APBDes Desa Sawir Tahun 2013 dan Tahun 2014;2. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2014;3. Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/07/KPTS/414. 106/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sawir;Kesepakatan Bersama penggunaan Fasum Jalan Bumbung antara Pemerintah Desa Sawir dengan PT. Holcim, Tbk.; 4. Uang dana kompensasi pelepasan jalan Bumbung dari PT. Holcim, Tbk. sebesar Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah);5.

Holcim, Tok. dengan nilai sebesar Rp 80.000.000,(delapan puluhjuta rupiah) dan penjualan Sapi Pelita + 7 (tujuh) ekor;bahwa sebagai mantan Kepala Desa Sawir, coba saudara perhatikanAPBDes Desa sawir tahun 2014, ada halhal yang saksi ketahui Kemudiantidak bersesuaian dengan isi dari APBDes tersebut yakni antara lain:1. Sewa dari Tanah Desa tidak masuk dalam APBDES;. Sewa jalan Bumbung tidak masuk dalam APBDES;. Sewa Air tidak masuk dalam APBDes;. Penjualan Sapi Pelita tidak masuk dalam APBDes;.

yang belum dilaksanakan Kepala Desa di tahun 2014sebagaimana isi APBDes yaitu:1.

pernah disodori APBDes untuk dipelajari, tidak pernahmembaca isi APBDes dan apakah APBDes sudah dievaluasi ke Bupati,saksi tidak tahu; bahwa saksi tidak pernah menegur Kades untuk membuat APBDes;bahwa BPD juga mendapat LPJ Kades, namun hanya sebagian yang dibaca isi LPJ; bahwa Ketua BPD mendapat 6 juta dan anggota mendapat 5 juta; bahwa ada 3 orang yg tidak mau menerima dana tersebut;18.

Sby.berwenang, prosedurnya sudah benar, subtansinya sudah benar;bahwa APBDes harus dibuat mulai rancangan APBDes yang disetujui atauadaya kesepakatan oleh BPD dan harus dievaluasi oleh Bupati dan apabilaprosedur ini tidak dilakukan maka APBDes tersebut tidak sah karena cacathukum dan biasanya Bupati menunjuk Camat untuk mengevaluasi karenaitu kewenagan Bupati dan ada jangka waktu tertentu;bahwa suatu peraturan yang tidak sah dalam hal ini APBDes Sawir tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum karena

untuk menjadi APBDes harusmendapat evaluasi dari Bupati, dalam hal APBDes tersebut tidak pernahdiajukan kepada Bupati untuk dievaluasi, maka APBDes tersebut terdapatcacat hukum, yaitu cacat prosedur dan tidak sah.

1 (satu) Rangkap Copy Legalisir Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 141 -443 Tahun 2015, tanggal 26 Juni 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Seberang Musi Periode 2015-2021;

1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Giro Kas Desa Sungai Jernih pada Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Nomor Rekening 2010102004186 Periode Bulan 01 Mei 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016;

2 (dua) Bundel Bukti Belanja / Pertanggung Jawaban Keuangan APBDes

(ADD+DD) Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016, yang didalamnya terdapat Buku kas Umum, Buku Kas Tunai Bendahara Desa;

Seruyan;e Surat Hasil Evaluasi APBDes TA 2018 dari Kecamatan;e Fotocopy Rekening Kas Desa dan NPWP;e Laporan Realisasi Penggunaan DD dan Capaian OutputDD tahap sebelumnya;e Peraturan Desa tentang Persetujuan Perdes PerubahanAPBDes;e SK BPD tentang Persetujuan Perdes Perubahan APBDes;e Berita Acara tentang Persetujuan Perdes PerubahanAPBDes.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyaikewenangan :a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaanAPBDes;b. menetapkan PTPKD;C. menetapkan petugas yang melakukan pemungutanpenerimaan desa;d. menyetujul pengeluaran atas kegiatan yangditetapbkan dalam APBDes;e. melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban APBDes.

Seruyan;e Surat Hasil Evaluasi APBDes TA 2018 dari Kecamatan;e Fotocopy Rekening Kas Desa dan NPWP;e Laporan Realisasi Penggunaan DD dan Capaian Output DDtahap sebelumnya;e Peraturan Desa tentang Persetujuan PERDes PerubahanAPBDes;e SK BPD tentang Persetujuan PERDes Perubahan APBDes;e Berita Acara tentang Persetujuan PERDes Perubahan APBDes; Bahwa dalam pengajuan Permintaan Pembayaran Dana DesaTahap Ill tidak dilengkapi dengan kelengkapan dokumen berupaPERDes tentang BUMDes, Struktur Organisasi Pengelola

Asli Laporan Hasil Audit Khusus atas PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) DesaCempaka Baru Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/08/LHPRiskus /INSP/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;18. Asli 1 (Satu) Berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)APBDes Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Cempaka Barutentang Bayar Belanja Perjalanan Dinas BPD Kode Rekening5.1.2.16;19. Asli 1 (Satu) Berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)APBDes Tahap II Agustus S/d Desember 2018 Desa CempakaBaru;20.

Asli 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Cempaka BaruNomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Mel2018;2. Asli 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Cempaka BaruNomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanDesa Cempaka Baru Nomor 02 Tahun 2018 Tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran2018 tanggal 10 Oktober 2018;3.

, sebelah lapangan.e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatanpembangunan fisik dimaksud dansaksi tidak mengetahui kapanselesainya kegiatan dimaksude Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada APBDes Perubahan DesaSugihwaras Tahun Anggaran 2017 karena saksi diminta tanda tanganuntuk pengundangan Peraturan Desa tentang APBDes dan tidak tahuapakah itu APBDes murni atau APBDes perubahanhalaman 98 dari 227 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTpk/2021/PN Sbye Bahwa sepengetahuan saksi, yang

(nominal anggaran) padasetiap kegiatan dalam APBDes Desa Sugihwaras tahun 2017, karenabiasanya saksi hanya menandatangani lembaran persetujuan sajasebagaimana yang disodorkan oleh terdakwa kepada saksi, sehinggasaksi tidak membaca isi dari APBDes dan saksi tidak mengetahui kegiatanmaupun besaran anggaran dalam APBDes.e Bahwa sehubungan dengan fungsi pengawasan atas penggunaan danadari APBDes yang dilakukan BPD adalah adanya anggota BPD yangmerupakan perwakilan dari semua dusun di Desa Sugihwaras

Kegiatan pavingisasimenjadi 2 (dua), yaitu di dusun Dukuh dan dusun Jimbir, dengan besarananggaran yang sama (anggaran pavingisasi Dusun Jimbir dibabi menjadidua)e Bahwa APBDes Perubahan disusun oleh terdakwa dan saksi sudahmemerintahkan terdakwa untuk memasukkan dalam APBDes 2017.Terdakwa selaku kepala desa menandatangani APBDes Perubahansedangkan Bendahara Desa tidak ikut tanda tangan APBDes Perubahan.halaman 120 dari 227 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTpk/2021/PN Sbye Bahwa saksi bersama seluruh

Sekretaris Desa Sugihwaras, saksi mengikutimusyawarah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2017 danhalaman 123 dari 227 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTpk/2021/PN Sbysaksi tidak pernah mengikuti pembahasan APBDes tahun anggaran 2017,sehingga saksi tidak mengetahui mekanisme penyusunan APBDes.e Bahwa orang yang aktif dalam penyusunan APBDes Desa Sugihwaraspada tahun anggaran 2017 adalah Bendahara Desae Bahwa benar ada 2 (dua) kegiatan fisik dalam APBDes DesaSugihwaras tahun anggaran 2017

Bahwa apabila ada kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam APBDestahun berjalan dan kegiatan dimaksud tidak tercantum dalam APBDes,maka harus ada mekanisme perubahan APBDes dan apabila tetapkegiatan dimaksud tidak masuk dalam APBDes perubahan, maka kegiatandimaksud tidak bisa dilaksanakan.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;b. Menetapkan PTPKD ;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;e.

Banggai Laut), dalam penyusunan APBDesTahun 2017, dilakukanmusyawarah Desa dan dalam penyusunan APBDes diarahkandikecamatan.Bahwa untuk tahun 2016 Saksi tidak pernan menandatangani APBDes,dan untuk Tahun 2017 Saksi pernah menandatangani APBDes, namunsetelah Saksi tandatangani diambil kembali oleh Kepala Desa TimpausSOFYAN S.

Ta.2016.Bahwa untuk total anggaran APBDes tahun 2017 adalah sebesarRp1.630.240.811,00 terdiri dari:a.

Pasal 29:1 Ayat (1) Sekdes menyusun Rancangan PeraturanDesa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDesa.2 Ayat (2) Sekdes menyampaikan rancangan Perdestentang APBDes kepada Kepala Desa untukmemperoleh persetujuan.3 Ayat (3) Kepala Desa menyampaikan RancanganPeraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersamadalam rangka memperoleh persetujuan bersama.4 Ayat (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud padaAyat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaiandengan RKP Desa.3

;1 (satu) Surat Sekda Kabupaten Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5Februari 2008, tentang Penyusunan APBDes TA. 2008;e 1 (satu) Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008tentang Penyusunan DPA APBDes TA. 2008;e 1 (satu) Surat Sekda Kabupaten Cilacap No. 141/2019/00, tanggal 11 Juni2008, tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap I;e 1 (satu) Surat Sekda Kabupaten Cilacap No. 141/146/00, tanggal 17 Juni2008, tentang Pencairan Anggaran ADD Tahap I TA. 2008;Hal. 19 dari 45 hal.

fotokopi buku rekening;6 (enam) APBDes Tahun 2008;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu AMIN SUNARSO, B.Sc.

(Sekcam Sampang);e 8 (delapan) lembar kuitansi pembelian komputer;e 3 (tiga) dokumen Penunjukan Langsung;e 4 (empat) fotokopi rekening;e 3 (tiga) buku APBDes;e 3 (tiga) buku APBDes Perubahan;Hal. 31 dari 45 hal. Put.

APBDes;1 (satu) surat Nomor: 140/0613/00, tanggal 29 Februari, yangditandatangani oleh Setda atas nama Bupati Cilacap, perihal EvaluasiAPBDes Tahun 2008;Hal. 43 dari 45 hal.

dituangkan dalam perubahan atauperhitungan APBDes.

(satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2009, terdiridari ; Peraturan Desa Sambirejo nomor 04 tahun 2009 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran2009 dan Peraturan Desa nomor 05 tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran2009;2. 1 (satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2010,terdiri dari ; Peraturan Desa Sambirejo nomor 08 tahun 2010 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran2010

Sambirejo nomor 04 tahun 2012 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran2012 berikut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambirejonomor 07 tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan RancanganPeraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 menjadi AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 danPeraturan Desa nomor 05 tahun 2012 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran

Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran2010 dan Peraturan Desa nomor 09 tahun 2010 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran2010;3. 1 (satu) Buku Himpunan Peraturan Desa Sambirejo Tahun 2011,terdiri dari ; Peraturan Desa Sambirejo nomor 02 tahun 2011 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaranHal. 41 dari 60 hal.

Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 menjadi AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 danPeraturan Desa nomor 05 tahun 2012 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 sertaPeraturan Desa Sambirejo nomor 01 tahun 2012 tentang PerubahanAnggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) tahun anggaran 2012 dan Peraturan Desa Sambirejonomor 02 tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranKeuangan

Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/ 339/ DAMASPEMDES/ 2012, Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 Pebruari 2012.13.

Asli Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/311/DAMASPEMDES/2013, Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2013.14.

Asli Surat Pengantar Nomor : / SP/01/2013 Laporan Penggunaan Dana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Bulan Januari s/d Juni 2013 tanggal 05 juli 2013.26. Asli Surat Pengantar Nomor : 290/ SP/01/2013 Laporan Penggunaan Dana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Bulan Januari s/d Agustus 2013 tanggal 15 Agustus 2013.27.

Asli Surat Pengantar Nomor : 372/SP/01/2013 Laporan Penggunaan Dana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Bulan Januari s/d Oktober 2013 tanggal 07 Oktober 2013.28. Asli Surat Pengantar Nomor : 369/SP/01/2013 Laporan Penggunaan Dana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Bulan Januari s/d November 2013 tanggal 08 November 2013.29.

Asli Surat Pengantar Nomor : 391/SP/01/2013 Laporan Penggunaan Dana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Bulan Januari s/d Desember 2013 tanggal 09 Desember 2013.30. Asli Surat Pengantar Nomor : 40 / SP/01/2014 Laporan Penggunaan Dana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Bulan Januari s/d Desember 2013 tanggal 06 Januari 2014.31.

01/2013 Laporan PenggunaanDana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat KabupatenBangka Bulan Januari s/d November 2013 tanggal 08 November2013.Asli Surat Pengantar Nomor : 391/SP/01/2013 Laporan PenggunaanDana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat KabupatenBangka Bulan Januari s/d Desember 2013 tanggal 09 Desember2013.Asli Surat Pengantar Nomor : 40 / SP/01/2014 Laporan PenggunaanDana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat KabupatenBangka Bulan Januari s/d Desember 2013 tanggal 06 Januari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) DesaPetaling Tahun Anggaran 2013 mengenai Bantuan Tunjangan Pemdes + BPDsebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dapat saja dimasukandalam Alokasi pada APBDes tersebut, namun tentu harus dapat menjelaskanTunjangan tersebut masuk dalam kategori seperti apa yang telah diatur olehPeraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2007 TentangKeuangan Desa.

Bulan Januari s/d Oktober 2013 tanggal 07 Oktober 2013.Asli Surat Pengantar Nomor : 369/SP/01/2013 Laporan PenggunaanDana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat KabupatenBangka Bulan Januari s/d November 2013 tanggal 08 November2013.Asli Surat Pengantar Nomor : 391/SP/01/2013 Laporan PenggunaanDana APBDes Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat KabupatenBangka Bulan Januari s/d Desember 2013 tanggal 09 Desember2013.Asli Surat Pengantar Nomor : 40 / SP/01/2014 Laporan PenggunaanDana APBDes Desa Petaling

Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran2008 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangPemerintahan Desa;bahwa setahu saksi mekanisme pentaluran dana APBDes Tahun 2007 danTahun 2008 yaitu :a.Setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan, semua dokumenpelaksanaan anggaran APBDes meliputi kegiatan fisik dan keuangandilaksanakan sesuai dengan ketentuan APBDes;54b.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas kegiatan fisik dan keuanganLaporan Pertanggung Jawaban (LPJ);bahwa setahu saksi dana APBDes Tahun Anggaran 2007 yang diterima DesaSungai Raja sejumlah Rp. 63.314.675, dan Tahun Anggaran 2008 sebesarRp. 80.347.8768,;bahwa setahu saksi atas dana APBDes yang diterima Desa Sungai Rajatersebut ada laporan dari masyarakat atas penyimpangan Dana APBDes yangditerima Terdakwaselaku Kepala Desa Sungai Raja dan Bupatimemerintahkan Inspektorat secara khusus untuk turun

keuangan APBDes;7.

tunai dengan jumlahkeseluruhan Rp. 74.000.000, (Tujuh puluh empat juta rupiah)yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa Asnawansyah;Bahwa sebelum mendapatkan Dana APBDes dilakukan Rapat terlebih dahuludan hasilnya dituangkan dalam dalam rapat penyusunan APBDes DesaSungai Raja kemudian dikoordinasikan dengan Pihak ADPUM (AdministrasiPemerintahan Umum) dan Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara untukmenetapkan APBDes yang sah dan Dana Bantuan tersebut dapat diuangkansetelah ada Rekomendasi

Sanaf (Kaur Umum), M.Tarjili (Ketua BPD);Bahwa terkait dengan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban APBDestersebut terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 300.000, (Tigaratus ribu rupiah);Bahwa sepengetahuan Terdakwa penggunaan atas dana APBDes baik untukTahun2007 maupun untuk Tahun 2008 sudah terinci dengan jelas dalam LaporanPertanggungJawaban APBDes Tahun 2007 dan Tahun 2008 tersebut dan Terdakwatidak mengerti dengan ketentuan pelaksanaan APBDes yang diatur dalam PeraturanPemerintah No.72

Maos) berupa: 1 (satu) buku RAPBDes; 1 (satu) buku APBDes; 1 dokumen penunjukan langsung; Uang tunai Rp.2.000.000,-. (dua juta rupiah);15. Disita dari saksi SUMARTOYO (Kades Maos Kidul Kec. Maos berupa 1 (satu) buku RAPBDes; 1 (satu) buku APBDes; 1 (satu) APBDes Perubahan; 1 dokumen penunjukan langsung; Uang tunai Rp.2.000.000,-16.

Patimuan) berupa : 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung; 1 (satu) buku APBDes; 1 (satu) buku APBDes Perubahan; Uang tunai Rp.2.000.000,-21. Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kec.

Disita dari saksi DIDIK HERDIMAN (Sekcam Kampunglaut) berupa: 8 (delapan) lembar Kwitansi pembelian komputer; 3 (tiga) buku dokumen penunjukan langsung; 4 (empat) lembar fotocopy rekening; 3 (tiga) buku APBDes; 3 (tiga) buku APBDes Perubahan; 1 (satu) buku Mesrenbangdes tahun 2007; 1 Blangko Formulir Kualifikasi; Uang tunai Rp.6.000.000,-34.

Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Penyusunan APBDes TA. 2008; 1 (satu) berkas Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008 tentang Penyusunan DPA APBDes, TA. 2008; 1 (satu) Bendel Surat dari Sekda Kab. Cilacap No. 141/2019/00 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap I; 1 (satu) berkas Surat dari Setda Kab.

1 (satu) bendel dokumen Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap; 1 (satu) bendel dokumen perubahan Anggaran APBDes Tahun anggaran 2008 desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;295. Disita dari saksi SOHIRUN, A.Ma. Pa (Kades Mujur Kec.

Pimpinan;Bahwa setahu saksi, pada waktu dilakukan evaluasi terhadap APBDes,untuk APBDes yang belum menyampaikan program Simpemdes akandikembalikan dan diperintahkanuntuk memasukkan kembali programtersebut;Bahwa yang melakukan koreksi terhadap RAPBDes tersebut adalahBagian Pemerintahan Pemkab.

Patimuan)berupa := 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung; 1 (satu) buku APBDes; 1 (satu) buku APBDes Perubahan; Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kec. Patimuan)berupa:* 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;= RKPDes;RPJMD;1 (satu) buku RAPBDes;1 (satu) buku APBDes;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Komputer; Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi LJHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi.

Patimuan)berupa :* 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung; 1 (satu) buku APBDes;= 1 (satu) buku APBDes Perubahan;= Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kec. Patimuan)berupa:* 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;RKPDes;RPJMD;1 (satu) buku RAPBDes;1 (satu) buku APBDes;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Komputer;Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi LJHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi.

,sebanyak 8 (delapan) lembar;2 (dua) lembar BKU ADD bulan Juni dan bulan September 2008 (asli);1 (satu) berkas surat Edaran Bupati no. 143/0185/00 tanggal 25Januari 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBDes;1 (satu) lembar Surat dari Setda Kab. Cilacap No. 143/0313/00,tanggal 5 Pebruari 2008 tentang Penyusunan APBDes TA. 2008;1 (satu) berkas Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24Maret 2008 tentang Penyusunan DPA APBDes, TA. 2008;1 (satu) Bendel Surat dari Sekda Kab.

Patimuan)berupa :* 1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung; 1 (satu) buku APBDes; 1 (satu) buku APBDes Perubahan;= Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi EKO WIDIANTO (Kades Bulupayung Kec. Patimuan)berupa:1 (satu) buku dokumen Penunjukan Langsung;RKPDes;RPJMD;1 (satu) buku RAPBDes;1 (satu) buku APBDes;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Komputer;Uang tunai Rp.2.000.000,Disita dari saksi LJHUR SATRIO MUCHSIN, S.Stp. Msi.

Peraturan Desa Sidomulyo No. 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012; b. Peraturan Desa Sidomulyo No. 02 tahun 2012 tentang Program Kerja Tahunan Pemerintahan Desa Tahun 2012; c. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo No. 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012;d. Buku Kas Umum Tahun 2012; e.

Peraturan Desa Sidomulyo No. 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013 berikut Peraturan Kepala Desa Sidomulyo No. 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013; b. Buku Kas Umum Tahun 2013;c.

desa , Pasal 18 ayat (1), : "Setiapakhir tahun anggaran kepala desa menetapkan perhitungan APBDes denganperaturan desa dan menyampaikan laporan pertanggung jawabanpelaksanaan APBDes kepada bupati dan memberikan laporan keteranganpertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporanpelaksanaan APBDes kepada masyarakat ;3).

sebesarRp.1.700.000, sedangkan sesuai APBDes harga sewa perkotaksebesar Rp.1.750.000.

tahun2012 dan APBDes tahun 2013 yang dijadikan acuan dan pedoman dalampengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran berjalan tersebut, untukAPBDes Tahun 2012 ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 01 Tahun2012 tentang APBDes Desa Sidomulyo tahun 2012 berikut Penjabaranditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2012tentang Penjabaran APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2012 ; Bahwa APBDes Tahun 2013 ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 01Tahun 2013 tentang APBDes Desa Sidomulyo

rapat antara Pemerintahan Desa dengan BPD yang membahasdan menyetujul APBDEs tahun 2013 tersebut ;Bahwa Saksi sewaktu ditunjukkan dokumen berupa APBDes Tahun 2012, Penjabaran APBDes Tahun 2012, Program Kerja Pemerintahan Desa Tahun2012 dan APBDes Tahun 2013 berikut Penjabarannya membenarkan kalaudokumen tersebut merupakan produk peraturan Desa Sidomulyo, hanyauntuk APBDes Tahun 2013 setahu Saksi belum ada persetujuan BPD,karena seingat Saksi waktu rapat pada bulan juli 2013 saat itu terdakwabelum

laporan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat ;3.

seratus enam ribu rupiah).Bahwa dalam APBDes Kilangan tahun 2012 terdapat Pos Belanja Modalberupa Belanja Modal Tanah senilai Rp.134.212.000, (Seratus Tiga PuluhEmpat Juta Dua Ratus Dua Belas Rupiah) yang berasal dari APBDes Tahun2011 untuk Belanja Modal Tanah senilai Ro.74.106.000, (Tujuh Puluh EmpatJuta Seratus Enam Ribu Rupiah) dikarenakan dana tersebut tidakdipergunakan pada tahun 2011 + sehingga dimasukansebagai SILPA,selanjutnyamasuk dalam Rancangan APBDes Desa Kilangan Tahun 2012selain itupada

tahun 2012 dalam Rancangan APBdes Desa Kilangandimasukan pula Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai tambahan Belanja ModalTanah senilai Rp.60.106.000, (enam puluh juta seratus enam ribu rupiah)yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Batang Hari TA 2012 laluditetapkan dan disetujui dalam APBdes Desa Kilangan tahun 2012,sehinggatotal belanja modal tanah dalam APBdes tahun 2012 sebesar Rp134.212.000(seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas rupiah);Bahwa Alokasi Dana Desa tahun 2012 yang tertuang

Pernyataan daripenjual diperlukan dalam menetapkan suatu desa akan melakukan pembeliantanah, dan merupakan lampiran dari pembiayaan belanja modal pembeliantanah dalam APBDes.

2012 terdapat Pos Belanja Modalberupa Belanja Modal Tanah senilai Rp.134.212.000, (Seratus Tiga PuluhEmpat Juta Dua Ratus Dua Belas Rupiah) yang berasal dari APBDes Tahun2011 untuk Belanja Modal Tanah senilai Rp.74.106.000, (Tujun Puluh EmpatJuta Seratus Enam Ribu Rupiah) dikarenakan dana tersebut tidakdipergunakan pada tahun 2011 sehingga dimasukansebagai SILPA,selanjutnyamasuk dalam Rancangan APBDes Desa Kilangan Tahun 2012selain itupada tahun 2012 dalam Rancangan APBdes Desa Kilangandimasukan

pula Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai tambahan Belanja ModalTanah senilai Rp.60.106.000, (enam puluh juta seratus enam ribu rupiah) yangdananya berasal dari APBD Kabupaten Batang Hari TA 2012 lalu ditetapkandan disetujui dalam APBdes Desa Kilangan tahun 2012,sehingga total belanjamodal tanah dalam APBdes tahun 2012 sebesar Rp 134.212.000 (seratus tigapuluh empat juta dua ratus dua belas rupiah);Bahwa Alokasi Dana Desa tahun 2012 yang tertuang dalam APBdes DesaKilangan untuk Belanja Modal Tanah sebesar

2012 ;

7. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2010 ;

8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;

9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;

10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2013 ;

11.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian tahap I dana APBdes 2012 2013 yang menjadi tanggungan Sdr SUHARTO yang dilegalisir Desa Sukorejo ;

12

. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr SUHARTO perihal kesanggupan mengembalikan semua dana terkait APBDes Th. 2012 dan APBDes Th. 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;

13.1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr SUHARTO nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;

14. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen hasil Musyawarah BPD dan pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;

15. 1 (satu) lembar fotokopi

Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr SUHARTO kepada desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan, uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp 100,000 (seratus ribu) sebanyak 100(seratus) lembar ;

17. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran penyewaan tanah kas desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr.

Kades selama3 6 bulan (2 Januari 2013 s.d. 9.000.000,00 Sesuai APBDes 20132 Juli 2013)Jumlah 41.400.000,00 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 Terdakwa telah menyetor uangsebagai pengembalian APBDEs 2012/2013 ke BPD Desa Sukorejo Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) sehingga total sisa uang hasil sewaHal 21 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2010;1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2011 ;1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2012 ;1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2013 ;1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian tahap danaHal 25 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.APBdes 2012 2013 yang menjadi tanggungan Sdr SUHARTOyang dilegalisir Desa Sukorejo ;1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr SUHARTO perihalkesanggupan

Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2010 ;8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2011;9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2012;10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A.2013 ;Hal 29 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian tahap danaAPBdes 2012 2013 yang menjadi tanggungan Sdr SUHARTOyang dilegalisir Desa Sukorejo ;1 (satu) lembar fotokopi

Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2010 ;8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2011 ;9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2012 ;10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kec Saradan Kab Madiun T.A. 2013 ;11.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian tahap dana APBdes2012 2013 yang menjadi tanggungan Sdr SUHARTO yang dilegalisirHal 37 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.Desa Sukorejo ;12. 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan Sdr SUHARTO

Uang tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yangberasal dari pengembalian Sdr SUHARTO kepada desa Sukorejo atastanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan,uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp 100,000 (seratus ribu)sebanyak 100(seratus) lembar ;17. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran penyewaan tanah kasdesa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr.

Jmbdengan Lampu Tenaga Surya tersebut, karena acara tersebut hanyamensosialisasikan Lampu.Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 Desa Saksi mengajukan APBDes keDinas PMD, bahwa APBDes tersebut sebelumnya telah diverifikasi olehSekdes dan Kecamatan, selanjutnya Saksi menyerahkan APBDes ke DinasPemberdayaan Masyarakat Desa, di Dinas PMD APBDes tersbut dikoreksidan Dinas PMD meminta agar dimasukkan pengadaan LPJU dalam APBDes,padahal sebelumnya tidak ada dalam APBDes untuk pengadaan LPJU.Bahwa yang membawa

Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 Desa kami mengajukan APBDes keDinas PMD, sewaktu kami mengajukan APBDes tersebut yang sebelumnyatelah diferivikasi oleh Sekdes, kemudian ke kecamatan, selanjutnya kamimenyerahkan APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di DinasPMD dikoreksi dan Dinas PMD meminta agar dimasukkan pengadaan LPJUdalam APBDes, padahal sebelumnya tidak ada dalam APBDes untukpengadaan LPJU.

Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 Desa saksi mengajukan APBDes keDinas PMD, sewaktu kami mengajukan APBDes tersebut yang sebelumnyatelah diferivikasi oleh Sekdes, kemudian ke kecamatan, selanjutnya kamimenyerahkan APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di DinasPMD dikoreksi dan Dinas PMD meminta agar dimasukkan pengadaan LPJUdalam APBDes, padahal sebelumnya tidak ada dalam APBDes untukpengadaan LPJU.

JmbBahwa sekitar bulan April tahun 2017 Desa saksi mengajukan APBDes keDinas PMD, sewaktu kami mengajukan APBDes tersebut yang sebelumnyatelah diferivikasi oleh Sekdes, kemudian ke kecamatan, selanjutnya kamimenyerahkan APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di DinasPMD dikoreksi dan Dinas PMD meminta agar dimasukkan pengadaan LPJUdalam APBDes, padahal sebelumnya tidak ada dalam APBDes untukpengadaan LPJU.Bahwa yang membawa dokumen tersebut untuk diverifikasi adalah saksi, danpada saat datang

Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 Desa kami mengajukan APBDes keDinas PMD, sewaktu kami mengajukan APBDes tersebut yang sebelumnyatelah diferivikasi oleh Sekdes, kemudian ke kecamatan, selanjutnya kamimenyerahkan APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di DinasPMD dikoreksi dan Dinas PMD meminta agar dimasukkan pengadaan LPJUdalam APBDes, padahal sebelumnya tidak ada dalam APBDes untukpengadaan LPJU.Halaman 114dari397 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN.

ke Dinas PMD, sewaktu Kepala Desa mengajukanAPBDes tersebut yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Sekretaris Desadan Kecamatan, selanjutnya Kepala Desa menyerahkan APBDes Murni keDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, setelah diterima di Dinas PMDkemudian dikoreksi dan Dinas PMD meminta agar dimasukkan pengadaanLPJU dalam APBDes, padahal sebelumnya seluruh APBdesa yangberjumlah 107 (seratus tujuhn) APBDes tidak ada dalam APBDes terkaitdengan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).Bahwa Sdr.

Sehingga atas dasar tersebut 102 (seratus dua)Kepala Desa memasukkan anggaran Lampu Penerangan Jalan Umum(LPJU) ke dalam APBDes tahun 2017 dengan nilai Rp. 7.000.000, (tujuhjuta rupiah) per unit termasuk Pajak Ppn dan Pph, akan tetapi ada sebagianDesa menolak perintah tersebut untuk memasukkan anggaran LampuPenerangan Jalan Umum (LPJU) ke dalam APBDes tahun 2017.Bahwa jumlah anggaran Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dimasukkan ke dalamAPBdes Desa di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

ke Dinas PMD, sewaktu Kepala Desa mengajukanAPBDes tersebut yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Sekretaris Desadan Kecamatan, selanjutnya Kepala Desa menyerahkan APBDes Murni keDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, setelah diterima di Dinas PMDkemudian dikoreksi dan Dinas PMD meminta agar dimasukkan pengadaanLPJU dalam APBDes, padahal sebelumnya seluruh APBdesa yangberjumlah 107 (seratus tujun) APBDes tidak ada dalam APBDes terkaitdengan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).Bahwa Sdr.

Saksi Yuda diperintahkan oleh Terdakwa padasaat jam istirahat, terdakwa turun ke bawah atau ke ruangan saksi Yuda, yangpada saat itu ada saksi Bedi dan saksi Stelany, dan menyampaikan kepadasaksi Yuda, saksi Bedi dan saksi Stelany bahwa kegiatan Lampu Jalan wajibdimasukkan ke dalam APBDes Desa dan Kepala Desa wajib memasukkanminimal 5 (lima) lampu ke dalam APBDes nya, kemudian saksi Yudamenanyakan kepada terdakwa apabila ada Desa yang tidak maumenganggarkan bagaimana, terdakwa mengatakan apabila

Bangka Tengah dan pihak KecamatanPangkalan Baru menemukan Desa Kebintik belum menyampaikan laporanpertanggung jawaban keuangan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)yang mana seharusnya laporan tersebut harus disampaikan ke pihakKecamatan setiap selesai melaksanaan kegiatan yang menggunakan APBDes,lalupada tanggal 25 September 2018 Tim Verifikasi Kecamatan Pangkalan Baruturun ke Desa Kebintik untuk melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban keuangannya terhadap APBDes Tahap ke II (dua) yang

Sedangkan BelanjaLangsung dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja pembangunan.Bahwa APBDes Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab.

Lainlain pendapatan Desa yang sah.Bahwa APBDes Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab.

/19.04.02/2018;1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap LaporanPertanggungjawaban pada KegiatanKegiatan APBDes di DesaKebintik Kecamatan PangkalanBaru Nomor : 33/BALPJ/19.04.02/2018;1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap LaporanPertanggungjawaban Pada KegiatanKegiatan APBDes di DesaKebintik Kecamatan PangkalanBaru Nomor : 34/BALPJ/19.04.02/2018;1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikas iterhadap LaporanPertanggungjawaban Pada KegiatanKegiatan APBDes di DesaKebintik

jawaban Pada KegiatanKegiatan APBDes di DesaHalaman 37 dari 45 halaman Put No. 10/PID.TPK/2020/PT BBLKebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 87/BALPJ /19.04.02/2018; 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap LaporanPertanggungjawaban Pada KegiatanKegiatan APBDes di DesaKebintik Kecamatan Pangkalan Baru Nomor : 99/BALPJ /19.04.02/2018; 1 (satu) berkas Berita Acara Hasil Verifikasi terhadap LaporanPertanggungjawaban Pada KegiatanKegiatan APBDes di DesaKebintik Kecamatan Pangkalan Baru

tindak pidana Menggunakan surat palsu atau dipalsukan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDes) tahun 2016;TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.

All oleh terdakwa pada Peraturan Desa TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016,bertempat di Kantor Desa Madaprama, Kecamatan Woja, KabupatenDompu.Bahwa saksi awalnya mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saatsaksi berada di Kantor BPMPD dan saksi diperlihatkan tanda tangansaksi korban MAHDON M.

saksi korban seperti biasanya.Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan Perdes APBDes tahun 2016 Desa Madaprama tersebut.Bahwa seingat saksi saat itu Perdes APBDes semua Desa DiKabupaten Dompu harus segera diserahkan.Bahwa sebagai Kasubit Administrasi Pemerintahan Desa, barang buktiyang ditunjukkan dipersidangan adalah Perdes APBDes tahun 2016bukan LPJ ADD / DD Desa Madaprama.Bahwa seharusnya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris DesaMadaprama dalam Perdes tersebut

Ali sebagaiSekertaris Desa Madaprama oleh terdakwa pada Peraturan DesaTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitartahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprama, Kecamatan Woja,Kabupaten Dompu. Bahwa saksi sebagai Pegawai di Kecamatan Woja yang menerimaPerdes RAPBDes dari Desa Madaprama.

Ali yang pada waktu itu merupakanSekretaris Desa Madaprama, yang selanjutnya Perdes APBDes tersebut olehterdakwa diserahkan kekantor BPMPD Kabupaten Dompu. Dengan demikianTardakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dariperbuatannya tersebut.

Tahun Anggaran 2016 Desa BengoKecamatan Bengo Kabupaten Bone;1 (satu) Rangkap APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa BengoKecamatan Bengo Kabupaten Bone;1 (satu) Rangkap SK Pengesahan dan Pengangkatan Calon KepalaDesa Terpilih menjadi Kepala Desa Bengo Kecamatan Bengo Priode2015 2021;1 (satu) Rangkap RAB Pembangunan Talud di Dusun LappajupengTahun Anggaran 2016;1 (satu) Rangkap RAB Pembangunan Talud di Dusun LappajupengTahun Anggaran 2017;1 (satu) Rangkap PERDES Nomor : 02 Tahun 2016 Desa SelliKecamatan

Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/201912.13.14.15.16.17.18.19,20.21.22.23.24.25.26.Zi28.29.30.31.1 (satu) Rangkap APBDes Semester II T.A 2016;1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Dana Semester T.A 2016;1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Dana Semester IIT.A 2016;1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Dana SemesterIll T.A 2016:1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahap II T.A 2016:1 (satu) Rangkap LPJ APBDes Semester II T.A 2016:1

Bengo Kabupaten Bone;1 (satu) Rangkap APBDes Tahun Anggaran 2017 Desa BengoKecamatan Bengo Kabupaten Bone;Hal. 13 dari 27 hal.

Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/201987.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.39.100.101.1 (satu) Rangkap LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes Smester IlTahun Anggaran 2017;1 (satu) Rangkap LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahap IlTahun Anggaran 2017;1 (satu) Rangkap RAB Pembangunan Poskamling 2 Unit TahunAnggaran 2017;1 (satu) Rangkap RAB Lanjutan Pembangunan Gedung PAUDDesa Lili Riawang 1 Unit Tahun Anggaran 2017;1 (satu) Rangkap RAB Pembangunan Pembangunan Poskamling 1Unit Tahun Anggaran 2017;1 (satu) Rangkap

Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2019102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.1 (satu) Rangkap PERDES Nomor : 01 Tahun 2017 tentang LPJRealisasi pelaksanaan APBDes TA 2016 Desa Lili RiawangKecamatan Bengo Kabupaten Bone;1 (satu) Rangkap LPJ APBDes Smester II Tahun Anggaran 2016;1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Pengginaan Dana Desa 40%Tahapke II Tahun Anggaran 2016;1 (satu) Rangkap PERDES Nomor : 04 Tahun 2016 tentangAPBDes TA 2016 Desa Lili Riawang Kecamatan Bengo KabupatenBone;1 (satu) Rangkap LPJ

Jailolo dan yang memalsukan tandatangan adalah terdakwa ARWAN MUSTAFA;Bahwa terdakwa ARWAN MUSTAFA telah membuat Dokumen AnggaranPendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun anggaran 2017 di DesaLako Akediri Kec.

Sahu dan didalam isi dokumen Apbdes tersebut yangsemestinya saksi yang harus menandatangi namun terdakwa ARWANMUSTAFA sendirilah yang menandatangi dokumen dan langsung denganCap Stempel yang bukan dari Cap pemerintah Desa namun Cap yangdibuat sendiri oleh terdakwa ARWAN MUSTAFA;Bahwa jabatan terdakwa ARWAN MUSTAFA adalah selaku bendahara diDesa Lako Akediri yang tugasnya adalah menyimpan dan menyalurkananggaran yang ada di Desa;Bahwa dokumen APBDES tersebut semasa saksi menjabat selakuKepala Desa

dilaksanakan;Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan Dokumen APBDES ke PihakPemerintah Kecamatan Sahu terlebin dahulu. terdakwa melakukankonfirmasi dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekertaris Desa namunmereka menyampaikan kepada terdakwa agar secepat memasukanDokumen APBDES kepihak pemerintah Kecamatan Sahu, dan ketika ituterdakwa tidak memberitahukan kepada Kepala Desa, Ketua BPD danSekertaris Desa bahwa dokumen APBDES tersebut sudah terdakwa tandatangan;Bahwa terdakwa pernah merubah item program dimana

nantinyaakan dilaksanakan; Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan Dokumen APBDES ke PihakPemerintah Kecamatan Sahu terlebin dahulu terdakwa melakukankonfirmasi dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekertaris Desa namunmereka menyampaikan kepada terdakwa agar secepat memasukanDokumen APBDES kepihak pemerintah Kecamatan Sahu, dan ketika ituterdakwa tidak memberitahukan kepada Kepala Desa, Ketua BPD danSekertaris Desa bahwa dokumen APBDES tersebut sudah terdakwa tandatangan; Bahwa terdakwa pernah merubah

Majenang;7) 1 (satu) buku Musdes Desa Salebu;8) 1 (satu) buku APBDes Desa Salebu;Nomor 7 dan 8, dikembalikan ke Desa Salebu;9) 1 (satu) buku Musdes Desa Sindangsari;10) 1 (satu) buku RKPDes Desa Sindangsari;11) 1 (satu) buku APBDes Desa Sindangsari;12) 1 (satu) RPJMD Desa Sindangsari;Nomor 9 sampai 12, dikembalikan ke Desa Sindangsari;13) 12 (dua belas) bendel SPK se Kec. Gandrungmangu; 14) 14 (dua belas) lembar foto copy buku rekening se Kec.

RKPD Desa Gandrungmanis;27) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Gandrungmanis;28) 1 (satu) buku APBDes Desa Gandrungmanis;29) 1 (satu) buku RPJMD Desa Gandrungmanis;30) 1 (satu) dokumen penunjukan langsung Desa Gandrungmanis;Nomor 24 sampai 30, dikembalikan ke Desa Gandrungmanis;31) 14 (empat belas) bendel SPK se Kec.

Nusawungu;35) 1 (satu) buku RKPDes Danasri Lor;36) 1 (satu) APBDes Desa Danasri Lor;37) 1 (satu) dokumen penunjukan langsung Desa Danasri Lor;Nomor 35 sampai 37, dikembalikan ke Desa Danasri Lor;38) 1 (satu) buku RKPDes Desa Nusawungkal;39) 1 (satu) buku APBDes Desa Nusawungkal;40) 1 (satu) dokumen penunjukan langsung Desa Nusawungkal;Nomor 38 sampai 40, dikembalikan ke Desa Nusawungkal;41) 1 (satu) sertifikat Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir Persil No.

Cilacap;54) 1 (satu) surat Setda atas nama Bupati Cilacap Nomor: 143/0313/00, tanggal 5 Pebruari 2008, perihal Penyusunan APBDes Th 2008;55) 1 (satu) Telaahan Staf yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab.

Cilacap, tanggal 28 Pebruari 2008, perihal Tindak Lanjut Rencana Penggunaan Dana ADD untuk Kegiatan SIMPEMDES melalui dana APBDes;56) 1 (satu) surat Nomor: 140/0613/00, tanggal 29 Pebruari, yang ditandatangani oleh Setda atas nama Bupati Cilacap, perihal Evaluasi APBDes tahun 2008;57) 1 (satu) foto copy legalisir Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 115 tahun 2004 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Setda Kab. Cilacap berikut SK Bupati Cilacap tentang Pengangkatan Drs.

Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) Surat Edaran Bupati No. 143/0185/00, tanggal 25 Januari 2008,tentang Pedoman Penyusunan APBDes; 1 (satu) surat Sekda Kab. Cilacap No. 143/0313/00, tanggal 5 Pebruari2008, tentang Penyusunan APBDes TA. 2008; 1 (satu) Surat Edaran Bupati No. 143/0870/00, tanggal 24 Maret 2008tentang Penyusunan DPA APBDes TA. 2008; 1 (satu) surat Sekda Kab. Cilacap No. 141/2019/00, tanggal 11 Juni 2008,tentang Pencairan Anggaran ADD 2008 tahap ; 1 (satu) surat Sekda Kab.

Nusawungu);1 (satu) buku RKPDes;1 (satu) buku APBDes;1 (satu) dokumen penunjukan langsung;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BUDIYONO (KadesNusawungkal Kec.

Maos);1 (satu) buku dokumen penunjukan langsung;1 (satu) buku APBDes;1 (satu) buku APBDes Perubahan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NARDI Als BAWUK (KadesCimrutu Kec.

Gandrungmangu;Bahwa APBDes Desa Wringinharjo tahun 2008 yang saksi ajukan kepadaBupati mendapatkan evaluasi, yaitu agar dimasukkan pembeliankomputer dan jaringannya dalam program egov sebesar Rp.48 juta.Setelah memasukkan pembelian komputer dan jaringannya sebesarRp.48 juta kedalam APBDes, barulah APBDes disahkan Bupati;Bahwa apabila APBDes tahun 2008 tidak disahkan maka akan berlakuAPBDes tahun 2007, artinya Desa Wringinharjo tidak akan mendapatkandana ADD untuk tahun 2008 sebesar Rp.100 juta;Bahwa

Setelah ada sosialisasi dan penekanan dari Sekcam danCamat harus memasukkan program SIMPEMDES kedalam APBDes bilatidak dimasukkan tidak akan diterima maka dengan sangat terpaksaanggaran SIMPEMDES dimasukkan kedalam APBDes.