• Putusan Nomor 2490/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

  gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117114.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080

  Putusan Nomor 2490/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02514/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00080/107/13/057

• mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88867/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00196/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 5Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2011 Nomor 00080

  Putusan Nomor 1655/B/PK/Pjk/2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2011 Nomor 00080/207/11/435/15 tanggal 16 Juni 2015, atasnama PT Sinar Sosrodjojo Trans, NPWP 01.207.039.7435.000,beralamat di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Km. 40, Jatimulya,Tambun, Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;c.3.

  Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00196/KEB/WPVJ.22/2016, tanggal 5 Agustus 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2011, Nomor:00080

• uraian banding tanggal 7 Nopember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116800.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00206/KEB/WPJ.22/2017,tanggal 25 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2014 nomor 00080

  Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.22/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014Nomor 00080/207/14/431/16, tanggal 4 Oktober 2016, atas namaPT Aida Indonesia, NPWP 02.419.334.4431.000, beralamat di JalanScience Boulevard Blok A2/9, Jababeka V, Bekasi (alamatkorespondensi Kompleks Pertokoan & Perkantoran Asera Blok 1S20Nomor 23 Kota Harapan

  Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014Nomor 00080/207/14/431/16, tanggal 4 Oktober 2016, atas namaPT Aida Indonesia, NPWP 02.419.334.4431.000, beralamat di JalanScience Boulevard Blok A2/9, Jababeka V, Bekasi (alamatkorespondensi Kompleks Pertokoan & Perkantoran Asera Blok 1S20Nomor 23 Kota Harapan II Bekasi), terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 4 dari 9 halaman.

  PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding NomorKEP00206/KEB/WPJ.22/2017, tanggal 25 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014Nomor 00080

• usahapenyaluran uang pinjaman/kredit atas dasar hukum gadai (baikkonvensional maupun syariah), sehingga kegiatan usaha jasa keuanganPemohon Banding tidak dikenai PPN;Menyatakan secara hukum bahwa eksekusi Barang Jaminan GadaiYang Telah Jatuh Tempo dan Tidak Laku Dilelang tidak termasuk obyekPPN;Bahwa membatalkan Keputusan Terbanding Nomor:KEP00745/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12 September 2017 TentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor:00080

  mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118750.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 15 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00745/KEB/WPJ.19/2017tanggal 12 September 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00080

  Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00745/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12 September2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor: 00080

• Uraian Banding tanggal 19 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114600.16/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00525/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 27April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 nomor 00080

  Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00525/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 27 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00080/207/13/051/16 tanggal 24 Maret2016, atas nama PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., NPWP:01.000.054.5051.000, beralamat di JI.

  Putusan Nomor 2858/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00525/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 27 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00080/207/13/051/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.054.5051.000

• Kabupaten Klatenyaitu di instansi Tergugat dan terbit Sertifikat Hak Pakai No.00080 luas 5236m2 pada tgl. 25 6 2019 A/n. Pemerintah Desa Jimbung;selanjutnya atas Posita9 tersebut di atas mohon disebut sebagaiSE tee te ee an en eer ar rs BARANGSENGKETA.10.

  Klaten yang digabungkandengan tanah hak anggaduh Desa Jimbung terbit Sertifikat Hak PakaiNo.00080 atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Jimbung adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan denganUndangundang serta merugikan para ahli waris almarhum Pawiraredjo aliasMaridin, sebagai kuli kenceng yang memperoleh hak atas tanahtegal/oekarangan sejak tahun 1928;16.

  Menyatakan menurut hukum bahwa Barang Sengketa dengan SertifikatHak Pakai Nomor: 00080 luas 5236 m2 atas nama pemegang hakPemerintah Desa Jimbung yang luasnya mencakup tanahtegal/pekarangan posita 6 gugatan peninggalan almarhum Pawirareadjoalias Maridin seluas + 3750 m2, adalah tidak berkekuatan hukum dengansegala akibatnya;Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt/2022/PT SMG7.

  Gugatan obscuur libel.a TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermatijudul Gugatan Gugatan mohon dinyatakan tidak berkekuatan hukumSertifikat Hak Pakai No. 00080 atas nama pemegang hak PemerintahDesa Peme rintah Desa Jimbung, Kec. Kalitotes Kab.

  /Desa Jimbung, terletak di DesaJimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten :e Sertipikat Hak Pakai No. 00080/Desa Jimbung seluas 5.236 M2?

• Putusan Nomor 744/B/PK/PJK/2015berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:bahwa dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor: KEP539/WPJ.07/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentangPembatalan Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00080/406/08/052/10tanggal 18 Mei 2010, yang baru Penggugat terima tanggal 11 Maret

  Biaya dari Luar Usaha Rp.74.158.220,00 adalah biaya slow moving materialsudah sesuai dengan bukti bukti yang ada;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka :Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar :SKPLB Nomor : 00080/406/08/052/10 tertanggal 18 Mei 2010 Tahun Pajak : 2008JUMLAH RUPIAH MENURUTNO URATSN PENGGUGAT TERGUGAT KOREKSI1 Peredaran Usaha 41.278.671.256,00 43.799.852.661,00 (2.521.181.405,00)2 Harga Pokok Penjualan 32.852.458.104,00 32.852.458.104,00 3 Laba Bruto

  Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah :Sengketa atas tidak dipertahankannya Keputusan Pemohon Peninjauankembali (semula Tergugat) Nomor: KEP539/WPuJ.07/2011 tanggal 10 Maret2011 tentang Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak atau Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00080/406/08/052/10 tanggal 18 Mei 2010, atas nama: PT.

  /406/08/052/10 tanggal 18 Mei2010 Tahun Pajak 2008;Bahwa dengan demikian Surat Keputusan yang diterbitkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP539/WPvJ.07/2011tanggal 10 Maret 2011 tentang Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajakatau Surat Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor :00080/406/08/052/10 tanggal 18 Mei 2010 Tahun Pajak 2008, telahsesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, sertatelah sesuai

  Putusan Nomor 744/B/PK/PJK/2015PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Pengugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP539/WPJ.07/2011 tanggal 10 Maret 2011, denganmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak PenghasilanBadan 2008 Nomor : 00080/406

• uraian banding tanggal 05 Februari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47623/PP/M.XIII/16/2013, tanggal O01 Oktober 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1203/WPJ.04/2012 tanggal 16 Agustus 2012, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00080

  Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1203/WPJ.04/2012 tanggal 16 Agustus 2012, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009Nomor 00080/207/09/014/11 tanggal 08 Juli 2011, atas nama PTTurun Temurun Makmur Sejahtera, NPWP 02.527.169.3014.000,telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku, sehingga karenanya sah danberkekuatan hukum;3.3.

  Putusan Nomor 1805/B/PK/Pjk/2018Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1203/WPJ.04/2012 tanggal 16 Agustus2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2009 Nomor 00080/207/09/014/11 tanggal 8 Juli 2011, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.527.169.3014.000

• Putusan Nomor 2345/B/PK/Pjk/2018dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor 00080/207/10/029/14 tanggal 10 Desember 2014 Masa PajakOktober 2010;Bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa apa yangPemohon Banding ajukan Keberatan adalah benar dan sudah seharusnyadan sepatutnya untuk dapat diterima;Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding pada dasarnya adalahmengajukan banding sebagaimana makna yang telah Pemohon Bandingajukan dalam Surat Keberatan;Bahwa demikian Permohonan

  peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00050/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 19 Februari 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor : 00080

• Putusan Nomor 3208/B/PK/Pjk/2019Pengembalian Permohonan Pengurangan Pembatalan Surat KetetapanPajak yang Tidak Benar tentang Pemberitahuan Permohonan Tidak DapatDiproses dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00080/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama Didi LimatimAlam, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di Dusun Puhti 1, RT 04, RW01, Puhti, Karangjati, Ngawi;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

  Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00080/207/10/646/15 tanggal 26 Maret 2015, atas nama DidiLimatim Alam, NPWP 07.121.482.9646.000, beralamat di DusunPuhti , RT 04, RW 01, Puhti, Karangjati, Ngawi, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2010 Nomor 00080

  permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor S726/WPJ.24/2017 tanggal 2 Maret2017, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan PembatalanSurat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar tentang PemberitahuanPermohonan Tidak Dapat Diproses dan Membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2010 Nomor 00080

• SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 , tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);32. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB, PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4, SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8 Februari 2013 yang diterima oleh Tn.

  No.11/BU, No.4, No. 205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yang diterima Tn.

  SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 ,tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah).;36.1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB,PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No.4, SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8Februari 2013 yang diterima oleh Tn.

  No.11/BU, No.4, No.205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013yang diterima Tn.

  SHM No. 207/PD dan SHM No.00080 , tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah);1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biayaAJB, PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU,SHM No. 4, SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU,tanggal 8 Februari 2013 yang diterima oleh Tn.

• Putusan Nomor 777/B/PK/PJK/2017Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP1433/WPUJ.24/2011 tanggal 08 September 2011 (tanggal terima sesuai dengantanggal terbit kKeputusan) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak November 2008dengan Nomor: 00080/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010, makadengan ini diajukan Banding dengan uraian sebagai berikut:1.

  . 608.972,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.058.906,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Put44976/PP/M.XI/16/2013, Tanggal 20 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1433/WPJ.24/2011 tanggal 08September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor:00080

  00072/207/08/643/10 KEP1424/WPJ.24/2011 Maret Rp 76.577.5004. 00073/207/08/643/10 KEP1425/WPJ.24/2011 April Rp 77.625.4005. 00074/207/08/643/10 KEP1427/WPJ.24/2011 Mei Rp 77.839.4006. 00075/207/08/643/10 KEP1428/WPJ.24/2011 Juni Rp 77.643.9007. 00076/207/08/643/10 KEP1429/WPJ.24/2011 Juli Rp 76.782.3008. 00077/207/08/643/10 KEP1430/WPJ.24/2011 Agustus Rp 77.821.3009. 00078/207/08/643/10 KEP1431/WPJ.24/2011 September Rp 74.695.80010. 00079/207/08/643/10 KEP1432/WPJ.24/2011 Oktober Rp 78.892.50011. 00080

  Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.44976/PP/M.XI/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013yang menyatakan :Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1433/WPJ.24/2011 tanggal 08September 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2008 Nomor : 00080/207/08/643/10 tanggal 06September 2010, atas nama : Jemmy Johannis Golose, NPWP

  HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1433/WPuJ.24/2011 tanggal 08 September2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor :00080

• Tanah dan diatasnya dibangun rumah yang terletak di , Desa , Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana SHGB No. 80 Surat ukur No.00080/06.14/2004, tertanggal 2 April 2004, atas nama TH;b. Stand di Surabaya Blok No.001; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

  kelak setiap hari;Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteriisteri Pemohon tersebut, baik Termohon maupun calonisteri Pemohon masingmasing bersedia dimadu olehPemohon, sebagaimana surat pernyataan Pemohontertanggal 1 April 2012 yang disetujui oleh Termohon dancalon isteri Pemohon;Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon diperolehharta bersama berupa:1 Tanah dan diatasnya dibangun rumah yang terletak di , Desa , KecamatanTanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana SHGB No. 80 Surat ukurNo.00080

  Put No.1057/Pdt.G/2012/PA.Sda8.10.Fotokopi surat keterangan gaji Pemohon yang dikeluarkan PT CPN tanggal 2Juli 2012, bermaterai cukup, diberi tanda P.8;Fotokopi Akta pemberian SHGB Nomor 80 atas sebidang tanah seluas 85 M2yang terletak di Desa , Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sesuaidengan surat ukur tanggal 02042004 Nomor 00080/06.14/2004, bermateraicukup, diberi tanda P.9;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI KEDUA PEMOHON (calonister1 Termohon) Nomor:3515077005860006 tanggal

  PermataSidoarjo Blok R6, Desa Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo SHGB No. 80Surat ukur No.00080/06. 14/2004, tertanggal 2 April 2004, atas nama TH dan .Stand diSurabaya Blok No.001. setelah dikonfirmasikan kepada Termohon, Termohonmembenarkan atau mengakuinya;Bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangannya danmenyampaikan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannnya danTermohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan bersedia dimadu, keduanyamohon agar

  Tanah dan diatasnya dibangun rumah yang terletak di , Desa ,Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana SHGB No.80 Surat ukur No.00080/06. 14/2004, tertanggal 2 April 2004, atas namaTH.b. Stand di Surabaya Blok No.001;Bahwa atas hartaharta tersebut telah diakui Termohon.

  Tanah dan diatasnya dibangun rumah yang terletak di , Desa ,Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana SHGB No.80 Surat ukur No.00080/06. 14/2004, tertanggal 2 April 2004, atas namaTH;b. Stand di Surabaya Blok No.001;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;4.

• Putusan Nomor 620/C/PK/PJK/2013Barang dan Jasa Nomor 00080/207/07/032/10 dengan nilai sebesarRp102.095.439,00 yang ditolak oleh Terbanding, maka Pemohon Bandingmengajukan Banding;Bahwa permohonan banding ini dapat Pemohon Banding uraikan sebagaiberikut:DASARDASAR FORMAL;Pengajuan Surat Keberatan;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00080/207/07/032/10 tanggal 3 Desember 2010 MasaPajak Juli 2007 sebesar Rp26.466.924,00 yang telah diajukan keberatan

  lain,serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukandapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38124/PP/M.XII/16/2012, tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor KEP784/WPJ.05/2011 tanggal 3 November 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00080

  hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas,Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidakmemenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakkarenanya tidak dapat diterima";Bahwa tanggal diterimanya Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor 784/WPJ.05/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang dan JasaMasa Pajak Juli 2007 Nomor 00080

• mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88101/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3686/WPJ.29/2015 tanggal 23Desember 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00080

  Putusan Nomor 1891/B/PK/Pjk/2018Pajak September 2011 Nomor 00080/207/11/732/14 tanggal 25November 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP02693/NKEB/WPJ.29/2016tanggal 3 Mei 2016 atas nama PT Dalem Sakti, NPWP01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan Batuah Nomor 1/D,Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

  Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP3686/WPJ.29/2015 tanggal 23 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor : 00080

• Harry Yulianto, telahdisampaikan hasil penelitian atas tanah dan bangunan sesuai denganSertifikat Hak Milik Nomor 4146/Jati yang terletak di Jalan Lodan Raya, RT04, RW 013, Nomor 18, Blok By, PS 963, 964, Pulo Gadung, Jakarta Timur,sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00080/2000, Nomor Identifikasi BidangTanah 09.05.06.02.01331 dengan luas 325 m* untuk calon debitur atasnama Penggugat I/Ir.

  Putusan Nomor 1977 K/Pdt/201513.14.Surat Ukur Nomor 00080/2000, Nomor Identifikasi Bidang Tanah09.05.06.02.01331 dengan luas 325 m*, untuk calon debitur atasnama Penggugat Ir.

  Harry Yulianto yang telah menyampaikanhasil penilaian atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat HakMilik Nomor 4146/Jati yang terletak di Jalan Lodan Raya, RT 04 RW013 Nomor 18 Blok By, PS 963, 964, Pulo Gadung, Jakarta Timursesuai dengan Surat Ukur No. 00080/2000, Nomor Identifikasi BidangTanah 09.05.06.02. 01331 dengan luas 325 m, untuk calon debituratas nama Penggugat I/Ir. Fauzin dengan nilai agunan sebesarRp2.304.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta rupiah);2.

  Harry Yulianto yang telah menyampaikan hasil penilaian atas tanah danbangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4146/Jati yang terletakdi Jalan Lodan Raya, RT 04 RW 013 Nomor 18 Blok By, PS 963, 964, PuloGadung, Jakarta Timur sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00080/2000,Nomor Identifikasi Bidang Tanah 09.05.06.02.01331 dengan luas 325 m?,untuk calon debitur atas nama Penggugat I/Ir.

  Harry Yulianto yang telah menyampaikan hasilpenilaian atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak MilikNomor 4146/Jati yang terletak di Jalan Lodan Raya, RT 04 RW 013 Nomor18 Blok By, PS 963, 964, Pulo Gadung, Jakarta Timur sesuai dengan SuratUkur Nomor 00080/2000, Nomor ldentifikasi Bidang Tanah09.05.06.02.01331 dengan luas 325 m?, untuk calon debitur atas namaPenggugat I/Ir.

• Timur : Jhon Sesa;

• Sebelah Selatan : Jalan Tani;
• Sebelah Barat : Kristina Pairunan/Yahya Rira;

Objek sengketa II

Kesemuanya adalah milik sah Penggugat;

1. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Nomor: 00080

   Bahwa Selanjutnya pada tahun 2018 Ternyata TERGUGATI menerbitkanSertifikat Nomor: 00080/Koroncia/2018 terhnadap Objek Sengketa tanpasepengetahuan PENGGUGAT selaku pemilik, yang mana selanjutnyaTERGUGATI kemudian menunjuk TERGUGATII dan TERGUGATIVmengelola Objek Sengketa dan begitu juga terhadap objek sengketall,TERGUGATI kemudian menunjuk TERGUGATII dan TERGUGATIII untukmengelolanya;9.

   Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai Objek Sengketa danterkhusus TERGUGATI yang selanjutnya menerbitkan Sertifikat Nomor:00080/Koroncia/2018 terhadap Objek Sengketal atas nama TERGUGATI(AGUSTINA LAMPUNG) yang merupakan milik PENGGUGAT tanpa seizindari PENGGUGAT sebagai pemilik sah adalah merupakan PERBUATANMELAWAN HUKUM;12.

   Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 00080 atas namapemegang hak Agustina Lampung, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.1 ;2. Fotocopy sesuai asli, Surat Ukur Nomor 00081/Koroncia/2018, selanjutnyadiberi tanda Bukti T T.2 ;3. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 217/DKC/KM tanggal 4 April2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.3 ;Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII4.

   e Apakah benar Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, yaitumelakukan penguasaan terhadap objek sengketa dan menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor: 00080/Koroncia/2018, sehingga merugikanPenggugat?

   Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Nomor:00080/Koroncia/2018 terhadap objek sengketa atas nama tergugat tanpaizin dan atau tanpa peralihan hak dari Penggugat adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;6. Menyatakan secara hukum sertifikat atau suratsurat yang terbit tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Objek Sengketa:7.

• uraian banding tanggal 2 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118098.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00083/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2014 Nomor 00080

  Menyatakan bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00083/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00080/207/14/402/16 tanggal 16 Juni 2016, atas nama PTIndo Sung Il Jaya, NPWP: 02.192.894.0402.000, beralamat diJalan Gatot Subroto Km.8, Telesonic Ujung Nomor 122, JatiUwung, Tangerang adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

  Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00083/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15 Agustus2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00080

• Uraian Banding tanggal 12 Maret 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut119066.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01602/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3Oktober 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00080

  Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01602/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2015 Nomor 00080/207/15/055/16 tanggal 28 September 2016,atas nama PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Tbk.,NPWP 01.869.469.5.055000, beralamat di JI.

  Putusan Nomor 3587/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01602/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015Nomor 00080/207/15/055/16 tanggal 28 September 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.869.469.5.055000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp23.114.485,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan

• telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31312/PP/M.X/16/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP891/PJ.07/2009 tanggal 6 November 2009 tentang keberatan atas SuratKetetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00080

  Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2013dengan Desember 2006 yang menerima sebagian keberatan Pemohon BandingNomor: 11/AAT/XV08 tanggal 17 November 2008, dengan ini Pemohon Bandingmengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00080/207/06/415/08 tanggal 19 September 2008yang isinya adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.

  barang dapat dibuktikanbahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintaklarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Faktur Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan;Bahwa dalam hal ini, Pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan terhadap arusuang atau arus barang, Pemeriksa hanya berdasarkan pada jawaban konfirmasidari Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding melakukan keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00080

  Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31312/PP/M.X/16/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP891/PJ.07/2009 tanggal 6 November 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor:00080

  Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2013: KEP891/PJ.07/2009 tanggal 6 November 2009 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor: 00080/207/06/415/08 tanggal 19September 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak