untukperusahaan integrated tidak mengandung unsurPajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderunglebih rendah;7 Oleh karena itu, demi terciptanya persainganbisnis yang sehat dan menghindari perlakuandiskriminatif, perlakuan PPN Keluaran danMasukan harus sama, yaitu tidak ada PajakKeluaran baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBSbusuk), dan tidak ada Pajak Masukan yangdikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan(TBS busuk);5.2.19

Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanHalaman 36 dari 49 halaman.

Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan

Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan

Hal tersebut bertentanganHalaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2016dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan

Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan

Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 393 /B/PK/PJK/2016Dasar

Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan

sedangkanuntuk perusahaan integrated tidak mengandung unsurPajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebihrendah; Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk),dan tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidakada penyerahan (TBS busuk);5.2.19

2016;

5.2.12 Vitrage Tipis Puring dibeli Tahun 2016;

5.2.13 Piring makan biasa warna biru dan 5 set cangkir tamu dibeli Tahun 2016;

5.2.14 2 (dua) buah Rak serbaguna (rak tembok) dibeli Tahun 2016;

5.2.15 Meja ketapang dibeli di Toko Jati Mulya tahun 2016;

5.2.16 Meja makan kayu bulat dibeli di Toko Jati Mulya;

5.2.17 Bupet/lemari pendek dibeli di Toko Jati Mulya;

5.2.18 3 (tiga) buahToples kueh Kayu dibeli di Toko Jati Mulya;

5.2.19

JabarPatimuanSidareja sebagaimana diuraikan dalam bagianTentang Hukum butir 5.2.19.

(dua ribu dua ratus enam meter persegi), yang berlokasi diBlok BARU CIKUKUK Desa Sukaresmi, Kecamatan MegaMendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan dicatat dalamBuku inventarisasi Tanah Garapan Desa Sukaresmi, denganbatasbatas sebagai berikut : Utara : Garapan H.AzisEngkOs ;Selatan : Garapan Adi ;Timur : Garapan H.Azis Kehutanan ;Barat : Garapan Dudu ;5.2.19.

Putusan Nomor 162 PK/Pid.Sus/20165.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1 sampaidengan 5.4.5, 5.5, 5.51, sampai dengan 5.6.9, 5.7, 5.7.1 sampai dengan 5.7.5,5.8, 5.8.1, sampai dengan 5.8.6, 5.9, 5.9.1 sampai dengan 5.9.11, 5.10, 5.10.1,sampai dengan 5.10.12 dan huruf C dipertimbangkan sebagai berikut:1.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 yang menyebutkan Terhadap putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kecuali

Hak Milik(SHM) No. 479, asal Persil No. 137/D.IV, Kohir No. 698, BlokHalaman 72 dari 298Putusan Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.SorCibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, KabupatenBandung, Luas 212 M2, tercatat atas nama PEWARIS;5.2.18 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 480, asal Persil No. 137/S.IV, Kohir No. 2351, BlokCibiuk, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, KabupatenBandung, Luas 480 M2, tercatat atas nama PEWARIS;5.2.19

. ;5.2.19. SHGB No. 4392/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Arif Dwi Purwanto ;5.2.20. SHGB No. 4394/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Harni Susilawati. ;5.2.21. SHGB No. 4396/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Hendro Cahyono. ;5.2.22. SHGB No. 4398/Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 24 November 2011, atas nama Ismail Lenardi. ;5.2.23.