perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat danTergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan masalahkeuangan, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya hidupPenguggat;Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pindah agama, Tergugat yang setelahmenikah dengan Penggugat memeluk agama Islam, kembali kepada agamasemula yaitu Nasrani, hal ini membuat Penggugat semakin merasa tidaknyaman untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;qf:10.1.2

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan 10.1.2... 2.010 ccc cee cee cee eee 2 Dom mon on onene nese cs ennBahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat di Dusun Watesari RT.004 RW.001 Desa Citembong Kecamatan BantarsariKabupaten Cilacap selama + 6 (enam) bulan, dan Bada Dukhul; Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama WURYATI, jenis kelamin perempuan, umur 14 (empat belas) tahun,yang sekarang

Senayang dan terdakwa membuat surat pernyataanyang pada pokoknya berisikan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang SimpanPinjam Kelompok Perempuan yang terdakwa pakai sampai batas waktu akhir bulanMaret 2010 dan hingga berakhimya bulan Maret 2010 terdakwa tidak bisamengembalikan dana tersebut ; Benar perbuatan terdakwa bertentangan dengan : Penjelasan X Pengelolaan DanaBergulr (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan) Angka 10.1.2 huruf D tentang pedoman

Pengelolaan Dana BergulirBagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) point 10.1.2 huruf D tentang Penetapan Persyaratandan hal ini bertentangan juga dengan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan angka I tentangkebyakan Pokok poimt 1.6 tentang penadaan ke 1.6.4 tentang mekanisme PenyaluranDana ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa dihubungkandengan adanya barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku kas harian SPP Kec.

Taini meninggal adamempunyai ahli waris, masingmasing bernama :10.1.1.Handayati binti Selamat, sebagai isteri.10.1.2.Muhammad Muslim bin Alfinnor, sebagai anak kandunglakilaki.10.1.3.Ghina Agila Azzahra binti Alfinnor, sebagai anak kandungperempuan.11. Bahwa almarhum H. Taini bin H. Asrani tidak ada meninggalkanwasiat atau hutang yang belum lunas;12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Warisini guna kepentingan keperluan balik nama Sertifikat;13.

denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Pasal 25 ayat (3) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.Dengan emikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai oleh masyarakatyang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negara yang harus dikelolasesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara.1 Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentangPengelolaan Dana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2

denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.e Pasal 25 ayat (3) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.Dengan ikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai oleh masyarakatyang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negara yang harus dikelolasesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara.2) Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang Pengelolaan DanaBergulir PNPMMP butir 10.1.2

pinjaman atas nama 2 (dua)kelompok SPP di Kecamatan Petang tidak sesuai dengan ketentuanpengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).Prosedur yang dilaksanakan adalah NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI selakuperorangan mengajukan pinjaman dengan mengatasnamakan Kelompok SPPBitingsari, dan Kelompok SPP Lembu Nadi I tanpa sepengetahuan seluruh anggotakelompok.Prosedur yang seharusnya sesuai dengan Penjelasan X Pedoman TeknisOperasional (PTO) tentang Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.e Pasal 25 ayat (3) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.Dengan mikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai olehmasyarakat yang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negara yangharus dikelola sesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara.2 Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang Pengelolaan Dana BergulirPNPMMP butir 10.1.2

dananya.Menimbang, bahwa benar atas proposal yang tidak memenuhi ketentuan tersebut,selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2011, terdakwa kembali menerima dana perguliran SPPuntuk Kelompok Lembu Nadi I sebesar Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) namun,oleh terdakwa uang tersebut seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpasepengetahuan Ketua dan seluruh anggota kelompokMenimbang, bahwa menurut Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO)tentang Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2

belas juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa bersamasama dengan LANTIP JANUWIBOWO, SE. tersebut tidak sesuai atau bertentangan denganPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri PerdesaanDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang antara lainmengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

PengurusUPK adalah melakukan administrasi dan pelaporan setiaptransaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuaidengan kebutuhan dan ketentuan program.Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPMMandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2.huruf c tentang Tahapan Pengelolaan diantaranyadisebutkan : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasisingkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat inikelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UnitPengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencanapenggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini31disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepadaTim Verifikasi.

Sukron Aziz pada waktuantara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 dalammelaksanakan tugasnya mengelola kegiatan ekonomi PNPM MP berupapengelolaan dana program dan dana perguliran simpan pinjam perempuan(SPP) terhadap 156 (seratus lima puluh enam) kelompok SPP telahmenyimpang dari ketentuan dalam Penjelasan X angka 10.1.2 huruf b.2 danhuruf c dan dalam Penjelasan XI angka 11.4.2.6 dan angka 11.4.3.a SuratDirektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor414.2/3717/PMD tanggal

No. 1764 K/Pid.Sus/2012Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh TimKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TKPNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesiayang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan Dana Bergulir yang antara lain pada pokoknyamengatur sebagai berikut : Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui olehKepala Desa dan mengajukan proposal tersebut

belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan LANTIP JANU WIBOWO, SE.tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh TimKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TKPNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesiayang antara lain mengatur :Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

ALI MUCHSIN;Halaman 2 dari 15 Penetapan nomor 421/Pdt.P/2019/PN Jbg.10.1.2.Bahwa nama suami pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran milik anakpemohon yang ke 6 (enam) Nomor 79627/DISP/2010 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 29Desember 2010 yaitu M.

Waginah sebesar Rp. 3.000.000.000 ( Tiga Milar Rupiah ) dikuasaioleh anak angkat yang bemana Sn Wahyuni, sedangkan harta asal nomor 10.1.2 beserta hartabersana sebagaimana No. 10. II seluruhnya dikuasai oleh Pemohon. Mm TrBahwa sebelum Ny. Waginah binti Martodikromo meninggal duna pemah memberiwast kepada Pemohon apabih sewaktusewaktu Ny. Waginah Meninggal duna harta asalyang berupa Sebidang Tanah beserta bangunan rumah SHM No. 980 Luas + 377 nf , atas namaNy.

10.1.2. Alfairah Nday Binti H.M. Goa Nday (anak perempuan);mendapat bagian 1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?10.1.3. Rosihan Nday Bin H.M. Goa Nday (anak lakilaki); = 1/9X 6.919,5 = 1.537,99 m?10.1.4. lhwan Bin H.M. Goa Nday (anak lakilaki); = 1/9 X6.919,5 m? = 1.537,66 m?10.1.5. Alfaini Nday Binti H.M. Goa Nday (anak perempuan); =1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?10.1.6. Raihan Nday Binti H.M. Goa Nday (anak perempuan);mendapat bagian 1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?Hal. 7 dari 15 hal.

NUR AZIZAH, SE dan terdakwa Il.SUKRON AZIZ pada waktu antara bulan Januari 2010 sampaidengan bulan Februari 2011 dalam melaksanakan tugasnyamengelola kegiatan ekonomi PNPM MP berupa pengelolaan danaprogram dan dana perguliran simpan pinjam perempuan (SPP)terhadap 156 (seratus lima puluh enam) kelompok SPP telahmenyimpang dari ketentuan dalam Penjelasan X angka 10.1.2 hurufb.2 dan huruf c dan dalam Penjelasan XI angka 11.4.2.6 dan angka11.4.3.a Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat DesaDepdagri

di Rinding Batu, Toraja Utara.Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHAPerdata yang pada pokoknya menegaskansebagai berikut Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapathak milik atas atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yangmeninggal.Bahwa bersesuaian dengan Pasal 833 KUHAPerdata , maka Para Pemohonmemiliki hak Legitime Portie sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris AlmarhumMesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa.Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN MakQ.10.1.2

Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak MilikNOMOM ....ceeeeeeee eee Kota Blitar Surat Ukur tanggal 04012007PT@ITUOY cs asin sce cre si se /Karangtengah/2007 dengan luas 138 M2 atasnama Dokter PENGGUGAT;10.1.2. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. ..........::::::00terletak di Kota Malang Atas Nama Nyonya ............:::0008 denganHal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor : 1947/Padt.G/2020/PA.Mlqg.Gambar Situasi tanggal 22/01/2007 nomor:eedeeeeeeeeaaeneeees /Bandungrejosari/2007 seluas 163 m?.

Mengganti 1 (satu) rumah permanen ukuran 5 x 6 meteryang dirobohkan/dibongkar secara paksa oleh TergugatII,Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);10.1.2. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjakjika dinilai bangunan rumah tersebut +1 Desember 2014, hingga in kracht putusan, jika dihitungsampai gugatan didaftarkan tanggal 28 Agustus 2017diperkirakan:1. Luas kebun karet + 16.614,50 m:2. Hasil per hari + 40 kg;3.

puluh dua kelompok fiktif menerimakredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP), secara melawan hukum yaituTerdakwa WAYAN SUKERTIA yang mempunyai tugas dantanggungjawab untuk memastikan dilaksanakannya mekanisme danprosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan di Unit Pengelola Kegiatan(UPK) telah mengatur dan mengarahkan untuk mencairkan kredit bagi tigapuluh dua kelompok fiktif yang bertentangan dengan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMP dalam Penjelasan X tentang PelestarianKegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2

Kelompok dalam kategori kelompokberkembang atau siap.Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalamPenjelasan X angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diaturtentang alur perguliran dengan tahapan sebagai berikut :a) Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen :RKK/RUA/RUB ; KTP dan KK; Daftar Anggota; Rincian PinjamanKelompok; Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok lama) dansurat rekomendasi

Sehingga dengan tidakdilaksanakannya verifikasi lapangan, maka hal tersebut bertentangandengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalam PenjelasanX tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka6 tentang alur perguliran.Bahwa proposal ketiga puluh dua kelompok fiktif yang dinyatakan lolosverifikasi tersebut, oleh Terdakwa WAYAN SUKERTIA diserahkankepada Tim Pendanaan guna dilakukan rapat pemutusan kredit SimpanPinjam Perempuan (SPP), dalam rapat pemutusan kredit tersebut

Selain itu perbuatan Terdakwa WAYANSUKERTIA juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) PNPMMP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir angka 10.1.2. huruf c angka 6 tentang alur perguliran.Akibat perobuatan Terdakwa WAYAN SUKERTIA tersebut telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi N WAYAN MURNIATIAls. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als.

Kelompok dalam kategori kelompokberkembang atau siap.Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalamPenjelasan X angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diaturtentang alur perguliran dengan tahapan sebagai berikut :a)Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen :RKK/RUA/RUB ; KTP dan KK; Daftar Anggota; Rincian PinjamanKelompok; Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok lama) dansurat rekomendasi

menyebutkan :Tugas dan Tanggung jawab UPK antara lain :a Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPMMandiri Perdesaan di kecamatan.b Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.c Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.d Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.e Bahwa berdasarkan penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulir dalamSub.10.1.2

menyebutkan :Tugas dan Tanggung jawab UPK antara lain :a Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan.b Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.c Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.d Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.e Bahwa berdasarkan penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulirdalam Sub.10.1.2

Pada somasi pertama tertanggal 21 April 2015Penggugat hanya membebankan pelunasan utang Tergugat dan Il sebesar Rp.157.500.000,(seratus lima puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) ;10.1.2. Pada somasi terakhir tertanggal 26 Mei 2015 Penggugatmenambah beban utang sebesar Rp. 157.500.000,ditambah 120.000.000, menjadi sebesar Rp.277.500.000,(dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;10.1.3.

tidaklan sesuai sepertiapa yang di dalilkan olen Penggugat, dimana faktanya adalah Penggugatdiberhentikan oleh Tergugat berdasarkan surat tertanggal 25 Maret 2020dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi Management Kinerja Penggugattidak mencapai standard yang diinginkan oleh Tergugat dan Penggugat dapatmenerima keputusan perusahaan untuk tidak melanjutkan kontrak kerjadengan bukti tanda tangannya pada surat pemberitahuan yang dikeluarkanHalaman 7 dari 16 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.SusPHI/2020/PN Mtr.10.1.2

Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategoriKelompok Berkembang atau siap.Penjelasan X, angka 10.1.2. huruf c tentang tahapan pengelolaanyang menyatakan bahwa tahapan pengelolaan mengacu padamekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagaiberikut:a. Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan olehMusyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama AntarDesa (BKAD);b.

;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.2 hurufb tentang Ketentuan Pendanaan yang antara lain menyatakanbahwa :a. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaankegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPPhanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP;b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;c. Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjamddan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usahadengan pemanfaat RTM;d.

Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategoriKelompok Berkembang atau siap.Halaman 45 dari 117 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT PTK6)2Penjelasan X, angka 10.1.2. huruf c tentang tahapan pengelolaanyang menyatakan bahwa tahapan pengelolaan mengacu padamekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagaiberikut:e.

Oleh sebab itu, dibutuhkanpencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh buktibuktiyang dapat dipertanggungjawabkan.Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.1 huruf dtentang Sasaran jenis kelompok, antara lain menyatakan bahwa: Sasaranjenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah: Kelompok SimpanPinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai anggota Rumah TanggaMisikin (RTM).Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.2 huruf btentang Ketentuan Pendanaan yang

Penjelasan X, angka 10.1.2. huruf c tentang tahapan pengelolaan yangmenyatakan bahwa tahapan pengelolaan mengacu pada mekanismependanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:a. Kelompok membuata usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MusyawarahAntar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);b.