Dengan demikian Surat Dakwaan aquo tidak memenuhisyarat dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, cermat, jelas dan lengkapmaka konsekwensi hukumnya surat dakwaan adalah batal demi hukum ;Dengan berdasarkan alasanlasan tersebut, agar Pengadilan yang memeriksa,mengadili dan memutuskan dengan amar : Menyatakan surat dakwaan JaksaPenuntut Umum tertanggal 08 Juli 2010 batal demi hukum atau setidaktidaknyaharus dinyatakan batal ;Menimbang, bahwa atas keberatan atau Eksepsi dari Penasehat Hukumterdakwa tersebut

keberataan surat dakwaan harus dibatalkansebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ;Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Penasehat Hukum terdakwadan pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum tersebut, dihubungkandengan pasal 156 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa keberatan/eksepsi mengenai kewenangan mengadili baikkompetensi absolut maupun kompetensi relatif sebagaimana pada pasal 156 ayat 1KUHAP adalah sangat berkaitan dengan pasal

143 ayat 2 huruf b KUHAP yangmenyebutkan : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Sedangkan mengenai tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalamsurat dakwaan Penuntut Umum sudah jelas diuraikan yaitu bertempat di DusunSimpar Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang, sehinggatempat kejadian perkara masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Kepanjen ;Menimbang, bahwa keberatan

Sebaliknya apabila SAMSUL ARIFIN saatdisuruh terdakwa membajak tanaman tebu, tahu bahwa tanaman tebu milik saksiSENTOT WIJAYA maka yang disuruh melakukan (saksi SAMSUL ARIFIN) dapatdipertanggungjawabkan secara pidanaa dan surat dakwaan penuntut umum yangmenjuntokan pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP tersebut adalah tidak tepat karena tidakmemenuhi persyaratan yang dikehendaki dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah saksi SAMSUL ARIFIN(orang yang disuruh) saat melakukan

Apakah surat dakwaan harus dibatalkan, yaitu apabila tidakmemenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yangmensyaratkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisitanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutwaktu dan tempat pidana yang dilakukan;Bertitik tolak pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 156 ayat (1)KUHAP yang merupakan ruang lingkup dari keberatan yang telah kamiuraikan tersebut, maka

Surat dakwaan harus memuat syarat materiil yang berhubungan dengan : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan; Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (8) KUHAPbahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum ;Menimbang, bahwa UndangUndang tidak menjelaskan pengertian katacermat, jelas dan lengkap sebagaimana

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secaraalternative, baik didalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua, PenuntutUmum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan menyebutkan waktu dantempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga dengan demikian surat dakwaanPenuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiilsebagaimana ditentukan dalam Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP ;Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan terdakwa tersebut adalahtidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatastelah nyata bahwa eksepsi/keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukumterdakwa tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslahditolak seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum telahdisusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf

b KUHAP.Maka surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah sah menurut hukum untukdijadikan dasar bagi pemeriksaan perkara ini ;Hal 20 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.ArmMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Penasehat Hukumterdakwa ditolak, maka diperintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini akan ditangguhkan sampaiputusan akhir perkara ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab UndangUndangHukum Acara

143 ayat (2) huruf b KUHAP yang pada pokoknya mensyaratkanagar Surat Dakwaan diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap.

Bahwa dikarenakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telahmengandung cacat yuridis karena tidak memenuhi persyaratan materiil atautidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Olehkarenanya sangat beralasan secara hukum, Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum Register Perkara Nomor PDM 13/MIl/Eku.1/04/2020,tertanggal 30 April 2020, dinyatakan BATAL atau DIBATALKAN;Halaman 11 dari 24 Putusan Sela Nomor 42/Pid.SusLH/2020/PN MII3.

Bahwa dikarenakan secara jelas dan terang, Surat Dakwaan JaksaPenuntut umum disusun secara tidak Cermat, Tidak Jelas dan TidakLengkap. sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakantidak memenuhi Persyaratan Materiil sebuah Surat Dakwaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang pada pokoknyamensyaratkan agar Surat Dakwaan diuraikan secara jelas, cermat danlengkap.

143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimanadakwaan tidak terang dan tidak cermat unsurunsur tindak pidana yangdilakukan maka surat dakwaan yang demikian adalah harus dibatalkan.Menurut M.

ayat (2) huruf b KOUHAP."

No. 52/PID.SUS/2012/PT.PALUkarena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak memenuhisyarat materil sebagaimana dikehendaki pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat denganpertimbangan hakim tingkat pertama diatas dengan alasan sebagai berikut : Bahwa dalam kitab UdangUndang Hukum Acara Pidana tidak melarangperkara splitzing walaupun dalam perkara aquo adalah terdakwanya lebihdari satu orang dan kronologis peristiwanya adalah sama ; Banding surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengurai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan wakiu dan tempat tindakpidana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ; Bahwa surat keterangan kelahiran Nomor : 127/474.4/1010/VV2012 tanggal12 Juni 2012 dari Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat PemerintahKota Palu, atas nama : MIRNA SAPUTRI, tempat tanggal/lahir : Palu, 20Pebruari 1999 dan surat keterangan No.

No. 52/PID.SUS/2012/PT.PALUtelah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dapatdipakai sebagai dasar pemeriksaan perkara, dengan demikian Putusan SelaPengadilan Negeri Palu 26 September 2012 Nomor : 312/Pid.B/2012/PN.PLtidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggiakan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan dalamamar putusan sela dibawah ini ;Mengingat pasal 143

ayat (2) huruf b Kitab UdangUndang HukumAcara Pidana dan peraturan PerundangUndangan lain yang berhubungandengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Palu ; Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September2012 Nomor : 312/Pid.B/2012/PN.PL yang dimohonkan Perlawanantersebut ;MENGADILI SENDIRI Menolak eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa ; Memerintahkan Pengadilan Negeri Palu membuka kembali persidangandan melanjutkan

143 ayat (2) huruf (b) KUHAPyang menjadi prasyarat mutlak hukum acara di Negara ini, sehingga dakwaan tidakcermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;3 Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersandar pada pasal 4 dan pasal 27 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 105 Jo.

Penasihat Hukum memohon agar MajelisHakim mengambil keputusan sebagai berikut : Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini batal demi hukum atausetidaktidaknya harus dinyatakan batal demi hukum ;nn= Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut PenuntutUmum telah memberikan tanggapannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 JUNI 2011yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut12Umum telah sesuai dengan ketentuan pasal

143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, sedangkan eksepsiselain selebihnya telah masuk dalam pembuktian pokok perkara ;won= Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa majelishakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :w Menimbang, bahwa menunjuk kepada maksud dari pada pasal 156 ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidakberwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat di terima atau surat dakwaan harus

Sebagai mana pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP menyatakanbahwa surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;13wn Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan yurisprudensi, maka pengertian cermatdimaksudkan bahwa surat dakwaan dibuat penuh ketelitian dan kehatihatian atau tidaksembarangan dan jelas yang berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguraguan atau serbaterang

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP atau pasal 55 ayat (1) ke1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat dakwaan Penuntut Umum dandi hubungkan dengan unsurunsur dalam pasalpasal yang di dakwakan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa apa yang telah di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannyatelah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP , sedangkan apa kemukakan olehPenasihat Hukum telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara;Menimbang bahwa

Perkara : PDM161 /BNANG/05/2013 tanggal 30 Mei 2013 telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal26 Juni 2013;Sebelum kami menanggapi eksepsi/keberatan dari terdakwa terlebih dahulu kamiakan menguraikan segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAPdengan tujuan untuk mengkaitkan satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik suatukesimpulan apakah subtansi eksepsi Penasehat Huhlm terdakwa masuk dalam ruanglingkup

Tentang Surat Dakwaan yang harus dibatalkan karena tidak memenuhirumusan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Adapun uraian penjelasan dari masingmasing ketentuan tersebut adalah sebagaiberikut :Ad.l.

Tentang Surat Dakwaan yang harus dibatalkan karena tidak memenuhirumusan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAPDengan merujuk kepada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka untukdapat menyatakan Surat Dakwaan harus dibatalkan, Surat Dakwaandimaksud setidaknya telah terlebih dahulu dinyatakan tidak menguraikansecara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakandengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam

,Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 361);Bahwa oleh karena itu, maka kami Penuntut Umum ragu akan pemahamanPenasehat Hukum terdakwa dalam mengartikan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dandalam mengartikan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUIIAP yang mana menurutOSMAN SIMANJUNTAK, SH dalam bukunya yang berjudul Teknik PenerapanSurat Dakwaan halaman 2 dinyatakan bahwa Surat Dakwaan adalah suatu suratatau akte yang memuat fakta kejadian dan setiap fakta kejadian tersebut telahmelukiskan kwalifikasi juridis

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakandengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan ;Bahwa syarat formil tercantum pada Pasal 143 Aat (2) huruf a KUHAP dansyarat materiil pada pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdakwa membeli emas dengan harga dibawah pasaran, karena sudahmenjadi kebiasaan umum dalam jual beli emas bahwa apabila si penjual tidakdapat menunjukkan kuitansi/nota pembelian, maka harga emas akan dipotongbeberapa persen, jadi bukan dibeli dengan harga dibawah pasaran dan anatara Terdakwa dan penjual tidak saling mengenal.Dalam kaitan uraian perumusan Dakwaan penuntut Umum di atas, maka jelassurat dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan Pasal

143 ayat (2) huruf b, maka sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan itu diancam batal demi hukum (nul andvoid) yang berarti dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam Surat Dakwaan itu.

Surat dakwaan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;3.

143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga diancam batal demi hukum (null and void);Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (2) berbunyi selengkapnya sebagai berikut :Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :a Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekeraan tersangka;b uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu

143 ayat (2) huruf b KUHAP surat dakwaan tersebut dikualifisir sebagai dakwaan yang tidak cermat, sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) dakwaan tersebut batal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka surat dakwaan tersebut tidak dapat menjadi dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal demihukum dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dengan status Penahanan Rumah Tahanan Negara,

KEBERATAN PERTAMA=o Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah obscuur libellum, tidak jelasdan kabur, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil Surat Dakwaan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP alasannya sebagaimana diuraikanberikut ini :1. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan isi Surat Dakwaan ialah Harus berupauraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang di dakwakan,dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan; 2.

143 ayat (2) huruf b KUHAP alasannya sebagaimana diuraikanberikut ini :1.Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan isi Surat Dakwaan ialah Harus berupauraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang di dakwakan,dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan; .

Menimbang, bahwa eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut dapat dikategorikanEksepsi Dakwaan Batal yaitu Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenaitindak pidana (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ; Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dapat diketahui terdakwamendodos/menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Haji Bambang Sugeng hinggaterlepas dari pohon kelapa sawit dan terjatuh ditanah lalu buah sawit yang telah jatuhdimasukkan ke dalam keranjang diletakkan di sepeda motor

Negeri Nomor : SK.70/HPL/DA/83, tertanggal 29111983, bukti P5 yaitu Foto Copy Surat Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan TransmigrasiPerihal Pemanfaatan Tanah Pada Unit Permukiman Transmigrasi yang telah diserahkannyakepada Pemerintah Daerah ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapatdakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkapuraian mengenai tindak pidana (Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP), sehingga eksepsiPenasehat Hukum terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan ; 16KEBERATAN KEDUA Keberatan kedua ialah bahwa peristiwa yang menjadi dakwaan JPU ini adalahperistiwa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara pidana atau tindak pidana.Melainkan masuk ruang lingkup perkara perdata, sebagaimana diuraikan berikut ini :1.

Pengadilan Tinggi, pasal yang berkenaandengan pebuatan zinah yang dilakukan oleh seorang perempuan diatur dalampasal 284 ayat (1) ke1b KUHP sebagai tindak pidana perzinahan, apabilaperempuan tersebut telah kawin/telah bersuami dan pasal 284 ayat (1) ke2bKUHP sebagai tindak pidana turut melakukan perbuatan perzinahan, apabilaperempuan tersebut belum kawin/belum bersuami, akan tetapi ternyataPenuntut Umum tidak mendakwakan salah satu dari pasal tersebut terhadapTerdakwa II;Menimbang, bahwa didalam pasal

143 ayat 2 huruf b KUHAPdinyatakan bahwa surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan selanjutnya didalam pasal143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhiHalaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 00/PID/2021/PT BGL.ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf b batal demihukum;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidakmenguraikan

dakwaan Penuntut Umum dalamperkara ini tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa Il dan oleh karenanya dakwaan aquodikwalifisir sebagai dakwaan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel) , makasesuai ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Penuntut Umumtersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakanbatal demi hukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat dan memperhatikan pasal

143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP serta peraturan perundangundangan dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 00/PID/2021/PT BGL.

Perk: Perkara : PDM30/J.PARA/Euh.2/06/2015 tidakmemenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaknicermat, jelas dan lengkap secara materiil, namun dalam uraiandakwaan JPU hanya memenggal kejadian yang sebenarnya sehinggaseluruh unsurunsur pidana yang menjadi dakwaan menjadi tidaklengkap dan kabur (obscuurlibel) ;".

Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi hukumSUBSIDER:Putusan Sela Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Jpa Halaman 5 dari 13Atau apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa melalui PenasihatHukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang padapokoknya : 222 nnn nn nn nn nn nn ne nen nnn ncn cn nn nn nn ne nn nc nnn nc ncncnne1.Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Obscuurlibel tidak memenuhiketentuan pasal 143 ayat

( 2 ) huruf b KUHAP yakni cermat, jelas danlengkap secara materiil.Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dengan alasan unsurunsurdelik pasal yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas danlengkap unsurunsur delik secara melawan hukum melawan hukum yangmerupakan delik inti , mengenai perbuatan terdakwa yang mana yangbersifat melawan hukum dan perbuatan mana yang dilanggar olehterdakwa sehingga PT.

143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyebutkanbahwa Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktudan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga menurut hemat kamiSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM30/J.PARA/Ech.2/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 A.n. terdakwa NaningDwi Indriyani binti Rochmat telah kami uraikan secara rinci, cermat danjelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Naning Dwi Indriyani

143 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena itu untukmemahami itu perlu dicari berdasarkan pengalaman dalam praktek hukumatau pendapat para ahli hukum; Menimbang, bahwa menurut H M A kuffal, S.H. dalam bukunyadengan judul Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum , pengertian cermatadalah dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus bersikapcermat / teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturanperundangundangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan ataukekeliruan yang mengakibatkan

;Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menentukan bahwaPenuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tanganiserta berisi identitas lengkap Terdakwa ,uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempattindak pidana tersebut dilakukan.

;Menimbang, bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

didakwakan ;. tempat dan waktu tindak pidana dilakukan ;oaQa0 8c. tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2013, NomorHalaman 11 dari 13Putusan Sela Pengadilan TipikorNo.33/Pid.S us.K/2013/PN.Mdn.Register Perkara : PDS02/TBA / 2013,dantelahdibacakandidepanpersidanganpadatanggal 21 Maret 2013, telah memenuhiketentuan persyaratan surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

143 ayat(2) huruf b KUHAP, yakni telah mencantumkan Locus Delicti dan Tempus Delicti,perumusan dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan, serta halhal yang menyertai tindak pidana sebagai syarat materilbahkan Penuntut Umum mencantumkan syarat formal yakni identitas Terdakwasecara lengkap dalam surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani.

terdakwa Susdiana BintiMadiasa Saleh, Dapat dilanjutkan.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dan pendapatJakasa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat terhadap eksepsi tersebut haruslahdipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yangmendalil kan bahwa pasal 351 ayat 1 KUHP adalah kabur namun tidak ada permohonanagar dakwaan dibatalkan atau batal demi hukum ;Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan pasal

143 ayat 2 huruf b, menggariskanbahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidanayang di dakwakan baik tindak pidana tidak terbatas pada unsur dalil tetapi meliputi pulatindak pidana dilakukan oleh terdakwa serta harus pula menurut keadaankeadaan yangmelekat pada tindak pidana ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakandipersidangan tertanggal O05 Desember 2008 dihubungkan dengan eksepsi PenasehatHukum terdakwa yang menyatakan dakwaan

kabur dengan alasan bahwa tidak sesuaidengan apa yang tertera dalam (BAP) Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan pulabahwa ALI RAHMAN yang melakukan penganiayaan terhadap terdakwa sehinggamenderita luka dikepala bagian belakang dengan banyak mendapat jahitan;Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan eksepsi tersebut dihubungkan dengantanggapan Jaksa Penuntut Umum bukanlah masuk kategori eksepsi yang dimaksud dalamKUHAP khususnya pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, karena tentang peran terdakwa,peran saksi

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkanbahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus) danHal. 15 dari 27 hal. Put. No. 896K/Pid.Sus/2010tempat (locus) tindak pidana (delict) itu dilakukan.Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut mengandungdua materi yaitu:1).

143 ayat(2) huruf b KUHAP, menunjukkan bahwa majelis hakimbanding hanya mempelajari dan menggunakan putusanmajelis hakim tingkat pertama No.146/Pid.B/2008/PN.SRG, tanggal 11.

No. 896K/Pid.Sus/2010Negeri Sorong No. 146/Pid.B/2008/PN.SRG, tanggal 11Februari 2009, majelis hakim tidak perlu~ mengulangilagi penguraian alasan tentang tidak terpenuhinyaketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tetapicukup menyatakan bahwa penuntut umum tidakmemperbaiki surat dakwaannya sesuai Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP, tetapi cukup menyatakan bahwapenuntut umum tidak memperbaiki surat dakwaannyasesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b MKUHAP tetapihanya memperbaiki tanggal surat dakwaan.

No. 896K/Pid.Sus/2010Majelis Hakim Banding bahwa: walaupun Hakim TingkatPertama mengatakan bahwa perbaikan dakwaan hanyaberupa mengganti tanggal surat dakwaan namun MajelisHakim Tingkat Pertama juga tidak mengemukakan alasanletak tidak dipenuhinya ketentuan pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP sehingga secara mudah mengatakan dakwaanPenuntut Umum Batal demi hukum.Bahwa pertimbangan yang berisi uraian tidakdipenuhinya syarat syarat dari Pasal 143 ayat (2)huruf 6b KUHAP telah diuraikan sebagai alasan padaputusan

143 ayat(2) huruf b KUHAP dianggap telah diuraikan secarajelas pada putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 03Juli 2008 No. 32/Pid.B/ 2008/PN.SRG.Hal. 29 dari 27 hal.

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalammempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena surat dakwaanaquo belum memenuhi syarat materiill sebagaimana dimaksudkan olehketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b) KUHAP, karena uraian perbuatanpidana yang didakwakan kepada Terdakwa masih belum dirumuskan secaracermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.1) Bahwa menurut buku pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitanKejaksaan Agung RI Tahun 1985 halaman 1416

143 ayat (2) huruf b) KUHAP, karenaitu Sepatutnya menurut hukum surat dakwaan Penuntut Aquo dinyatakanbatal demi hukum.1.

Surat dakwaan yang belum memenuhi syaratsyarat meteriilsebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau ObscuurLibellum dan b. Belum terpenuhinya unsur melakukan kekerasan atauHalaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor.137/PID/2020/PT.BNA.ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan ataumembiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa terhadap memori bandingTerdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat :a.

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalammempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena surat dakwaanPenuntut Umum belum memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksudkanoleh ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b) KUHAP, karena uraian perbuatanpidana yang didakwakan kepada Terdakwa masih belum dirumuskan secaracermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor.137/PID/2020/PT.BNA.2.

143 ayat (2) huruf b) KUHAP, karena itusepatutnya menurut hukum surat dakwaan Penuntut Aquo dinyatakan bataldemi hukum..

halaman 219).3 Surat dakwaan harus dibatalkan.Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan harus dibatalkan(batal demi hukum) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) huruf (b) dari pasal 143 KUHAP, yakni berisi:Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tidak pidana itudilakukan, sedangkan dakwaan yang kami buat telah sesuai dengan peraturanperundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

143 ayat (2) huruf (b)KUHAP dan didasarkan atas hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidikyang sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada alasan bagi Penasihat HukumTerdakwa untuk membantahnya.Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAPtersebut, maka diluar 3 (tiga) hal/materi keberatan seperti disebutkan diatas tidak bolehdiajukan dalam Nota Keberatan (Eksepsi).Bahwa dasar hukum dari keberatan menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAPtersebut Kami Jaksa Penuntut Umum

143 ayat 2 huruf (b) KUHAP);1 Surat Dakwaan harus dibuat dan dirumuskan dengan memuat uraian secara"cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan;2 Surat Dakwaan harus dibuat dan dirumuskan dengan memuat uraian secara"jelas" mengenai tindak pidana yang di dakwakan;3 Surat Dakwaan harus dibuat dan dirumuskan dengan memuat uraian secara"lengkap " mengenai tindak pidana yang didakwakan;4 Surat Dakwaan menyebut secara terang atau alternative tentang 'waktu"(tempus) dan "tempat" tindak pidana dilakukan

HukumTerdakwa pada poin (satu) diterima, maka keberatan terdakwa/Penasihat HukumTerdakwa selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa / Penasihat HukumTerdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan makadiperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkaradibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal

143 ayat (2) huruf b, 156 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa LIONGHORAS alias AHWAT tersebut diterima;2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM65/Sibol/Ep.1/08/2015tanggal 13 Agustus 2015 tidak dapat diterima;3 Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;4 Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari

adalah tanggal 4 Desember 2016, dengan demikian jumlah haripenahanan terdakwa dihitung sejak 15 November 2016, bukan sejak 15 Desember 2016oleh karena jika penahanan terdakwa dimulai sejak 15 Desember 2016 tidak mungkinpenahanan terdakwa oleh penyidik akan berakhir pada tanggal 4 Desember 2016 ;Bahwa surat dakwaan sudah menguraikan dengan jelas, cermat dan lengkap mengenairumusan tindak pidana yang didakwakan berikut tempat dan waktu tindak pidana itudilakukan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal

143 ayat 2 huruf b KUHAP danuraian itu tergambar dalam surat dakwaan telah secara sistematis dan kronologis, sehinggatergambar siapa terdakwanya, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindakpidana itu dilakukan, bagaimana cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dan olehkarena itu kesalahan didalam menuliskan bulan pada status penahanan dalam suratdakwaan bukanlah suatu alasan yang dapat membatalkan surat dakwaan ;Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim

SP.Han/171/XI/2016/Resnarkoba dansurat penangkapan Nomor : SP.Kap/170/XI/2016/Resnarkoba yang dikeluarkan oleh kepolisian,terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2016 dan ditahan tanggal 15 November 2016 danatas eksepsi tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan bahwa surat dakwaan sudah menguraikan dengan jelas, cermat dan lengkapmengenai rumusan tindak pidana yang didakwakan berikut tempat dan waktu tindak pidana itudilakukan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal

143 ayat 2 huruf b KUHAP dan uraian itutergambar dalam surat dakwaan telah secara sistematis dan kronologis, sehingga tergambarsiapa terdakwanya, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana itudilakukan, bagaimana cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dan oleh karena itukesalahan didalam menuliskan bulan pada status penahanan dalam surat dakwaan bukanlahsuatu alasan yang dapat membatalkan surat dakwaan ;Menimbang, untuk menguji apakah Surat Dakwaan tersebut memenuhi

syarat materiilataukah tidak, maka sebagai acuannya adalah pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyiPenuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisiuraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati surat dakwaanPenuntut Umum ternyata dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari2017 dengan ditandatangani

telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYAKETENTUAN MENGENAI DAKWAAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMIHUKUM KARENA DAKWAAN TERSEBUT DIURAIKAN SECARA TIDAKCERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP MENGENAIT TINDAK PIDANAYANG DIDAKWAKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL

143 AYAT (2)HURUF b KUHAP, SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIBAWAH INI ;Bahwa salah satu eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukanPenasehat Hukum Terdakwa adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demihukum karena Sdr.

PUTERA BANGSA, Jaksa PenuntutUmum tidak memberikan penjelasan atas penulisan kata kata tersebut ;"Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang pengertiantentang syarat materiil dari surat dakwaan yaitu harus menguraikan secara cermat, jelasdan lengkap dengan menyebut tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, akan tetapiJaksa Penuntut Umum dalam menguraikan surat dakwaannya tidak memenuhi ketentuanyang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut diatas ;"Menimbang, bahwa

dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadapTerdakwa harus dikualifikasikan sebagai dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkapsebagaimana ditentukan di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP" ;"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata notakeberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa ad. 2 beralasan hukum, maka notakeberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan

untuk diterima ;"Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhiketentuan yang di atur di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaanJaksa Penuntut Umum yang didakwakan pada Terdakwa harus dinyatakan batal demihukum."

Argumentasi tersebut dilandasi dari Ketentuan Pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP yang menentukan adanya syarat materiil yang harus dipenuhidalam Surat Dakwaan, agar surat dakwaan tidak menjadi batal demi hukum.Syarat materiil yang dimaksud yaitu : cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu terjadinya tidak pidana(tempus delicti) dan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti);Mencermati surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dikaitkandengan

Bahwa surat dakwaanyang dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap secara hukum,haruslah dinyatakan batal demi hukum;Oleh karenanya beralasan secara hukum, berdasarkan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan PenasehatHukum Terdakwa untuk seluruhnya;2.

Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2)huruf b Kitab Undangundang Hukum Acara pidana, sehingga haruslahdinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dari nota keberatan yang disampaikan PenasihatHukum Terdakwa dan bantahan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut,maka menurut Majelis Hakim, hal yang substantif yang harus dibuktikan daripermasalahan pertama diatas adalah terkait dengan tempus delicti dan usiaTerdakwa;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas tentang

143 ayat (2) huruf b Kitab Undangundang Hukum Acarapidana, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;Menimbang bahwa Surat Dakwaan adalah dasar atau landasanpemeriksaan suatu perkara bagi hakim di persidangan.

Syarat formil yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam menyusun SuratDakwaan harus berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAPadalah merupakan syarat materil.

143 Ayat (2) huruf (b), UndangUndang No. 8 Tahun 1981 padadasarnya menentukan bahwa Surat Dakwaan harus berisi :a.

143 Ayat 2 huruf (b) danAyat (3) UndangUndang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.3.

143 Ayat 2 huruf (b) dan Ayat 3 UndangUndangNo. 8 tahun 1981, Tentang KUHAP, hal itu telah sesuai dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Kr/1981, yang kaidahhukumnya menyatakan :Pengadilan Tinggi telah tepat mempertimbangkantuduhan samarsamar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum.Bahwa Hj.

143 ayat (2)huruf b KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyatakan, bahwa adapunsyarat materil surat dakwaan wajib memuat: uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktudan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan selanjutnya bilamana surat dakwaantidak memenuhi syarat tersebut, maka sesuai Pasal 143 Ayat (8) KUHAP suratdakwaan batal demi hUKUM); = 2= 2n= nnn nnn nn nnn nnn ne ne ee eeeMenimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan

Ramlah Bin Hanong, baik mengenai tempatnya (locus delicti)perbuatan itu dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa dandemikian pula waktunya (tempos delicti) telah diuraikan dengan jelas yakni padabulan Mei 2017 atau sekitar tahun 2017, sehingga dengan demikian syarat maiteriilsurat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP telahterpenuhi dengan tepat dan benar;Menimbang, bahwa selanjutnya adanya tangkisan/eksepsi terhadap suratdakwaan tersebut dari Penasihat Hukum

; Mengapa seseorang yang bernama RIKAL, walaupun dalam uraian SuratDakwaannya disebutkan sebagai orang yang menyerahkan uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membeli Narkotikajenis sabusabu dari WILDAN (DPO) tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa, ataupundimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (apabila pengejaran terhadap RIKALtidak berhasil dilakukan); Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP disebutkan ; Suratdakwaan harus berisi:Uraian yang cermat

143 ayat (2) huruf b KUHAP, menurut Hakim yangmemeriksa perkara aquo, Penuntut Umum telah tidak cermat mengajukan dakwaan tentangUraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa atau TerdakwaTerdakwa dalam hal ini uraian peristiwa yang melatarbelakangidihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ternyata tidak bersesuaian dengan berkasperkara yang dihadapkan Penyidik kepadanya, yaitu; orang yang menyuruh membeli danmemberikan uang Rp. 100.000, (seratus ribu

rupiah) tidak dijadikan Tersangka/Terdakwaataupun dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan ; SuratDakwaan yang tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b, batal demi hukum; Menimbang, bahwa suatu Surat Dakwaan batal demi hukum jika tidak memenuhisyarat materiil Surat Dakwaan yaitu ;e Dakwaan kabur (obscuur libelen), dianggap kabur karena unsurunsur tindak pidanatidak diuraikan atau terjadi percampuran unsur tindak pidana;e Berisi pertentangan

hukum,maka tidak beralasan untuk melanjutkan mempertimbangkan unsurunsur surat dakwaanpenuntut umum tersebut; Menimbang, bahwa dalam permeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan dalamLembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar sejak 19 September 2014, sedangkanSurat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka beralasan untukmemerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara initerutama Pasal

143 ayat (2 ) huruf b dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; MENGADILI Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.