No. 452 K/Pdt.Sus/201 111.12.SH dari Pegawai Dinas Nakertransos Kota Kendari yang mengatakan, bahwaTergugat tidak manusiawi disebabkan telah memberikan pensiun dipercepatkepada Penggugat sekarang Termohon kasasi, selayaknya dipertimbangkanoleh Majelis Hakim bahwa justru Penggugatlah yang terlebih dahulu tidakmanusiawi karena telah memberikan contoh sebelumnya tentangPemberhentian H. Nasaruddin Habib, SE, MM pasca jabatannya sebagaiDireksi.

Fotocopy Surat No.04/SU2740/1111 tertanggal 16Nopember 2011 perihal proses pendaftaran Lelang Debituratas nama SITI PARYATUN, selanjutnya diberi tanda BuktiT.111.12. Fotocopy Surat No.002/DSPPS.LEGI/SPP/1211 tertanggal19 Desember 2011 perihal pengosongan Jaminan Kredit atasnama SITI PARYATUN, selanjutnya diberi tanda Bukti T.112.13. Fotocopy Surat No.312/RCH SOLO/04/14 tanggal 4 April2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.113.2314.

Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berkalikali mendatangi Tergugat agarjangan melakukanaktivitas diatas objek sengketa tersebut sebelum dilakukanpembayaran ganti rugi, Penggugat juga sudah menyerahkan Photocopy suratsurat milikPenggugat atas objek sengketa 1, 2 dan 3 tersebut kepada Tergugat namun Tergugattidak pernah menanggapinya;111.12.

FajarSimbolon), kemudian pada tahun tertera pada penandatanganan yaknitahun 2009 saya tidak lagi menjabat sebagai Camat Sipispis karena 111.12.Maret 2008 saya sudah menjabat Camat Dolok Masihul sampaisekarang; kemudian Nomor Suratnya tahun 2005 sedangkantanggalnya 5 Juni 2009 sehingga jelas ini merupakan bukan surat yangdikeluarkan oleh Pihak Pemerintahan Kecamatan karena dalampenerbitan register nomor surat tidak mungkin berbeda.Bahwa karena Tergugat dan Tergugat II yang telah mengalinkan hakkepemilikan

Aso Bin H.Abd Rako Ali masihbersaudara seayah dan keduanya telah saling memaafkan;111.11 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;111.12 Menimbang bahwa terhadap Barang bukti:e 1 (satu) buah stand kunci roda (besi putih) yang digagangnya terdapat karet warna hitam yang berbentukhuruf L;dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan

Terhadap alasan Pertama: kewajiban untuk menyerahkan JaminanPribadi Bapak Susanto baru dapat dilaksanakan setelahditandatanganinya Perjanjian Jual Beli saham, ... bukan pada saatberlangsungnya Due Diligence (Bukti T6 angka 111.12 dan BuktiT10, T11); 11.2 Terhadap alasan Kedua: kewajiban untuk melakukan pemberiandana talangan untuk menutupi defisit arus kas (cash flow) barudapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian Jual Belisaham, ... bukan pada saat berlangsungnya Due Diligence (buktiT6

Bahwa oleh karenanya fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengabaikan buktibukti yang terungkap pada persidangan jelas telahHalaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/201 111.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 dan Penjelasannya UndangUndang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan diambilkan keputusanyang bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku khususnya Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) huruf aangka 2 UndangUndang PPh, Pasal 8 ayat (3) PP 138 Tahun

Penggugatmenduga jual beli yang lakukan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah jualbeli fiktif karena kuat dugaan Penggugat bahwa Tergugat 3 telah telahmemanfaatkan Tergugat 2 ( orang tua lakilaki Tergugat 1) yang saat itu barubeberapa bulan pulang dari Rumah Sakit Jiwa di Mataram kemudianmelakukan Transaksi jual beli tanah objek sengketa seluas 24 Are / 2.400 (duaribu empat ratus) M2 pada Faktanya Tergugat 2 selaku penjual bukan pemilikatas tanah objek sengketa melainkan sebelumnya dikuasai oleh Tergugat 111.12

dikemudian hari karena adanya itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II sertadikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat I dan Tergugat IIakan memindahkan tangan/ mengalihkan asset dan harta kekayaan milikPenggugat, juga guna menghindari Tergugat I dan Tergugat II tidak patuh akanputusan pengadilan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormatkepada Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan terlebih dahulu untukmeletakkan Sita Jamian (Consevatoir Beslag) terhadap :111.12

Surat pernyataan dll:Ayat 2 : Usul pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan kepada pejabat yangberwenang dengan menggunakan formatsebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIIA, IIIB,IlC, dan IIID Peraturan Menteri ini;Bahwa dari Bukti T.II Int. 1, 2, 3/17, maka secara tegas disebutkanBahwa Bukti P.12 13 = T.111.12 adalah salah satu syarat untuktugas belajar di samping syaratsyarat lainnya yang harus dan wajibdipenuhi, sehingga sangat keliru pertimbangan hukum PengadilanTinggi

Putusan Nomor. 684/B/PK/PJK/201 111.12.sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak yang tidak dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) yaitu. sebesar 2% x Rp4.100.060.678,00 = Rp 82.001.214,00;Bahwa dengan demikian, terbukti dengan jelas dan nyatanyata bahwaatas Penghitungan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPNNomor 00143/107/05/057/07 tanggal + 13 Agustus 2007 Masa PajakAgustus 2005 Sebesar Rp 82.001.214,00 Telah Sesuai dengan Pasal 14 ayat(4) Undangundang Nomor

berkeyakinan pidanapenjara adalah pidana yang tepat bagi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannnya danlamanya pidana penjara yang akan dinyatakan dalam amar putusan telah sesuai dengan kadarkesalahan terdakwa dan pidana penjara tersebut adalah sebuah upaya untuk menjamin rasa aman di21masyarakat serta untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan seperti yang telah terdakwa lakukandan juga sebagai sebuah peringatan kepada setiap orang agar tidak mencontoh perbuatan yangterdakwa lakukan;111.12

., bermaterai cukupdan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.111.12. Foto copy SPPT tahun 2009 atas nama Putramat, SH., bermaterai cukupdan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.112.13. Foto copy SPPT tahun 2010 atas nama Putramat, SH., bermaterai cukupdan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.113.14. Foto copy SPPT tahun 2011 atas nama Putramat, SH., bermaterai cukupdan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.114.15.

No. 1517 K/Pid.Sus/201 111.12.dana cadangan/jasa kepala Desa dan biaya pemberkasan sehingga secaramateriel dana cadangan/jasa kepala Desa dan juga sisa pemberkasandigunakan untuk menutupi kekurangan biaya pra Sertifikat yang belurnmembayar tersebut, dengan demikian dana cadangan/jasa desa yang secaraformil dicantumkan dan juga sisa dari pemberkasan sama sekali tidakdinikmati olen Terdakwa selaku Kepala Desa, untuk itu pertimbangan Hukumtersebut harus dikesampingkan ;Bahwa Penerapan hukum Majelis

keadaankeadaan tersebut diatas sebagaiupaya untuk mengukur kadar kesalahan terdakwa, Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan lamanyapidana penjara yang akan dinyatakan dalam amar putusan telah sesuai dengan kadar kesalahanterdakwa dan pidana penjara tersebut adalah sebuah upaya untuk menjamin rasa aman di masyarakatserta untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan seperti yang telah terdakwa lakukan dan jugasebagai sebuah peringatan kepada setiap orang agar tidak mencontoh perbuatan yang terdakwalakukan;111.12

Putusan Nomor 722/B/PK/PJK/201 111.12.secara yuridis maupun secara material mengenai pengkreditan pajakmasukan, sehingga atas pembetulan SKPKB yang sebelumnyamemperhitungkan pajak masukan berupa SSP sebagai kredit menjaditidak dapat dikreditkan adalah telah benar dan telah sesuai denganketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak

kwitansi Bantuan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun2018.103.3 (tiga) lembar kwitansi Bantuan Dana Desa untuk Jambanisasi Tahun2018.104.2 (dua) lembar kwitansi RTLH Bantuan Keuangan Kabupaten.105.1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Umbul Gedaren.106. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Timur Kledokan.107.1 (Satu) lembar Kwitansi Honor THL.108. 1 (Satu) lembar Kas bon goronggorong dan Talud.109.1 (satu) lembar kwitansi operasional KPMD Tahun 2018.110.1 (satu) lembar kwitansi kas bon talud umbul gedaren.111.12

Bukti T.111.12;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2016, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes,Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait,RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang.

Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 111.12.Sesuai dengan ketentuan di atas, maka BUT BP Berau Ltd.sebagai kontraktor Bagi Hasil merupakan Pemungut PPN. Olehkarena itu PPN dan PPnBM yang terutang atas pengadaanOCTG dari PT. Citra Tubindo, Tbk. harus dipungut, disetor, dandilaporkan oleh BUT BP Berau Lid.;10.5.

Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/201 111.12.".. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakandalam gugatan. Larangan ini disebut ulta petitum partium. Hakim yangmengabulkan melebihi posita maupun petitim gugat, dianggap telahmelampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampauiwewenangnya (beyond the powers of the authority).