Fuad Amin Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21Februari 2013 tentang Keputusan Mendagri Nomor 131.35208Tahun 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA):2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013tanggal 19 Februari 2013 tentang Pengesahan PemberhentianBupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur yang ditandatanganiMendagri Gamawan Fauzi;3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri

FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Perihal Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013;2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima JabatanBupati Bangkalan R.KH.

Fuad Amin Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21Februari 2013 tentang Keputusan Mendagri Nomor 131.35208Tahun 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA)2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35208Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang PengesahanPemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur yangditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi :3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri

Fuad Amin Nomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21Februari 2013 tentang Keputusan Mendagri Nomor 131.35208Tahun 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA):2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35208Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang PengesahanPemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur yangditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi:3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri

.94/MenhutII/2014 tanggal 11 Pebruari 2014,bukti TI5;Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.677/MenhutIl/2014 tanggal 13 Austus 2014, bukti TI6 ;Sertipikat Hak Pakai Nomor 2, bukti TI7a ;Sertipikat Hak Pakai Nomor 3, bukti TI7b ;UndnagUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistem, bukti TI8 ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, bukti TI9 ;UndangUndang Nomor 40 Taun 1999 tentang Pers, bukti TI10 ;Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-74 tahun 2004 tanggal 21 Januari 2014 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengankatan walikota probolinggo provinsi jawa timur tahun 2004 untuk periode 2004 sampai dengan 2009;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-49 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 untuk periode 2009 sampai dengan 2014.

Dikembalikan kepada RISKA BING ADIPUTRA
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5884 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama SYAHRI MULYO, SE, M.Si, tanggal 5 September 2018.

80. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5884 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama SYAHRI MULYO, SE, M.Si, tanggal 5 September 2018.

91. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain
92. 1 (satu) lembar print out dokumen Perhitungan kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

148. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
149. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.

Dikembalikan kepada SUSILO PRABOWO
186. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

Batu dan lampirannya nomor 821.2/26/SK/422.202/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang mengangkat EDI SETIAWAN sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu ;46) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/26/422.2602/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan EDI SETIAWAN, S.IP telah menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu ;47) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35

-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2012 s/d 2017 ;48) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-850 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2007 s/d 2012 ;49) 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-565

Walikota Batu dan lampirannya nomor 821.2/26/SK/422.202/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang mengangkat EDI SETIAWAN sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/26/422.2602/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan EDI SETIAWAN, S.IP telah menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu47. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35

-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2012 s/d 201748. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-850 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2007 s/d 2012.49. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-565 tahun

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 131.35((seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima pulrupiah) dengan perincian sebagai berikut : 1. SPT Rp. 1311/SPT/Panwas 33.000.000,00 s/d Sudirman, SH. Rp. 2011 Junianto 6.600.000,00 KutacSiahaan Rp. Banda6.600.000,00 (nomoRudi Hartono, Rp. danP.SS. 6.600.000,00 tidak a Khaneniate, SH. Rp. Hamdan, SE. 6.600.000,00 SPT Rp. 2011/SPT/Panwas 15.125.000,00 s/d Sudirman, SH. Rp. 2011 Junianto 3.325.000,00 KutacSiahaan. Rp.

32

1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.

33

1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.

cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247

Softcopy Transkrip

4

6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf

36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46

Softcopy Transkrip

89

Uang sebanyak Rp 239.900.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

90

Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam

91

1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35

nomor 821.2/26/SK/422.202/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang mengangkat EDI SETIAWAN sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu;

46). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/26/422.2602/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan EDI SETIAWAN, S.IP telah menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu;

47). 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35

-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2012 s/d 2017;

48). 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-850 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2007 s/d 2012;

49). 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 131.35-565 tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur;

50. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah EDDY RUMPOKO selaku Walikota Batu tanggal 24 Desember 2007;

BARANG BUKTI NOMOR 37 S/D NOMOR 50 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

51). 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti

3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1564 Tahun 2018 Tanggal 25 April 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

12.

1 (satu) lembar print out dokumen Perhitungan kontrak PT. Tata Karunia Abadi, PT. Jala Bumi Megah, dll.

13.

1 (satu) lembar print out terdapat tulisan dalam tabel yang terbaca 1. PT. Moderna Tehnik Perkasa; Nama Paket : Peningkatan Jalan di Jl. DI. Panjaitan...

1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;

41.

1 (satu) lembar copy dengan cap paraf sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung pada hari selasa tanggal tiga puluh tahun dua ribu tiga belas dari Ir.

1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.

87.

1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.

88.

1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-490 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan sdr. MUH. SAMANHUDI ANWAR sebagai Walikota Blitar Masa Jabatan 2016-2021.

126.

2 (dua) lembar kertas berisi Daftar Kegiatan Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

127.

FuadAmin No : 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang :Keputusan Mendagri No : 131.35208 Tahun 2013 yangditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA) ;2) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri RI Nomor :131.35208 Tahun 2013 tanggal 19586.3)4)5)Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati BangkalanProp.

FUAD AMIN Nomor: 131.35/1192/OTDAtanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima JabatanBupati Bangkalan R.KH.

Fuad Amin No :131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang : KeputusanMendagri No : 131.35208 Tahun 2013 yang ditandatangani olehSUSILO (Sekdirjen OTDA) ;2) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri RI Nomor :131.35208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop.

FUAD AMIN Nomor: 131.35/1192/OTDA tanggal21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 ;2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentang PengesahanPemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Februari1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan BupatiBangkalan R.KH.

Fuad Amin No : 131.35/1192/586.2)3)4)5)OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang : Keputusan Mendagri No :131.35208 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri RI Nomor :131.35208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop.

tahun 2006 atas nama GEDE TIRTA Patoman Rt.002/Rw.002 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan) ;

(Disita dari RATNA ANI LESTARI, SE, MM) ;

bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE TIRTA Patoman ; Rt.002/Rw.002 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan) 158. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama NYOMAN SRIASE Glondong Rt.000/Rw.002 Watubeko Banyuwangi (Disita dari Sapuan) 159. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama IKROM Dusun Karanganyar Rt.001/Rw.001 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan) 160. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35

(Disita dari RATNA ANI LESTARI, SE, MM). 161. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-801 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati Banyuwangi dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.

card dengan tulisan Transcend Premium 400x 8GB.
22. 1 (satu) buah handphone/ponsel merk Samsung warna putih, dengan nomor model yang tertera pada bagian belakang ponsel SM-8109E, nomor seri yang tertera pada bagian belakang ponsel RR1J3030NRX, yang di dalamnya terdapat SIM Card dengan logo m-BCA bertuliskan 0015 0000 0700 6454.
23. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35

I, Ruas Jalan Desa Ringinpitu dan ruas jalan Bulusari (BK Provinsi) pada kegiatan peningkatan jalan (overlay) ruas jalan di Kabupaten Tulungagung (BK Provinsi)
61. 1 (satu) bundel copy dengan cap paraf sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur SYAHRI MULYO, SE;
62.

145. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2821 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tulungagung.
146. 1 (satu) dokumen copy Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Tulungagung.
147.

1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436112233 IDR Posting Date From 1 Desember 2016-31 Desember 2016.
183. 1 (Satu) bundel Transaction History Information Account No. 2436123456 IDR Posting Date From 1 November 2016-17 November 2016.
184. 1 (satu) bundel berkas fotocopy yang sudah di legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35

Fuad Amin No :131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang : KeputusanMendagri No : 131.35208 Tahun 2013 yang ditandatangani olehSUSILO (Sekdirjen OTDA).2) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri RI Nomor :131.35208 Tahun 2013 tanggal 19Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Bupati BangkalanProp.

FUAD AMIN Nomor: 131.35/1192/OTDA tanggal21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentang PengesahanPemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 19Februari 2013.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima JabatanBupati Bangkalan R.KH.

Terlampir dalam berkas perkara Novi Rahman Hidayat:
1. 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5901 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos, M.M. yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHJO KUMOLO dan Sekretaris Ditjen Otda Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. AKMAL MALIK, M.Si ditetapkan di Jakarta tanggal 5 September 2018.