HUSEN MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dansiap memberikan keterangan;Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Dpu Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalahProgram Sertifikat PRONA; Bahwa program sertifikat tanah (PRONA) tersebut dilakukan padaperiode tahun 20162017 yang diadakan oleh Pemerintah DesaMumbu Kecamatan

MUHDAR AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dansiap memberikan keterangan.Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuBahwa saksi mengerti diperiksa mengerti diperiksa sehubungan denganadanya masalah Dugaan Pungutan Liar terhadap Program SertifikatPRONA.Bahwa program sertifikat tanah (PRONA) tersebut dilaksanakan padaperiode tahun 20162017 yang diadakan oleh Pemerintah Desa MumbuKecamatan Woja Kabupaten

NOR KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dansiap memberikan keterangan.Bahwa saksi mengerti diperiksa mengerti diperiksa sehubungandengan adanya masalah Dugaan Pungutan Liar terhadap ProgramSertifikat PRONA.Bahwa program sertifikat tanah (PRONA) tersebut dilaksanakan padaperiode tahun 20162017 yang diadakan oleh Pemerintah DesaMumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.Bahwa saat itu Saksi mengurus 1 (satu) sertifikat

IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dansiap memberikan keterangan.Bahwa saksi mengerti diperiksa mengerti diperiksa sehubungan denganadanya masalah Dugaan Pungutan Liar terhadap Program SertifikatPRONA.Bahwa program sertifikat tanah (PRONA) tersebut dilaksanakan padaperiode tahun 20162017 yang diadakan oleh Pemerintah Desa MumbuKecamatan Woja Kabupaten Dompu.Bahwa saat itu Saksi mengurus 1 (satu) sertifikat

HASNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohanidan siap memberikan keterangan;Bahwa saksi mengerti diperiksa mengerti diperiksa sehubungandengan adanya masalah Dugaan Pungutan Liar terhadap ProgramSertifikat PRONA;Bahwa program sertifikat tanah (PRONA) tersebut dilaksanakan padaperiode tahun 20162017 yang diadakan oleh Pemerintah DesaMumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;Bahwa saat itu Saksi mengurus 1 (satu) sertifikat

Jabir Kway penanggung jawabpembangunan WC;Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya ongkos pembangunan WC;Bahwa saksi pernah mendengar harga solar cel tapi saksi lupa berapaharganya;Bahwa yang saksi mendengar yang mengadakan solar cel adalah sar.Kamaludin Rumakway.Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan material untukpembangunan WC dan rabat beton;Bahwa tidak pernah dilaporkan setiap pembelanjaan yang dilaksankaanoleh Bendahara dari tahun 20162017;Bahwa tahun 2016, saksi menerima gaji selama 6

Administratif Mising TA20162017;Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD);Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa 20162017 dan saksi tidak mengetahui laporantersebut sudah dimasukkan ke Pemerintah Daerah atau belum.Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengadakan rapat mengenaipertanggung jawaban akhir penggunaan dana desa dan alokasi danadesa kepada perangkat negeri dan masyarakat desa;Bahwa saksi tidak pernah menerima

;Bahwa saksi ada pernah tanda tangan kwitansi tetapi kwitansi tandaterima honor saja;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana desa setiaptahapan dan alokasi dana Desa TA 20162017 pada Negeri AdministratifMissing;Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN AmbBahwa saksi tidak mengetahui saat pencairan dana Desa maupun AlokasiDana Desa TA 20162017 siapa yang memegang dana tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahul siapakah yang membelanjakan untukpelaksanaan dana Desa TA 20162017

.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Bendahara Desa Negeri AdministratifMising 20162017;Bahwa saksi tidak mengetahul kapan pencairan dana Desa dan AlokasiDana Desa TA 20162017 setiap tahapan dan besar masingmasinganggaran tersebut;Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan ataupun pengawasandalam kegiatan pembangunan dari dana Desa TA 20162017.Bahwa tahun 2016 saksi menerima honor sebanyak 2 (dua) kali yangpertama sebesar Rp. 800.000., yang kedua sebesar Rp. 800.000,sedangkan tahun 2017 saksi terima

.Bahwa Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah membentuk TimPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada NegeriAdministratif Missing.Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat LaporanPertanggungjawaban Dana Desa TA 20162017 dan apakah LaporanPertanggungjawaban Dana Desa TA 20162017 sudah dimasukan padaPemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur atau tidak.Bahwa Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah mengadakan rapat terkaitdengan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana Desa dan AlokasiHalaman

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNIAD melaluipendidikan Secaba TNI AD di Rindam XVII/Cenderawasihtahun 20162017 selanjutnya ditempatkan di Yonif RK752/VYS sampai dengan melakukan perbuatan yangmenjadikan perkara int berpangkat SerdaNRP 21170220831197.2. Bahwa Sertu Hartono (Saksi1) dan Sertu Sertu RianTandiaru. (Saksi2) mengetahui pada tanggal 17 sampaildengan 28 September 2018 Terdakwa melaksanakanPenataran Intel di Kodam XVIII/Kasuari.3.

Pomdam XVIII/Ksr untukproses hukum selanjutnya.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidakmembawa barang inventaris satuan dan situasi NKRImaupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dandamai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagaiberikut :1.Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNIAD melaluipendidikan Secaba TNI AD di Rindam XVII/Cendrawasihtahun 20162017

surattersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.Hal 7 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 32K/PM.III19/AD/I1/2019MenimbangBahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan OditurMiliter di depan persidangan dan setelah menghubungkannyaantara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :1.Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNIAD melalui pendidikan Secaba TNI AD di RindamXVII/Cendrawasih tahun 20162017

Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNIAD melalui pendidikan Secaba TNI AD di RindamXVII/Cendrawasih tahun 20162017 selanjutnya ditempatkandi Yonif RK 752/VYS sampai dengan melakukan perbuatanyang menjadikan perkara int berpangkat SerdaNRP 21170220831197.2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer iniberdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danrem181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2019 tanggal 22Januari 2019 dan Terdakwalah orangnya.3.

Mhum, selaku KepalaSekolah Menengah Atas Negeri 5 Makassar berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 821.29.2212016 tanggal 30 Maret 2016, sekaligus sebagaiPenanggung Jawab dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Makassar TahunPelajaran 20162017 Nomor : 421.3/544/SMA.05/VV2016 tanggal 4 Juni 2016tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5Makassar Tahun Pelajaran 20162017, pada hari

Nama XXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal diXXXXKabupaten Demak;Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangansebagai berikut : bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang menikah pada 01 Oktober 2010, setelah menikah Penggugatdan telah dikaruniai 1 orang anak bahwa tahun 20162017 penggugat sempat merantau

Nama XXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXKabupatenDemak;Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahsebagai berikut : bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai tetangga Penggugat; bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang menikah pada 01 Oktober 2010, setelahn menikah Penggugatdan telah dikaruniai 1 orang anak bahwa tahun 20162017 penggugat sempat merantau ke

ayat (1) dan 172 HIR. setelahdihubungkan dengan keterangan pihakpihak serta bukti lain, maka dapatlahdisimpulkan halhal/faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 01 Oktober 2010 yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demaksebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/07/X/2010 tanggal 01Oktober 2010 ; Bahwa setelah menikah Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bahwa tahun 20162017

Daftar Nama Orang Tua, alamat dan jumlah sumbangan PesertaDidik Baru Tambahan Tahun 20162017 SMA Negeri 1 Makassartanggal 14 Agustus 2016;I. Rekapitulasi Penggunaan Dana Partisipasi Orang Tua PesertaDidik Baru Tambahan (offline) periode 20162017;j. 1 (satu) bundel kuitansi penggunaan dana sumbangan PPDB TA20162017 jalur offline;Tetap terlampir di dalam berkas perkara; dank. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);I.

Nomor 1486 K/Padt.SusPHI/2017Menyatakan Tergugat/Sdr.Nofel #17326 telah melakukan pengulanganpelanggaran dalam masa berlaku Surat Peringatan dan Terakhir berupapelanggaran Pasal 117 Ayat 4 PKB 20162017;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/PT.

Tentang Legalitas PKB 20162017;B. Tentang Kepastian Dasar Hukum alasan PHK Tergugat Konvensi:Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1486 K/Pdt.SusPHI/2017C.

Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dantergugat terjadi pertengahan 20162017, dimana terjadi pertengkarankarena tergugat sering terlambat pulang dan tidak ada kecocokanpemikiran lagi;Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat tidak tinggal lag!

Tergugat sering pulang terlambat; Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejakpertengahan tahun 20162017; Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Penggugat telahmembenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisanyang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat sertamohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa untuk mempersingkat

BelianKecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah Saudara sepupu Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada 12Maret 2015 di Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan sudahdikaruniai anak dua orang yang sekarang ikut bersama Penggugat; Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggaldi Batam; Bahwa sepanjang pengetahuan saksi sejak bulan September 20162017

Rw 6 Kelurahan BelianKecamatan Batam Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah Kakak kandung Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada 12Maret 2015 di Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan sudahdikaruniai anak dua orang yang sekarang ikut bersama Penggugat;Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggaldi Batam;Bahwa sepanjang pengetahuan saksi sejak bulan September 20162017

enam rupiah);Menghukum Tergugat membayar uang lembur penggugat yang belumdibayarkan sebanyak 38 jam dengan nilai sejumlah Rp516.800,00 (limaratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);Menghukum Tergugat membayar uang proses dari bulan April 2017 s/dOktober 2017 selama 7 bulan = 7 x Rp2.532.577,00 = Rp12.662.885,00(dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapanpuluh lima rupiah);Membayar sisa cuti Penggugat untuk tahun 20152016 sebanyak 6 =Rp564.618,00 dan membayar Cuti Tahun 20162017

seratus tiga puluhempat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);Menghukum Tergugat membayar uang lembur penggugat yangbelum dibayarkan sebanyak 38 jam dengan nilai sejumlahRp516.800,00 (lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);Menghukum Tergugat membayar uang proses selama 6 bulan = 6 xRp2.352.577,00 = Rp14.115.462, (empat belas juta seratus limabelas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);Membayar sisa cuti Penggugat untuk tahun 20152016 sebanyak 6 =Rp564.618,00 dan membayar Cuti Tahun 20162017

Bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan Para Penggugat Rekonpensitelah melanggar Pasal 72 ayat (8) PKB 20162017. Pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa Perbuatan Pelanggaran beratdengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam kondisi:Menyalahgunakan tugas dan/atau jabatan, menerima barang atau uang untuk kepentingan pribadi.

BahwaPasal 72 ayat (11) PKB tahun 20162017 yang menyatakan:membenkan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehinggamerugikan perusahaan.3. Bahwa upaya PHK dengan dasar pasal tersebut, Para PenggugatRekonpensi menganggap yang dimaksud oleh tergugat rekonpensimemberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan adalah anggapanperusahaan kepada Para Penggugat Rekonpensi tidak menghadinRAKERNAS SPKEP SPSI 2016 di Palembang4.

Bahwa dengan demikian, sangkaan memberikan keterangan palsuyang merugikan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat(11) PKB 20162017 tidak relevan karena pada faktanya tidak terdapatitikad buruk untuk melalaikan Dispensasi dan pada faktanya ParaPenggugat Rekonpensi hadir di RAKERNAS SPKEP SPSI 2016 diPalembang sesuai dispensasi namun tidak sepenuhnya hadir karenakondisi darurat;Ill.

Bahwa dengan demikian keberadaan pasal 72 PKB 20162017 tidakhanya sekedar bertentangan dengan UUK melainkan juga terhadap UUD1945;12.

Bridgestone Copy dari AsliTire Indonesia periode 20162017 berlakumulai tanggal 1 Januan 2016 s/d 31Desember 2017.B. Tanda bukti bahwa Perjanjian Kerja Copy dari AsliBersama PT. Bridgestone Tire Indonesiaperiode 20162017 telah didaftarkan padaDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Barat No. 02/PKB02/Perlin. 2. P2 A. Surat Keputusan No. 009/KPTS/K/II/2000 Copy dari Copy(PENETAPAN) tanggal 14 Februari 2000an. Tergugat , an. Caskani;B. Surat Keputusan No. 024/Kpts.

SusPHI/2018Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untukmemberikan putusan sebagai berikut:1:2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran berdasarkanketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf d PKB 20152016,PKB 20162017 maupun PKB 20172018 tentang Kewajiban Pekerja;Menyatakan Surat Peringatan , Surat Peringatan Il serta SuratPeringatan Ill dan Terakhir yang diberikan Penggugat kepada Tergugatadalah sah dan mempunyai

kekuatan hukum dan karenanya PHK yangdilakukan terhadap Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum berdasarkan ketentuan Bab VII Pasal 46 ayat (6) PKB 20152016dan Bab VIII Pasal 51 ayat (7) PKB 20172018 maupun Bab VII Pasal 48ayat (1) huruf d PKB 20152016 dan Bab VIII Pasal 53 ayat (1) huruf dPKB 20162017;Menyatakan Penggugat berhak melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Tergugat dan menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerjayang dikeluarkan Penggugat tertanggal 25 Januari 2017 sah danberdasarkan

Tersangka dalam penyidikan dugaan Tindak PidanaKorupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait PengadaanHelikopter Angkut AW101 di TNI Angkatan Udara Tahun 20162017 yangHal 9 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untukpengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AngkatanUdara Tahun 20162017, dimana pengadaan tersebutdilakukan oleh PEMOHON sebagai pihak swasta danMarsekal Pertama TNI FACHRI ADAMY (FA) selakupejabat pembuat komitmen (PPK) dari TNI AU.

(Bukti P10)Bahwa keterangan FEBRI DIANSYAH yang menyatakanPusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PuspomTNI) meminta bantuan KPK.. menunjukkan bahwapengendalian penyelidikan dan penyidikan perkaraPengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AngkatanUdara Tahun 20162017, sepenuhnya dilakukan olehPusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PuspomTNI).

Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON dalammelakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelasdan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkansebagai Tersangka tindak pidana korupsi, padahal dalamPengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AngkatanUdara Tahun 20162017 belum pernah ada penghitunganHal 23 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas,andaikata benar quod non telah dilakukan penyelidikanterlebin dahulu atas dugaan tindak pidana korupsi dalampengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AngkatanUdara Tahun 20162017, terhadap PEMOHON, makadengan tidak dilakukannya penyelidikan oleh penyelidikKPK yang tidak berasal dari instansi kepolisian negaraRepublik Indonesia, maka penyelidikan tersebut tidak berdasarkan atas hukum dan harus dinyatakan batal demihukum;5.16.

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan seluruhpekerjaan kepada Penggugat sebagai wanprestasi (cidera janji);Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukanPenggugat dalam perkara ini;Menyatakan sah dan mengikat proses aanwijzing tender outdoor and indoorsignage period 20162017

Menyatakan sah dan mengikat proses aanwijzing tender outdoor andindoor signage period 20162017 yang merupakan kesepakatan awaldalam proses tender dan ketentuanketentuan dalam pelaksanaantender;5. Menyatakan sah dan mengikat Winning Letter Tender Indoor andOutdoor Signage Period January 2017December 2017 besertalampirannya, yaitu. store project opening yang merupakan suratHalaman 5 dari 9 hal. Put.

NIRAHUA,SH, MH., sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017 dan SaksiMOHAMAD SAFAR TUASIKAL, SE., sebagai Bendahara Panitia PengawasanPemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 20162017.

Maluku Tengah yang dihibahkan kepada Panwaslin KabupatenMaluku Tengah dan sepengetahuan Saksi yang mengelola dan yangbertanggungjawab terhadap penggunaan dana tersebut yaitu Kepala Sekretariat danBendahara Panitia Pengawas Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017;Bahwa Saksi mendapat honor dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 20162017 sejak bulanAgustus 2016 s/d bulan Oktober 2016 mendapatkan

adalah PejabatPembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Kepala Sekretariat Panitia PengawasanPemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 20162017 yaitu Tersangka YANTY M.

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017, sedangkanuntuk daftar barang nomor urut 6 s/d 16 dibeli secara tunai oleh Panitia PengawasanPemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 20162017;Bahwa terkait dengan RAB Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 20162017, terhadappembelian Mobiuler dan alat elektronik Saksi tidak mengetahuinya kalau harus disewa dan karena Saksi hanya menyediakan pembelian barang, maka Saksi

Tengah Tahun 20162017 adalah melakukan pencairan anggaran, memverifikasi laporan keuangan yangdibuat bendahara.

Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telahmenggelapkan uang simpanan lebaran periode 20162017;Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sampaidengan hari minggu tanggal 5 Maret 2017 dirumah para Terdakwa dijalan Arjuna Gg. 14 No. 67 RT.001 RW.003 Kel. Slerok Kec.

CHOTIJAHBahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya dikantorKepolisian dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelumbertandatangan terlebih dahulu Saksi membaca BAP Kepolisian;Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan para Terdakwa;Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telahmenggelapkan uang simpanan lebaran periode 20162017;Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sampaidengan hari minggu tanggal 5 Maret 2017 dirumah para Terdakwa dijalan Arjuna Gg. 14 No. 67 RT.001

SUTRI SUPRIHATIN alias Sitrih binti SuparnoBahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya dikantorKepolisian dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelumbertandatangan terlebih dahulu Saksi membaca BAP Kepolisian;Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan para Terdakwa;Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telahmenggelapkan uang simpanan lebaran periode 20162017;Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sampaidengan hari minggu tanggal 5 Maret 2017 dirumah para Terdakwa

SYAKUROH binti Sapari (alm)Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya dikantorKepolisian dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelumbertandatangan terlebih dahulu Saksi membaca BAP Kepolisian;Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan para Terdakwa;Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telahmenggelapkan uang simpanan lebaran periode 20162017;Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sampaidengan hari minggu tanggal 5 Maret 2017 dirumah para Terdakwa dijalan Arjuna

SURYANI binti RakimanBahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya dikantorKepolisian dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelumbertandatangan terlebih dahulu Saksi membaca BAP Kepolisian;Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan para Terdakwa;Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telahmenggelapkan uang simpanan lebaran periode 20162017;Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2016 sampaidengan hari minggu tanggal 5 Maret 2017 dirumah para Terdakwa dijalan Arjuna Gg. 14

Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD Rp. 57,630,000.Jumlah = Rp. 572.265.264.Sehingga total adanya kerugian kKeuangan negara dari dana Desa bantuanAPBN TA 20162017 adalah sebesar Rp. 485,117,497. (empat ratusHalaman 30 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019 /PN Ambdelapan puluh lima juta seratus tujuh belas ribu empat ratus sembilanpuluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 20162017adalah sebesar Rp. 87,147,767.

Alokasi Dana Desa TA 2016 bantuan APBD Rp. 57,630,000.Jumlah = Rp. 572.265.264.Rp. 267,062.847.Rp. 218,054,650.Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019 /PN AmbSehingga total adanya kerugian kKeuangan negara dari dana Desa bantuanAPBN TA 20162017 adalah sebesar Rp. 485,117,497. (empat ratusdelapan puluh lima juta seratus tujuh belas ribu empat ratus sembilanpuluh tujuh rupiah) dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD TA 20162017adalah sebesar Rp. 87,147,767.

Bahwa yang mencairkan dana Desa setiap tahapan dan alokasi danaDesa TA 20162017 pada Negeri Administratif Missing adalah KepalaDesa dan bendahara desa. Bahwa yang mencairkan Dana Desa tahun 2016 dan 2017 adalah Kepaladesa dan Bendahara. Bahwa Menurut keterangan dari bendahara yang pegang dana adalahbendahara Desa. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pencairan setiap tahap dan besaran danadesa. Bahwa Saksi ditugasi mengawasi pekerjaan saja.

UDIN SUMURUBU, disumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangankarena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dan hanya diberi tugas oleh KepalaDesa untuk mengawasi masyarakat.Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembelanjaan untuk kegiatandana Desa TA 20162017.Bahwa saksi tidak tahu siapa Bendahara Desa Negeri Administratif Mising20162017.Bahwa Tahun 2016 : honor saksi terima sebanyak 2

GAFAR KOCAL, disumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangankarena masalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dantahun 2017.Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersediamemberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam pemeriksaan ini .Bahwa Mengerti, sehubungan dengan Dana Desa pada NegeriAdministratif Mising Tahun Anggaran 20162017.Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019 /PN AmbBahwa

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPangansari Utama periode Tahun 20162017, menentukan:Perusahaan berhak untuk mengajukan permohonan izin pemutusanhubungan kerja sesuai dengan Undangundang Nomor: 2 tahun 2004,apabila tingkah laku pekerja itu sedemikian rupa sehingga Perusahaantidak dapat terus mempekerjakannya;hal mana ketentuan PKB diatas telah berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial maupun

Putusan Nomor 1003 K/Pdt.SusPHI/201713.14.15.16.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pangansari Utama periode Tahun 20162017, menentukan:Perusahaan berhak untuk mengajukan permohonan izin pemutusanhubungan kerja sesuai dengan Undangundang Nomor: 2 tahun2004, apabila tingkah laku Pekerja itu sedemikian rupa sehinggaPerusahaan tidak dapat terus mempekerjakannya;Bahwa selama proses Pemutusan Hubungan Kerja berlangsung, pihakPenggugat yang diwakili oleh bagian /ndustrial Relation (IR) telahmelakukan 2 (

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPangansari Utama periode Tahun 20162017, menentukan:Perusahaan berhak untuk mengajukan permohonan izin pemutusanhubungan kerja sesuai dengan Undangundang Nomor: 2 tahun 2004,apabila tingkah laku Pekerja itu sedemikian rupa sehingga Perusahaan tidakdapat terus mempekerjakannya;hal mana ketentuan PKB diatas telah berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial maupun

PSU dengan Serikat Pekerja PT.PSU Tahun 20162017 yang telah disepakati;8.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan perjanjian yang ada(bukti P. 15) dimana ditentukan bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (4) PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT Pangansari Utama periode Tahun 20162017,menentukan; "Perusahaan berhak untuk mengajukan permohonan izinpemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 tahun2004, apabila tingka laku Pekerja itu sedemikian rupa sehingga Perusahaantidak dapat terus mempekerjakannya";Halaman 23 dari 30 hal.

danAbdul Halim Ahmad, S.Sos selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KabupatenBoalemo tersebut, dalam perkara yang sama tentang Panwaslih Tahun 20162017 Ketua Majelis Hakim Hakim AnggotaParaf Anggota I II Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT GTO.Kabupaten Boalemo, bahkan kemudian telah menjadi saksi lagi terhadapTERBANDING/TERDAKWA SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si, alias KARMANdan saksi TERBANDING/TERDAKWA MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRItentu ini menjadi beban jiwa TERBANDING/TERDAKWA berani

Widyan Adjami dan Abdul Halim Ahmad, S.Sos selakuPejabat Pembuat Komitmen Panwaslih 20162017 yang lebih bertanggung jawabterhadap Pengelolaan Keuangan Panwasluh 20162017 sedangkanTERBANDING/TERDAKWA bukan petugas pengelola keuangan namun punyaTUPOKSI sebagai pelaksana tahapan program dan jadwal penyelenggaraanpemilinan Wakil dan Bupati Kabupaten Boalemo, hanya difasilitasi oleh parapengelola keuangan Panwaslih tersebut.MENGENAI BARANG BUKTIBahwa sebagaimana disebutkan didalam Keputusan Pengadilan

dengan Terpidana AbdulHalim Hamid, S.Sos, selaku PPK Panwaslih tahun 20162017 Kab.

TPK/2021/PT GTO.oleh penyidik dan oleh Penuntut Umum bahkan oleh Yang Mulia Majelis hakimTIPIKOR untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti kepada perkaraTERBANDING/TERDAKWA, dalam perkara yang sama yaitu untuk memeriksaPanwasluh tahun 20162017 dengan dasar berdasarkan perintah yang adadidalam Amar Putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR Pengadilan Negeri Boalemoatas nama Terdakwa Abdul Halim Ahmad S.Sos No.31/Pid.SusTPK/2018/PN.Gtlotersebut.Bahwa terhadap hal ini apabila berpedoman kepada pasal 46

dan Bendahara Panwaslin tahun 20162017,yangmerupakan pihak yang lebih bertanggung jawab terhadap keuanganPanwaslih tahun 20162017, dalam hal ini jelas BPKP Perwakilan Gorontalo danPenuntut Umum telah melanggar hukum.

Sanksi terhadap Tergugat tentunya juga diberikan dengan memperhatikan dan mentaatiketentuan yang berlaku pada saat itu, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyakepada Penggugat.Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf d PKB 20152016, Perjanjian Kerja BersamaTahun 20162017 (PKB 20162017) maupun PKB 20172018 mengatur halhal sebagaiberikut:Pasal 14Kewajiban dan Hak Pekerja1. Kewajiban pekerjaa.b.

mencapai setiap target setiap tahun sejak tahun 2009; dan jugadari rating performance yang dalam 5 (lima) tahun terakhir Tergugat ada di bawahstandar.Jika dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (6) PKB 20152016 dan Pasal 51 ayat (7) PKB20172018, maka tindakan serta sanksi yang diambil Penggugat terhadap Terggugatsudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tentang pemberian Surat Peringatan itu sendiri sudah jelas diatur dalam PKB 20152016, Bab VII Pasal 48 ayat (1) huruf d mengenai Sanksi dan dalam PKB 20162017

perhitungan kompensasi versiPenggugat, namun maksud Penggugat yang pada pokoknya meminta adanya PHK olehMediator dianggap dapat diterima, sesuai hukum dan bisa dilaksanakan.Karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menerima Anjuran, maka Penggugatmemiliki hak hukum untuk mengajukan Gugatan ini agar terdapat kepastian hukumatas status Penggugat dan Tergugat yaitu, dengan memohon agar terhadap Tergugatdinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf dPKB 20152016, PKB 20162017

atas, jelas terbukti bahwa Tergugat telahmelakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam PKB yang mengikat antaraPenggugat dengan Tergugat, dan karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat mohondengan hormat agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangberkenan untuk memutuskan:1.2sMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 14ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf d PKB 20152016, PKB 20162017

maupun PKB20172018 tentang Kewajiban Pekerja;Menyatakan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II serta Surat Peringatan II danTerakhir yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum dan karenanya PHK yang dilakukan terhadap Tergugat adalah sah danmempunyai kekuatan hukum berdasarkan ketentuan Bab VII Pasal 46 ayat (6) PKB20152016 dan Bab VIII Pasal 51 ayat (7) PKB 20172018 maupun Bab VII Pasal 48ayat (1) huruf d PKB 20152016 dan Bab VIII Pasal 53 ayat (1) huruf d PKB 20162017