Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 593.61 54332 51332 53132 593.71 533932 543332 593034 593233 593.82 593.31 593.33 543.32 593.22
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 17-12-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 20 Mei 2014 — 1.Prof. DR. ACHMAD BENNY MUTIARA QN,2.Hj. SITI DJALIYAH,3.Drs. MUHAMAD YAMIN AYUB, DKK;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,2.. PT. ANEKA TEHNIK PRIMA,3.PT. SEJUK SENTOSA LESTARI
98 — 121
  • (fotokopi ) ;Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria,Direktur Pengurusan HakHak Tanah No.593.32/4314/Agrtanggal 6 Agustus 1983, perihal permohonan hak pakai atasbidang tanah seluas 8.420 M, terletak di JI.Tembusan ApotikPrima, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Grogol Petamburan,Wilayah Kota Jakarta Barat, Atas Nama KOGAR IBUKOTAR.I. (fotokopi ) ; 25. Bukti T23a: Surat Keputusan Gub. DKI Jakarta tanggal 20 Agustus 198326. Bukti T23b :27.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-01-2012 — Putus : 27-02-2012 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2012 — Pembanding/Terdakwa : Sofiani , SH Binti Rd Djaeli
Terbanding/Jaksa Penuntut : Yuke Sinayangsih
226 — 69
  • Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;

    8.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembulan ratus tujuh puluh dua)

    orang yang berhak menerima;

    8.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;

    8.7. Surat Keputusan Gubernur

    Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008- 2012;

    8.27.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan

    ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;

    8.28.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti

Pengadilan PN MEULABOH Perdata Tanah
Putus : 04-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN MEULABOH Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo
Tanggal 4 September 2017 — SUPARDI S, Berkedudukan di Jl. Tgk Di Blang Lor. Seulanga Gp. Lamdingin Kec. Kota Alam Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Marsian, SH Advokat, beralamat di Jl. Blang Tgk. II Lr. Tiga Desa Lam Lagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10-01-2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. ILATUNG, Bertempat tinggal di Desa Kuta Padang Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2.DIREKTUR PT. MIFA BERSAUDARA , Bertempat tinggal di Gedung TMT 19 F! Suite 901 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta Alamat Kantor Di Meulaboh Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Km. 8 Desa Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada DADI MIRADI, SH dan YASIR ARAFAT CANIAGO,SH advokat pada Kantor Advokat SOPHAN SOSILO TUMANGGOR, SH.MH beralamat di Jln. Syiah Kuala Lr. Kulu No. 1 Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan- Meulaboh, Kab. Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3.CAMAT MEUREUBO , Bertempat tinggal di Jl. Datok Jenggot Meuh Mereubo Tp. Ladang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dalam hal ini memberikan kuasa Kepada JAUHARI Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Mereubo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4.KEPALA DESA BALEE , Bertempat tinggal di Gp. Balee Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
144 — 26
  • Bahwa, untuk proyek pengerjaan penyiapan lahan pemukiman transmigrasidi Meulaboh II Alue Peunyareng berpedoman pada Surat Gubernur KepalaDaerah Istimewa Aceh Nomor : 593.32 /196/1980 tanggal 15 April 1980Tentang Menunjuk/ Menyerahkan Tanah masingmasing seluas 14.000 Haterletak di Alue Peunyareng Kecamatan Kaway XVI Daerah Tingkat IlKabupaten Aceh Barat dan 16.500 Ha terletak di Krueng Tadu Atas,Kecamatan Kuala Daerah Tingkat Il Kabupaten Aceh Barat;.
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Umum
Register : 16-11-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 486/Pid.B/2017/PN Kwg
Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ANDRI SUDARMAJI,SH
Terdakwa:
AGUS SETIA KARYA, MM. Kes.
178 — 73
  • copy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT EKO ASI SAFINDO Nomor 5 tanggal 4 Juni 2015 diterbitkan oleh Notaris HANITA SURYANA, SH, M.Kn;
  • Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT EKO ASI SA FINDO Nomor 20 tanggal 14 September 2016 diterbitkan oleh Notaris HANITA SURYANA, SH, M.Kn;
  • Foto copy legalisir Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 593.32
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 09-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 2/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 9 Maret 2017 — 1. I WAYAN KLESED; 2. DEWA PUTU TINGGAL; disebut Para Pembanding Lawan : 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai Terbanding I 2. KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding II ; 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding III 4. GUBERNUR BALI sebagai Turut Terbanding I 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai Turut Terbanding II
76 — 41
  • Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak pakai Nomor: 593.32/22/Agr.G,tertanggal 22 Pebruari 1986, T16 dan T26;.Fotocopy Surat Risalah Fatua Tata Guna Tanah Nomor:5914/07/HP/Sgr.4/86, tanggal 22 Pebruari 1986, T17 dan T27;. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor:160/HP/DA/Gin/1986, T18 dan T28;i.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 26 Januari 2016 — MAMAK JAMAKSARI
116 — 56
  • Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.a-Huk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).94. Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271-Huk/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit (asli).95.
    IdaLaila sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24 Mei2011 (foto copy).Halaman 20 dari 258 Putusan nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg93.94.95.96.O7.98.99.100.101.102.103.104.105.106.Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuanpemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan olehDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD danpuskesmas di wilayah
    IdaLaila sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24 Mei2011 (foto copy).Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuanpemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan olehDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD danpuskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012 tanggal 20Maret 2012
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 19 Oktober 2016 — TUBAGUS CHAERI WARDANA Als WAWAN
432 — 697
  • Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.a-Huk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy);94. Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271-Huk/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit (asli);95.
    Ida Lailasebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24 Mei 2011(fotocopy);Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan pemanfaatantanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah KotaTangerang Selatan (foto copy);Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012 tanggal 20Maret 2012
    Ida Lailasebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24 Mei 2011(fotocopy);Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuanpemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan olehDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD danpuskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy);Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012 tanggal 20Maret 2012
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2016/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — DESSY YUSANDI
141 — 38
  • Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No.593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009tentang Persetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah KotaTangerang Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah KotaTangerang Selatan (foto copy).94. Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012tanggal 20 Maret 2012 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit(asli).95.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — Ir. HERDIAN KOOSNADI
144 — 27
  • IdaLaila sebagai pelaksana harianKepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24Mei 2011(foto copy).Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuanpemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan olehDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD danpuskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PN. Srg.94.