• Surat Keputusan Kepala Dinas Penananman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah No. 543.32/19568tahun 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batuan(SIRTU) kepada SRI WAHYUNINGSIH, diktum KETIGA menyatakan :IUP operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak laintanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi JawaTengah;2.

  Menghukum Tergugat atau sSiapapun yang menguasai untukmenyerahkan kembali lokasi tambang batuan di wilayah yang dimaksuddalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) denganNomor: 543.32/19568 tahun 2018 dan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiBatuan (Pasir dan Batu) dengan Nomor: 543.31/9347 Tahun 2018 atas namaPenggugat (SRI WAHYUNINGSIH) dan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiNomor : 543.31/9347 tahun 2018 kepada Penggugat;5.

  Jika demikian makapertanyaannya adalah apakah perjanjian kerjasama antara Penggugat danTergugat merupakan kualifikasi memindahkan menurut Pasal 93 ayat (1) UUNomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara an sich mengalihkanmenurut Pasal 65 huruf k Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 an sichdipindahtangankan menurut SK Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah No. 543.32/19568? Apa ratiolegis Penggugat menyatakan demikian? Satu.

  Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membuat danmenandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan penambangan untukusaha pertambangan operasi produksi batuan: 543.32/19568 tahun 2018dengan kode WIUP: 22.3303.5.40.2017.002 atas nama izin pemegang IUPOP seluas 5,173 Ha dan ijin usaha eksplorasi nomor : 543.31/9347 tahun2018 dengan kode WIUP: 22.3303.5.40.2018.010 seluas 7,59 Ha yangberlokasi di Sungai klawing Desa Brecek

  maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai perjanjian kerja sama penambangan untuk tambangbatuan (sirtu) di Desa Brecek, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga,yang dilakukan antara Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Batuan (SIRTU) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi JawaTengah Nomor 543.32

• Kemudian terdakwa menyedikan alat berat berupa excavator untukmelakukan kegiatan penambangan tersebut; Bahwa lokasi kegiatan penambangan yang terletak di Dusun Gumingsir Rt.02 Rw.03Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, adalah milik saksiSOPYAN Bin TABRI, dimana terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut,berdasarkan perjanjian kerja sama dengan saksi IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWOyang memiliki Izin Usaha Pertambangan Nomor : 543.32/5775 Tahun 2017, tanggal 13Juni 2017 dengan

  Bahwa setahu saksi kegiatan penambangan tanah urug yang dikelola Terdakwa dilengkapi dengan izin Usaha pertambangan operasi produksi Nomor 543.32/5775tanggal 13 Juni 2017 berlaku 1 (satu) tahun atau sampai 13 Juni 2018 akan tetapipada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 masih ada kegiatan penambangan tanahurug; Bahwa sebelumnya saksi belum tahu tetapi setelah dilakukan pemeriksaan olehpetugas dari Polda Jawa Tengah saksi baru tahu kalau izin usaha penambangansudah habis masa berlakuknya; Bahwa jika

  masa berlaku izin penambangan sudah habis maka dilarang melakukankegiatan penambangan; Bahwa izin penambangan yang dikelola oleh Terdakwa adalah atas nama DWIYULIANI dengan nomor izin 543.32/5775 tahun 2017 komoditas batu (tanahurug); Bahwa sampai dengan sekarang izinnya belum diperpanjang; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua; Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;4.

  Iwan Setiawan mendapat kuasa dari saksi DwiYuliani yang menerangkan memberikan kuasa guna mengelola, menambang danmenjaul material batuan (tanah urug) di lokasi Desa Kaligawe Kecamatan KarangdadapKabupaten Pekalongan yang tercatat di dalam adalah IUP OP Nomor: 543.32/5775Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017;Bahwa Terdakwa dengan Sdr.

  Iwan Setiawan mendapat kuasa dari saksiDwi Yuliani yang menerangkan memberikan kuasa guna mengelola, menambang danmenjual material batuan (tanah urug) di lokasi Desa Kaligawe Kecamatan KarangdadapKabupaten Pekalongan yang tercatat di dalam adalah IUP OP Nomor: 543.32/5775Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017;Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr.

• Surat Keputusan Kepala Dinas Penananman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah No. 543.32/19568tahun 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batuan(SIRTU) kepada SRI WAHYUNINGSIH, diktum KETIGA menyatakan :IUP operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak laintanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi JawaTengah;2.

  Menghukum Tergugat atau sSiapapun yang menguasai untukmenyerahkan kembali lokasi tambang batuan di wilayah yang dimaksuddalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) denganNomor: 543.32/19568 tahun 2018 dan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiBatuan (Pasir dan Batu) dengan Nomor: 543.31/9347 Tahun 2018 atas namaPenggugat (SRI WAHYUNINGSIH) dan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiNomor : 543.31/9347 tahun 2018 kepada Penggugat;Halaman 5 Putusan Nomor 277/Pdt/2020/PT SMG5.

  Jika demikian makapertanyaannya adalah apakah perjanjian kerjasama antara Penggugat danTergugat merupakan kualifikasi memindahkan menurut Pasal 93 ayat (1) UUNomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara an sich mengalihkanmenurut Pasal 65 huruf k Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 an sichdipindahtangankan menurut SK Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah No. 543.32/19568? Apa ratiolegis Penggugat menyatakan demikian? Satu.

  Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah membuat danmenandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan penambangan untukusaha pertambangan operasi produksi batuan: 543.32/19568 tahun 2018dengan kode WIUP: 22.3303.5.40.2017.002 atas nama izin pemegang IUPOP seluas 5,173 Ha dan ijin usaha eksplorasi nomor : 543.31/9347 tahun2018 dengan kode WIUP: 22.3303.5.40.2018.010 seluas 7,59 Ha yangberlokasi di Sungai klawing Desa Brecek

  Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai untukmenyerahkan kembali lokasi tambang batuan di wilayah yang dimaksuddalam izin usaha pertambangan operasi produksi batuan (SIRTU) denganNomor : 543.32/19568 yahun 2018 dan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiBatuan (Pasir dan Batu) dengan Nomor : 543.31/9347 tahun 2018 kepadaPenggugat ;5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum selanjutnya ;6.

• WINARTO yang di keluarkan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu Profinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 543.32 / 9693 tahun 2019, yang terbit tanggal 23 Juli 2019 ;

• 1 ( satu ) bendel AKTA Perjanjian Pengalihan dan Perjanjian Pengelolaan Tambang yang sudah di Legalisir antara Sdr. WINARTO dan Sdri.

  WINARTO yang di keluarkan Dinas PenanamanModal dan pelayanan Satu Pintu Profinsi Jawa Tengah dengan Nomor:543.32 / 9693 tahun 2019, yang terbit tanggal 23 Juli 2019 ;1 ( satu) bendel AKTA Perjanjian Pengalihan dan PerjanjianPengelolaan Tambang yang sudah di Legalisir antara Sdr. WINARTOdan Sdri.

  perpanjangan Izin resmi dari DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perpadu Satu Pintu Provinsi JawaTengah dengan Nomor : 543.32 / 9693 tahun 2019 tanggal 23 Juli2019 dan berlaku 3 tahun kedepan akan tetapi untuk yang kedua iniSaksi tidak mengetahui kalau ijinnya sudah keluar ; Bahwa Saksi menerangkan meskipun An.

  Yang pertama mulai mendapatkan Izin resmi dari dinas penanamanModal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jawa Tengahdengan nomor: 543.32 / 3711 tahun 2017 tanggal 28 April 2017 danberlaku 1 tahun kedepan.b.

  Dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan perpanjangan Izin resmidari dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu ProvinsiJawa Tengah dengan Nomor : 543.32 / 9693 tahun 2019 tanggal 23 Juli2019 dan berlaku 3 tahun kedepan.

  WINARTO yang di keluarkan Dinas PenanamanModal dan pelayanan Satu Pintu Profinsi Jawa Tengah denganNomor: 543.32 / 9693 tahun 2019, yang terbit tanggal 23 Juli 2019 ; 1 ( satu ) bendel AKTA Perjanjian Pengalihan dan PerjanjianPengelolaan Tambang yang sudah di Legalisir antara Sdr. WINARTOdan Sdri.

• Bahwa pemohon selaku Warga Desa Keposong yangberalamat di Dukuh Kwarangan RT 007 RW 001 DesaKeposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolalimenyampaikan permohonan melalui surat tanggal 09 Juni2020 Perihal Permohonan Pencabutan Izin UsahaPertambangan Nomor 543.32/7879 Tahun 2019 Tanggal23 Mei 2019 Atas Nama Lukito Di Desa Keposong yangpada intinya:2 nono ne mene nnnne Menyatakan Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiJawa Tengah Nomor 543.32/7879 Tahun 2019Tanggal

  543.32/7879 Tahun 2019 Tanggal 23 Mei 2019Atas Nama LukitoBahwa mengingat Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentangPenetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona VirusDisease 2019 (Covid19) sebagai Bencana Nasional yangterbit tanggal 13 April 2020 yang intinya menyatakanbencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaranCorona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasionalserta memerintahkan Gubernur, Bupati, Walikota sebagaiGugus Tugas percepatan penanganan Corona VirusDisease 2019 di daerah, dalam menetapkan

  Peraturan terkaitpenanganan Corona Virus Disease (COVID19);Bahwa dalil Pemohon angka 22 sampai dengan angka 44 yangpada intinya penerbitan Keputusan Nomor 543.32/7879 Tahun2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Batuan (Sirtu) kepada Lukito di DesaKeposong Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan perundangundangan terkait minerba dan telah memenuhi kajiankajianteknis, antara lain sebagai berikut:a.

  perundangundangan yangberlaku di bidang minerba;Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Keputusannomor 543.32/7879 Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 tentangIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Sirtu)kepada Lukito sesuai dengan ketentuan UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Jo.Pasal 69 Undangundang nomor 3 Tahun 2014 tentanglarangan instansi pemerintah dalam mempublikasikan informasiyang dapat merugikan kepentingan perusahaan termasukdalam kategori

  Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut merupakan informasipublik yang dikecualikan sehingga apabila pemohonmengetahui informasi terkait isi perijinan 543.32/7879 Tahun2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Batuan (Sirtu) kepada Lukito maka Pemohontelah melanggar ketentuan tersebut;11.

• SUDIR yang berisi tentang sistem pembayaran dan kesepakatan pembelian material tanah urug dan batu dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M3 di bawah;

• (satu) bendel Fotocopy buku keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/9522 tahun 2017 tentang Izin Usaha pertambangan operasi produksi batuan (pasir dan batu) kepada sdr.

  Kemudian meminta modal yang telah diberikannyaagar dikembalikan, namun beberapa hari kKemudian Terdakwa datangke rumah saksi THOHIR Bin MUCHLIS (Alm) bersama saksi SAID,saksi JUNARTO, saksi SUMAERY dan saksi SUKISWOKO gunamembahas kelanjutan kerjasama pengangkutan material tanah danbatu dan waktu itu saksi THOHIR Bin MUCHLIS (Alm) ditunjukkan suratiin usaha pertambangan operasi produksi batuan (pasir dan batu) yangdikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu dengan nomor : 543.32

  (satu) bendel Fotocopy buku keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa TengahNomor : 543.32/9522 tahun 2017 tentang Izin Usahapertambangan operasi produksi batuan (pasir dan batu) kepadasdr.

  SAID dan disaksikan sdr.SUDIR yang berisi tentang sistem pembayaran dan kesepakatanpembelian material tanah urug dan batu dengan harga Rp. 15.000,(lima belas ribu rupiah) per M3 di bawah;(satu) bendel Fotocopy buku keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa TengahNomor : 543.32/9522 tahun 2017 tentang Izin Usaha pertambanganOperasi produksi batuan (pasir dan batu) kepada sdr.

  Menetapkan Izin Usaha Penambangan Operasi PrudoksiBatuan (pasir dan batu) Sdr.M.Said tanggal 3 Oktober 2017yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor :543.32/9522 tahun 2017 tidak sah secara hukum;3.

  SUDIR yang berisi tentang sistemHalaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 363/PID/2020/PT SMGpembayaran dan kesepakatan pembelian material tanahurug dan batu dengan harga Rp. 15.000, (lima belas riburupiah) per M3 di bawah; (satu) bendel Fotocopy buku keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/9522 tahun 2017tentang Izin Usaha pertambangan operasi produksi batuan(pasir dan batu) kepada sdr.

• 1 (satu) bendel berlegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543.32/3528 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 yang berlokasi di Ds. Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, untuk atas nama CV. BUMI SELARAS dan masa berlakunya selama 2 (dua) tahun, dengan luas 10,30 (sepuluh koma tiga nol) hektar.

  MITRA KARYA Nomor:1290/PS.01.01/30000/09.16, tanggal 5 September 2016.15.1 (satu) bendel berlegalisir Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor:543.32/3528 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 yang berlokasi di Ds.Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, untukatas nama CV.

  MITRA KARYA Nomor:1290/PS.01.01/30000/09.16, tanggal 5 September 2016. 1 (satu) bendel berlegalisir Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor:543.32/3528 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 yang berlokasi di Ds.Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, untukatas nama CV.

  Jawa Tengah.Bahwa benar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman ModalDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543.32/3528 Tahun 2016,tanggal 12 Mei 2016 yang berlokasi di Ds. Ngablak Kec. SrumbungKab. Magelang Prov. Jawa Tengah, untuk atas nama CV.

  Setelahdilakukan verfikasi dan kajian oleh tim teknis kemudian diterbitkanSurat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor: 543.32/3528 Tahun 2016, tanggal 12 Mei2016 yang berlokasi di Ds. Ngablak Kec. Srumbung Kab. MagelangProv. Jawa Tengah, atas nama CV. BUMI SELARAS.Bahwa benar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman ModalDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543.32/3528 Tahun 2016,tanggal 12 Mei 2016 yang berlokasi di Ds. Ngablak Kec. SrumbungKab. Magelang Prov.

  MITRA KARYANomor: 1290/PS.01.01/30000/09.16, tanggal 5 September 2016.1 (satu) bendel berlegalisir Surat Keputusan KepalaBadan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor:543.32/3528 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 yang berlokasi diDs. Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah,untuk atas nama CV.

• SOFI ARIOTEDJO tanggal 12 Desember 2017 dengan nomor akta : 2;

• 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Penuh atas Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP-OP) dengan Nomor 543.32/122 komoditas batuan (tanah urug), untuk pengelolaan dan perizinan serta yang bertanggungjawab di lokasi usaha pertambangan, tanggal 05 Maret 2019 dari Pihak Pertama (Sdr. AGUS WAHYUDI, S.Sos) kepada Pihak Kedua (Sdr. TRI UMARYANTO, S.E.)

  ;

• 1 (Satu) bendel Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) kepada AGUS WAHYUDI, S.SOS dengan nomor: 543.32/122 tahun 2019 tertanggal 10 Januari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

• Kemudian terdakwa menyedikan alat berat berupa excavator untukmelakukan kegiatan penambangan tersebut;Bahwa lokasi kegiatan penambangan yang terletak di Dusun GumingsirRt.02 Rw.03 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, KabupatenPekalongan, adalah milik saksi SOPYAN Bin TABRI, dimana terdakwamelakukan kegiatan penambangan tersebut, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan saksi IWAN SETIAWAN Bin SUDIRWO yang memiliki IzinUsaha Pertambangan Nomor : 543.32/5775 Tahun 2017, tanggal 13 Juni2017 dengan masa

• yang posisi penambanganarea tersebut adalah diluar wilayah IUP Operasi Produksi Terdakwadengan nomor IUP 543.32/12820 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019untuk tanah seluas 7,9 hektar atas nama Terdakwa, tetapi tanah tersebutadalah milik saksi korban, selain itu. terdakwa juga tidak melakukanpemasangan garis atau patok koordinat;@ Atas dasar tersebut, saksi korban merasa dirugikan atas perbuatanpenambangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidakpernah meminta izin kepada saksi korban sebagai

• Banyumas SuryaGemilang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provensi Jateng berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/12580 Tahun 2017 tanggal 27November 2017 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untukPenjualan Batuan (tanah urug) kepada PT. Banyumas Surya Gemilang atasnama pemegang ijin Sdr.

• Fotokopi Surat Izin Usaha Petambangan Operasional Produksi Bantuan(tanah liat) kepada Armold Pietersz Nomor 543.32/11119 Tahun 2018,selanjutnya diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Surat Pejanjian Kerjasama antara Arnold Pieterz dengan PTHarmasta Prima Tanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tandabukti P5;6. Fotokopi surat perjanjian kerjasama penambangan tanah merah tanggal23 September 2019 antara Kuswandi dengan Arnold Pietersz,selanjutnya diberi tanda bukti P6;7.

• SYIFAK MANDIRI JAYA mempunyai izin Penataan Lahandan mempunyai IUPOP Penjualan (Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Penjualan) Nomor: 543.32/2942 Tahun 2018; bahwa sdr Yanto pernah melaporkan kepada saksi selaku pemilikusaha penambangan PT.

• 
  - 1 (satu) Bendel Foto Copy Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Andesit) atas nama SOEBAGYO dengan Nomor 543.32/1266 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Jawa Tengah tanggal 7 Februari 2019;
  - 1 (satu) Lembar Print Out Pengesahan kepada CV.WATUGUNUNG JAYA MAKMUR yang dikeluarkan Kementerian ESDM tanggal 16 Agustus 2021;
  - 1 (satu) Bendel Print Out Keputusan

• Produksi Batuan (Sirtu) atas nama SANUSI di Lokasi Blok 21 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ;

• Menyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada yaitu perjanjian kerjasama penambangan pasir diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor : 534.32/5709 Tahun 2018, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32

• berada diluar wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) denganestimasi volume tertambang yaitu 1.337,1 m yang posisi penambanganarea tersebut adalah diluar wilayah IUP Operasi Produksi Terdakwa dengannomor IUP 543.32/12820 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 untuktanah seluas 7,9 hektar atas nama Terdakwa, tetapi tanah tersebut adalahmilik saksi korban, selain itu terdakwa juga tidak melakukan pemasangangaris atau patok koordinat;e Atas dasar tersebut, saksi korban merasa dirugikan atas perbuatanpenambangan

  berada diluar wilayah izin UsahaPertambangan (IUP) dengan estimasi volume tertambang yaitu 1.337,1m yang posisi penambangan area tersebut adalah diluar wilayah IUPOperasi Produksi Terdakwa dengan nomor IUP 543.32/12820 Tahun2019 tanggal 20 September 2019 untuk tanah seluas 7,9 hektarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa berawal dari laporanHalaman 59 dari 70 Putusan Nomor 19/PidB .LH /2020 /PN.

• SUDIR yang berisi tentang sistem pembayaran dan kesepakatan pembelian material tanah urug dan batu dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M3 di bawah;

• (satu) bendel Fotocopy buku keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/9522 tahun 2017 tentang Izin Usaha pertambangan operasi produksi batuan (pasir dan batu) kepada sdr.

• ,M.Kn;

• Fotocopy pengesahan pendirian badan hukum PT.Castally Bumi Purbaya dari menteri hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 15 maret 2018 Nomer AHU 0014009.AH.01.01.Tahun 2018;
• Fotocopy Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT.Castally Bumi Purbaya nomor : 543.32/357 tahun 2019 oleh Kepala Dimas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jawa Tengah;
• 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah kepada SUCIPTO senilai Rp.550.000.000,- (lima