Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 171.1/0306/I/2013.DUPI; tertanggal 02 Februari 2013; atas namaFEBRIYANTO yang lahir pada hari hari Rabu Pon tanggal17 Februari 1999; diberi tanda bukti (P.5);Menimbang, bahwa surat surat bukti yang berupa foto copy tersebuttelah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidanganoleh karena itu surat surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat buktiyang sah bagi Pemohon;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Pemohonjuga mengajukan

hanya bersifat sepihaksaja dan bukan suatu perjanjian yang merupakankesepakatan dan mengikat kedua belah pihak, sehinggahal ini hubungan hukum ~~ yang didalilkan olehPenggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat pasal1320 BW.Bahwa Tergugat II ikut digugat dalam perkara ini sangattidak beralasan karena tidak mempunyai hubungan hukumapapun dengan Penggugat, hal ini dapat dilihat daridalil dan petitum gugatan bahwa yang melakukan ingkarjanji adalah Tergugat I, dan bila dihubungkan lagidengan bukti 171.1

mengenai pemberhentian dan pergantian antar waktu anggotaDPRD Kabupaten Jember, dengan alasan bahwa di kepengurusan DPC PKNUKabupaten Jember masih ada sengketa hukum di Pengadilan Negeri Jember danhingga sekarang masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum4 Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam mengeluarkankeputusan objek sengketa adalah Surat Bupati Jember Nomor: 171/537/1.11/2013,tanggal 10 September 2013, dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Jember Nomor: 171.1

Pasaman Barat, menerima Dana ALokasi Khusus (DAK) dari PemerintahPusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 TentangPenetapan alokasi Dana Khusus Tahun 2009 tanggal 13 November 2008 dan danapendamping dari APD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 yang tertuang dalamDPASKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.

pedesaan dan perdagangan.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009menyebutkan DAK Bidang sarana dan prasarana pedesaan dialokasikan untukmembiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untukmendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksidaerah tertinggal dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang

Pasaman Barat, menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari PemerintahPusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 TentangPenetapan alokasi Dana Khusus Tahun 2009 tanggal 13 November 2008 dan danapendamping dari APD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 yang tertuang dalamDPASKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.

Pasaman Barat, menerima Dana ALokasi Khusus (DAK) dariPemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008Tentang Penetapan alokasi Dana Khusus Tahun 2009 tanggal 13 November 2008 dan danapendamping dari APD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 yang tertuang dalam DPASKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.

Fotocopy Surat Kenal lahir atas nama Pemohon No 171.1/452/SKLT/172/402.92/92 tanggal 6 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh KUA Gubeng KotaSurabaya bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.(P3);. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Il NIK : 3578241909760001 tanggal10042012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P4);.

juta rupiah),sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana AlokasiUmum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) DinasPekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 NomorDPASKPD : 1.03 01 290252 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyarlima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 171.1

rupiah),sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana AlokasiUmum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPASKPD : 1.03 0129 02 5 2 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyar lima ratus tujuh belas jutarupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yangtercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampungdalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TahunAnggaran 2009 Nomor DPASKPD : 1.03 01 29 0252 sebesar Rp8.517.000.000, (delapan milyar lima ratus tujun belas juta rupiah) yangbersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yangtercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor :171.1

pelaksanaannya melebihisatu tahun anggaran yang akan diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih pada beberapa tahun anggaran.Bahwa benar secara umum, penyusunan anggaran dimulai daripenyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), penyusunan RencanaKerja dan Anggaran (RKA), pembahasan RKA dengan DPR, penyusunanNota Keuangan / RUU APBN, pembahasan dan pengesahan RUU APBN,saya tidak memahami detail / rincian dari mekanisme penyusunananggaran.Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

Khusus (DAK) dan Dana AlokasiUmum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas PekerjaanUmum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPASKPD :1.03 01 290252 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyar lima ratus tujuhbelas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitusebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri KeuanganHalaman 90 dari 128Putusan NO. 03/Pid.Sus.K/2014/PNMDNNomor : 171.1

Tergugat II/Suami Tergugat I ( RASULONG BIN MALANG ) dan suamiTergugat III/ ayah Tergugat IV, V Muhammad Yusuf BinIsmail telah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHal. 4 dari 15 hal, Put.No.180/PDT/2011/PT.Mkspenyerobotan tanpa izin, ini meneguhkan bahwa paratergugat terbanding sebelumnya tidak menguasai obyeksengketa ; rrr e eeeBahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBarru. dengan begitu) saja mnenerima bukti suratTergugattergugat yang ditandai 171.1

., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Parigi Moutong masa bhakti 2009 2014 (Bukti P1);2 Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171.1/363/RO.ADMPEMG.ST/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti20092014 (Bukti P2);3 Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Albertus Manggela Keupung dan Terdakwa 3 : Stephanus Wula selakupimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka periode19992004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.Pem.171.1/40/1999 tanggal 9 Nopember 1999 baik secara sendirisendiri ataubersamasama dengan 27 orang anggota DPRD Kabupaten Sikka periode19992004 lainnya : E.P.

Pern.171.1/40/1999 tanggal 9 Nopember 1999 baik secara sendirisendiri ataubersamasama dengan 27 orang anggota DPRD Kabupaten Sikka periode19992004 lainnya : E.P. da Gomez dan kawankawan (berkas perkara terpisah)pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu telahmelakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuanganNegara atau

di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) mengakomodirpenetapan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan urutanperolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota.Bahwasebagaimana diuraikan pada poin 1, penetapan hasil pemilu PartaiHanura Kabupaten Kupang menempati peringkat ketiga urutanperolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD Kabupaten Kupang ;Bahwa sesuai dengan uraian pada poin 2 maka lembaga DPRDKabupaten Kupang melalui surat Nomor : 03/171.1

TIl.11 (b);Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alatbukti apapun;Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 yang diajukanoleh Penggugat, bukti surat 171.1, 171.2, 171.3, 171.7, 11.8,71.9, 71.13, 71.14, 71.16, 171.17, 171.19, 171.25, 11.26,71.27, %71.28, 171.29 yang diajukan oleh Tergugat , danbukti surat TIl.2, TIl.3, TIl.4 berupa photo copy namuntidak ada yang ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan Pasal1888 KUH Perdata serta Yuriprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 3609 K/Sip

maupunrekayasa, oleh karena itu dalil gugatan tersebut tidakterbukti;Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Il,Tergugat I, maupun Tergugat Ill, Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T1.4, 11.5,71.6, 171.10, 7.11, 171.12, 171.15, 171.8, 171.20, 171.21, 11.22,71.23, %71.24, 171.30 tidak berkaitan dengan obyek sengketasurat blangko kosong yang direkayasa sebagai surat RapatYayasan Abdi Magelang sebagaimana didalilkan olehPenggugat, dan surat bukti 171.1

SURATPutusan No.2084/Pdt.G/2012/PA.Mlg him 7 dari hlm 171.1. FotokopiSurat Keterangan Riwayat Perkawinan Dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor : Kk13.432.04/Pw.01/199/XI/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 dari kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/36/V/2006 tanggal 08 Mei 2006., bermaterai cukup dan fotokopi tersebuttelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebutoleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);1.2.

Tanggal 23 September 2013, Gubernur Bali menerbitkan KeputusanPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenBuleleng atas nama Putu Suarjana (Penggugat) Nomor: 1.916/04A/HK/2013, yang sebelumnya telah dilakukan dilakukan penelitiankelengkapan administrasi dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhisyarat untuk berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng, denganBerita Acara Nomor: 171.1/17002/Bid II/BKBP ; Sebagai tambahan : Tanggal 1 Maret 2013, DPRD Kabupaten Buleleng pernah menyampaikanusulan

Bukti T 13 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian KelengkapanAdministrasi Pemberhentian Antarwaktu AnggotaDPRD Kabupaten Buleleng Nomor : 171.1/17002/BidI/BKBP tanggal 19 September 2013, setelahdicocokkan sesuai dengan aslinya;14.

No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDG Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (12) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009menyebutkan DAK Bidang sarana dan prasarana pedesaan dialokasikan untukmembiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untukmendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksidaerah tertinggal dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (12) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009menyebutkan DAK Bidang sarana dan prasarana pedesaan dialokasikan untukHal 26 dari 91 hal Put.

No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDGmembiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untukmendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksidaerah tertinggal dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus tahun 2009 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis DAK yang ditetapkanoleh Menteri terkait.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (12) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun 2009menyebutkan DAK Bidang sarana dan prasarana pedesaan dialokasikan untukmembiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untukmendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksidaerah tertinggal dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus

.: 171.1/1871/Pem, tertanggal O7 Agustus 2014 tentang UsulanPemberhentian anggota DPRD Kab.Cirebon, masa jabatan 2009 2014.

PD/110769/000101;Bahwa Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Cirebon, dengan perolehan suara sebanyak 4404 suara, danhal ini sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebonsebagaimana Berita Acara Rapat Pleno No.26/BA/IV/2014, dan ModelEB4 KPU No.: 278/143/KPU, tertanggal 13 Mei 2014, dan Surat BupatiCirebon No.: 171.1/1871/Pem, tertanggal 07 Agustus 2014 tentangUsulan Pemberhentian anggota DPRD Kab.Cirebon, masa jabatan 2009 2014., dan Pengesahan Calon terpilin

Basri Syamsu Arief selaku Wakil Ketua DPRD KotaCilegon masa bakti tahun 20042009 yang ketiganya diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.161Huk/2004 tanggal 5Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDPRD Kota Cilegon Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, dan KeputusanGubernur Banten Nomor 171.1/Kep.222Huk/ 2004 tanggal 11 Oktober 2004tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota CilegonMasa Jabatan 20042009, bersama dengan Sdr. Drs.

RepublikIndonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan DPRD;Fotokopi, 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kota CilegonNomor 30 Tahun 2006 tanggal 04 September 2006 tentangPembentukan Panitia Anggaran DPRD Kota Cilegon ;Fotokopi, 1 (satu) eksemplar Keputusan Pimpinan DPRD KotaCilegon Nomor 173.1/KepPimp/DPRD03/2005 tanggal 24Januari 2005 tentang Penetapan Pelaksanaan PengelolaanKeuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon berikutlampirannya;Fotokopi, 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur BantenNomor 171.1

BPRKuningan; 171.1 (satu) bundel legalisir Tabel Surat Permintaan Pembayaran DesaCimara Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 172.1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/446/Pemtanggal 1 Desember 2016 kepada Direktur Utama PD. BPRKuningan; 173.1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/463/Pemtanggal 13 Desember 2016 kepada Direktur Utama PD.

Perwakilan Rakyat Daerah JoPasal 62 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dengan demikian ObyekSengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini telahsesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undanganyang berlaku sehingga dalil Penggugat tidak beralasandan patut ditolak ; Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 halaman 2 dan 3.Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut tidakbenar dan tidak beralasan oleh karena sengketa/KeputusanGubernur Nomor : PEM.171.1

NURLATIFAH65. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta lampirannya66. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang67. 1 (satu) bundel

copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696-Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.68. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.935-Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Masa Jabatan Tahun 2014-201969. 1 (satu) lembar copy

- No.66 berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang.

- No. 67 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696-Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KarawangDikembalikan kepada ALINA PUTRI ZAHARA;3. BB No. Urut : - No.208 berupa 1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Terima PT. Adhimix Precast Indonesia, Penerimaan tanggal 2 Mei 2013, ditandatangani penerimaan oleh Suprapto.

NURLATIFAH 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1015Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang PeresmianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang HasilPemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014beserta lampirannya 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan

Gubernur Jawa Barat Nomor :171.1/Kep.696Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor : 171/Kep.935Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 TentangPeresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karawang Masa Jabatan Tahun 20142019 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

NURLATIFAH.No.65 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang PeresmianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk MasaJabatan Tahun 20092014 beserta lampirannya.No.66 berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor :171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarwaktuAnggota DPRD Kabupaten Karawang.No. 67 berupa

1 (satu) bundel copy legalisir KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarwaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarawangDikembalikan kepada ALINA PUTRI ZAHARA;1.

1 (satu) bundel copy legalisir KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarwaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarawang187Dikembalikan kepada ALINA PUTRI ZAHARA;1.

satu) bungkus plastik bening kode 42A berisikandengan berat netto 1,3826 gram.166.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 42B berisikandengan berat netto 1,3960 gram.167.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 42C berisikandengan berat netto 1,3969 gram.168.1 (Satu) bungkus plastik bening kode 42D berisikandengan berat netto 1,3803 gram.169.1 (satu) bungkus plastik bening kode 43A berisikandengan berat netto 1,3991 gram.170.1 (satu) bungkus plastik bening kode 43B berisikandengan berat netto 1,3461 gram.171.1