Adhami Chazawi, S.H., dalambukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia PenerbitBayumedia edisi pertama 2005, halaman 82Menimbang, bahwa Hakim, menurut UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004tentang PokokPokok Kekuasan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah :1. Hakim pada semualingkunganperadilan, PeradilanUmum, Peradilan Agama,PeradilanMiliter, Peradilan Tata Usaha Negara.2. Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.3.

Adhami Chazawi, SH dalambukunya: "Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia,2005 pada halaman 79, perbedaan antara pasal 5 ayat (2) dengan pasal 12huruf a atau huruf b adalah pada pasal 5 ayat (2) tidak diperlukan tentangHalaman 88 dari 121 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Pdg.bagaimana sikap atau gambaran batin si pembuat pegawai negeri sebelumatau ketika hendak menerima sesuatu atau menerima janji tersebut tetapi suapmenurut pasal 12 huruf a dan b secara tegas dicantumkan

Adhami Chazawi (dalam bukunya: Hukum PidanaMateriil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing,Malang, Edisi Pertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 54), bahwa unsursubyektif yang melekat pada bathin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakanHalaman 128 dari 147 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgtujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangandan lainlain tadi, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

Adhami Chazawi (dalam bukunya: Hukum Pidana Materiildan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, EdisiPertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 54), bahwa unsur subyektif yangmelekat pada bathin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuatHalaman 128 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgdalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lainlain tadi,yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Sedangkan pengertian

Adhami Chazawi (dalam bukunya: Hukum Pidana Materiildan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, EdisiPertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 54), bahwa unsur subyektif yangmelekat pada bathin sipembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuatdalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lainlain tadi,yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Sedangkan pengertian tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kesalahansebagai

Sehubungan dengan kalimat tersebut,Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada hurufasebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untukmenggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Adhami Chazawi (dalam bukunya: Hukum Pidana Materiildan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, EdisiPertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 54), bahwa unsur subyektif yangmelekat pada bathin sipembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan sipembuatdalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan danlainlaintadi, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi.Sedangkan pengertian tujuan (doel) tidak berbedaartinya dengan kesalahansebagai

Adhami Chazawi (dalam bukunya: Hukum Pidana Materiil danFormil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, EdisiPertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 54), bahwa unsur subyektifyang melekat pada bathin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuanHal. 156 dari 195. Putusan No.27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg.si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangandan lainlain tadi, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.

Sehubungan dengan kalimat tersebut,Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada hurufasebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untukmenggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Sehubungan dengan kalimat tersebut,Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada hurufasebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatukesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untukmenggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Adhami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materill dan FormilKorupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama,Cetakan kedua April 2005, halaman 53, menjelaskan bahwa harus ada hubungankausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatanatau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya diamempunyai kKewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan ataukedudukan tersebut.

Adhami Chazawi (dalam bukunya: Hukum Pidana Materiil dan FormilKorupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakankedua April 2005, halaman 54), bahwa unsur subyektif yang melekat pada bathin si pembuatmenurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan dan lainlain tadi, yakni untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi.

Demikian pula pengertian telah melakukan juga memilikipengertian alternatif dengan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya;Menimbang, bahwa Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatanmenerima suap pada hurufa sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, sipembuat telah memiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberianhadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.