• Wajak Kab Malang;Bahwa terdakwa selaku KADES yang menyewakan tanah kas desa danmenandatangani surat pernyataan sewa menyewa No.593.32/1 8/421 .624.009/2012 tanggal 12 Desember 2012, dimana tertulisnilai sewa yang seharusnya dibayar oleh penyewa adalah Rp.53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah) meskipun kenyataannyaterdakwa hanya menerima uang sewa Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah) dari saksi H.

  Malang telah menyewakan tanah kasdesa Sukolilo asal mula ganjaran pembantu kuwowo berdasarkan suratPernyataan Sewa Menyewa Tanah No. 593.32/18/421.624.009/2012tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa selakuKADES Sukolilo selaku pihak yang menyewakan, ditanda tangani H.ZAINURI selaku pihak penyewa tanah, serta ditanda tangani saksi olehMoh. NADZIR selaku BPD Sukolilo, saksi H.

  WajakKab Malang;Bahwa terdakwa selaku KADES yang menyewakan tanah kas desa danmenandatangani surat pernyataan sewa menyewa No.593.32/1 8/421 .624.009/2012 tanggal 12 Desember 2012, dimana tertulisnilai sewa yang seharusnya dibayar oleh penyewa adalah Rp.53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah) meskipun kenyataannyaterdakwa hanya menerima uang sewa Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah) dari saksi H.

  Malang telahmenyewakan tanah kas desa Sukolilo asal mula ganjaran pembantukuwowo berdasarkan surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah No.593.32/18/421.624.009/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku KADES Sukolilo selaku pihak yangmenyewakan, ditanda tangani H. ZAINURI selaku pihak penyewa tanah,serta ditanda tangani oleh saksi Moh. NADZIR selaku BPD Sukolilo, saksiH.

• Il Kota Waringin Barat kepadaHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT PLKYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN BERINGIN Pangkalan Bun, berdasarkanBERITA ACARA PENYERAHAN TANAH Nomor: 593.32/570/X1/92.BUtanggal 18 Nopember 1992;Menimbang, bahwa asal usul tanah yang diserahkan oleh BupatiKepala Daerah Tk.

  Il Kota Waringin Barat kepadaYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN BERINGIN Pangkalan Bun, berdasarkanBERITA ACARA PENYERAHAN TANAH Nomor: 593.32/570/XI/92.BUtanggal 18 Nopember 1992 dan Sertipikat Hak Pakai No. 146 DesaMadurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat,Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKANBERINGIN, Surat Ukur No. 716/1995 tanggal 24 Maret 1995 sepanjangyang tumpang tindin denganbidang tanah sebagaimana termaktup dalamSertifikat Hak milik Nomor: 354 tahun

• ., Bandung sekarangBahwa berdasarkan Surat Nomor : 593.32/261 Kec.SB,Tgl.11 Juli 2005, Perihal : Keterangan Tanah dari PemerintahKecamatan Sumur Bandung, beralamat di Jalan Lombok No.6,Bandung, ditandatangani oleh dan nama jelas : Drs. H.FIRMANSYAH. NIP. 010 105 222., sebagai CAMAT SUMURBANDUNG yang ditujukan kepada Ir. DAVID BAMBANG.S,beralamat di Jalan Braga No.89 di Bandung, pada pokoknyaMenerangkan 1 nnn oon wenn nn nn nnn wenn nnn nee ee nen en nee Bahwa bangunan di Jalan Braga No.89.

  DAVID BAMBANG SOEDIONOselaku anak kandungnya.; 72 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn9.Bahwa adanya Surat Keterangan Nomor : 593.32/81Braga, Tgl. 19 Agustus 2005 dari Lurah Braga, ditandatangani oleh dan nama =jelas, sebagai Lurah Braga ;Isinya pada pokoknya menerangkan :"Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT.01 RW.08Kelurahan Braga Nomor : 46/RT/VIII/0O5 dan keterangan yangbersangkutan, dengan ini kami menerangkan :1.Nama Ir.

• posita adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);3.Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hasil ruislag seluas 31. 490 m2 yang terletak di Desa Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dan tanah seluas 97.200 m2 yang terletak di Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593/SK.1389-PLK/97 tertanggal 07 Oktober 1997, SK DPRD Jawa Barat Nomor 593/Kep.DPRD-07/1995, SK Menteri Dalam Negeri Nomor 593.32

  -998, SK Menteri Dalam Negeri Nomor 593.32-078 dan Berita Acara Nomor 593/03/PLK tanggal 11 Februari 1998;4.Menyatakan Akta Pelepasan Hak Tanah Nomor 24 tertanggal 11 September 2011 yang dibuat Tergugat II cacat hukum/batal demi hukum serta segala bentuk perjanjian dan surat-surat hukum lainnya yang timbul atas dasar akta tersebut juga dinyatakan batal demi hukum;5.Menyatakan Perjanjian Jual Beli dengan Akta Nomor 2027/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat

• Sampun ;Selatan : Jalan Dukuh Pakis ;Barat : Makam / TMP, terletak di kelurahan Dukuh Pakis,Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Propinsi JawaTimur ;Sebidang tanah milik bekas Yasan petok 281 luas 4440 M2 (empatribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) persil No.5 DKlas Ill (dahulu No.36 D klas Il) jo Surat Keterangan Lurah DukuhPakis No.593.32/402.91.04.01/94 tanggal 14 Juli 1994 dan turutdiketahui oleh Camat Dukuh Pakis dengan No.

• Karunia Alam Abadi, tanggal 29 Oktober1992, yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 593.32 1160. tentang Pengesahan Pelepasan TanahPemerintah Kabupaten D.T. Il Bogor Kepada Pihak Ketiga/Penggugat/PT.Hal. 22 dari 182 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN CbiKarunia Alam Abadi Agung dengan memberikan Pembayaran Ganti Rugikepada Pemerintah Kabupaten D.T. II Bogor;Menyatakan Penggugat/PT.

  Karunia Alam Abadi, tanggal 29 Oktober 1992, serta SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32 1160. tanggal 20Oktober 1992 Tentang Pengesahan Pelepasan Tanah PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kepada Pihak Ketiga (PT.KAAA/Terggugat Intervensi) Dengan Pembayaran Ganti Rugj;Penggugat Intervensi mempertanyakan bagaimana prosespenerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32 1160. tanggal 20 Oktober 1992 Tentang Pengesahan PelepasanTanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

  Karunia Alam Abadi, tanggal 29Oktober 1992;8) Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32 1160.tanggal 20 Oktober 1992 Tentang Pengesahan Pelepasan TanahPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kepada PihakKetiga PT. Karunia Alam Abadi dengan Pembayaran Ganti Rugi,yang pada intinya salah satu dalam surat tersebut memerintahkanpihak ketiga (PT.

  KaruniaAlam Abadi Seluas 69,8315 HA Terletak di Desa Gunung Geulis ,Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Tanggal19 Maret 1992:Bukti P5, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32 1160. tanggal 20 Oktober 1992 Tentang Pengesahan Pelepasan TanahPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor Kepada Pihak Ketiga PT.Karunia Alam Abadi dengan Pembayaran Ganti Rugji;Bukti P6, Daftar Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 593.32 1160. tanggal 20 Oktober 1992 Tentang

  Surat Keputusan Mendagri Nomor 593.32 1160.

• TATI HARTATI, tempat tanggal lahir karawang, 0904 -1957 sesuai bukti KTP, Surat Nikah dan KK adalah orang yang sama dengan TATI PUDHOLI, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32-678 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang kepada Masyarakat/Penduduk dengan Pembayaran Ganti Rugi;

• tanahmilik/kekayaan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat oleh pihak PT.INTERNA PERMAI yang terletak di Jalan Banceuy No. 8 Bandung (Tanah ExLembaga Pemasyarakatan Banceuy) (T.II5).Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor :593/Kep.71PLK/88 tanggal 11 Januari 1988 tentang Penghapusan BangunanEx Lembaga Pemasyarakatan Banceuy di Jalan Banceuy No. 8 Bandungmilik/kekayaan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat (T.II6).Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.32

• Adanya SuratRekomendasiNomor : 593.32/04/G.l, tanggal 7 Mei1993 yangdikeluarkan olehWalikota KepalaDaerah Tingkat IlBengkulu kepadaPenggugatmengenaipencadangantanah untukpembangunanpusat perbelanjaandan atau rumahtoko (ruko) ;a.

  Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 593.32/04/A.I.,tertanggal 7 Mei 1993, perihal Permohonan penerbitan H.G.Batas nama PT. Pasar Minggu Langgeng Sarana, yangditandatangani oleh Drs Chairul Amri Z selaku Gubernur kepalaDaerah Tingkgat Bengkulu...........

• ., Bandung sekarang ini;Bahwa berdasarkan Surat Nomor 593.32/261Kec.SB, Tanggal 11 Juli2005, Perihal: Keterangan Tanah dari Pemerintah Kecamatan SumurBandung, beralamat di Jalan Lombok Nomor 6, Bandung,ditandatangani oleh dan nama jelas: Drs. H. Firmansyah. NIP. 010 105222., sebagai Camat Sumur Bandung yang ditujukan kepada Ir. DavidHalaman 6 dari 49 halaman.

  David Bambang Soediono selaku anakkandungnya;Bahwa adanya Surat Keterangan Nomor 593.32/81Braga, Tgl. 19Agustus 2005 dari Lurah Braga, ditandatangani oleh dan nama jelas,sebagai Lurah Braga;Isinya pada pokoknya menerangkan:Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT.01 RW.08Kelurahan Braga Nomor 46/RT/VIII/(05 dan keterangan yangbersangkutan, dengan ini kami menerangkan:1. Nama Ir.

• , tanggal 27Januari 1986 ;Foto Copy Surat Berita Acara Inventarisasi tanah istanaPresiden Tampaksiring, tanggal 04 Pebruari 1986 ;Foto Copy Surat Keterangan Rumah Tangga KepresidenanTampak = Siring, No.B.108/RTK/IT/IV1986, tanggal 05Pebruari 1986 ;Foto Copy Surat Direktorat Agraria Propinsi Bali,No.B.1/G/RP/IV/1986, tanggal 20 Pebruari 1986 ;Foto Copy Surat Pendaptaran tanah, No.B.193/1986,tanggal 22 Pebruari 1986 ;Foto Copy Surat Daptar Pengantar dari Kepala KantorAgraria Kabupaten Gianyar, No.593.32

  Acara Inventarisasi tanah istanaPresiden Tampaksiring, tanggal 04 Pebruari 1986 ;Bertanda T23 Foto Copy Surat Keterangan Rumah TanggaKepresidenan Tampak Siring, No.B.108/RTK/IT/IV1 986,tanggal 05 Pebruari 1986 ;Bertanda T24 Foto Copy Surat Direktorat Agraria Propinsi Bali,No.B.1/G/RP/IV/1986, tanggal 20 Pebruari 1986 ;Bertanda T25 Foto Copy Surat Pendaptaran tanah, No.B.193/1986,tanggal 22 Pebruari 1986 ;Bertanda T26 Foto Copy Surat Daptar Pengantar dari Kepala KantorAgraria Kabupaten Gianyar, No.593.32

  Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak Pakai Nomor 593.32/22/Agr.G,tertanggal 22 Februari 1986,116 dan 126;7. Fotocopy Surat Risalah Fatwa Tata Guna Tanah, Nomor5914/07/HP/Agr.4/86, tanggal 22 Februari 1986,117 dan 127;8. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor:160/HP/DA/Gin/1986, T18 dan T28;Halaman 106 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pat.G/2015/PN Gin9.

• Tampaksiring, padatanggal 4 Pebruari 1986, lalu di beri tanda T. 2;Foto Copy Surat keterangan Sekretariat Negara Rumah Tangga KepresidenanIstana Tampasiring, No.B.108/RTK/IT/II/1986, lalu di beri tanda T.I3;Foto Copy Surat Direktorat Agraria Propinsi Bali No.2/RP/1986, tanggal 20Pebruari 1986, lalu di beri tanda T.I4;Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.192/1986, tanggal 22Pebruari 1986, lalu di beri tanda T.I5;Foto Copy Surat Daftar Pengantar dari kepala Kantor Agraria kabupaten Gianyar,No. 593.32

  bahwa tanah yang dipergunakan untuk istana PresidenTampaksiring seluas 181.750 M2, dengan hak pakai yang dimohonkan tidakbertentangan dengan kepentingan umum dan/Negara, karena sudahdipergunakan untuk Istana Presiden Tampasiring, dan hal itu tidak merugikanhakhak orang lain, lalu diberi tanda T.24 ;Foto Copy Surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 192/1986, untuk melengkapipermohonan Hak seluas 181.750 m2, tanggal 2221986, No.1/1986, lalu diberitanda T.25 ;Foto copy Surat Permohonan hak Pakai, No. 593.32

  Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak Pakai Nomor 593.32/23/Agr.G,tertanggal 22 Februari 1986, T.6 dan T.I6;7. Fotocopy Surat ARisalah Fatwa Tata Guna Tanah, Nomor5914/06/HP/Agr.4/86, tanggal 2 Februari 1986, T.7 dan T.I7;8. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor:161/HP/DA/Gin/1986, T.I8 dan T.I8;9.

• Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak Pakai Nomor 593.32/23/Agr.G,tertanggal 22 Februari 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya dantelah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I6;.

  Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak Pakai Nomor 593.32/23/Agr.G,tertanggal 22 Februari 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya dantelah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I6;. Fotocopy Surat Risalah Fatwa Tata Guna Tanah, Nomor5914/06/HP/Agr.4/86, tanggal 2 Februari 1986, yang telah disesuaikandengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.Ihs.

  Fotocopy Surat Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Agraria KabupatenGianyar Mengenai Permohonan Hak Pakai Nomor 593.32/23/Agr.G,tertanggal 22 Februari 1986, T.6 dan T.I6;7. Fotocopy Surat Risalah Fatwa Tata Guna Tanah, Nomor5914/06/HP/Agr.4/86, tanggal 2 Februari 1986, T.7 dan T.I7;8. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat BaliNomor: 161/HP/DA/Gin/1986, T.8 dan T./8;9.

• Adanya Surat Rekomendasi Nomor 593.32/04/G.1, tanggal 7 Mei 1993yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat Il Bengkulukepada Penggugat mengenai pencadangan tanah untuk pembangunanpusat perbelanjaan dan atau rumah toko (ruko);b.

• Bahwa, untuk proyek pengerjaan penyiapan lahan pemukiman transmigrasidi Meulaboh II Alue Peunyareng berpedoman pada Surat Gubernur KepalaDaerah Istimewa Aceh Nomor : 593.32 /196/1980 tanggal 15 April 1980Tentang Menunjuk/ Menyerahkan Tanah masingmasing seluas 14.000 Haterletak di Alue Peunyareng Kecamatan Kaway XVI Daerah Tingkat IlKabupaten Aceh Barat dan 16.500 Ha terletak di Krueng Tadu Atas,Kecamatan Kuala Daerah Tingkat Il Kabupaten Aceh Barat;.

• Karunia Alam Abadi,tanggal 29 Oktober 1992; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.32 1160.tanggal 20 Oktober 1992 Tentang Pengesahan Pelepasan TanahPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kepada Pihak KetigaDengan Pembayaran Ganti Rugi (yang pada pokoknya terdapatketerangan bahwa objek tanah Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL)Nomor: 1/Desa Gunung Geulis, dengan Gambar Situasi Nomor:13574/1987, tanggal 6101987, atas nama Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat Il Bogor telah dikeluarkan dari

  Karunia Alam Abadi,tanggal 29 Oktober 1992; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.32 1160.tanggal 20 Oktober 1992 Tentang Pengesahan Pelepasan TanahPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kepada Pihak KetigaDengan Pembayaran Ganti Rugi (yang pada pokoknya terdapatketerangan bahwa objek tanah Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL)Nomor: 1/Desa Gunung Geulis, dengan Gambar Situasi Nomor:13574/1987, tanggal 6101987, atas nama Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat II Bogor telah dikeluarkan dari

  Karunia Alam Abadi, tanggal 29 Oktober1992, yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 593.32 1160. tentang Pengesahan Pelepasan TanahPemerintah Kabupaten D.T. Il Bogor Kepada Pihak Ketiga/Penggugat/PT.Karunia Alam Abadi Agung dengan memberikan Pembayaran Ganti Rugikepada Pemerintah Kabupaten D.T. II Bogor;3. Menyatakan Penggugat/PT. Karunia Alam Abadi Agung yang berdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Luar Biasa PemegangSaham PT.

  Karunia Alam Abadi, tanggal 29 Oktober 1992, yang di sahkanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.32 1160. tentang Pengesahan Pelepasan Tanah Pemerintah Kabupaten D.T. IIBogor Kepada Pihak Ketiga/PENGGUGAT/PT. Karunia Alam Abadi Agungdengan memberikan Pembayaran Ganti Rugi kepada PemerintahKabupaten D.T. II Bogor;Menyatakan Pembanding/dahulu Penggugat Konvensi/PT. Karunia AlamAbadi yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat UmumLuar Biasa Pemegang Saham PT.

• Tingkat II Karawang dengan tanggal 22-12-1992, yang ditujukan kepada Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi perihal pemberitahuan penjualan rumah dinas golongan III dan pelepasan hak atas tanah milik pemda, serta surat bupati kepala daerah tingkat II Karawang dengan tanggal 07-01-1993, yang ditujukan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi 2, perihal pembayaran

uang muka ganti rugi;

• Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Surat Keputusan Mendagri No. 593.32

• Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.a-Huk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).94. Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271-Huk/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit (asli).95.

  IdaLaila sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24Mei 2011(foto copy).Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuanpemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan olehDinas Kota Tangerang Selatan untuk RSUD dan puskesmas diwilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012 tangga20 Maret 2012 tentang

  Ida Laila sebagaipelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatanterhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24 Mei 2011(foto copy).Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan pemanfaatantanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Dinas KesehatanKota Tangerang Selatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah KotaTangerang Selatan (foto copy).Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012 tanggal 20Maret 2012

  IdaLaila sebagai pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d 24Mei 2011(foto copy).Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuanpemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan olehDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD danpuskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012 tanggal20 Maret 2012

• Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.a-Huk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).;94. Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271-Huk/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit (asli).;95.

  Srg.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No.593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentangPersetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota TangerangSelatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untukRSUD dan puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (fotocopy).;Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271 Huk/2012 tanggal20 Maret 2012 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit (asli).

  ;Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No.593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentangPersetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah Kota TangerangSelatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untukRSUD dan puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (fotocopy).;Keputusan Bupati Pandeglang No. 445/Kep.271Huk/2012 tanggal20 Maret 2012 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit (asli).

  ;Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Persetujuanpemanfaatan tanah milik pemerintah Kota Tangerang Selatan olehHalaman 324 dari 357 halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.SusTPkK/2015/PN. Srg.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk RSUD danpuskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan (foto copy).

  ;Surat keputusan Walikota Tangerang Selatan No.593.32/Kep.88.aHuk.Org/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentangPersetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintah KotaTangerang Selatan oleh Dinas Kesehatan Kota TangerangHalaman 350 dari 357 halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN. Srg.94.95.96.oY:98.99,100.101.102.103.104.Selatan untuk RSUD dan puskesmas di wilayah KotaTangerang Selatan (foto copy).

• Cbn10.Pihak Ke Tiga Nomor 5931/ 194/ PD Pemb.tanggal 04 09 2008 bidangtanah tersebut dilepaskan dan diserahkan penguasaannya kepada BENIKUSBANDI dengan pembayaran ganti rugi;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 593.32 597 tanggal 24 Juli 1998, Pelepasan Hak atasTanah Pemerintah Kota Cirebon/ Asset PD Pembangunan kepada BENIKUSBANDI Nomor Urut 19 Kelurahan Karya Mulya dan telah diperolehpengesahannya;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Hak dan PemberianKuasa