Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit;Halaman 30 dari 41 halaman.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Halaman 31 dari 46 halaman.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang,5.2.14.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturHalaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 393 /B/PK/PJK/2016pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang;5.2.14.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk =mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Agar Pihak Pekerja dan pihak pengusaha memberikanjawaban secara tertulis menerima atau menolak atas anjurandiatas dalam waktu selambatlambatnya 10 (Sepuluh) harikerja setelah anjuran ini diterima.5.2.13 Bahwa kemudian TERGUGAT menerima dengan baik isi anjurandari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara tersebut (bukti terlampir, T18.f);5.2.14 Bahwa TERGUGAT bermaksud melaksanakan isi anjuran tersebut,yaitu dengan menghubungi PENGGUGAT melalui telp selullar (hp),dengan

No. 242 K/Pdt.Sus/2012No. 074/THKFL/X/09 tertanggal 21 Oktober 2009 (Bukti P6) yangditembuskan juga kepada Termohon (vide : Putusan hal. 69 butir 5.2.14).Dengan demikian, kesimpulan Termohon dalam butir 8.4 halaman 87Putusan yang menyimpulkan Pemohon telah melakukan tindakandiskriminatif kepada pelaku usaha tertentu dalam hal ini CSR dan PT.

Pemegang Hak Ivan Andris. .....................5.2.14. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawityang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano KabupatenKonawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6893 Lt.19.984 M? Pemegang Hak Ivan Idris. ........000. 0.000 e eee eee ee5.2.15. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawityang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano KabupatenKonawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6900 Lt.19.998 M?

tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon yang diuraikandalam memori peninjauan kembali Jakarta, 26 Februari 2016 pada huruf A butir1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15,1.16, 1.17 butir 2. 2.1, 2.2, butir 3; huruf B, butir 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,4.7,4.8, 4.9, 4.10 butir 5. 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4,5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14

., 5.2.14., 5.2.15., 5.2.16.,5.2.2., 5.2.2.1, 5.2.2.2.,5.2.3., 5.2.3.1.,5.13.2.,5.2.3.2.1, 5.2.3.11, 5.2.3.2.3., 5.2.3.2.4.,8.2.3.2.5.,5.2.3.2.6., 5.2.4., 5.2.4.1., $.2.4.2., dan 5.2.5) jo. butir 6 jo. butir 7 (7.1., 7.2., 7.3.,7.4. dan 7.5.) jo. butir 8, Termohon menyimpulkan terjadi persekongkolan untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam pasal22 UndangUndang No. 5 tahun 1999, yang selanjutnya Termohon memutuskansebagaimana tereantum pada butir 8 dan 13 amar putusan

yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Akta Jual Beli (AJB) No.392, Persil No. 132/D.1I, Kohir No. 3704, Blok Rancajigang,Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,Luas 133,5 M2, tercatat atas nama Danamirja;5.2.13 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunandengan Akta Jual Beli (AJB) No. 621, Persil No. 137/S.IV,Kohir No. 2121, Blok Pasir Kukun/Cibiuk, Desa Padamulya,Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Luas 560 M2,tercatat atas nama Parida Rohmaeni;5.2.14