasuk korporasi (rechtperson).

  Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;5. Unsur jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;Ad. 1.

  MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI, ,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

• SERIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana;

  keuangan negara atau perekonomian negara perbuatanterdakwa dilakukan dengan caracara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) Distrik Fakfak Kab.

  Negara atau Perekonomian Negara;HA FF Ww WNOrang yang sengaja membantu melakukan ;Ad .1.

  Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No.31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1 Setiap Orang;2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena JabatanAtau Kedudukan ;4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

  Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata dapatsebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat

  SERIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana;4 Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtvervolging);5 Memerintahkan agar

• SUNENTO Bin DARMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA sebagaimana dalam dakwaan Primair --------------------2.Membebaskan terdakwa I SUGIHARJO Bin SUMBARJO dan Terdakwa II SUNENTO Bin DARMANTO oleh karena itu dari dakwaan primair dimaksud ; -------3.

  Menyatakan terdakwa 1.SUGIHARJO Bin SUMBARJO dan terdakwa2.SUNENTO Bin DARMANTO tidak terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Secara Melawan Hukum Melakukan PerbuatanMemperkaya Diri Sendiri Atau) Orang Lain Atau SuatuKorporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara AtauPerekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan

  September 2007sampai dengan Pebruari 2008 atau setidak tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempatdi Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, baik sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan

  keuangan negara atau perekonomian negara sejumlahsekitar Rp.145.748.659, (seratus empat puluh lima juta tujuhratuS empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilanrupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa denganCara cara antara lain sebagai berikut12v Bahwa berawal dari banyaknya hutan mangrove yangmengalami kerusakan maka pada tahun 2007 di KabupatenCilacap ada pelaksanaan Proyek GNRHL (Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan) dengan program pembuatanhutan mangrove

  keuangan negara atau perekonomiannegara sejumlah sekitar Rp.145.748.659, (seratus empat puluhlima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus limapuluh sembilan rupiah) , perobuatan tersebut dilakukan oleh merekaterdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut2122v Bahwa berawal dari banyaknya hutan mangrove yangmengalami kerusakan maka pada tahun 2007 di KabupatenCilacap ada pelaksanaan Proyek GNRHL (Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan) dengan program pembuatanhutan mangrove

  keuangan negara atau perekonomiannegara ; 5 Dilakukan secara bersamasama rrr rr rrr reer eer eee eee eee eeAd. 1.

• Tony Herbiansah Andrey;

• Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara No. 21/SK/HK/09/2020/PN Kka tertanggal 4 September 2020 an. Tony Herbiansah Andrey;
• Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Karena Kealpaan Ringan Atau Alasan Politik No. 26/SK/HK/09/2020/PN Kka tertanggal 4 September 2020 an.

  Tony Herbiansah Andrey;

Dirubah dan Diterbitkan kembali Surat Keterangan berupa :

• Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
• Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
• Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara;
• Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Karena Kealpaan Ringan Atau Alasan Politik;

Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang SecaraPerorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi TanggungJawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara No. 21/SK/HK/09/2020/PNKka tertanggal 4 September 2020 an. Tony Herbiansah Andrey, diberiLEUPIDG, P... 75, =~ nnn nnn mn nnn nnn nnn inn nnn einen nnn ennnnnnamnnmnnnnamenannnnanames8. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Karena KealpaanRingan Atau Alasan Politik No. 26/SK/HK/09/2020/PN Kka tertanggal 4September 2020 an.

TonyHerbiansah Andrey; 2n enon enna nn nnnnen nn ncnn nn nenennnnne> Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang SecaraPerorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi TanggungJawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara No.21/SK/HK/09/2020/PN Kka tertanggal 4 September 2020 an. TonyHerbiansah Andrey; n2n en nn nena nn nn en en nnenen nn nenenennne> Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Karena KealpaanRingan Atau Alasan Politik No. 26/SK/HK/09/2020/PN Kka tertanggal 4September 2020 an.

Tony Herbiansah Andrey; Dirubah dan Diterbitkan kembali Surat Keterangan berupa : > Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;> Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;> Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang SecaraPerorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi TanggungJawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara; > Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Karena KealpaanRingan Atau Alasan Politik;Semula bernama TONY HERBIANSAH ANDREY menjadi TONYHERBIANSAH, 22ccnn cn nnnnnn

• BIN ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan kewenangan karena jabatannya secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara ;4.

  Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;4. Dilakukan secara bersamasamaAd.1.

  Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan;4. yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara;5. Dilakukan secara bersamasama;Ad.1. Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan di dalampertimbangan dakwaan primair maka Majelis dengan ini mengambil alih pertimbangantersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang di dalam dakwaan subsidair ini;Ad.2.

  Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara menurut penjelasanUU No. 31 tahun 1999 Jo.

  keuangan negara atau perekonomiannegara;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP jo pasaal 10 KUHAP makaterdakwa harus diajtuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terdakwa harusdibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusanini;Menimbang bahwa

  BIN ADAM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyalagunakan kewenangan karena jabatannya secarabersamasama dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara ;4.

• Menyatakan terdakwa Yushamdi ST Bin Muhammad Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan orang lain, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yushamdi ST Bin Muhammad Yasin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

  keuangan negara atauperekonomian negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) TahunAnggaran 2007 Nomor : 0274.0/06903.0//2007 tanggal 29 Mei2007 ada dianggarkan kegiatan Pekerjaan Rekonstruksi RumahPenanganan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 untukmasingmasing daerah, di Dusun Ingin Jaya, Desa PerkebunanPulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiangsebesar Rp. 559.776.000, (lima ratus lima

  Melakukan perbuatan secara melawan hukum ;3.Yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4.Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;Putusan No. 328/ Pid.B / 2010 /PN.KSPAd. 1 Unsur Setiap Orang;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang padapasal ini adalah orang perseorangan, perseorangan tersebut bisa siapaSaja tanpa memandang jabatan atau kedudukan yang ada padanya danorang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Menimbang bahwa dipersidangan

  Setiap orang ;Putusan No. 328/ Pid.B / 2010 /PN.KSP2.Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atauSuatu korporasi ;3.Menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan ;4.Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara ;Ad .1.

  keuangan negara sekurangkurangnya sebesar Rp.1.101.286.662.00,(satu milyar seratussatu juta dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus enampuluh dua ribu rupiah).e Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah RepublikIndonesia yang sedang gencargencarnya memberantas tindak pidanakorupsi.Keadaan Keadaan yang meringankan ;e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan dan menyesaliperbuatannyae Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan anak.Menimbang bahwa

  Menyatakan terdakwa Yushamdi ST BinMuhammad Yasin telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi Setiap orang yang dengan tujuanmenguntungkan orang lain,menyalahgunakan kewenangan,kesempatanSarana yang ada padanya karena kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YushamdiST Bin Muhammad Yasin berupa pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;5.

• Yusuf Supriatna WM dari dakwaan primair tersebut; - Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana; - Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; - Memulihkan

  Konawe) atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM, selaku Kepala DinasKehutanan Kab. Kendari (Kab.

  Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya sebagai berikut:eSetiap orang; eSecara melawan hukum;eMemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;eDapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagai berikut:Unsur: Setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap

  Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut : eDengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi; eMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan; eYang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; Menimbang, bahwa oleh karena unsur essensil dalam Pasal 3 UU RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah adanya

  keuangan Negara atau perekonomian Negara; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara berdasarkan penjelasan umum undang UndangNomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian keuangannegara dan segala hak dan kewajiban yang patut yang bertujuan memberikanmamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

  Duta Sulawesi Agro masihmempunyai tunggakan PSDH dan DR sehingga dengan demikian Majelis Hakimberpendapat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa berpotensi dapatmenimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdapatlah disimpulkan bahwa unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana korupsi telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dengan

• Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan, Nomor : Tap/66/XI/2018/Reskrim tanggal 22 November 2018, tentang sangkaan tindak pidana Perbuatan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada paket pembangunan Embung Tantasi di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

  1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidengan redaksinya adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan

  keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa dari uraian redaksi pasal sangkaan terhadapPemohon tersebut, yakni kKedua pasal sangkaan tersebut memiliki inti Kesamaanunsur pada yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, menyatakan frasa kata dapat dalam pasal 2 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsibertentangan dengan konstitusi, sehingga dengan tidak

  mengikatnya katadapat pasal 2 dan 3 menjadi delik materiil;Menimbang, bahwa dalam merumuskan unsur suatu delik atau tindakpidana, maka sejatinya semua unsur memiliki arti yang sangat penting, karenadengan terpenuhinya semua unsur dalam unsur suatu delik, maka barulahdapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana terbukti dilakukan dan apabila salahsatu unsur saja ataupun seluruh unsur tidak terpenuhi maka tidaklah dapatdikatakan terbukti adanya suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan unsur merugikan

  keuangan negara,dapat dipedomani berdasarkan pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 15tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan yang menyebutkan kerugiannegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai, begitu pula dengan pasal 1 angka 22 Undang UndangHalaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KfmNomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakankerugian Negara/Daerah

  Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan,Nomor : Tap/66/X1/2018/Reskrim tanggal 22 November 2018, tentang sangkaan tindak pidanaPerbuatan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada paketpembangunan Embung Tantasi di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten TimorTengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KfmUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang

• Waluyo Sukarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 Undang-Undang RI.

  nnnnnennenncnnnnnnanenannnanasnnnananannnanananannnnanannnanannnnnasTelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim agar menjatunkan putusan sebagai berikut : 1)2)3)4)Menyatakan terdakwa Ir.Waluyo Sukarman, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu turut sertamelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu' korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, yang dapat merugikan

  keuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.Waluyo Sukarman dengan pidanapenjara selama 1 (Satu

  Waluyo Sukarman tidak terbukti bersalah,serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaKorupsi yaitu turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18ayat (1) huruf a dan b Undangundang RI Nomor

  Timur, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentangPelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri kePengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan

  keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Pada tahun 2012, Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Timurmendapatkan alokasi anggaran belanja kegiatan Pembangunan' danPengembangan Hutan Kota Ujung Menteng Jakarta Timur Tahun 2012 senilaiRp. 12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) yang tertuang dalam DPASKPDSudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Timur Nomor : 691/DPA/2012 tanggal02 Januari 2012.Perencanaan Hutan Kota dilaksanakan sejak tahun 2011

• Menyatakan Terdakwa SYAIFOEL ARIEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNKAN KEWENANGAN ATAU KESEMPATAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang Undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

  keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :1.

  keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :1.

  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan;Ad.1. Unsur setiap orang :Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, maka yang dimaksud Setiap Orang adalah orangperorangan dan/atau termasuk korporasi.

  Yang dapat merugikan keuangan negara;5. Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan;Ad. 1. Setiap Orang .Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud Setiap Orang adalah orangperorangan dan/atau termasuk korporasi.

  keuangan negara atauperekonomian Negara;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Menguntungkan didalam pasal iniadalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasiob kehidupan yang diperoleh atau yangakan dicapai oleh pelaku.

• Menyatakan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 57.380.000,- ( lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);---9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------

• P (ayah) dan Andi Aisyah (ibu) yang tercantum dalam surat keterangan berupa : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 15/SK/HK/09/2020/PN Kka, tanggal 01 September 2020, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Nomor : 16/SK/HK/09/2020/PN Kka tanggal 01 September 2020, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 17/SK/HK/09/2020/PN Kka, tanggal 01 September

  , bahwa oleh karena Pemohon telah nyatanyata ingin merubahnama pemohon yang tertera dalam surat keterangan yang dikeluarkan olehpengadilan yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor :15/SK/HK/09/2020/PN Kka, tanggal 01 September 2020 (P7), Surat KeteranganTidak Sedang Dicabut Hak Pilinnya, Nomor : 16/SK/HK/09/2020/PN Kka tanggal01 September 2020 (P8), Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan UtangSecara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi TanggungJawabnya Yang Merugikan

  Keuangan Negara Nomor : 17/SK/HK/09/2020/PN Kka,tanggal 01 September 2020 (P9) dan Surat Keterangan Tidak Sedang di PidanaKarena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik Nomor : 18/SK/HK/09/2020/PN Kkatanggal 01 September 2020 (P10) yang keseluruhannya tertera nama PemohonHj.

  P (ayah) dan Andi Aisyah (ibu) yang tercantum dalam surat keteranganberupa : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor15/SK/HK/09/2020/PN Kka, tanggal 01 September 2020, Surat KeteranganTidak Sedang Dicabut Hak Pilinnya, Nomor : 16/SK/HK/09/2020/PN Kkatanggal 01 September 2020, Surat Keterangan Tidak Memiliki TanggunganUtang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang MenjadiTanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor17/SK/HK/09/2020/PN Kka, tanggal 01 September 2020

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• Untuk tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, ancaman hukumannya minimal 1 tahun pidanapenjara atau maksimal 4 tahun pidana penjara.c.

  keuangan negara.

  Dari masingmasing rumusan kedua pasal tersebut, jenis/kualitas dari perbuatantindak pidana adalah satu walaupun akibat yang ditimbulkan kKemungkinannya45ada dua, namun tidak berarti ada dua jenis/kualitas tindak pidana yang berbeda,yaitu tindak pidana yang telah merugikan keuangan negara dan tindak pidanayang tidak merugikan keuangan negara.

  keuangan negara, tidak memberikan kepastian didalam usaha negara mendorong perekonomian.

• Menyatakan TERDAKWA STEVANUS KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PERTAMA.

• keuangan negara atau perekonomiannegara, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) telahtersedia dana untuk dana bantuan para Muballigh seKabupatenLuwu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2007sebesar Rp.360.000.000,(tiga ratus enam puluh juta rupiah) yangbersumber dari APBD TA.2007 :Bahwa untuk dapat diberikan dana tersebut kepada para MuballighseKabupaten Luwu

  MUCHTARSURULLAH, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),telah merugikan keuangan negara dalam hal ini pemerintahKabupaten Luwu sebesar Rp.350.000.000,(tiga ratus lima puluhjuta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKPPropinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI594/PW.21/5/2010 tanggal25 Juni 2010 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

  keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : e Bahwa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD telahtersedia dana untuk dana bantuan para Muballigh seKabupatenLuwu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan PengelolaKeuangan Daerah(BPKD) ...

  MUCHTARSURULLAH, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),telah merugikan keuangan negara dalam hal ini pemerintahKabupaten Luwu sebesar Rp.350.000.000,(tiga ratus lima puluhjuta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKPPropinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI594/PW.21/5/2010 tanggal25 Juni 2010 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

  Menyatakan Terdakwa USMAN SAHAB,S.Ag,M.Hi Bin SAHUDE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turutserta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• keuangan negara bahkanmenguntungkan bagi rakyat banyak pun tetap dapat dipidana.

  Dari segi bahasa, rumusan frasa dapat merugikan keuangan atauperekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKORtersebut bisa bermakna: merugikan keuangan negara mungkin merugikan keuangan negara; potensial merugikan keuangan negara, serta tidak harus merugikan keuangan negara yang nyata.Dengan ragam makna kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian dalampenerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yang implikasinya dapatmenimbulkan ketidakadilan bagi warga negara..

  Unsur dapat merugikan keuangan negara atai perekonomiannegara...... menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang mwnyatakan katadapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil sehinggadengan adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

  keuangan negara atau perekonomianNegara.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara dalam rumusan ini tidak bisa hanya dimaknai katadapat saja tetapi harus dimaknai dengan kata yang dapatkarena makna yang dapat dalam rumusantersebutmempunyai makna menimbulkan akibat, akibatnya yangdilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi adalah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi

  Dari segi bahasa, rumusan frasa dapatmerugikan keuanganatau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTIPIKOR tersebut bisa bermakna : merugikan keuangan negara mungkin merugikan keuangan negara; "potensial merugikan keuangan negara, serta "tidak harus merugikan kKeuangan negara yang nyata.Dengan ragam makna kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastiandalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yangimplikasinya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara.Bahwa didalam