Fakta ini sudah tentu sangat bertentangan dengan ketentuanPasal 90 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaanpengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dan upah minimum joPasal 88 E ayat 2, Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja KlasterKetenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 Tahun 2021tentang Pengupahan;8.

UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagankerjaan Pasal 90ayat 1 pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah danupah minimum jo Pasal 88 E ayat 2 Pengusaha dilarangmembayar upah lebih rendah dan upah minimum UU CiptaKerja Klaster ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PPNo 36 tahun 2021 tentang pengupahan.Pada pasal 185 UU Cipta Kerja klaster ketenagankerjaan padaayat 1 disebutkan barang siapa melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 88 E ayat (2) dikenakansanksi Pidana Penjara

NegeriTernate;Halaman 8 dari 23 Putusan PHI Nomor 9/Padt.SusPHI/2021/PN Tte24.25.Bahwa Upah/Gaji terkahir yang diterima PENGGUGAT dariPARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.745.919 (satu jutatujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belasrupiah);Bahwa memperhatikan ketentuan UndangUndang No 13 Tahun2003 tentang Ketenagankerjaan Pasal 90 ayat 1 pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum jo Pasal88 E ayat 2 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah danupah minimum UU

Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan Tahun2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,maka sudah sangatlah jelas bahwa PARA TERGUGAT wajibmembayar Upah/Gaji KURANG BAYAR PENGGUGAT sejakmengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Maluku Utaradengan rincian sebagai berikut:Tabel:DAFTAR RINCIAN GAJI POKOK KURANG BAYAR DARI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARADI SESUAIKAN DENGAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATEMULA!

UU Cipta Kerja, saat itu saksi bertanyakepada wanita yang memakai hijab bertanya IBU MAU KEMANA ?

Cipta Kerja yaituHIDUP PELAJAR, SERANG DPR, LAWAN NEGARA ;Halaman 28Putusan Nomor 153/Pid.

Cipta Kerja, yang memintasaksi untuk mengikuti kegiatan Unjuk Rasa tersebut adalah SITIDERMAWAN dengan cara mengirimkan pesan melalui Whatsapp GroupHalaman 34Putusan Nomor 153/Pid.

Sus/2021/PN.Mdn anak untuk ikut berunjuk rasa di DPRD Sumut terkait penolakandisahkannya UU Cipta Kerja, saat itu saksi bertanya kepada wanita yangmemakai hijab bertanya IBU MAU KEMANA ?, lalu wanita tersebut berkataIKUT DEMO lalu. saksi katakan BU, IN YANG DEMO DARIMAHASISWA, BUKAN PELAJAR, lalu wanita tersebut menjawab KAMIJUGA MAHASISWA DARI IPM (IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH)*,lalu saksi katakan MAHASISWA KOK KECILKECIL ?

Sus/2021/PN.Mdndisahkannya UU Cipta Kerja, saat itu saksi bertanya kepada wanita yangmemakai hijab bertanya IBU MAU KEMANA ?, lalu wanita tersebut berkataIKUT DEMO lalu saksi katakan BU, IN YANG DEMO DARI MAHASISWA,BUKAN PELAJAR, lalu wanita tersebut menjawab KAMI JUGA MAHASISWADARI IPM (IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH), lalu) saksi katakanMAHASISWA KOK KECILKECIL ?

UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (UU Cipta Kerja) ;Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Jo.

UU Cipta Kerja:(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetap ;(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukummenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

UU Cipta Kerja Jo. Pasal 155 UU KetenagakerjaanPasal 136 UU Ketenagakerjaan :Halaman 7 dari 59 Putusan PHI Nomor 25/Pat.SusPHI/2021/PN Tjk22.23.1.

UU Cipta Kerja ;Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo.

UU Cipta Kerja, maka PHK sepihak yang dilakukanTergugat kepada Para Penggugat juga haruslah dinyatakan Batal DemiHukum. Hubungan kerja antara Para Penggugat Dengan Tergugat harusdinyatakan belum pernah terputus dan mengacu pada Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 37/PUUIX/2011 tertanggal 19 September 2011 Jo.

asalkan dilakukan atas dasarganti kerugian yang layak dan adil sesuai dengan peraturanperundangundangan;ANALISIS YURIDIS1.Bahwa mengingat regulasi yang mengatur' tentang kegiatanPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum mengalami perubahan dalam beberapa hal tertentu,dimana saat ini dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PpsUndang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnyadisingkat UU

Cipta Kerja) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum (selanjutnya disingkat PP Pengadaan Tanah 2021)dimana dalam Pasal 140, segala tahapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang sedang berlangsungsebelum berlakukan UU Cipta kerja, penyelesaiannya dilaksanakansesuai dengan PP ini i.c.

Tuntutan Penggugatakan tetap berpedoman kepada UU Cipta Kerja jo PP Pengadaan Tanah2021;Bahwa namun demikian, terhadap segala peristiwa hukumyang telahterjadi sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja jo PP Pengadaan Tanah2021, dengan berpedoman pada azas hukum tidak berlaku surut (bersifatnonretroaktif) terkait dengan kegiatan Tergugat dan Tergugat II, makasemua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II harusmengacu kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dengan

alasan Tergugat telah melakukan efisiensi sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 35 Tahun 2021 jo.Pasal 154 ayat (1.b) UUKetenagakerjaan

sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, sejak putusan ini dibacakan;

4.

Kerja)2).

Cipta Kerja), sertatelah disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan PengadaanTanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan (Pasal 15 UU No. 2Tahun 2012), sebagaimana dibuktikan dari:(1).

Cipta Kerja, sebagaimanadibuktikan dari:a.

Cipta Kerja jo.Pasal 33 Perpres No.71 Tahun 2012);Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan sesuai Pasal19 ayat (6) UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana diubahberdasarkan Pasal 123 UU Cipta Kerja jo.

Cipta Kerja);Pasal 72 Perpres No. 71 Tahun 2012 berbunyi:(1)(2)..

UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentangKetenagankerjaan Pasal 90 ayat 1 pengusaha dilarang membayarupah lebih rendah dan upah minimum jo Pasal 88 E ayat 2Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dan upahminimum UU Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan Tahun 2020 joPasal 23 ayat 3 PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan.Pada pasal 185 UU Cipta Kerja klaster ketenagankerjaan pada ayat 1disebutkan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 88 E ayat (2) dikenakan sanksi Pidana

(tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapanpuluh tujuh rupiah), bahwa pengupahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuanPasal 90 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan jo Pasal 88 Eayat 2, Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020Jo Pasal 23 ayat 3 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang intinyabahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum ;Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telahmembantah

Imam Bonjol Kantor DPRD SUMUT dan sekitaran LapanganMerdeka Medan; Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020sekitar 13.10 wib, Saksi dan rekanrekan Saksi yang lainnya sedangmelakukan Tugas Pengamanan Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan Buruh,mahasiswa, dan pelajar terkait penolakan pengesahan Undang UndangOmnibus Law / UU Cipta Kerja yang telah di sahkan oleh DPR RI. Saat ituSaksi memantau pengunjuk rasa yang berkumpul di JI.

Imam Bonjol Kantor DPRD SUMUT dan sekitaran LapanganMerdeka Medan; Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020sekitar 12.10 wib, Saksi dan rekanrekan Saksi yang lainnya sedangmelakukan Tugas Pengamanan Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan Buruh,mahasiswa, dan pelajar terkait penolakan pengesahan Undang UndangOmnibus Law / UU Cipta Kerja yang telah di sahkan oleh DPR RI. Saat ituSaksi memantau pengunjuk rasa yang berkumpul di JI.

Kemudianpada saat terdakwa membuka grup info loker, ada melihatpemberitahuan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan di daerahJakarta terkait penolakan atas disahkannya UU Cipta Kerja OmnibusLaw, sehingga terdakwa penasaran dan berniat untuk mendatangiaksi unjuk rasa tersebut;Bahwa pada hari Kamis 8 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.30 wib,terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Kereta Api Listrik(KRL) dari stasiun Tambun Bekasi menuju stasiun Tanah AbangJakarta, setelah sampai di stasiun Tanah Abang

Oleh karena UU RI No. 11 Tahun 2021tentang Cipta Kerja berlaku sejak tanggal 2 November 2020, sedangkanperedaran minyak tersebut sudah terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2020,bahkan pembeliannya sudah sejak bulan Agustus 2020, maka sesuai denganasas nonretroaktif, tidaklah tepat UU Cipta Kerja diterapkan dalam perkara iniHalaman 5 dari 57 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Ampkarena dimulainya tindak pidana sebelum berlaku, disahkan maupundiundangkannya UU Cipta Kerja tersebut;Bahwa terkait dengan adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi yang padapokoknya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, makadengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP seharusnyaTerdakwa didakwa dengan aturan hukum yang lebih menguntungkan bagidirinya, oleh karena itu sudah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang tentunya lebih menguntungkan bagiTerdakwa dengan memperhatikan tempus terjadinya tindak pidana.Sementara itu UU Cipta Kerja justru merugikan Terdakwa karena

statusnyayang inkonstitusional bersyarat membuat UU itu menjadi tidak memilikikepastian hukum;Bahwa izin edar dari BPOM masih diatur sebagai salah satu syaratterbitnya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja,selain itu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan BerusahaBerbasis Risiko yang mulai berlaku, disahkan dan diundangkan pada tanggal2 Februari 2021 belumlah ada saat tindak pidana ini terjadi, sehingga tidakbisa diterapkan dalam perkara ini;Bahwa mengenai penyebutan

tempat Terdakwa bekerja di Banjarbaru, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuanbohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 diketahui bahwa akandilakukan kegiatan Demo dalam rangka penolakan UU

Cipta Kerja OmnibusLaw yang akan di JI.Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pastiatau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengertisetidaktidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudahdapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 diketahui bahwa akandilakukan kegiatan Demo dalam rangka penolakan UU

Cipta Kerja OmnibusLaw yang akan di JI.Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul07.39 WITA tersangka FAUZI MUTAQIN Alias OZIE Bin H.

Fadjar Firdaus bin Anmad Riyanto, serta massaaksi Unjuk Rasa penolakan UU Cipta Kerja atau UU Omnimbus Law baikbertindak secara sendirisendiri maupun bersamasama, pada hari Selasatanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 18.50 wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam dibulan Oktober dalam Tahun 2020 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat didepan Universitas IslamNegeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin yang beralamat dijalan JendralSudirman No. 30 Penancangan Cipocok Jaya

Serang Banten atau setidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, padawaktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelahHalaman 5 dari 61 Putusan Nomor 1079/Pid.B/2020/PN Srgdiperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, perbuatanpara Terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawalsaat DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja atau UU Omnimbus

Tirtayasa FakultasPertanian semester V;Bahwa Terdakwa V adalah Ketua Umum PK Hamas Untirta (PengurusKomisariat Himpunan Mahasiswa Serang Untirta) periode 20202021;Bahwa Terdakwa V mengikuti unjuk rasa di depan kampus UIN Serangpada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 yang dimulai sekitar pukul17.45 WIB, yang diikuti antara lain oleh PK Hamas SMH, PMIl Yasir,GMNI, Kumala, BEM Untirta, Sempro, Sakma, BEM FISIP;Bahwa aksi massa tersebut diisi dengan orasi oleh beberapa elemenmahasiswa yang isinya cabut UU

Cipta Kerja yang sudah disahkan;Bahwa ada oknum mahasiswa yang melakukan pembakaran ban;Bahwa Terdakwa V mendengar ketika ada peringatan dan himbauan daripetugas untuk membubarkan diri secara damai karena sudah melewatibatas waktu yang diijinkan untuk melakukan aksi demo;Bahwa himbauan tersebut tidak diindahkan bahkan dari massa ada yangmelawan dengan menyalakan petasan yang diarahkan ke petugas;Bahwa aparat telah melakukan himbauan beberapa kali namun massatidak mau bubar, kemudian petugas mulai

Jendral Sudirman Serang di depan Kampus UIN, dilakukan aksimenolak pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibuslaw), yang dimulai darisekitar jam 13.00 WIB;Bahwa rencana awal yang mengikuti aksi sekitar 320 orang, namun dilapangan yang mengikuti aksi sejumlah 800 orang;Bahwa awalnya aksi berjalan lancar dan kondusif, diisi dengan orasi darielemen mahsiswa dan yelyelBahwa sekitar jam 18.00 WIB situasi memanas karena orasi belum selesaidan polisi menghimbau agar aksi massa membubarkan diri dengan tertib;Bahwa

Omnibus Law adalah undangundang sapu jagat,yaitu suatu istilan untuk menyebut undangundang yang bersentuhan denganberbagai sektor dan dimaksudkan untuk mengubah, memangkas, menyisipkan,mencabut undangundang atau pasal undangundang yang lain;Menimbang, bahwa ada 11 (sebelah) klaster yang diatur dalam OmnibusLaw dan salah satunya adalah Administrasi Pemerintahan yang mengaturketentuan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yangmerubah beberapa ketentuan didalam UU AP, khususnya

Dan sampai denganperkara permohonan ini diajukan dan didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2021,yang artinya telah lebih dari 3 (tiga) bulan sejak saat UU Cipta Kerja disahkan padatanggal 02 November 2020 belum juga diterbitkan peraturan perlaksanaannya,sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenanguntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan a quo ;3.

Masalah Pesangon Dalam UUK pemberian pesangon diatur lewat Pasal 156, Pasal tersebutmengatur soal pemberian pesangon dalam hal PHK, perhitungan uangpenghargaan, dan uang penggantian hak; Dalam UU Cipta Kerja Omnibus law, pesangon diatur dalam Pasal 156dengan perbedaan pada : uang penggantian hak yang seharusnyaditerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : cuti tahunanyang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untukpekerja/ouruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh

Masalah PHKHalaman 39 dari 84, Putusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2021/PN Pgp Pada UUK, alasan perusahaan boleh melakukan PHK ada 9 (Sembilan)alasan, sedangkan pada UU Cipta Kerja menambah 5 (lima) poin lagialasan perusahaan boleh melakukan PHK;.c.

Masalah Jam Kerja Dalam UUK, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan14 jam per minggu, sedangkan dalam UU Cipta Kerja memperpanjangwaktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam perminggu;Bahwa oleh karena UU Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember2020, yang diberlakukan sebelum dilakukannya perundingan Tripartit di DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KotaPangkalpinang, dan juga diberlakukan sebelum gugatan Para Penggugatdiajukan

, maka UU Cipta Kerja harus diberlakukan/diterapkan dan dicantumkandalam penerbitan Anjuran tersebut dan dalam pengajuan gugatan ParaPenggugat;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya terkait Pemutusan Hubungan Kerjadan penuntutan hakhaknya, Para Penggugat sematamata hanya mendasarkanpada UU.RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan saja, dan samasekali tidak mendasarkan pada UndangUndang RI.

menolak dengan tegas perhitungan hak yang dituntut olehPenggugat seluruhnya nomor 3, 4 dan 5 karena jumlah yang dituntut tidakberdasarkan hukum, Tergugat menjelaskan seharusnya Perhitungan yangberdasarkan Peraturan PerundangUndangan Pasal 154 A huruf K UU CiptaKerja Nomor 11 Tahun 2020 Jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI No 35Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dikutipsebagai berikut:Pasal 154 A huruf K UU

Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020K. pekena/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalamperanjian kerja, peraturan perusahaan, atau penanjian kerja bersamadan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, danketiga secara berturutturut masingmasing berlaku untuk paling lama 6Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2021/PNMam13.14.

Sahrina Safiudin, SH, L.Lm (Ahli danDosen Hukum Kehutanan) mengemukakan didalam persidanganbahwa : Bahwa pasal 89 ayat 1 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tidaktermasuk pasal yang di ubah dalam pasal 37 UU Cipta Kerja Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 yang diubah melalui pasal37 UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah: Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 23, dan angka 24dirubah.

Sahrina Safiudin, SH,LI.M mengatakan secarahukum terhadap UU Cipta kerja telah ada aturan pelaksananyaberupa Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2021 tentang TataCara pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PenerimaanNegara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif DiBidang Kehutanan yang menerapkan sanksi administratifterhadap setiap orang yang melakukan kegiatan dikawasanhutan, yang kegiatannya dilakukan sebelum berlakunya UUCipta Kerja, sebagaimana Pasal 3 ayat (3) dan (4) PP tersebut3

Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.lmmengatakan secara hukum terhadap UU Cipta kerja dengantelah adanya aturan pelaksananya berupa PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2021 tentang Tata Cara PengenaanSanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara BukanPajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di BidangKehutanan maka merupakan Ultimum Remedium, yang manaditerapkannya sanksi administratif dahulu dari pada hukumpidana; Bahwa ahli Dr.

Dan wajib dilaksanakan walau tidak diatur dalamperjanjian;Halaman 61 dari halaman 97 Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2021/PN DpsBahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan bisa menyatakan dirinyadalam keadaan kahar asalkan benarbenar terjadi keadaan yang termasukunsurunsur keadaan kahar;Bahwa Saksi menerangkan bahwa UU Cipta kerja itu masih banyakkelemahankelemahan, UU Cipta kerja bisa diadopsi atau di pakaisepanjang normanorma yang ada dalam UU Cipta kerja bersentuhandengan persoalan hukum yang ada.

Sepanjang kasus atau peristiwa hukumyang diatur dalam UU Cipta kerja ini maka UU Cipta kerja kerja ini bisadijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan yang ada;Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud perusahaan tutup bisadianggap kondisi tidak beroperasional;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya, ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan buktibukti Suratdidepan persidangan sebagai berikut ;1.10.11.Fotocopy Surat Gugatan Penggugat tertanggal

maka patut dan layak menurut hukumjika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat membayarGaji/Upah dan Tunjangan Tetap selama proses penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial ini terhitung sejak bulan Januari 2021 sampaidengan bulan April 2021 sebesar Rp 17.975.275, (tujuh belas jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh limarupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :PERHITUNGANGAJI/UPAH DAN TUNJANGAN TETAP( UndangUndang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Jo UU

Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 )> 4bulan x Rp. 17.975.275, = Rp. 71.901.100, (tujuh puluh satujuta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah)Note : Sanksi Perusahaan tidak membayarkan pesangon kepada Pekerja yang diPHK, maka akan diancam sanksi Pidana penjara paling singkat 1 Tahundan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,(empat ratus jutarupiah), sesuai dengan UndangUndang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003(Jo UU Cipta Kerja

biasanya ditegaskan dalam ketentuan peralihnan atauketentuan penutup suatu peraturanperundangundangan karena pasti ada biasyang diciptakan sebelum aturan pelaksanaan UU tersebut diterbitkan; Bahwasteori peraturan perundangundangan mengajarkan bahwa apabilaterdapat perubahanperubahan yang memberikan pengaruh pada keadaankeadaan tertentu maka harus disiapkan ketentuan peralihan yang apabilaketentuan peralihan ini tidak secara tegas ditentukan maka biasanya dimuat dalamketentuan penutup; Bahwa dalam UU

Cipta kerja atau Omnibus Law, dalam aturan penutup jelasdisebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama3 (tiga) bulan dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang diubah dengan UUini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajibdisesuaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Bahwa dimungkinkan bahwa peraturanperaturan pelaksanaan UU Nomor 30tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja; Bahwa keberlakuan suatu UU ditentukan oleh tiga hal yaitu wewenang, waktudan isi; Bahwa UU dapat berlaku surut apabila ditentukan secara tegas dalam UU,tetapi kebanyakan UU ditentukan berlaku sejak tanggal ditetapkan;Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor22/P/FP/2020/PTUN.PL Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak menentukan lembaga, institusi ataupengadilan

Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur danKetidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur;Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan adanya force Majeure diatur dalam putusan No. 820K/Pdt.SusPHI/2017 tanggal 24 Agustus 2017, putusan No. 378K/Pdt.SusPHI/2018, PutusanMA RI No. 3389 K/Pdt/1984 dan Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983;Bahwa ketentuan tentang Force Mejure sebagai alasan Pemutusan HubunganKerja telah diatur dalam UU

cipta kerja yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 45Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang tentang perjanjian kerja waktutertentu, alin daya, waktu kerja, waktu istrahat dan pemutusan hubungan kerja ;Bahwa oleh karena kekurangmampuan financial dari tergugat maka 10 orangkaryawan Tergugat dilakukan perundingan secara Bipartit pada tanggal O5Agustus 2020 ;Bahwa dalam perundingan Bipartit tersebut Tergugat menawarkan adanyakompensasi kepada para Karyawan yang terkena efisiensi, termasuk di dalamnyakepada