Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/21/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala JORONG BAYANG TENGAH, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama NASRI serta pengangkatan PLT atas nama MULYADI, tertanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut ;

Wali Nagari Sungai AuaNomor: 188.46/21/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala JORONG BAYANG TENGAH, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama NASRI serta pengangkatan PLT atas nama MULYADI, tertanggal 14 Maret 2022;

yang digunakan untuk pengadaan 4 (empat) unit taxi lauttersebut adalah metode pelelangan umum dengan paska kwalifikasi terhadappengadaan 4 (empat) unit taxi laut.Bahwa proses pelelangan terhadap Pengadaan alatalat angkutan air bermotor /taxi air sebanyak 4 (empat) unit adalah saksi selaku pengguna anggaranmembuat perencanaan umum pengadaan pada Dinas perhubungan , Kominfodiantaranya adalah program 4 (empat) unit taxi laut, selanjutnya saksimengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan SK No.188.46

/02.03/DISHUB KOMINFO tanggal 10 Meret 2011, Pejabat pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dengan No.188.46/01.90/Dishubkominfo tanggal 28 Pebruari2011 serta Panitia lelang dengan SK No.188.46/02.40/Dishubkominfo tanggal 28maret 2011, kemudian masingmasing pejabat yang telah diangkat membuatperencanaan kegiatan tersebut, selanjutnya sesuai jenjang tugas dari PPK,PPTK dan Panitia lelang menyusun pelaksanaan kegiatan masingmasing ,khusus mengenai tugas panitia lelang melaksanakan tugas diantaranya14mengumumkan

Mengendalikan pelaksaaan perjanjian kontrak;Sedangkan fungsi saksi adalah Melaksanakan perintah pimpinan dalam kegiatan tersebut.Bahwa yang menjadi dasar sebagai Pejabat Pembuat Komitemen adalah suratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTolitoli No. 188.46/02.03/Dishub Kominfo.

Tolitoli Tahun Anggaran 2011 saksi bertindak sebagai Anggota PanitiaPengadaan Barang dan Jasa dan yang mengangkat adalah Kepala Dinas PehubunganKomunikasi dan Informatika Kab.Tolitoli dengan Surat Keputusan Kepala DinasPehubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Tolitoli Nomor : 188.46/02.40/Dishubkominfo tanggal 28 Maret 2011.Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut :a. Ketua : AMIRUDDIN, S.Sosb. Sekretaris : RAHMAT KARTOLO DATUADAM, STc.

dan InformatikaKabupaten Tolitoli Nomor 188.46/02.40/Dishubkominfo tanggal 28 Maret2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli TahunAnggaran 2011;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Tolitoli Nomor 188.46/01.90/Dishub Kominfo tanggal 1 Maret2011 teentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK),Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD), Bendahara Pengeluaran

disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan mengemukakanalasanalasan tersebut (Vide supra), demikian pula pihak Tergugat/Terbandingmengemukakan alasan dan membantah terhadap Memori BandingPenggugat/Pembanding yang intinya menguatkan putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Palu Nomor : 06/G/2015/PTUN.PL, tanggal 03 September 2015sebagaimana termuatdalam Kontra MemoriBandingnya (Vide supra) ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa :Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.46

Tanah Bumbu Periode 2017 2023 berdasarkan KeputusanBupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang PengesahanAtas Penetapan Kepala Desa Terpilin, Pada Pemilihan Kepala Desa SerentakDalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dengan perolehan suaraperiode kedua sebanyak 1.071 suara.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pasar Baru telahmenandatangani Pakta Integritas dan diatas tanda tangan Terdakwa dibubuhistempel Desa Pasar Baru dan salah satu poin yang bersedia untuk Terdakwalaksanakan pada

UU No. 10 Tahun 2016 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehubungan dengan Laporan PolisiNomor: LP/260/X/2020/RES TANBU/SPKT tanggal 28 Oktober 2020, sertabarang bukti Foto Copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati TanahBumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas PenetapanKepala Desa Terpilin, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam WilayahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017, 1 (satu) eksemplar surat perintah tugasnomor: 078/Bawaslu.KS.09. 02/SET/SPT X/2020, 1 (satu) eksemplar

/83/Agm/Kesra tanggal 28 Juni 2010 perihal permohonan BantuanDana sebesar Rp. 170.000.000, ( seratus tujuh puluh juta rupiah ).Padahal proposal permohonan bantuan sosial yang diajukanmasyarakat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3, 4 dan 5 PergubNo.40 tahun 2009, sehingga perbuatan terdakwa telah melanggarPeraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2009tanggal 01 April 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosialyaitu Pasal 5 Ayat (2) dan Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.46

(melanggar Pasal 4 Pergub Nomor 40 Tahun 2009 danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.46/071/KUM/2009).2. Penerima Bantuan Sosial adalah kelompok/Anggota masyarakatyang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3Pergub Nomor 40 Tahun 2009.

Nomor451/83/Agm/Kesra tanggal 28 Juni 2010 perihal permohonan BantuanDana sebesar Rp. 170.000.000, ( seratus tujuh puluh juta rupiah )Padahal proposal permohonan bantuan sosial yang diajukanmasyarakat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3, 4 dan 5 PergubNo.40 tahun 2009, sehingga perbuatan terdakwa telah melanggarPeraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2009tanggal 01 April 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosialyaitu Pasal 5 Ayat (2) dan Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.46

Terdakwa H.SOEYONO selaku anggota DPRD ProvinsiKalaimantan Selatan periode 2009 s/d 2010. dalamkapasitasnya/kedudukannya sebagai Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Selatan membuat pengantar pengajuan bantuan sosialyang diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan yangpelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diaturdalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 40 Tahun 2009Tanggal 1 April 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.46

(melanggar Pasal 4 Pergub Nomor 40 Tahun 2009 danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.46/071/KUM/2009).2. Penerima Bantuan Sosial adalah kelompok/Anggota masyarakatyang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3Pergub Nomor 40 Tahun 2009. Bahwa perbuatan terdakwa H SOEYONO sebagaimana tersebutdiuraikan diatas telah menguntungkan diri sendiri dan telahmenyalahgunakan kewenangandalam kedudukannya sebagaiHalaman 40 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014.

Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG KOTO DALAM, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama INDRAN serta pengangkatan PLT atas nama ANNISA MAHARANI, tertanggal 14 Maret 2022;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal :

Surat Keputusan Pj.

Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG KOTO DALAM, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama INDRAN serta pengangkatan PLT atas nama ANNISA MAHARANI, tertanggal 14 Maret 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt.

C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan dengan sistemportal ;e Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.46/345/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan GalianGol. C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan yang dimanfaatkanmasyarakat Kab. Lumajang ;e Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Berlakunya System Portal Dalam Pemungutandan Pengambilan Bahan Galian Gol.

C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan dengan sistemportal ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.46/345/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan GalianGol. C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan yang dimanfaatkanmasyarakat Kab. Lumajang ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Berlakunya System Portal Dalam Pemungutandan Pengambilan Bahan Galian Gol.

No. 333 K/PID.SUS/201238Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.46/345/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Pembebasan Pajak Pengambilan Bahan GalianGol. C untuk batu/batu pecah dan pasir bangunan yang dimanfaatkanmasyarakat Kab. Lumajang ;Surat Bupati Lumajang Nomor : 188.45/346/427.1/2008 tanggal 19Desember 2008 tentang Berlakunya System Portal Dalam Pemungutandan Pengambilan Bahan Galian Gol.

jutarupiah) sesuai DPPA SKPD nomor : 1.20.1.20.03.05.00.005.1.Pno.register 1.20.03.05064/2010 tanggal 21 September 2010 tersebut diatas;Bahwa dalam proses penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatanpada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan mempunyaipedoman pemberian bantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 40 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 dan Petunjuk tehnispenyelenggaraan pelayanan pemberian bantuan sosial yaitu PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.46

No. 2846 K/PID.SUS/2015Bahwa dalam proses penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatanpada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan mempunyaipedoman pemberian bantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 40 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 dan Petunjuk tehnispenyelenggaraan pelayanan pemberian bantuan sosial yaitu PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.46/071/KUM/2009 tanggal 1Oktober 2009.Bahwa bantuan sosial kemasyarakatan yang disalurkan pada tahunanggaran

no.register 1.20.03.05064/2010 tanggal 21 September 2010 tersebut diatas;e Bahwa dalam proses penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan padaBiro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai pedoman Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.BJM Halaman 3 dari halaman 32pemberian bantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 40 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 dan Petunjuk tehnis penyelenggaraanpelayanan pemberian bantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.46

) sesuaiDPPA SKPD nomor : 1.20.1.20.03.05.00.005.1.P no.register 1.20.03.05064/2010 tanggal 21 September 2010 tersebut diatas;e Bahwa dalam proses penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan padaBiro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai pedomanpemberian bantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 40 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 dan Petunjuk tehnis penyelenggaraanpelayanan pemberian bantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor: 188.46

Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl.

Belitung No.188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober 2017Halaman 5 dari 158 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdntentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modaldan pelayanan Perizinan Terpadu@ Kab. Belitung Nomor188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atasKegiatan Usaha Hotel SwissBel resort Belitung di Jl.

Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahanatas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayananPerizinan Terpadu) Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/V/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha HotelSwissBel resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan TanjungpendamKecamatan tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara;9. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayananterpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab.

Belitung No.188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayananPerizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel SwissBel resort Belitung diJI. Pattimura Kelurahan Tanjungopendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PTPanca Anugrah Nusantara , salinan Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab.

Belitung No.188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan PenanamanModal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atasKegiatan Usaha Hotel SwissBel resort Belitung di Jl. PattimuraKelurahan Tanjungopendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PTPanca Anugrah Nusantara ;r Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab.

Belitung No.188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan PenanamanModal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atasKegiatan Usaha Hotel SwissBel resort Belitung di Jl. PattimuraKelurahan Tanjungopendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PTPanca Anugrah Nusantara ;Halaman 154 dari 158 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdnr.

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Sleman No.2 Tahun1983 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan PemberhentianSekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (4);Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Keseimbangan;Alasan Alasan Gugatan :1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Urusan Keuangan DesaPurwobinangun berdasarkan Kutipan Keputusan Camat Kepala WilayahKecamatan Pakem, untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah TingkatI Sleman No.188.46

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Perhotelan;

/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017, tanggal23 Oktober 2017 tentangPerubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentangIzin Gangguan atas Kegiatan Usaha HotelSwiss-Bell Resort Belitung di Jl Pattimura Kelurahan Tanjng Pendam Kecamatan Tanjungpandanoleh PT Panca Anugra Nusantara;

SIUP.M/VI/ BPMPPT/2015, tamggal :15 Juli 2015 dari BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung, untukPT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Perhotelan;1 (satu) lembar Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor 3101155002015 tanggal 14 Agustus 2015, Pendaftaran Baru,untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang;5 (lima) lembar Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten BelitungNomor 188.46

/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017, tanggal 23Oktober 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenBelitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang IzinGangguan atas Kegiatan Usaha Hotel SwissBell Resort Belitung di JlPattimura Kelurahan Tanjng Pendam Kecamatan Tanjungpandan olehPT Panca Anugra Nusantara;1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten BelitungNomor

KAKIAYsebagai Pembantu PPTK pekerjaan Study Pembangunan Bandar UdaraArara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi MalukuNomor : 188.46/2/9/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KepalaDinas Perhubungan Nomor 188.46/1/5/2015 tentangPenetapan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danPembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Lingkup DinasPerhubungan Provinsi Maluku.Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa pada pekerjaan StudyPembangunan Bandar Udara Arara dilakukan

KAKIAYsebagai Pembantu PPTK pekerjaan Study Pembangunan Bandar UdaraArara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi MalukuNomor : 188.46/2/9/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KepalaDinas Perhubungan No mor 188.46/1/5/2015 tentangPenetapan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danPembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Lingkup DinasPerhubungan Provinsi Maluku.Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

JHON UNKAS RANTE, namun tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Para Terdakwa tersebut;Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pembantu Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (Pembantu PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) KepalaDinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 188.46/1/5/2015 Februari2015 tentang penetapan/pengangkatan PPTK dan pembantu PPTK dalamlingkup Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;Bahwa adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saksi berdasarkan SuratKeputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Maluku Nomor :188.46/1/5/2015 Februari 2015 tentang penetapan/pengangkatan PPTKdan pembantu PPTK dalam lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Malukuadalah sebagai berikut :1) Membantu pelaksanaan tugas pejabat PPTK;2) Mendapat tugas lainnya sebagaimana ditentukan tersendiri oleh KadisPerhubungan Provinsi Maluku setelah mendapat petunjuk danpengarahan;3) Bahwa Dalam urusan Administrasi dan keuangan saksi tidak pernahdiberi tugas saksi hanya bertugas dilapangan;Bahwa dilapangan saksi bertugas untuk melihat

KAKIAYsebagai Pembantu PPTK untuk pekerjaan Study Pembangunan Bandar UdaraArara 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi MalukuNomor 188.46/2/9/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Nomor 188.46/1/5/2015 tentang Penetapan / PengangkatanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknisdalam lingkup Dinas Perhubungan Propinsi Maluku;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) hurufc Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun

HASANUDDINBUCHORY, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Bangkalan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/209/001/443.031/2001 tanggal 17 Januari 2001 dan selakuPenanggung jawab Teknis terhadap hasil pekerjaan yangdikerjakan oleh Pelaksana berdasarkan Surat KeputusanBupati Bangkalan Nomor : 188.46/326/KPTS/ 483.013/2005tanggal 25 April 2005, pada waktu dan tempat sebagaimanatelah diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri

KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalanuntuk diverikasi dan setelah disetujui Bupati' laludiajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bangkalan dan diproses oleh Panitia Anggaran untukditetapkan sebagai Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Tahun Anggaran 2005 ;Bahwa benar di dalam Dokumen Anggaran Satuan KerjaTahun Anggaran 2005 Terdakwa adalah sebagaiPenanggungjawab Teknis terhadap hasil pekerjaan yangdikerjakan oleh Pelaksana berdasarkan Surat KeputusanBupati Bangkalan Nomor : 188.46

Jabatan Adalah Bawahannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

BupatiLombok Timur Nomor788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5Halaman 4 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.September 2013.Copy yang dilegalisir Petikan Surat KeputusanKepala BKKBN Nomor : 46/IA/Peg/L/1986 tanggal10 April 1986.Copy yang dilegalisir Kepala Bagian KesejahteraanRakyat Sekretariat Daerah Kabupaten LombokTimur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang pada Bagian KesejahteaanRakyat Sekretariat Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor: 188.46

/950/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013.Copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati LombokTimur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5September 2013.Copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala BKKBNNomor : 46/IA/Peg/L/1986 tanggal 10 April 1986.Copy yang dilegalisir Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selakuKuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada BagianKesejahteaan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor : 188.46

/84/KESRA/2014 tanpa tanggal, bulandan tahun tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa penggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang.Copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Nomor : 188.46/07/UM/2014 tanggal 1April 2014 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun Anggaran

/950/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013;Copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati LombokTimur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5September 2013;Copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan KepalaBKKBN Nomor : 46/IA/Peg/L/1986 tanggal 10 April 1986;Copy yang dilegalisir Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selakuKuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang padaBagian Kesejahteaan Rakyat Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur Nomor: 188.46

/84/KESRA/2014tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada BagianKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah KabupatenLombok Timur selaku Kuasa pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang;Copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Nomor : 188.46/07/UM/2014 tanggal 1April 2014 tentang Pembentukan Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran

Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Desa Tri Martani yang menjabatsebagai kepala Desa Tri Martani berdasarkan Keputusan Bupati TanahBumbu Nomor : 188.46/625/BPMPD/2016 Tentang Pengesahan atasPenetapan Kepala Desa Terpilin, pada Pemilihan Kepala Desa Serentakdalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;2.

Fotocopy dari asli Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:188.46/625/BPMPD/2016 tantang Pengesahan atas Penetapan KepalaDesa Terpilin pada Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam WilayahKabupaten Tanah Bumbu tahun 2016, tertanggal 20 Desember 2016, yangselanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P2;3. Fotocopy dari asli Peta Areal Penggunaan Lahan Desa Tri Martani,Kecamatan Sungai Loban, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebutdiberi tanda P3;4.

Fotocopy dari asli Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu,Nomor: 188.46/543/DPMD/2017, yang selanjutnya pada fotocopy buktitersebut diberi tanda T11;2. Fotocopy dari fotocopy kesepakatan antara Desa Tri MartaniKerta Buana, tertanggal 25 Juni 2007, yang selanjutnya pada fotocopybukti tersebut diberi tanda T12;3. Fotocopy dari asli berita acara mediasi permasalahan lahan,tertanggal 11 November 2019, yang selanjutnya pada fotocopy buktitersebut diberi tanda T13;4.

Kotabaru) sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.46/27/SKPOL.PP/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang secara teknis danpelaksanaannya membuat Rencana Pengadaan Pakaian Linmas sesuaidengan pagu yang ada, meliputi pakaian dan celana Linmas (PDL),beserta kelengkapan pengamanannya (kopelrem, pentungan, topi, Bahwa Saksi juga telah menetapkan Pejabat Pengadaan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 33/SK/PA/SATPOLPP/IX/2013 tanggal 16September 2013 tentang Penetapan

22. 1 (Bendel) SK Bupati Nomor 188.46/15/BPKAD/2019 Pelimpahan Sebagian atau Seluruh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

23. 1 (Bendel) SK Bupati Nomor 188.46/72/BPKAD/2019 Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. 1 (Bendel) SK Bupati Nomor 188.46/126/BPKAD/2019 Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan harga.

25. 1 (Bendel) SK Bupati Nomor 188.46/177/BPKAD/2019 Pembentukan tim Rekonsiliasi Realisasi Dana Daerah dan Dana Alokasi 2019.

26. 1 (Bendel) SK Bupati Nomor 188.46/97/BAPPEDA/2018 Pembentukan Komite Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Tanah Bumbu 2018-2021.

27. 1 (Bendel) SK Bupati Nomor 188.46/20/BPKAD/2019 Penetapan Bendahara Pengeluaran Satker Perangkat Daerah Kab Tanah BUmbu 2019.

302. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.46/366/BPKAD/V/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor Tanah Bumbu 188.46/149/BPKAD/V/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018.

303. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.46/367/BPKAD/V/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor Tanah Bumbu 188.46/149/BPKAD/V/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018.

304. 1 (satu) 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.46/368/BPKAD/V/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor Tanah Bumbu 188.46/149/BPKAD/V/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018. (Disita dari Sdr. ALI WARDANA S.Hut.

Kemasyarakatan karena saksitidak ikut membahas anggaran, namun secara Umum pemberianbantuan sosial ada aturannya yaitu Perguob Nomor 040 Tahun2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial.Halaman 236 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan bantuansosial kemasyarakatan yaitu Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 040 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 tentangPedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.46

Birolangsung.Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatanmaka yang mendapat dana Bantuan Sosial harus terdaftar diKesbangpol di Tingkat Propinsi/ Kota/ Kabupaten.Bahwa dana itu tidak bisa cair apabila tidak ada persetujuan(ACC), akan tetapi ACC yang diberikan itu setelan memperhatianverifikasi oleh Biro Kesra/Karo Kesra, Asisten Il dan SekretarisDaerah baru saksi membubuhkan paraf dimana syaratsyaratyang diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 040 Tahun 2009dan Keputusan Gubernur Nomor 188.46

limaratus juta rupiah) sesuai DPPA SKPD Nomor1.20.1.20.03.05.00.005.1.P no.register 1.20.03.05064/2010 tanggal21 September 2010.Bahwa dalam proses penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatanpada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatanmempunyai pedoman pemberian bantuan sosial yaitu PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor: 040 tahun 2009 tanggal 1 April2009 dan Petunjuk tehnis penyelenggaraan pelayanan pemberianbantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.46

alm), yang diteliti yaitu bantuan sosial kemasyarakatan atau alokatif tersebutjangan sampai melebihl ketentuan yaitu Rp300.000.000,00 setiap anggotaDPRD;Menimbang, bahwa tentang laporan pertanggungan jawab penggunaanuang bantuan sosial kemasyarakatan baik dalam Pergub No. 040 Tahun 2010Tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Petunjuk tehnis penyelenggaraanHalaman 344 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.pelayanan pemberian bantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.46

yaituMasyarakat/Konstituennya anggota DPRD tersebut diminta tanda tangankuitansi dan surat pernyataan akan membuat pertanggungjawaban ataspenggunaan uang Bansos yang telah diterima ;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Amberi (alm) selaku PP TK tidakmenggunakan pedoman pemberian bantuan sosial yaitu Peraturan GubernurKalimantan Selatan Nomor: 040 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 dan Petunjuktehnis penyelenggaraan pelayanan pemberian bantuan sosial yaitu PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.46