Ditemukan 45 data
162 — 112
Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggarab berdasarkanSurat Keputusan Bupati Sabu Raijua.
101 — 64
Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggarab berdasarkanSurat Keputusan Bupati Sabu Raijua.
1.ARJELY PONGBANNY, SH
3.EKA JACOB HAYER, SH
4.SUDARMONO TUHULELE
Terdakwa:
Drs.JANSEN LEONUPUN Alias JAN.
159 — 224
Pembayaran)selanjutnya dokumen SPP tersebur di verifikasi oleh PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan) SKPD, selanjutnya dokumen yang telahHalaman 72 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Ambdiverifikasi PPK SKPD tersebut apabila telah lengkap dan memenuhipersyaratan, maka akan diproses untuk penerbitan SPM, namun apabilasetelah diverifikasi ternyata belum lengkap maka akan dikembalikankepada Bendahara untuk dilengkapi dan setelah SPM tersebut diparafoleh PPK dan diajukan kepada pengguna anggarab
Terbanding/Terdakwa : Ir. H. Tatan Pria Sudjana, S.E., M.H., Bin H. Ojo Bajaji
225 — 62
1 (satu) bundel Asli Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun 2019;
1 (satu) bundel Asli Keterangan Hasil Verifikasi Kegiatan Hibah Kepada KAD IN JABAR Tahun 2019;
1 (satu) bundel salinan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daearah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun Anggarab 2019;
1 (satu) bundel Asli Proposal Hibah Kamar Dagng
1.TAUFIK EFFENDI,SH.,MH
2.PRADIPTA TEGUH SUTANTO, SH., MH
Terdakwa:
Ir. H. Tatan Pria Sudjana, S.E., M.H., Bin H. Ojo Bajaji
308 — 107
li>
- 1 (satu) bundel salinan Pernyataan Persetujuan Tetangga;
- 1 (satu) bundel Asli Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel Asli Keterangan Hasil Verifikasi Kegiatan Hibah Kepada KADIN JABAR Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel salinan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daearah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun Anggarab
145 — 73
B/KE U/2008 TentangPengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggarab dan BendaharaPada Satuan Kerja PerangkatDaerah Dilingkungan PemerintahKab.Bekasi tahun Anggaran 2008. 30. 3 (tiga) Lembar Asli SK BupatiBekasi Nomor : 821,2/48BKD/Kep/2008 tanggal 14 Maret 2008tentang Pengangkatan serta alihtugas/alih Jabatan Struktural EselonIll.a Di Lingkungan PemerintahKabupaten Bekasi. 31.1 (satu) Lembar Asli surat dariKuasa Pengguna Anggaran (KPA)Bidang Sekolah Menengah danTinggi Dinas Kepala Bagian Keuangan SekretarisDaerah
53 — 18
176 hari namun karena adaketentuan denda maksimum adalah 5% dari nilai kKontrak maka denda yangdikenakan adalah sebesar 5% dari nilai kontrak ;Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh terdakwa adalah UU No. 1 Tahun2004 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Pengguna Anggaran / KuasaPengguna Anggaran berhak menguji, membebankan pada mata anggaranyang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atasbeban APBN / APBD, ayat (2) berbunyi untuk melaksanakan ketentuantersebut pada ayat (1) Pengguna Anggarab
AGUSTINA KRISTIANA DEKUANAN, SH. MH
Terdakwa:
ABDUL SYUKUR SUTIO.
179 — 99
19.5. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran pekerjaan peningkiatan jaringan iri gasi pertanian di DI kabir tahuan anggarab 2015 Fa Waibalun Nomor : 04/WB-Pen/V/2015 tanggal 08 Mei 2015
20.1. 1 (satu) buah buku agenda asli DAK 2016.
20.2. 1 (satu) buah buku agenda asli surat keluar masuk PPK 2015 Irigasi
21.1. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.
143 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
dokumendokumen yang diketahuinya bahwa isi dari dokumen tersebut telahdirekayasa seolaholah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrakdan telan selesai 100% sehingga layak untuk dibayarkan, untukkepentingan kelengkapan administrasi, yakni untuk pencairan anggaran danpemeriksaan audit BPK RI, antara lain dokumen yang dibuat oleh EffendyHutagalung berupa Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan HasilPekerjaan Tahun Anggaran 2010 serta Berita Acara Serah TerimaPekerjaan (Penyelesaian Pekerjaan) Tahun Anggarab
1.MAYORUDIN FEBRI,SH
2.ARIE PRASETYO
Terdakwa:
HASBULLAH, ST., MM Bin KUTNI
112 — 42
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggarab 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
- SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Paket Rehap Jalan Desa Harapan Jaya.
- Surat Perintah Pencarian Dana.
- Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Kresna Mitra TBK kepada CV. Edimat.
1.MAYORUDIN FEBRI,SH
2.ARIE PRASETYO
Terdakwa:
ALEX SANDRI. AN Bin ALI EFFENDI
87 — 30
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggarab 2019 Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.
- SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Paket Rehap Jalan Desa Harapan Jaya.
- Surat Perintah Pencarian Dana.
- Surat Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Kresna Mitra TBK kepada CV. Edimat.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
113 — 61
Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari Mlalakoni Kayu Apuh(Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahannilai anggarab tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan danmelaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksitidak mengetahuinya.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 76
Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari Mlalakoni Kayu Apuh(Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahannilai anggarab tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan danmelaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksitidak mengetahuinya.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
105 — 54
Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari Mlalakoni Kayu Apuh(Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahannilai anggarab tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan danmelaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksitidak mengetahuinya.
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
AKHMAD BADUI,S.E Bin DARUSSALAM
82 — 57
., M.M Bin KUTNI (Alm)
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
108 — 63
Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari Mlalakoni Kayu Apuh(Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahannilai anggarab tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan danmelaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksitidak mengetahuinya.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
144 — 352
Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari 0 Mlalakoni Kayu Apuh(Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahannilai anggarab tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan danmelaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksitidak mengetahuinya.
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015dan telah selesai 100% sehingga layak untuk dibayarkan, untukkepentingan kelengkapan administrasi, yakni untuk pencairan anggaran danpemeriksaan audit BPK RI, antara lain dokumen yang dibuat oleh EffendyHutagalung berupa Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan HasilPekerjaan Tahun Anggaran 2010 serta Berita Acara Serah TerimaPekerjaan (Penyelesaian Pekerjaan) Tahun Anggarab 2010 tertanggal 31Desember 2010 untuk Tahun Anggaran 2010 dan BAST tertanggal 12Desember 2011 untuk
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
135 — 86
Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari Mlalakoni Kayu Apuh(Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahannilai anggarab tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan danmelaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksitidak mengetahuinya.
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
158 — 70
Bahwa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Banjarsari 1 Mlalakoni Kayu Apuh(Pulau Enggano) Tahun 2016 apakah ada diusulkan dan dibahas untuk perubahannilai anggarab tersebut di DPRD Provinsi Bengkulu, siapa yang mengajukan danmelaksanakan pembahasan tersebut bersama Banggar DPRD Provinsi Bengkulu saksitidak mengetahuinya.